Indonesia terus berupaya menambah pasokan vaksin korona dari impor utuh maupun bahan baku vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia bakal kedatangan lagi sebanyak 72 juta dosis vaksin pada Agustus ini. Senin (2/8) Indonesia menerima 3,5 juta vaksin Moderna dan 620.000 vaksin AstraZeneca. Dengan tambahan ini hingga akhir Juli 2021, Indonesia sudah menerima 90 juta dosis vaksin korona Menurut Budi berdasarkan jadwal kedatangan vaksin adalah minggu ketiga dan keempat Agustus. "Selanjutnya September ada 70 juta dosis vaksin, dan hingga akhir tahun, Indonesia akan mendapat 258 juta dosis lagi yang sudah pasti," kata Budi, Senin (2/8). Selain total vaksin korona yang sudah didapatkan, Budi menyebut masih ada vaksin tambahan yang angkanya terus bergerak dan bisa mencapai 72 juta dosis, jika vaksin tambahan ini didapatkan Indonesia, maka Agustus sampai Desember nanti, Indonesia akan memastikan sebanyak 331 juta vaksin yang telah diamanakn. Dengan jumlah pasokan tersebut, Budi klaim cukup untuk melakukan vaksinasi bagi target 208 juta warga Indonesia.  

(Oleh - HR1) 

Sejumlah bank pembangunan daerah mampu mendulang laba hingga sepanjang paruh pertama tahun ini. Masih tumbuhnya permintaan kredit menopang kinerja bisnis bank-bank milik pemerintah daerah di tengah pandemi Covid-19.Dari data yang dikumpulkan, setidaknya terdapat Sembilan bank pembangunan daerah (BPD) yang telah melaporkan kinerja keuangan untuk periode semester I/2021. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, misalnya mampu mencetak pertumbuhan laba sebelum pajak hingga dua digit hingga Juni 2021.Direktur Keuangan Bank Jateng Dwi Agus Pramudya mengatakan bahwa perseroan membukukan kenaikan laba sebelum pajak cukup tinggi yakni 16,01% secara tahunan. Laba sebelum pajak per 30 Juni 2020 sebesar Rp937,02 miliar menjadi Rp1,09 triliun per 30 Juni 2021.Akan tetapi, laba bersih tercatat turun sebesar 2,13% menjadi Rp848,47 miliar pada periode tersebut. Dwi Agus menjelaskan laba setelah pajak yang turun karena pada periode interim 30 Juni 2021, perseroan tidak membukukan pajak tangguhan yang berasal dari koreksi fiskal beda waktu.

Dia menjelaskan kenaikan laba sebelum pajak yang cukup besar ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 4,7%, sedangkan biaya hanya tumbuh 0,7%. Selain itu, selisih bunga bersih atau net interest margin (NIM) terjaga di 5,7% meskipun secara tahunan turun 0,3%.“Di semester II kami mengharapkan laba bisa tercapai sesuai RBB , minimal tumbuh 10%,” katanya.Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yuddy Renaldi menyatakan hingga pertengahan 2021, total kredit yang berhasil disalurkan oleh BJB tumbuh hingga 6,8%. Kredit perseroan, katanya ditopang oleh kredit konsumer yang juga tumbuh sebesar 4,2%, kredit komersial tumbuh 18,8%. Namun, segmen kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turun 3,8%.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mewajibkan transaksi kripto lebih dari US$10.000 dilaporkan ke otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS).Langkah tersebut menyusul kebijakan China yang lebih dulu melakukan pengetatan terhadap transaksi Bitcoin dan aset kripto lainnya. Untuk menghindari penggelapan pajak, maka Biden membuat proposal mengenai transaksi mata uang digital tersebut.Namun, proposal atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Senat AS untuk meningkatkan pengawasan IRS atas transaksi kripto membuat industri dan investor mempertanyakan kelayakan rencana dan janjinya untuk menghasilkan US$28 miliar dalam pendapatan pajak.

Seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/7), bursa kripto, investor, dan para penasihat keuangan dibuat lengah ketika proposal infrastruktur Senat AS dirilis. Sebab, proposal tersebut turut mengatur persyaratan bagi pialang dan investor kripto untuk melaporkan transaksi mereka ke regulator, yakni IRS.Alasan penyertaan ketentuan perpajakan itu pada menit-menit terakhir dalam proposal tersebut adalah untuk membantu pemerintah mengumpulkan sejumlah uang guna membantu mendanai investasi US$550 miliar untuk proyek nasional di sektor transportasi dan fasilitas publik.Di proposal tersebut terdapat ketentuan yang memperbarui aturan terkait kewajiban pialang untuk melaporkan transaksi dan investasi di kripto dengan nilai lebih dari US$10.000. Sekadar catatan, Gedung Putih juga telah mengusulkan ide serupa dalam beberapa bulan terakhir. Adapun, di berbagai negara, aset kripto telah berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi yang ada dari pemerintah. Hal itu memunculkan beragam kontroversi di berbagai belahan dunia.Sejumlah pengamat menilai rencana perpajakan tersebut sejatinya digunakan untuk membantu pemerintah mengendalikan ledakan transaksi di aset kripto, baik secara jumlah maupun nilai.Lonjakan yang tak terkendali di transaksi dan investasi aset kripto tersebut dikhawatirkan menjadi celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penghindaran pengawasan yang selama ini diberlakukan dalam sistem keuangan tradisional. “Alih-alih terburu-buru melalui ketentuan yang belum teruji dengan konsekuensi besar yang tidak diinginkan, kami mendorong Kongres AS untuk bekerja sama dengan industri untuk menemukan bahasa yang sesuai bagi semua pemangku kepentingan,” kata Ketua Asosiasi Blockchain Kristin Smith seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/7).Di samping itu, investor telah frustrasi selama bertahun-tahun dengan kurangnya informasi mengenai aturan dari Pemerintah AS, tentang bagaimana cara melaporkan kepemilikan aset mereka untuk tujuan pajak. Alih-alih lebih jelas tentang cara mengikuti aturan, para investor harus direpotkan oleh beragam proses audit dan penegakan hukum.Para pelaku industri aset kripto khawatir kebijakan Pemerintah AS justru akan mendorong sebagian industri berpindah ke luar negeri.

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah disebut-sebut tengah menggodok pengenaan pajak atas aset kripto. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan pihaknya bersama dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah membahas rencana pajak penghasilan (PPh) untuk investasi aset kripto di Indonesia.Indrasari memaparkan saat ini, pajak yang dikenakan atas aset kripto masih berupa PPh badan yang ditanggung oleh pedagang aset kripto. Kedepannya, pajak yang akan dikenakan untuk aset kripto adalah PPh final.“Rencananya akan PPh final seperti yang berlaku pada bursa efek. Jadi lebih lengkap,” ujarnya.Kendati begitu, Harmanda mengingatkan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum memutuskan menerapkan pajak untuk aset kripto. Untuk itu, salah satu kunci yang perlu diperhatikan adalah pemahaman bahwa industri kripto adalah industri yang tidak memiliki batasan yang kaku.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 112 dari 140 emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2021 membukukan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan pun mengangkat laba bersih perseroan 23,88% secara tahunan menjadi US$32,57 juta.Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Presiden Direktur Archi Indonesia, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I/2021 ditopang oleh harga emas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga rata-rata penjualan emas ARCI naik menjadi US$1.802 per ons dibandingkan dengan US$1.656 per ons.“Kami berharap keadaan akan jauh lebih baik pada 2022 seiring dengan ekspansi pabrik pengolahan kami yang telah mencapai efisiensi penuh dan akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan produksi emas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/8).ARCI tengah fokus meningkatkan aktivitas eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung yang dioperasikan oleh entitas anak perseroan yaitu PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), baik di Koridor Timur dan Koridor Barat.Tujuannya adalah untuk mempercepat penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih yang baru dengan harapan dapat mencerminkan pertumbuhan 5%—10% dari jumlah produksi emas pada tahun lalu.

Selain itu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk emiten bersandi saham TPIA itu mencapai US$164,38 juta pada semester I/2021, berbalik positif dari rugi bersih US$40,12 juta pada periode yang sama 2020. Indika mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi US$12,0 juta, dibandingkan dengan rugi bersih US$21,9 juta pada semester I/2020.Azis Armand, Wakil Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy, mengatakan sepanjang semester pertama 2021 perseroan mencatatkan kinerja yang solid dan mencapai target produksi yang ditetapkan. “Meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan batu bara telah meningkatkan harga jual rata-rata batu bara yang turut berperan dalam peningkatan laba bersih perseroan.” 

