Ekonomi
( 40554 )Potensi Ekspor Tanaman Hias Sangat Besar tapi Minim yang Mau Garap
Permintaan tanaman hias secara internasional sangat besar. Namun, menurut Menteri Perdagangan M Lutfi potensi ini belum banyak digarap di Indonesia. Potensi nilai ekspor tanaman hias senilai US$ 7,8 juta di dunia atau sekitar Rp 113 trilliun Namun, indonesia cuma memiliki market share sekitar 0,08% saja di seluruh dunia.
Minaqu, menjadi salah satu UMKM yang melihat potensi tersebut. Menuruti lutfi, unit usaha ini jeli memanfaatkan peluang bisnis yang besar dan baru digarap secara minim di Indonesia.
Sebagai gambaran besarnya potensi ekspor tanaman hias, CEO Minaqu Home Nature Ade Wardhana Adinata mengatakan saat ini pihaknya sudah berhasil melakukan ekspor ke 6 negara di Eropa dan Amerika Serikat.
Dia mengatakan Minaqu berhasil bekerja sama dengan 7 distributor tanaman hias di 6 negara tersebut. Totalnya ada 15 juta tanaman hias yang akan diekspor selama dua tahun, dengan nilai kontrak mencapai Rp 2,3 triliun. Ade mengatakan Minaqu berhasil cuma dimulai dengan modal sebesar Rp 500 ribu di bulan November 2019, dan dalam 10 bulan awal usahanya ini, Minaqu menembus Rp 5 miliar sebulan.
Kemenperin : Utilisasi Industri Mamin Capai 89 Persen Meski Pandemi
Pit Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan utilisasi industri makanan dan minuman (mamin) tetap tinggi, bahkan mencapai 89 persen meski di tengah pandemi.
la mengatakan saat meninjau PT Unilever Indonesia (Walls Factory) dan Mondeléz indonesia (pabrik biskuit Oreo dan Ritz) kemarin utilisasi kedua perusahaan selama masa pandemi sama-sama menyentuh di angka kisaran 89 persen. Artinya produktivitas tetap berjalan baik dan justru permintaannya semakin meningkat, baik di pasar domestik maupun mancanegara.
Putu memberikan apresiasi kepada kedua produsen mamin tersebut, karena di masa pandemi tetap mengapalkan produknya ke pasar ekspor. Hal ini memberikan dampak terhadap peningkatan devisa dan menunjukkan bahwa produk industri nasional berdaya saing di kancah global.
Kemenperin mencatat, industri merupakan salah satu sektor primadona yang membuat kinerja ekspor manufaktur nasional meroket sepanjang semester tahun 2021. Total nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada Januari-Juni 2021 mencapai 19,58 miliar dolar AS atau naik 21.68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain berorientasi ekspor, industri mamin juga tergolong sektor padat karya dan menjalankan hilirisasi atau meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri.
Gak Kaleng-Kaleng, Seabrek Produk RI Bikin Resah ASEAN-Eropa!
Jakarta, CNBC Indonesia - Produk ekspor Indonesia saat ini menjadi salah satu hal yang diminati masyarakat dunia. Dilaporkan bahwa produk "Made in Indonesia" saat ini mulai mendominasi dan memiliki daya saing tinggi bila dibandingkan dengan produk-produk negara lain. Namun, larisnya produk asal RI sendiri telah menjadi ketakutan baru bagi dunia. Sejumlah negara mulai khawatir karena produk Indonesia dikhawatirkan bakal mengganggu dominasi produk domestik mereka. Bukan hanya mendominasi, komoditas asal Indonesia juga membuat banyak negara ketergantungan. Berikut beberapa kasus yang tengah dan telah dihadapi Indonesia, terkait sengketa perdagangan maupun proteksi perdagangan dengan negara lain maupun di WTO.
