Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan Jepang (JMOF) melonggarkan aturan transaksi valas dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan Rupiah-Yen. Pelonggaran tersebut mencakup perluasan intrusmen hedging (lindungi nilai), pelaksanaan nilai atas dasar proyeksi perdagangan dan investasi,  peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening Rupiah di Jepang, dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan US$ 500.00 per transaksi. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan kerangka kerja sama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS)

Penguatan kerangka kerja sama yang berlaku efektif 5 Agustus 2021 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari BI untuk mendorong perdagangan dan investasi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk menyelesaikan transaksi  bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebagai penguat, LCS berbasis ACCD telah diimplementasikan BI bersama Malaysia dan Thailand sejak 2 Januari 2018, serta untuk transaksi LCS Indonesia dengan Jepang.

Tiga alasan, penguatan kerangka kerja sama LCS ini memberikan regulatory insentif atas transaksi valas yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral guna mendorong optimalisasi dan implementasi LCS. "Ini adalah upaya bersama antara Bank Indonesia dengan berbagai pihak, untuk membuat pasar valas kita itu bisa lebih berimbang dan efisien, sehingga sensitivitas rupiah terhadap tekanan global diharapkan menjadi lebih berkurang," ungkap  Direktur Eksekutif-Kepala Departemen Internasional Doody Zulverdi.

Direktur Eksekutif-Kepala Departement Pengembangan Pasar Keuangan Donny Hutabarat mengatakan, pelaku usaha di Indonesia dapat  melakukan pembelian mata uang negara mitra melalui spot (atau forward, Swab, CCS dan DNDF) beli, atau pelaku usaha juga bisa membayar  menggunakan rupiah kepada beneficiary di negara mitra melalui bank ACCD di Indonesia. Sebaliknya nasabah dinegara mitra dapat membuka rekening sub-SNA Rupiah pada bank ACCD di negara mitra dan didukung bukti sebagai eksportir/importir dan sebagai investor atau PMI. (YTD)

Para pabrikan otomotif dari China terus berdatangan di Indonesia. Kabar terbaru, Chery Automobile Co Ltd siap kembali masuk Indonesia pada tahun ini. Chery menjanjikan produk yang lebih segar dan canggih. "Dalam dua tahun ke depan, kami akan menghadirkan lima model baru di Indonesia, yakni SUV konvensional dan kendaraan energi baru," kata Qin Gang, Marketing Director of RHD Region.

Chery membocorkan salah salu model kendaraan yang akan masuk Indonesia adalah EQ1, mobil berbasis energi baru. EQ1 yang pertama kali meluncur pada 2017 memang menjadi  satu model unggulan Chery. Model teranyar, EQ1 2021, diklaim memiliki spesiflkasi lebih canggih, seperti mulai menggunakan baterai, keamanan, efisiensi, tampilan, hingga performa. Qin enggan menyebutkan harga terbaru EQ 1. Namun saat peluncuran di China tahun 2017 lain, harga EQ1 berkisar US$ 7.240 hingga US$ 14.516 per unit setara Rp 105 juta hingga Rp 210 juta.  "Chery juga akan membenamkan investasinya di Indonesia secara langsung dan membangun pabrik fasilitas produksi," ungkap Qin, tanpa menyebutkan nilai investasi tersebut.

Selain Chery, dua brand mobil China yang kini mulai eksis di pasar Indonesia adalah Wuling dan DFSK. Bahkan penjualan Wuling, yang kini memiliki lebih dari 100 jaringan diler di Indonesia, terus menanjak melampaui sejumlah merek seperti Hyundai, Mazda dan Nissan. Selama Januari hingga Juni tahun ini, misalnya, Wuling mencatatkan penjualan wholesales 10.973 unit dengan pangsa pasar 2,8%. Wuling menempati posisi ketujuh merek mobil penumpang paling laris di Indonesia, melampaui Mazda, KIA, Hyundai dan Nissan. Automobile juga mencatatkan tren penjualan positif, meski tak sekencang laju Wuling.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Jongkie D Sugiarto mengungkapkan, Chery mernang sudah berkomunikasi dengan Gaikindo. "Kami menyambut baik merek apapun untuk masuk ke Indonesia," kala dia.

