Prospek penerimaan pajak pada tahun ini kembali suram menyusul performa manufaktur atau industri pengolahan yang berada pada level kontraksi mengawali semester II/2021 setelah selama delapan bulan berturut-turut berada pada jalur ekspansi.IHS Markit melaporkan perolehan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Juli 2021 berada di posisi kontraksi 40,1, setelah mencatatkan level ekspansif di atas poin 50 sejak Juni 2020.Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, manufaktur atau industri pengolahan menyumbang 29,6% penerimaan negara selama semester I/2021 atau Rp154,34 triliun dari total realisasi penerimaan pajak senilai Rp557,8 triliun.Di sisi lain, outlook penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp1.176,3 triliun, atau setara dengan 95,7% dari target APBN 2021 yang mencapai Rp1.229,6 triliun. Outlook penerimaan pajak pada 2021 tumbuh 9,7% dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

"Penerimaan pajak semester kedua diproyeksikan masih melanjutkan pertumbuhan positif. Namun laju pertumbuhannya bergantung kepada prospek aktivitas ekonomi pasca-PPKM Darurat," tulis dokumen Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis, Selasa (3/8).Otoritas fiskal pun memastikan bahwa target penerimaan pajak yang tertuang di dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun sulit direalisasikan, sehingga outlook pencapaian hanya ditaksir 95,7%."Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan dibawah target, dampak peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha," tulis pemerintah.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit awal Agustus ini naik menjadi menjadi Rp 2.762/Kg. Naiknya harga sawit semakin menambah gairah hingga membangkitkan ekonomi petani di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli mengatakan kenaikan harga tandan buah sawit (TBS) ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data.

Untuk faktor internal harga jual CPO, PTPN V mengalami kenaikan harga sebesar Rp 579,08/Kg, PT Sinar Mas Group kenaikan harga sebesar 675,40/Kg. Astra Agro Lestari kenaikan sebesar Rp 636,06/Kg. Selain itu, ada juga kenaikan dari PT Asian Agri sebesar Rp 513,29/Kg, PT Citra Riau Sarana kenaikan sebesar Rp 538.55/Kg. Kenalkan harga ini mulai meningkat sejak minggu lalu.

Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung mengatakan kenaikan harga sawit kali ini merupakan tertinggi dalam sejarah. Gulat menilai kenaikan harga sawit kall ini sangat membantu memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Gulat kemudian memastikan sawit bakal membantu menstabilkan ekonomi petani yang sudah hampir 2 tahun tekena imbas Covid-19.

Dengan bisnis yang besar dan kuat di sektor teknologi yang kini tumbuh pesat, saham emiten telekomunikasi itu valuasinya dinilai murah dan berpotensi harganya melejit kembali. Selain investasi lewat anak usahanya ke 50 lebih startup mulai menguntungkan, saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) juga menarik karena dividennya besar. Laba Telkom diproyeksikan tumbuh kuat, seiring transformasi yang terus dilakukan BUMN ini ke digital telco. Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan, yang sedang hype adalah emiten sektor berbasis teknologi dan fenomena bank-bank digital yang ramai mendapat valuasi premium dari pasar. Pasalnya, sektor ini dinilai memberikan pertumbuhan yang tinggi. “Fenomena bank-bank digital yang ramai mendapat valuasi premium dari pasar atau emiten-emiten sektor teknologi, hal itu tidak lepas karena prospek pertumbuhan yang bisa diberikan. Di sisi lain, banyak saham-saham first liner mengalami kondisi yang sama dengan TLKM, seperti UNVR yang sahamnya terus turun, serta saham consumer good lainnya INDF yang harga sahamnya tidak banyak bergerak dalam 5 tahun terakhir. Namun, kalau melihat harga saham TLKM saat ini, menurut saya sangat menarik karena bisnisnya yang kuat dan besar di sektor yang menjadi makin kuat (sejak era pandemi). Namun, harga ini masih jauh di bawah rekor tertinggi saham Telkom sekitar Rp 4.800 per unit pada 2 Agustus 2017. Sementara itu, market capitalization Telkom sekitar Rp 328 triliun atau terbesar ketiga setelah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dengan dividend yield sekitar 5,08%. Sedangkan kapitalisasi pasar BCA Rp 727 triliun dan BRI Rp 457 triliun

Vice President PT Panasonic Manufacturing Indonesia Daniel Suhardiman menjelaskan, pihaknya menyuplai AC dan kipas angin yang diproduksi di dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, bahkan ada yang sudah mencapai 40%. Pada masa pandemi saat ini, lanjut dia, kecepatan pasok merupakan hal yang sangat penting mengingat kebutuhan tersebut sifatnya darurat dan harus selesai dalam waktu yang singkat.“Jadi, kami harus siap dalam memenuhi permintaan tersebut sampai memberikan dukungan instalasi dalam waktu yang sangat singkat,”kata Daniel dalam keterangannya, Senin (2/7). Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya terus mendorong pelaku industri untuk ikut berkontribusi dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di tanah air.