1. Kelapa Sawit RI Dihambat Uni Eropa
Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi kelapa sawit sebanyak 36.000.000 metrik ton pada 2016. Sekitar 25,1 juta tonnya diekspor ke luar negeri. Namun, tingginya produksi itu berarti Indonesia juga memiliki lahan pertanian kelapa sawit yang sangat luas. Bahkan, terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika isu deforestasi (pembukaan hutan) tidak bisa dipisahkan dari industri kelapa sawit. Mengutip laporan Time Toast, pada 1 Januari 2007 organisasi PBB mengatakan produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia, di mana pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit lazim terjadi di 37 dari 41 taman nasional. Akibat hal itu, pada April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk menghapuskan dan melarang penggunaan bahan bakar hayati (biofuel) yang terbuat dari minyak sawit. Menurut laporan The Conversation, larangan itu dapat mengurangi permintaan minyak sawit. Eropa juga menerbitkan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II). Dimana kelapa sawit dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) atau indirect land-use change (ILUC). Indonesia melawan dan siap menggugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Gugatan sengketa Pemerintah RI terhadap regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa di forum DSB WTO (sengketa DS 593) terus bergulir.
2. RI dan Uni Eropa Ribut Soal Larangan Ekspor Nikel
Produk Indonesia lain yang membuat Uni Eropa ketergantungan adalah nikel. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengirim bijih nikel ke Uni Eropa. Namun, RI mengubah kebijakan dengan melarang ekspor bijih nikel dan lebih memilih untuk hilirisasi di dalam negeri. Namun, Uni Eropa tidak terima dan mengajukan tuntutan terhadap Indonesia sengketa DS 592 - Measures Relating to Raw Materials ke WTO. UE menganggap Undang-Undang RI tentang Minerba menyulitkan untuk bisa kompetitif dalam industri baja, terutama stainless steel karena nikel dipakai sebagai bahan baku stainless steel. Padahal, komoditas nikel yang diimpor Eropa kecil sekali dari Indonesia dan Uni Eropa menganggap mengganggu produktivitas energi stainless steel. UE juga menganggap ini bagian dari 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung. "Pemerintah Indonesia telah siap untuk memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan UE. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO)," jelas Mendag Lutfi dalam pernyataan resminya, Kamis (25/2/2021). Dari situ bisa tergambar bahwa Uni Eropa ingin melindungi komoditas dan kepentingannya. Namun, Indonesia pun demikian, apalagi di tengah berkembangnya industri nikel. Lutfi menantang WTO bisa membuktikan tuduhan tersebut. "Kita akan ikuti proses sengketa sesuai proses yang sudah disepakati, kita akan melayani sengketa ini di WTO, dan saya anggap ini proses yang sebagai negara menjunjung tinggi hukum proses baik dan benar jadi kita layani mereka di sana. Kita akan hire pasukan legal terbaik dan kita akan perjuangkan hak-hak perdagangan kita," sebutnya.
Transaksi E-commerce 2021 Bakal Tembus RP 395 T, BI: Akselerasi Keuangan Digital Didukung 4 Faktor
Direktur Departemen
Kebijakan Sistem Pembayaran Bank
Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati
mengungkapkan, ada empat fakta atau
faktor yang mendorong peningkatan nilai
ekonomi keuangan digital di Tanah Air
sepanjang 2021. Pertama, transformasi
produk dan layanan e-commerce serta
shifting perilaku masyarakat ke arah
digital melalui platform e-commerce yang
berhasil dimanfaatkan oleh para pelaku
ekonomi untuk terus berinovasi.
Kedua, perluasan kolaborasi antarpelaku. Lesson learn membuktikan
bahwa perluasan ekosistem digital menjadi kunci keberhasilan dalam kompetisi
antarpemain pasar.
Kemudian ketiga, terkait dengan perluasan ekosistem melalui aksi korporasi.
Setelah tahun lalu tumbuh dan terakselerasi, beberapa perusahaan teknologi
diperkirakan akan melakukan konsolidasi
untuk memperluas ekosistem dan meraih
pendanaan yang lebih besar.
Kemudian yang terakhir, digitalisasi
bank semakin luas, dari pelaku lama
hingga pelaku baru dengan berbagai
model strategi melalui penguatan kapasitas, internal strategic, proses bisnis
(teknologi atau core banking), akuisisi
bank, hingga perluasan ekosistem.