Dari kalangan analis, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menjelaskan kepada Bisnis, Jumat (30/7) bahwa realisasi kinerja mayoritas emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per semester I/2021 masih sesuai dengan proyeksi pelaku pasar. Hal yang terlihat jelas, lanjutnya, adalah perbaikan performa pendapatan para emiten. Beberapa emiten mampu mencatatkan pertumbuhan top line yang signifikan dan ada pula yang membalikkan rugi pada periode yang sama tahun lalu menjadi laba.Melihat kinerja emiten pada semester I/2021 ini, Alfred menilai emiten sektor komoditas, industri dasar untuk subsektor kimia dasar, konsumer nonsiklikal subsektor peternakan, infrastruktur telekomunikasi, dan perbankan akan mampu melanjutkan kinerja moncer hingga akhir tahun.Untuk perusahaan di sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan logam terlihat kenaikan signifikan pada pos laba bersih pada periode Januari—Juni 2021. Adapun, kontribusi terbesar peningkatan laba disebut Alfred berasal dari kenaikan harga komoditas yang mendorong ASP (average selling price), sehingga membuat marjin laba naik signifikan.Adapun emiten subsektor kimia dasar khususnya baja dan besi, kata Alfred, terpantau melanjutkan tren perbaikan performa yang memang sudah terlihat sejak tahun lalu.

Setelah mencatat kinerja ekspansif selama delapan bulan beruntun, industri manufaktur kembali terkontraksi akibat meningkatnya kasus Covid-19 serta pengetatan PPKM. Pemerintah meyakini penurunan itu hanya sementara, seiring dengan langkah pengendalian Covid-19 dan upaya percepatan vaksinasi. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2021 tercatat anjlok ke level 40,1, menurun dari angka 53,5 pada Juni 2021.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian SA Cahyanto mengatakan, pemerintah sudah memperkirakan akan terjadi penurunan kinerja manufaktur pada Juli. Dengan langkah pengendalian laju penularan Covid-19 serta percepatan vaksinasi dikalangan pekerja industri, kondisi di yakini akan membaik dan sektor manufaktur bisa kembali tancap gas. Eko menegaskan, meski kondisi manufaktur terkontraksi,PPKM tetap dibutuhkan dengan pengetatan sistem izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan "Namun, restriksi ini bersifat sementara dan akan terus di evaluasi secara periodik sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi," kata nya.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Semester I tahun 2021 mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 794,12 millar atau tumbuh sebesar 29,7 persen. Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso mengatakan, peningkatan laba diantaranya ditopang oleh peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan serta pengelolaan utang yang berkelanjutan.

Selama semester I tahun 2021, SIG berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp16,21 triliun terutama disebabkan oleh peningkatan total volume penjualan. Untuk penjualan ekspor perseroan pada semester I 2021 meningkat sebesar 35,5 persen. Dengan peningkatan ekspor tersebut mampu mencatatkan peningkatan total volume penjualan sebesar 5,7 persen YoY.

Sementara Itu, dalam laporan kinerja, pendapatan SIG tercatat sebesar Rp16,21 trillun, naik 1,2 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 16,03 triltun. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp794,12 miliar naik 29,7 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 612.47 millar.

Setelah melalui perjuangan berat sejak pertengahan tahun 2020, akhirnya PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), BUMD milik Pemprov Jatim berhasil memperoleh alokasi gas dari Wilayah Kerja (WK) Ketapang untuk periode tahun 2021-2025.

Sebenarnya alokasi gas WK Ketapang untuk PT. PJU sudah ditetapkan dalam surat Menteri ESDM No: T.299/MG.04/Mem.M/2021 tanggal 21 Juni 2021, namun dalam surat penetapan tersebut belum mencantumkan harga gas, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan disparitas antara hulu dan hilir yang berdampak pada mid stream (penyedia infrastruktur). Dengan diterbitkannya Kepmen No 118.K/2021 tersebut maka penetapan harga gas hulu dan hilir menjadi final, sehingga memberikan kejelasan terhadap kelangsungan bisnis PT PJU dalam empat tahun ke depan.