“Penyesuaian penjatahan pooling itu dilakukan sejalan dengan penawaran yang kelebihan permintaan (oversubscribed),” kata sumber Investor Daily, kemarin.Sementara itu, sumber lainnya mengatakan, selama penawaran umum pada 27-30 Juli lalu, mengalami oversubscribed hampir 4 kali dari jumlah saham yang ditawarkan melalui pooling. Dengan begitu, porsi fix allotment (penjatahan pasti) sekitar Rp 20,2-20,8 triliun.Menanggapi itu,Head of Research Henan Putihrai Sekuritas Robertus Hardy mengatakan, apabila penjatahan pooling meningkat menjadi 5-7,5% karena oversubscription yang lebih tinggi, tentunya ini cukup positif bagi investor ritel untuk mendapatkan penjatahan yang layak.”Diharapkan porsi kepemilikan investor ritel maupun institusi domestik dapat meningkat setelah listing nanti,” kata dia.Secara terpisah,Head of Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana juga telah memprediksi bahwa minat investor terhadap saham Bukalapak bakal besar. Aturan claw back mengatur bila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat (pooling) investor ritel, kelebihan itu dengan persentase tertentu akan diambil dari penjatahan pasti (fix allotment) yang umumnya diperuntukkan bagi institusi. Bukalapak diketahui masuk dalam Golongan IV, yakni IPO dengan nilai emisi lebih besar dari Rp 1 triliun. Pencatatan atau listing saham di BEI pada Jumat, 6 Agustus 2021.Bukalapak menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Lotus Andalan Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.Penjamin emisi lainnya adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Wanteg Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia, dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia.

Indonesia terus berupaya menambah pasokan vaksin korona dari impor utuh maupun bahan baku vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia bakal kedatangan lagi sebanyak 72 juta dosis vaksin pada Agustus ini. Senin (2/8) Indonesia menerima 3,5 juta vaksin Moderna dan 620.000 vaksin AstraZeneca. Dengan tambahan ini hingga akhir Juli 2021, Indonesia sudah menerima 90 juta dosis vaksin korona Menurut Budi berdasarkan jadwal kedatangan vaksin adalah minggu ketiga dan keempat Agustus. "Selanjutnya September ada 70 juta dosis vaksin, dan hingga akhir tahun, Indonesia akan mendapat 258 juta dosis lagi yang sudah pasti," kata Budi, Senin (2/8). Selain total vaksin korona yang sudah didapatkan, Budi menyebut masih ada vaksin tambahan yang angkanya terus bergerak dan bisa mencapai 72 juta dosis, jika vaksin tambahan ini didapatkan Indonesia, maka Agustus sampai Desember nanti, Indonesia akan memastikan sebanyak 331 juta vaksin yang telah diamanakn. Dengan jumlah pasokan tersebut, Budi klaim cukup untuk melakukan vaksinasi bagi target 208 juta warga Indonesia.  

(Oleh - HR1) 

Sejumlah bank pembangunan daerah mampu mendulang laba hingga sepanjang paruh pertama tahun ini. Masih tumbuhnya permintaan kredit menopang kinerja bisnis bank-bank milik pemerintah daerah di tengah pandemi Covid-19.Dari data yang dikumpulkan, setidaknya terdapat Sembilan bank pembangunan daerah (BPD) yang telah melaporkan kinerja keuangan untuk periode semester I/2021. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, misalnya mampu mencetak pertumbuhan laba sebelum pajak hingga dua digit hingga Juni 2021.Direktur Keuangan Bank Jateng Dwi Agus Pramudya mengatakan bahwa perseroan membukukan kenaikan laba sebelum pajak cukup tinggi yakni 16,01% secara tahunan. Laba sebelum pajak per 30 Juni 2020 sebesar Rp937,02 miliar menjadi Rp1,09 triliun per 30 Juni 2021.Akan tetapi, laba bersih tercatat turun sebesar 2,13% menjadi Rp848,47 miliar pada periode tersebut. Dwi Agus menjelaskan laba setelah pajak yang turun karena pada periode interim 30 Juni 2021, perseroan tidak membukukan pajak tangguhan yang berasal dari koreksi fiskal beda waktu.