(Oleh - HR1)
BPJT Siapkan Pilot Project Infrastruktur Autonomous Vehichle
Thai Oil Jadi Investor Strategis, Chandra Asri Raih Investasi Hingga US$ 1,7 Miliar
Transaksi E-Commerce Diprediksi Rp 395 Triliun
Transaksi perdagangan elektronik
(e-commerce) tahun ini diprediksi mencapai Rp
395 triliun atau tumbuh 48,45% dibandingkan
2020 sebesar Rp 253 triliun. Hal ini dipicu
pandemi Covid-19 yang mempercepat
transformasi digital di jasa keuangan.
“Saat ini, masyarakat mulai
meninggalkan pembayaran fisik
dan memilih bertransaksi secara
digital,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria
Irmi Triswati dalam webinar Financial Services Industry Menuju
Era Society 5.0: Dukungan Lembaga Keuangan Untuk Pengusaha
Muda, Kamis (29/7)
Dia mengungkapkan ekonomi
keuangan digital pada 2021
diperkirakan melesat, didorong
meningkatnya prevalensi dan
akseptasi masyarakat. BI melihat pergeseran pola transaksi
masyarakat ke digital terus meningkat. Hal ini dibuktikan oleh
peningkatan signifikan transaksi
e-commerce, bank digital, dan
uang elektronik, terutama di
masa pandemi Covid-19.
Dia menerangkan, statistik
terakhir volume transaksi e-commerce mencapai 600 juta lebih
transaksi dan secara nominal
hampir mencapai Rp 100 triliun.
Proyeksi terbaru BI lebih tinggi
dibanding awal sekitar Rp 370
triliun.
(Oleh - HR1)
Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, Petani Milenial Siap Mendunia
Jagung hibrida di tangan empat petani milenial binaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat itu tampak menggiurkan. Abdul, petani milenial binaan Dinas TPH Jabar, mengatakan bahwa banyak pelajaran dan pengalaman yang didapatkan selama membudidayakan jagung, seperti menghadapi serangan ulat grayak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan program Petani Milenial bertujuan mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jabar. Tak hanya regenerasi, program itu juga menghadirkan SDM petani yang punya inovasi, gagasan dan kreativitas. "Hadirnya petani milenial diharapkan bisa menahan laju urbanisasi dengan tagline tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia," katanya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat Entang Sastramadja mengatakan mendukung upaya Ridwan Kamil mendorong anak muda terlibat dalam regenerasi petani lewat program Petani Milenial. Menurutnya, HKTI mendukung dan mengapresiasi upaya yang menunjukan pembelaan, keberpihakan dan perlindungan pada petani. Sebagai pihak yang kerap mengkritisi kebijakan pertanian, imbuhnya, program Petani Milenial melahirkan harapan bisa membebaskan petani dari sejumlah persoalan kesejahteraan.Kepala DKPP Jabar Jafar Ismail mengatakan model bisnis yang diterapkan PMBP disusun secara komprehensif. Menilai para peserta Petani Milenial bisa melepaskan jebakan kemiskinan yang merundung para petani. Program ini melahirkan optimisme, menunjukan adanya nilai tambah dan bisa menarik minat petani lain untuk terlibat dalam program Petani Milenial, katanya.
Program Petani Milenial digulirkan dengan penuh kehati-hatian. Animo milenial Jabar mengikuti program Petani Milenial tergolong tinggi. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Benny Bachtiar mengatakan setiap tahapan program Petani Milenial dilalui dengan optimal. Prinsip kehati-hatian pun diterapkan agar calon petani milenial mendapatkan hasil yang maksimal. Pemagangan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon petani milenial. " Pemagangan bertujuan untuk membekali petani milenial agar paham tentang tata cara bertani yang baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan panen yang baik," ujarnya Salah satu jaminan agar program ini bisa berjalan mulus juga kepastian dari lembaga pembiayaan dan offtaker hasil budi daya.
Direktur Utama BUMD PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian selaku offtaker atau pembeli komoditas peserta Petani Milenial. Prinsip itu terutama diberlakukan dalam menentukan komoditas yang diproduksi peserta Petani Milenial. Menurut Kurnia, pemilihan komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar menjadi faktor utama menyukseskan program Petani Milenial. "Itu semua dilakukan agar pendapatan peserta Petani Milenial bisa sesuai atau melebihi besaran yang diharapkan. Itu yang kami lakukan dalam menentukan komoditas untuk petani milenial," ucapnya. Prinsip kehati-hatian dilakukan PT Agro Jabar agar Petani Milenial tahap I berjalan maksimal. Alasannya, keberhasilan pada tahap I akan menentukan bagaimana program Petani Milenial berjalan pada tahap-tahap berikutnya. PT Agro Jabar pun akan melakukan pendampingan secara intensif kepada peserta Petani Milenial. Pendampingan ini dilakukan agar petani milenial tidak mengambil keputusan yang salah manakala terjadi masalah saat menja-lankan usahanya.
Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program Petani Milenial memastikan komoditas yang dibudidayakan mampu diterima pasar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Dadan Hidayat mengatakan dalam program Petani Milenial Tanaman Hias misalnya menyiapkan tiga jenis tanaman hias unggulan, yakni Amydrium Silver, Scindapus Lucens, dan Homalomena Frog. Jika ditotalkan, setiap petani milenial bisa mendapatkan Rp27,5 juta. Lain lagi dengan Petani Milenial Burung Puyuh yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. Program bagian dari Petani Milenial ini meluncurkan lima peserta PMBP pada tahap I yang akan membudidayakan masing-masing 2.000 ekor burung puyuh.
Tarik-Ulur Moratorium Lahan Sawit
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit akan kedaluwarsa pada September mendatang. Aturan itu mengamanatkan penundaan perizinan dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit dilakukan paling lama tiga tahun.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyatakan pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan inpres moratorium. Namun hingga saat ini belum diputuskan Inpres 8/2018 akan diperpanjang atau tidak.
Ia mengklaim pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Inpres 8/2018 berjalan progresif. Menurut dia, evaluasi di masing-masing provinsi juga sudah tergambar jelas. Meski begitu, Musdhalifah tidak merincii hasil evaluasi tersebut.
Evaluasi moratorium merupakan salah satu amanat dari Instruksi Presiden Nomor 8/2018. Disebutkan, paling lambat tiga tahun setelah instruksi itu terbit, pemerintah akan mengevaluasi apakah moratorium akan diperpanjang atau tidak. Karena itu, keputusan harus diambil paling lambat pada 19 September mendatang.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan pelaku usaha bakal mengikuti keputusan pemerintah. Menurut dia, pengusaha saat ini lebih menaruh perhatian terhadap peningkatan produktivitas internal perusahaan. Selain itu, pengusaha akan membantu pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas petani.
Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Meningkat
Kementerian Koordinator Perekonomian memastikan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) tak tersendat di tengah pandemi Covid-19. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan hal itu terlihat dari realisasi investasi KEK nasional sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 50,3 triliun.
Menurut Susiwijono, investasi KEK meningkat Rp 10,44,riliun atau sekitar 26 persen dari capaian akhir 2020. Berdasarkan catatan Dewan Nasional KEK, hingga Mei lalu terdapat 11 dari 15 KEK yang sudah aktif. Empat KEK lainnya masih mengejar sisa pembangunan. Dewan KEK juga sudah menyetujui empat usul KEK baru.
Susiwijono mengatakan kinerja KEK industri manufaktur paling moncer selama masa pandemi. Dia memberi contoh realisas investasi pengolahan bauksit di KEK Galang Batang, Kepulauan Riau, yang sudah mencapai Rp 14,45 triliun pada bulan ini. KEK itu juga memproduksi alumina yang sudah diekspor hingga 70 ribu ton pada bulan ini, nilai ekspornya US$ 21 juta.
KEK Kendal di Jawa Tengah juga mencetak investasi sebesar Rp 6,6 triliun. Kawasan itu menampung usaha tekstil, furnitur, mainan anak, elektronik, makanan dan minuman, serta otomotif. Nilai ekspor KEK itu sedang digenjot agar bisa mencapai US$ 17,2 juta pada tahun ini. Sedangkan investasi KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara, mencapai Rp 5,4 triliun.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









