Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan kesepakatan LCS dijalin untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan. Volume perdagangan Indonesia dan China tercatat terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Data Kemendag memperlihatkan total perdagangan kedua negara mencapai US$48,08 miliar sepanjang semester I/2021. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan bahwa penggunaan dolar AS masih mendominasi transaksi perdagangan internasional Indonesia dengan mitra dagang.

Penggunaan mata uang lokal urung menarik minat meski Bank Indonesia telah menjalin kesepakatan LCS dengan beberapa negara. Indonesia tercatat telah menyepakati LCS dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang sejak beberapa tahun lalu. Ketua Bidang Perdagangan Apindo Benny Soetrisno mengatakan penggunaan uang lokal dalam transaksi dengan negara tersebut cenderung masih kecil, seiring dengan likuiditas mata uang yang rendah.

Tayangan digital berupa Connected TV (CTV) di tanah air semakin meningkat saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Laporan terbaru menyebut, 7 dari 10 konsumen di Indonesia memiliki akses ke CTV.

Karena hal itu, salah satu perusahaan media besar asal Amerika, Omnicom Media Group (OMG) mengumumkan kerjasama bisnis dengan platform Affle Mediasmart. Kerja sama ini bertujuan untuk menghadirkan iklan programmatic dan Connected TV (CTV) yang unik kepada para konsumennya di Indonesia.

Kerja sama ini juga akan memungkinkan OMG untuk menawarkan solusi periklanan baik untuk CTV maupun programmatic yang lebih terukur dengan dukungan teknologi Household Syne untuk para top kliennya.

Untuk diketahui bahwa konsumsi CTV di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pandemi saat ini semakin mempercepat perilaku konsumsi masyarakat Indonesia akan CTV.

Teknologi Mediasmart juga membuat iklan CTV lebih efektif karena menawarkan kelebihan ganda dari teknik storytelling menarik yang terkait dengan TV, dan bersamaan dengan itu juga ada penargetan dan interaktivitas yang terkait dengan iklan programmatic.

CEO Omnicom Media Group Indonesia, Rajat Basra mengatakan bahwa sebagai pasar yang dominan untuk CTV di Asia Tenggara, konsumen Indonesia menjadi semakin terbuka. Tidak hanya untuk streaming konten online tapi juga terlibat dengan iklan yang sesuai dengan ketertarikan atau minat mereka.

Platform E-commerce Lazada menutup akses cross-border untuk sejumlah produk impor, melalui Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Indonesia. Adapun akses beberapa produk impor yang ditutup yakni produk tekstil dan fesyen, kuliner, serta kerajinan.

Head of Public Affairs and Public Policy Lazada Indonesia Waizly Darwin mengatakan, sudah sejak lama Lazada mendukung dan memberdayakan UMKM lokal Indonesia. Pihaknya juga terus memantau, mengkaji ulang serta memutakhirkan kebijakan, khususnya untuk penjualan cross-border agar tetap relevan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah.

Waizly mengatakan, selain bertujuan melindungi UMKM domestik, program ini juga ditargetkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal.

Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, sistem cross-border memunculkan praktik perdagangan yang tidak sehat, utamanya di dalam platform e-commerce. Maka dari itu, la mengapresiasi upaya Lazada dalam melindungki keberlangsungan pelaku UMKM melalui penutupan akses impor.

Kerjasama Operasional (KSO) antara PT Krakatau Engineering dan PT Amarta Karya (Persero), berupa pembangunan proyek perpanjangan dermaga di Terminal Teluk Lamong (TTL) Surabaya, telah selesai. Penyerahan pekerjaan utama dermaga petikemas dengan panjang 150 meter dan lebar 80 meter itupun kemudian diserahkan ke PT Pelindo III (Persero) sebagai induk perusahaan TTL.

Andrianto, Pemimpin Proyek KSO Jatim I, mengatakan secara kontrak proyek ini seharusnya selesai pada 8 Agustus 2021. Tapi kami berhasil menyelesaikan pada 20 Juni lalu dan sudah bisa dimanfaatkan.

Proyek perpanjangan dermaga ini bernilai Rp 190 miliar dan telah dimulai sejak 20 Februari 2020. Diakui Andrianto, proyek ini ada tantangan tersendiri mengingat harus berlangsung selama pandemi covid 19.

Direktur Utama (Dirut) TTL, Faruq Hidayat mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan perpanjangan dermaga dari 500 meter menjadi 650 meter ini. Disiapkan menjadi dermaga untuk kapal internasional. Targetnya dermaga ini bisa melayani kapal-kapal besar termasuk ukuran kapal panamax.

Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69% pada kuartal kedua 2021 meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap karena cuaca yang mendukung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia triwulan II-2021 tumbuh 7,07% dari triwulan II-2020 (y-on-y). Di mana usaha perikanan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan."Ini kabar baik. Menunjukkan bahwa produktivitas sektor KP tidak kendor meski pandemi masih melanda. Kita akan pacu terus agar sektor KP ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi negara," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Masih berdasarkan data BPS, nilai produk domestik bruto (PDB) Perikanan pada Triwulan II sebesar Rp188 triliun atau 2,83% terhadap nilai PDB Nasional. Nilai PDB ini naik dibandingkan dengan Triwulan I sebesar Rp109,9 triliun atau 2,77% terhadap nilai PDB Nasional.

(Oleh - HR1)

Sebagai negera dengan populasi muslim terbesar di dunia, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dirasakan masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki populasi muslim besar lainnya. Fakta tersebut dapat terlihat dari State Global of Islamic Economy indicator (GIEI) tahun 2020 yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Dilihat dari indikator ekonomi syariah, ternyata justru negara tetangga kita, Malaysia yang menempati posisi teratas, disusul Saudi Arabia dan United Arab Emirat (UAE), sedangkan Indonesia menduduki posisi ke-4. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019, dimana Indonesia memiliki peringakat ke-5. Dengan jumlah penduduk muslim 229 juta orang atau 84,8% dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 270 jiwa, maka sudah sewajarnya apabila ekonomi dan keuangan syariah menjadi tuan rumah di Indonesia.

Peran dari industri perbankan syariah di negara tetangga kita. Malaysia bahkan telah mencapai 40%, padahal populasi muslim di negara tersebut hanya 61,3% dari seluruh penduduk yang jumlahnya 32,7 juta. Malaysia merupakan sebuah contoh sukses bagaimana industri perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang pesat di kawasan Asia. Industri makanan halal merupakan salah satu indikator ini melihat bagaimana peran industri makanan halal, berkembang mulai dari sisi suplai bahan makanan hingga restoran dan tempat-tempat penjualan maknanan halal, sampai proses sertifikasinya. Kemampuan Indonesia untuk memproduksi makanan halal sangat besar, sehingga  peluang tersebut perlu didukung dan dikawal oleh pemerintah agar Indonesia mampu menjadi pemasok makanan halal terbesar di dunia. Termasuk pasar busana muslim global sangat besar mengingat saat ini 22 milliar penduduk dunia merupakan populasi dengan latar belakang muslim.

Di Indonesia saat ini tidak ada satu pun produsen busana muslim yang besar dan mendominasi pasar, seperti halnya "The Modis" dari Dubai dan "Modanisa" dari Turki yang sudah terkenal di dunia. Bahkan produsen pakaian Uniqlo dari Jepang juga ikut memproduksi hijab dan busana muslim, sehingga produsen pakaian global non muslim melihat peluang besar untuk busana muslim. Potensi wisata berbasis syariah di Indonesia sangat besar apabila benar-benar digarap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan bagi masyarakat muslim, kebutuhan untuk memperoleh obat-obatan dan kosmetik yang memiliki predikat halal sangat tinggi. Saat ini belum begitu banyak produsen obat-obatan  dan kosmetik halal di dunia. Malaysia menempati urutan pertama dalam hal penyediaan  obat-obatan dan kosmetik yang berpredikat halal. Semua itu tidak terlepas dari upaya pengembangan industri tersebut  sejak beberapa tahun lalu.

Melihat fakta diatas, sangat terbuka sekali peluang Indonesia menjadi ekonomi syariah sebagai gelombang baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan populasi muslim yang mencapai 229 juta jiwa , ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di Indonesia. Kita memerlukan lembaga khusus yang bisa melaksanakan, memonitor dan mengkoordinasikan semua kegiatan ekonomi syariah sampai level di bawah. Untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah perlu membentuk semacam Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional, atau dengan membentuk satu deputi baru di Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, serta pembentukan unit ekonomi syariah di kantor-kantor perekonomian di daerah. Pembentukan badan dan unit kerja tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu cara guna menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. (YTD)