Dia menjelaskan kenaikan laba sebelum pajak yang cukup besar ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 4,7%, sedangkan biaya hanya tumbuh 0,7%. Selain itu, selisih bunga bersih atau net interest margin (NIM) terjaga di 5,7% meskipun secara tahunan turun 0,3%.“Di semester II kami mengharapkan laba bisa tercapai sesuai RBB , minimal tumbuh 10%,” katanya.Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yuddy Renaldi menyatakan hingga pertengahan 2021, total kredit yang berhasil disalurkan oleh BJB tumbuh hingga 6,8%. Kredit perseroan, katanya ditopang oleh kredit konsumer yang juga tumbuh sebesar 4,2%, kredit komersial tumbuh 18,8%. Namun, segmen kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turun 3,8%.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mewajibkan transaksi kripto lebih dari US$10.000 dilaporkan ke otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS).Langkah tersebut menyusul kebijakan China yang lebih dulu melakukan pengetatan terhadap transaksi Bitcoin dan aset kripto lainnya. Untuk menghindari penggelapan pajak, maka Biden membuat proposal mengenai transaksi mata uang digital tersebut.Namun, proposal atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Senat AS untuk meningkatkan pengawasan IRS atas transaksi kripto membuat industri dan investor mempertanyakan kelayakan rencana dan janjinya untuk menghasilkan US$28 miliar dalam pendapatan pajak.

Seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/7), bursa kripto, investor, dan para penasihat keuangan dibuat lengah ketika proposal infrastruktur Senat AS dirilis. Sebab, proposal tersebut turut mengatur persyaratan bagi pialang dan investor kripto untuk melaporkan transaksi mereka ke regulator, yakni IRS.Alasan penyertaan ketentuan perpajakan itu pada menit-menit terakhir dalam proposal tersebut adalah untuk membantu pemerintah mengumpulkan sejumlah uang guna membantu mendanai investasi US$550 miliar untuk proyek nasional di sektor transportasi dan fasilitas publik.Di proposal tersebut terdapat ketentuan yang memperbarui aturan terkait kewajiban pialang untuk melaporkan transaksi dan investasi di kripto dengan nilai lebih dari US$10.000. Sekadar catatan, Gedung Putih juga telah mengusulkan ide serupa dalam beberapa bulan terakhir. Adapun, di berbagai negara, aset kripto telah berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi yang ada dari pemerintah. Hal itu memunculkan beragam kontroversi di berbagai belahan dunia.Sejumlah pengamat menilai rencana perpajakan tersebut sejatinya digunakan untuk membantu pemerintah mengendalikan ledakan transaksi di aset kripto, baik secara jumlah maupun nilai.Lonjakan yang tak terkendali di transaksi dan investasi aset kripto tersebut dikhawatirkan menjadi celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penghindaran pengawasan yang selama ini diberlakukan dalam sistem keuangan tradisional. “Alih-alih terburu-buru melalui ketentuan yang belum teruji dengan konsekuensi besar yang tidak diinginkan, kami mendorong Kongres AS untuk bekerja sama dengan industri untuk menemukan bahasa yang sesuai bagi semua pemangku kepentingan,” kata Ketua Asosiasi Blockchain Kristin Smith seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/7).Di samping itu, investor telah frustrasi selama bertahun-tahun dengan kurangnya informasi mengenai aturan dari Pemerintah AS, tentang bagaimana cara melaporkan kepemilikan aset mereka untuk tujuan pajak. Alih-alih lebih jelas tentang cara mengikuti aturan, para investor harus direpotkan oleh beragam proses audit dan penegakan hukum.Para pelaku industri aset kripto khawatir kebijakan Pemerintah AS justru akan mendorong sebagian industri berpindah ke luar negeri.