Pengamat Otomotif, Bebin Djuana menilal, otomotif China tidak mudah menguasai pasar. Dalam hal reputasi, pemain Jepang sudah memenangi hati konsumen Indonesia. Contohnya, produk Korea yang sudah dua dasawarsa mengaspal belum mendapatkan porsi memadai di pasar Tanah Air. Di sisi lain, pabrikan China mulai belajar bahwa konsumen Indonesia membutuhkan kepastian layanan after sales yang mumpuni.

Bisnis gadai diproyeksikan bakal berkembang pesat sejalan dengan munculnya pelaku usaha penggadaian swasta. Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih memproses puluhan pebisnis yang mengajukan izin layanan gadai. Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) sekaligus Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Penggadaian (Persero) Harianto Widodo mengatakan bahwa bisnis gadai terlihat tumbuh dua tahun belakangan yang tercermin dari banyak yang berproses mendapatkan izin perusahaan penggadaian. "Ya semakin ramai. Meskipun kecil-kecil faktanya mereka itu bisa eksis, bahkan ada yang tumbuh dengan menambah outlet atau cabang. Artinya keberadaan mereka juga dibutuhkan masyarakat." ujarnya kepada Bisnis Indonesia, Selasa (10/8).

Harianto menjelaskan bahwa lisensi bisnis penggadaian kian diminati oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan memberikan layanan finansial bagi konsumen existing, seperti melayani jasa gadai barang dari tokonya, cicilan dari skema tukar tambah, atau menerima layanan gadai emas, dengan syarat yang bisanya lebih rendah atau bunga cicilannya lebih tinggi. Secara terpisah, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B OKJ Bambang W. Budiawan Menambahkan bahwa tahun ini ada potensi tambahan 46 penggadaian baru yang tengah mengurus izin.

"Kinerja penyaluran pinjaman dari perusahaan penggadaian selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Layanan jasa gadai yang sederhana, mudah, dan cepat, memberikan keunggulan layanan jasa keunagan pada masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang praktis sesuai dengan kondisi sekarang," ujar Bambang kepada Bisnis. Direktur utama BRI Sunarso menuturkan proses pembentukan holding ternyata bukan melalui merger tapi melalui akuisisi saja. Holding juga mendapatkan dukungan dari parlement DPR, juga dari komite privatisasi. Ini juga lebih diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang penambahan modal negara di BRI. Hal ini didukung oleh keputusan MenKeu tentang nilai penyertaan modal negara ke BRI. (YTD)

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja ungkap nasib bank digital yang ada di Indonesia. Menurutnya akan hanya tiga bank yang memiliki kemampuan untuk berlanjut.Dia mengungkapkan hal ini berdasarkan sejarah bank yang sempat berjumlah 200-an bank pada tahun 1990. Lalu saat ini hanya 7-8 bank besar yang menguasai 60-70% market share."Awal tahun 1990, kita punya 200 bank lebih, apa yang terjadi 1998, secara alam terfilterisasi, sehingga sekarang mungkin bank-bank besar 7-8 bank sudah menguasai sekitar 60-70% dari market share. Jadi, bank digital juga demikian saya pikir, hanya tiga yang punya kemampuan untuk berlanjut," jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di program Money Talks, dikutip Kamis (12/8/2021).

Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara dunia. Jahja menuturkan kemungkinan di setiap negara hanya akan ada tiga bank yang bertahan.Misalnya saja Korea Selatan yang saat ini hanya memiliki satu bank digital dan memiliki keuntungan yakni KakaoBank. Selain itu di Thailand juga hanya ada satu bank saja."Di Jepang ada Rakuten, income perkapita tinggi sekali tapi hanya ada 1-2 bank yang berhasil. Thailand, ada satu. Artinya, di setiap negara, at the end of the day (pada akhirnya), itu enggak akan lebih dari tiga, menurut saya," ungkapnya.

Semester pertama tahun 2021, kinerja bongkar muat (BM) peti kemas, kunjungan kapal dan arus barang ekspor/impor pada sejumlah pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 mengalami peningkatan cukup berarti pada masa pandemi Covid-19 yang belum usai.

Pada semester pertama tahun 2021, BM peti kemas sebanyak 717.030 twenty foot equivalent units (TEUs) atau naik 10,79 persen dibandingkan dengan capaian BM pada tahun 2020 lalu yakni 647.172 TEUs. Dengan rincian, BM peti kemas internasional 291.016 TEUs, atau naik 3,18 persen dari capaian periode tahun lalu 282.039 TEUs, peti kemas domestik 426.014 TEUs, naik 16,67 persen dibandingkan tahun lalu 365.133 TEUs.