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,77 trilliun untuk subsidi kuota internet yang terbagi Rp 2,3 trilliun oleh Kementerian Kebudayaan, Reset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Rp 470 milliar oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan subsidi kuota akan berlangsung selama tiga bulan dari September hingga November 2021. "Dengan adanya Covid-19 kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh , maka kami memutuskan untuk memberikan subsidi kuota internet. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini sudah dimulai sejak 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konverensi pers secara virtual, rabu (4/8). 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, ) menyatakan, pemerintah harus melakukan tranformasi ekonomi untuk bisa keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Pasalnya, bila pertumbuhan ekonomi hanya 5%, Indonesia sulit keluar dari middle income trap sebelum 2045. "Covid-19 menyebabkan  setback dalam pembangunan, Inodnesia kembali menjadi low middle income economy. Dan untuk itu kita perlu tumbuh 6% jika ingin keuar dari middle income trap. Indonesia punya tugas besar ke depan." ucap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam seminar daring, rabu (4/8) Menurut Amalia, Transformasi Ekonomi Indonesia secara konsisten mengangkat trajectory ekonomi Indonesia, "Satu-satunya cara, kita harus melakukan redesain transformasi ekonomi yang saat ini sedang dilakukan  Bappenas. Tetapi Transformasi ekonomi kedepan harus inklusif masuk ke green recovery dan tentunya harus berkelanjutan," ucap Amalia. Pemerintah sudah menerbitkan undang-undang No.11 tahun 2020 sebagai perwujudan reformasi tersebut. Regulasi tersebut untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembiayaan adaptasi perubahan iklim yang seimbang dengan mitigasi berpotensi menyelamatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 110,38-577,01 trilliun. "Yang kita sasar adalah bagaimana mengurangi potensi kehilangan PDB. Potensi kehilangan PDB karena perubahan iklim itu nilainya cukup besar Rp 110-570 trilliun lebih," kata Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Pendanaan  Direktorat Mobilitas Sumber Daya Sektoral dan regional di Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Agus Rusly dalam sesi Pojok Iklim untuk Peluang Pembiayaan Karbon Biru di Indonesia, Rabu (4/8)

Karena itu seperti yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/COP) 26 secara daring beberapa waktu lalu, diharapkan pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berimbang. Dia mengatakan, upaya adaptasi dalam NDC dilakukan sbegai upaya mempertahankan berkontribusi ekonomi, sosial, dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam (Lanskap) terhadap PDB. Adaptasi untuk ketahanan ekonomi  yang dilakukan, kata dia, antara lain melakukan pertanian dan berkebunan berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi lahan, pemanfaatan lahan,  terdegradasi untuk energi terbarukan, serta perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi. 

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan iklim KLKH Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, dampak perubahan iklim meningkat drastis dan mengerikan. Namun, kelihatannya Indonesia masih beruntung karena letak geografis yang menumpulkan dampak peningkatan kondisi perubahan iklim itu. Potensi penyerapan emisi karbon dari wilayah transisi antara terestrial dan laut, menurut dia, perlu mendapatkan perhatian. Karena itu suatu gambaran tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini seharusnya bisa memacu semangat untuk masa depan, sekaligus tanggung jawab terhadap stabilitass iklim global. 

(YTD)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat system ketertelusuran (traceability system) pada industry perikanan nasional melalui implementasi system ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Sistem ketertelusuran Stelina tertuang dalam Permen KK No.29 tahun 2021 tentang Stelina. Masih maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated, (IUU) Fishing menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya perikanan. Terlebih praktik ini tertdampak pada ekosistem, keamanan pangan, dan mata pencaharian, dan ekonomi Negara-negara di dunia, khususnya Indonesia.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produak Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti menegaskan “Seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran pada sector hilir mudik memerlukan informasi riwayat produk beserta pergerakannya atau yang lebih dikenal dengan tracebility system,” terang Artati pada Peringatan Ulang Tahun ke-8 Masyarakat dan Perikanan Indonesia, kemarin.

Direktur Eksekutif Yayasan MDPI Yasmin Simbolon mengapresiasi upaya tersebut. MDPI menilai, pemberantasan IUU Fishing tidak hanya terbatas pada pendekatan hukum, tetap juga pendekatan pasar. Contoh, kewajiban pemenuhan persyaratan dalam US Seafood Importing Monitoring Program. European Union Cacth Certificate, dan Japan Domestic Trade Spesific Marine Animals, and Plants Act yang akan dimulai pada Desember 2022. Persyaratan pasar diatas ingin memastikan  agar produk perikanan  yang di ekspor ke negara-negara tersebut wajib bebas dari atau tidak terkait dengan kegiatan IUU Fishing. (YTD)