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah disebut-sebut tengah menggodok pengenaan pajak atas aset kripto. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan pihaknya bersama dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah membahas rencana pajak penghasilan (PPh) untuk investasi aset kripto di Indonesia.Indrasari memaparkan saat ini, pajak yang dikenakan atas aset kripto masih berupa PPh badan yang ditanggung oleh pedagang aset kripto. Kedepannya, pajak yang akan dikenakan untuk aset kripto adalah PPh final.“Rencananya akan PPh final seperti yang berlaku pada bursa efek. Jadi lebih lengkap,” ujarnya.Kendati begitu, Harmanda mengingatkan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum memutuskan menerapkan pajak untuk aset kripto. Untuk itu, salah satu kunci yang perlu diperhatikan adalah pemahaman bahwa industri kripto adalah industri yang tidak memiliki batasan yang kaku.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 112 dari 140 emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2021 membukukan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan pun mengangkat laba bersih perseroan 23,88% secara tahunan menjadi US$32,57 juta.Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Presiden Direktur Archi Indonesia, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I/2021 ditopang oleh harga emas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga rata-rata penjualan emas ARCI naik menjadi US$1.802 per ons dibandingkan dengan US$1.656 per ons.“Kami berharap keadaan akan jauh lebih baik pada 2022 seiring dengan ekspansi pabrik pengolahan kami yang telah mencapai efisiensi penuh dan akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan produksi emas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/8).ARCI tengah fokus meningkatkan aktivitas eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung yang dioperasikan oleh entitas anak perseroan yaitu PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), baik di Koridor Timur dan Koridor Barat.Tujuannya adalah untuk mempercepat penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih yang baru dengan harapan dapat mencerminkan pertumbuhan 5%—10% dari jumlah produksi emas pada tahun lalu.

Selain itu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk emiten bersandi saham TPIA itu mencapai US$164,38 juta pada semester I/2021, berbalik positif dari rugi bersih US$40,12 juta pada periode yang sama 2020. Indika mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi US$12,0 juta, dibandingkan dengan rugi bersih US$21,9 juta pada semester I/2020.Azis Armand, Wakil Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy, mengatakan sepanjang semester pertama 2021 perseroan mencatatkan kinerja yang solid dan mencapai target produksi yang ditetapkan. “Meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan batu bara telah meningkatkan harga jual rata-rata batu bara yang turut berperan dalam peningkatan laba bersih perseroan.” 

Dari kalangan analis, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menjelaskan kepada Bisnis, Jumat (30/7) bahwa realisasi kinerja mayoritas emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per semester I/2021 masih sesuai dengan proyeksi pelaku pasar. Hal yang terlihat jelas, lanjutnya, adalah perbaikan performa pendapatan para emiten. Beberapa emiten mampu mencatatkan pertumbuhan top line yang signifikan dan ada pula yang membalikkan rugi pada periode yang sama tahun lalu menjadi laba.Melihat kinerja emiten pada semester I/2021 ini, Alfred menilai emiten sektor komoditas, industri dasar untuk subsektor kimia dasar, konsumer nonsiklikal subsektor peternakan, infrastruktur telekomunikasi, dan perbankan akan mampu melanjutkan kinerja moncer hingga akhir tahun.Untuk perusahaan di sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan logam terlihat kenaikan signifikan pada pos laba bersih pada periode Januari—Juni 2021. Adapun, kontribusi terbesar peningkatan laba disebut Alfred berasal dari kenaikan harga komoditas yang mendorong ASP (average selling price), sehingga membuat marjin laba naik signifikan.Adapun emiten subsektor kimia dasar khususnya baja dan besi, kata Alfred, terpantau melanjutkan tren perbaikan performa yang memang sudah terlihat sejak tahun lalu.

Setelah mencatat kinerja ekspansif selama delapan bulan beruntun, industri manufaktur kembali terkontraksi akibat meningkatnya kasus Covid-19 serta pengetatan PPKM. Pemerintah meyakini penurunan itu hanya sementara, seiring dengan langkah pengendalian Covid-19 dan upaya percepatan vaksinasi. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2021 tercatat anjlok ke level 40,1, menurun dari angka 53,5 pada Juni 2021.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian SA Cahyanto mengatakan, pemerintah sudah memperkirakan akan terjadi penurunan kinerja manufaktur pada Juli. Dengan langkah pengendalian laju penularan Covid-19 serta percepatan vaksinasi dikalangan pekerja industri, kondisi di yakini akan membaik dan sektor manufaktur bisa kembali tancap gas. Eko menegaskan, meski kondisi manufaktur terkontraksi,PPKM tetap dibutuhkan dengan pengetatan sistem izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan "Namun, restriksi ini bersifat sementara dan akan terus di evaluasi secara periodik sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi," kata nya.