Kenaikan arus barang disebabkan terjadinya peningkatan jumlah barang ekspor untuk sejumlah komoditas seperti cangkang di Pelabuhan Pekanbaru, crude palm oil (CPO) di Lhokseumawe, karet di Pelabuhan Belawan, serta palm kernel expeller (PKE) di Pelabuhan Dumai.

Selain itu, di Pelabuhan Cabang Belawan, jumlah barang impor seperti komoditas metal coil, gula pasir, equipment material, dan pupuk, serta BM barang antar pulau diantaranya aspal curah di Pelabuhan Lhoksemawe, batubara, kayu dan minyak sawit mentah/Crude Palm Oil (CPO) berikut turunannya di Pelabuhan Belawan serta batu granit di Pelabuhan Tembilahan juga mengalami peningkatan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengganjar 34 perusahaan batu bara dengan sanksi larangan ekspor sementara. Sebabnya, 34 perusahaan batu bara tersebut belum memenuhi kewajiban pasokan sesuai kontrak kepada PT PLN (Persero) dan/atau PT PLN Batubara pada periode 1 Januari-31 Juli 2021. Sanksi tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin tertanggal 7 Agustus 2021.

Berdasarkan salinan, 34 perusahaan batu bara tersebut di antaranya, PT Arutmin Indonesia, PT Ascon Indonesia Internasional, PT Bara Tabang, PT Batara Batari Sinergy Nusantara, PT Belgi Energy, PT Berkat Raya Optima, PT Borneo Indobara, PT Buana Eltra, PT Buana Rizki Armia dan PT Dizamatra Powerindo.

Lainnya, PT Global Energi Lestari, PT Golden Great Borneo, PT Grand Apple Indonesia, PT Hanson Energy, PT Inkatama Resources, PT Kasih Industri Indonesia, PT Mandiri Unggul Sejati, PT Mitra Maju Sukses, PT Nukkuwatu Lintas Nusantara dan PT Oktasan Baruna Persada.

Kemudian, PT Prima Multi Mineral, PT Prolindo CiptaNusantara, PT Samantaka Batubara, PT Sarolangun Prima Coal, PT Sinar Borneo Sejahtera, PT Sumber Energi Sukses Makmur, PT Surya Mega Adiperkasa dan PT Tanjung Raya Sentosa.

Deretan perusahaan terakhir, PT Tepian Kenalu Putra Mandiri, PT Tiga Daya Energi, PT Titan Infra Energy, PT Tritunggal Bara Sejati, PT Usaha Maju Makmur dan PT Virema Impex.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengkonfirmasi bahwa dari 34 perusahaan tersebut, hanya ada empat perusahaan yang merupakan anggota APBI. Mereka adalah Arutmin Indonesia, Bara Tabang, Borneo Indobara, dan Prima Multi Mineral. Keempat perusahaan tersebut juga secara terpisah telah memberikan komitmen ke pemerintah untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum Surat Dirjen diterbitkan.

Mengenai diberlakukannya sanksi larangan ekspor, Hendra menegaskan, kebijakan itu merupakan kewenangan dari pemerintah sebagai regulator. Dia memahami, aturan ini dijalankan untuk memastikan perusahaan-perusahaan batu bara melaksanakan komitmen pasokan kepada PLN.

Dari 34 perusahaan yang ada di daftar tersebut, Hendra menyebut tidak semuanya bergerak sebagai produsen batu bara. Namun, beberapa diantaranya juga merupakan trader.

Produk kayu olahan kembali terdata di ekspor Kalsel. Ternyata, satu di antaranya adalah dari produk Anakkayu.id. yang mengirim produknya ke Singapura. Kami menerima permintaan 100 pieces di atas untuk dikirim ke Singapura. Awal mulanya kami dikenalkan Bank Indonesia dengan NetAsia. Dan NetAsia minta kirimkan produk kayu telenan dari kami Ke Singapura.

Dijelaskan dia, jika dalam waktu dekat penjualan di Singapura bagus, Anakkayu.id pun akan segera melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengiriman rutin. Sementara, karena masih difasilitasi BI pengirimannya, harganya masih Rp 150 ribu per pieces talenan.

Kinerja penjualan sektor properti terdorong insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, berujar, sebanyak 91,6 persen penjualan rumah semester pertama tahun ini memiliki harga di atas rumah bersubsidi (Rp 150-219 juta) hingga Rp 1 miliar. Selain itu, penjualan didominasi kelompok milenial.

Tipe rumah kecil masih mendominasi penjualan. Rumah tapak juga masih mendominasi sekitar 70 persen. Namun permintaan rumah susun pun sudah mulai meningkat. Sejauh ini, ujar Totok, permintaan tersebar di sejumlah kota besar dan penunjang kota besar.

Melihat kelompok milenial berkontribusi besar terhadap penjualan, Totok mengatakan, pengembang merancang strategi untuk menyasar kelompok tersebut. Menurut dia, penyesuaian pasar dimulai dari perubahan tata letak hingga peta rencana agar harganya dapat dijangkau konsumen milenial.

Dari sisi penjualan, PT Ciputra Development Tbk mencatat penjualan rumah tapak di bawah Rp 2 miliar menjadi salah satu pendorong peningkatan penjualan. Sekretaris Perusahaan Ciputra Development, Tulus Santoso, berujar, permintaan paling banyak berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. "Pembelian didominasi dari segmen end-user ataupun pasangan muda," ujar Tulus.

JAKARTA – GIC Private Limited membeli 1,6 miliar saham PT Bukalapak.com Tbk atau setara1,55% pada harga Rp 850 per unit, senilai sekitar Rp 1,4 triliun. Pasca transaksi, kepemilikan saham sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Singapura di Bukalapak menjadi 11,33 miliar unit atau setara 11% dengan status kepemilikan langsung. GIC Private Limited adalah lembaga dana investasi pemerintah Singapura (GOS) dan Otoritas Keuangan Singapura (MAS), yang merupakan subsidiary Archipelago Investment Pte Ltd. "Aksi pembelian yang dilakukan Archipelago Investment untuk tujuan investasi," papar manajemen GIC Private Limited

Struktur pemegang saham Bukalapak terbaru setelah IPO akhir pekan lalu tercatat adalah PT Kreatif Media Karya (KMK Online) yang merupakan anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek), Ant Group’s API Investment Ltd, dan GIC, yang secara bersama-sama memegang 46% saham di Bukalapak. Adapun Microsoft dan Mirae Asset memegang saham minoritas 2,7% di startup teknologi unicorn tersebut.

Direktur Utama Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, seluruh dana IPO akan menjadi modal kerja perseroan dan entitas anak. Fokus pendanaan ke depan adalah pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi misi Bukalapak di masa depan. Berdasarkan prospektus Bukalapak, seluruh dana yang diperoleh dari IPO setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan sebesar 66%. Sisanya untuk modal kerja entitas anak, yaitu 15% untuk PT Buka Mitra Indonesia (BMI) dan 15% untuk PT Buka Usaha Indonesia (BUI). Selebihnya, sekitar 1% untuk PT Buka Investasi Bersama (BIB), 1% untuk PT Buka Pengadaan Indonesia (BPI), 1% untuk Bukalapak Pte Ltd (BLSG), dan sekitar 1%
untuk PT Five Jack (Five Jack Indonesia).

Pengamat pasar modal Fendi Susiyanto mengatakan, secara teknikal, harga saham Bukalapak berpeluang besar untuk terus meningkat dalam waktu dekat, sejalan dengan tingginya minat investor pada saham teknologi dan digital. Di sisi lain, tingginya gain yang diberikan oleh saham Bukalapak sejak listing juga membuat para investor cenderung melakukan profit taking. “Tampaknya, para investor terutama trader saat ini tidak terlalu mempedulikan harga saham dari segi valuasi. Sehingga, tingginya minat para investor secara teknikal dapat mendorong harga saham Bukalapak ke level Rp 2.000,” tuturnya. Dengan begitu, kata Fendi, bukan hal yang sulit bagi Bukalapak untuk masuk 10 besar market cap. Apabila proyeksi ini tercapai, kapitalisasi pasar Bukalapak dapat melesat menjadi Rp 250 triliun. “Selain tingginya minat para investor, saham Bukalapak juga menjadi ikon pertama saham teknologi yang melantai di pasar modal Indonesia. Hal itu menjadi pengaruh yang besar bagi para investor. Market cap Bukalapak bisa ke posisi tujuh, dengan target harga saham Rp 2.000,”