Direktur PT PJU Parsudi Ak MM, mengatakan, keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya luar biasa dari manajemen PT PJU, Yang tentunya didukung juga oleh jajaran komisaris dan pemegang saham yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Serta jajaran stakeholder terkait yaitu Biro Perekonomian Setda Prov Jatim, Dinas ESDM Prov Jatim, DPRD Jatim, SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, serta sinergi dari mitra usaha.

Menurut Parsudi, alokasi gas yang diperoleh PT PJU periode 2021-2025 adalah sebesar 40 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) merupakan volume yang sangat besar, bahkan terbesar diantara alokasi yang diberikan kepada BUMD lainnya.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasionalkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko direncanakan mulai beroperasi pada Senin (2/8).

OSS versi teranyar ini bertujuan untuk mempermudah perizinan investasi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan, bahwa ststem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha.

Meski demikian rencana tersebut ditunda penundaan dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Dr Ahmad Idrus MM.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020.

Pandemi masih membawa turbulensi bagi industri penerbangan di dunia. Kerugian dan karyawan yang dirumahkan menjadi opsi yang sulit dihindari. Kondisi itu setidaknya tampak dari dua maskapai penguasa langit Indonesia, yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Lion Air Group.

GIAA sepanjang kuartal pertama 2021 mencetak rugi bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 384.35 juta dollar AS, membengkak dari periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 120,16 juta dollar AS.

Dari sisi total pendapatan, perolehan GIAA di tiga bulan pertama tahun 2021 hanya sebanyak 353,07 juta dollar AS. Perolehan ini anjlok 54,03 persen jika dibandingkan total pendapatan kuartal I 2020 yang sebesar 768,12 juta dollar AS.

Lion Air Group pun mengatur strategi untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Tetap beroperasi secara bertahap, Lion Air Group rata-rata mengoperasikan 10-15 persen dari kapasitas normal sebelum pandemi, yakni rerata 1.400 penerbangan per hari.

Lion Air Group juga mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan (status tidak Pemutusan Hubungan Kerja) menurut beban kerja [load) unit masing-masing yaitu kurang lebih prosentase 25-35 persen karyawan dari 23 ribu karyawan.

Asosiasi Penghantar Nikotin elektrik (Apnnindo) meminta keringanan kepada pemerintah untuk pelaku industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) karena beban ganda yang dipikul oleh pelaku industri tersebut pada masa pandemi Covid-19.

Ketua Apnnindo Roy Lefrans mengatakan pada saat pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Industri HPTL menjadi salah satu yang paling terpukul karena selain beban tarif cukai yang tinggi, saat ini sudah terkena dampak penurunan daya beli masyarakat.

Roy menjelaskan akibat pandemi banyak toko-toko pengecer HPTL yang gulung tikar akibat berkurangnya kunjungan konsumen. Meski tak menyebut angka pasti, namun Roy mengatakan jumlah peritel HPTL yang gulung tikar cukup signifikan, sehingga berdampak langsung kepada penyerapan tenaga kerjanya.

Lantaran masih baru pula, industri HPTL masih ditopang pelaku usaha skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang pertumbuhannya masih sangat terbatas. Oleh karenanya yang menjadi fokus industri HPTL saat ini adalah untuk mempertahankan keberlangsungan industri tanpa perlu melakukan pengurangan pekerja.

Melansir keterangan dari Kementerian Parindustrian, meski relatif baru, pertumbuhan Industri HPTL sejatinya terjadi cukup signifikan. Tahun lalu diperkirakan ada lebih dari 50 ribu pekerja yang diserap industri ini. Lebih lanjut ada sekitar 500 produsen, 150 distributor atau importir, dan lima ribu lebih pengecer.

Untuk meringankan beban sekaligus menjaga keberlangsungan industri serta pemasukan negara, Apnnindo berharap pemerintah dapat memberikan keringanan terhadap industri HPTL Misalnya dengan mengatur ulang atau setidaknya tidak meningkatkan tarif cukai HPTL, sebab saat ini industri HPTL telah menanggung tarif cukai yang tinggi, sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).

Insentif baik fiskal maupun non fiskal juga diharapkan Appnindo dapat diberikan oleh pemerintah guna menjaga kebertahanan industri HPTL Termasuk juga agar penanganan pandemi dapat dilakukan secara efektif, guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat.