Regulasi Tak Cukup Lindungi Peternak
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan terus berupaya melindungi peternak dan mencari solusi bagi problem perunggasan nasional. Sejumlah cara ditempuh untuk mengatasi masalah di hulu, seperti pengaturan dan pengendalian produksi, serta di hilir, antara lain melalui pengembangan usaha pascapanen, rantai dingin, dan edukasi konsumen. Akan tetapi, sejumlah regulasi dan program dinilai belum signifikan mengatasi problem yang dihadapi peternak, terutama kenaikan harga sarana produksi dan fluktuasi harga jual di tingkat peternak. Situasi itu mengimpit peternak skala kecil sehingga tidak sedikit di antara mereka yang bangkrut dan gulung tikar.
Terkait itu, peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara resmi menggugat pemerintah ke pengadilan tata usaha negara. Mereka menilai pemerintah gagal menstabilkan harga ayam di tingkat produsen sesuai regulasi dan menuntut ganti rugi Rp 5,4 triliun atas kerugian yang diderita peternak rakyat selama 2019-2020.
Terkait gugatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi. ”Sejatinya pemerintah telah menerapkan kebijakan dari hulu ke hilir untuk mengatasi persoalan perunggasan nasional. Contohnya, kebijakan di hulu dengan pengaturan dan pengendalian DOC (bibit ayam),” ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (27/7/2021). Pemerintah, lanjutnya, berupaya memecahkan problem yang dihadapi peternak rakyat serta mengevaluasi kebijakan dengan melibatkan pelaku usaha, asosiasi peternak, dan peternakan rakyat. Menurut Nasrullah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi mengakomodasi kepentingan mereka. Pasal 4 regulasi tersebut menyatakan, penyediaan ayam ras dan telur konsumsi dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional yang menyesuaikan keseimbangan pasokan dan permintaan. Guna menghitung dan menganalisis permintaan dan pasokan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Di hulu, upaya menyeimbangkan pasokan dan permintaan ditempuh melalui pengaturan impor bibit indukan (grand parent stock/GPS). Kementerian Pertanian juga mewajibkan perusahaan-perusahaan peternakan terintegrasi (integrator) melaporkan produksi DOC setiap bulan melalui sistem daring, termasuk distribusinya, sehingga pemerintah dapat memantaunya. Di hilir, pemerintah mendorong tumbuhnya usaha pascapanen, seperti pemotongan dan penyimpanan yang disertai dengan fasilitas rantai dingin. Harapannya, produk unggas dijual dalam bentuk beku, bukan ayam hidup atau daging ayam segar, sehingga dapat berdampak pada kestabilan harga.Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023