Para pengabdi obligasi ritel, bersiaplah! Bulan ini, ada satu obligasi ritel yang dijadwalkan akan ditawarkan ke publik, yakni Sukuk Ritel seri SR017. Seri ini menjadi surat berharga negara (SBN) ritel keempat yang diterbitkan pemerintah tahun ini. Jika berdasarkan jadwal awal tahun, SR017 akan ditawarkan mulai 19 Agustus hingga 14 September 2022. Namun Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Dwi Irianti belum mengonfirmasi penerbitan ini akan sesuai jadwal atau tidak. Toh, para analis sepakat menyebut obligasi negara ritel ini akan menjadi instrumen investasi yang menarik. Direktur Panin Asset Management Rudiyanto berpendapat, tinggi tidaknya permintaan dari SR017 akan tergantung kupon yang ditawarkan. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, SR017 jauh lebih menarik dibandingkan dengan deposito. Apalagi tenor sukuk ritel biasanya tidak terlalu panjang, sekitar tiga tahun. Wawan menyebut, SR017 akan menarik bila mematok kupon setara dengan SBN ritel pendahulunya, yakni SBR011, yang menawarkan bunga 5,5%. Wawan sepakat inflasi tinggi memungkinkan investor akan berspekulasi jika bunga yang diberikan oleh pemerintah bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi jika ternyata pemerintah tidak memberi bunga yang menarik, maka investor yang menjual sukuk ritel di tengah jalan akan tinggi.

Ketegangan politik yang terus memanas antara China dan Taiwan dikhawatirkan menimbulkan risiko baru bagi perekonomian global. Sebab itu, pemerintah terus mewaspadai kondisi ini dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat, ketegangan China dan Taiwan berpotensi menimbulkan proteksionisme perdagangan oleh negara-negara dunia seiring geopolitik global yang makin terpecah. Dinamika politik ini mengancam perekonomian semua negara di dunia yang tiga dekade terakhir membaik. "Proteksionisme kemungkinan akan semakin besar, blok akan semakin menguat. Hubungan investasi perdagangan tidak lagi berdasarkan kepada flow of goods dan capital serta manusia yang bebas namun sudah diperhitungkan dari aspek geopoliik," kata Sri Mulyani, Senin (8/8).

Di tengah kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) masih optimistis bisa meraup pertumbuhan penjualan sebesar 20% hingga akhir 2022. Ini seiring dengan rencana RALS menambah dua gerai baru lagi pada tahun ini. Menurut Vice President Director RALS Jane Melinda Tumewu, kuartal III-2021, pembatasan sosial berimbas pada operasional sejumlah gerai RALS. Dus, "Ramayana akan membuka dua gerai baru di semester II-2022 dan membuka gerai yang sempat ditutup sementara," ujarnya kepada KONTAN, Senin (8/8).

Perebutan dana masyarakat oleh bank menengah dan kecil diprediksi kian sengit seiring dengan pengetatan likuiditas yang berpotensi terjadi. Apalagi, Bank Indonesia terus melanjutkan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan ‘setoran’ giro wajib minimum (GWM) perbankan. Tak ayal, penyesuaian suku bunga simpanan diramal menjadi andalan bank-bank menengah dan kecil untuk memupuk dana pihak ketiga (DPK). Gelagat itu juga sudah terdeteksi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dalam laporan Indikator Likuiditas Juli 2022, menyebutkan bahwa bank berpotensi mulai menaikkan suku bunga rupiah dan suku bunga valuta asing untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Tantangan likuiditas terutama bakal dirasakan oleh bank di kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan KBMI 2. Dua kategori bank itu menghimpun DPK sebesar Rp1.781,24 triliun atau 23,8% dari total DPK bank umum yang mencapai Rp7.485,69 triliun per April 2022. Saat dimintai tanggapan, Direktur PT Bank Oke Indonesia Tbk. Efdinal Alamsyah mengatakan bahwa sebagai bagian dari ekosistem perbankan, perseroan akan mengikuti tren yang berkembang di pasar. “Kalau ada kecenderungan kenaikan suku bunga DPK, kita juga harus melakukan hal yang sama sama,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (8/8).

Tingginya volume angkutan laut domestik sepanjang semester I tahun ini menumbuhkan optimisme di kalangan pelaku industri jasa pelabuhan, termasuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Sepanjang semester I tahun ini, volume angkutan laut domestik mencapai 26,75 juta ton, atau tumbuh 1,33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan bahwa perseroan optimistis kinerja Pelindo akan terus meningkat seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional. “Kami optimistis kinerja Pelindo akan terus meningkat seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik, serta transformasi yang terus berjalan di dalam perusahaan,” katanya Senin (8/8). Ke depan, Pelindo menargetkan pertumbuhan positif hingga akhir 2022, baik untuk arus peti kemas maupun non-peti kemas. “Dengan target arus peti kemas sebesar 17,3 juta TEUs dan non-peti kemas sebesar 144,3 juta ton,” imbuh Ali. Adapun, volume angkutan laut domestik juga tercatat tumbuh positif secara bulanan, yakni sebesar 6,89% dibandingkan dengan Mei 2022 yaitu 25,02 juta ton.

Pemanfaatan pupuk organik diyakini mampu menjadi solusi alternatif di tengah krisis bahan baku pupuk yang berdampak pada rantai pasok pangan global. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tengah gencar mendorong pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya. Eliezer Lumbantobing nama lengkapnya. Lelaki asal Kabupaten Toba, Sumatra Utara ini sudah menekuni bisnis pupuk organik sejak 2019.Bermula untuk kebun sendiri, kini bisnis Ezer berkembang pesat hingga mampu memproduksi pupuk organik cair sebanyak 1.000-2.000 liter per bulan. Menurutnya, usaha pupuk organik kini memiliki prospek cerah di tengah lonjakan harga dan keterbatasan pupuk kimia. “Prospeknya baik. Mungkin karena beberapa faktor, seperti harga pupuk kimia yang mahal dan kesadaran petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/8).Ezer sengaja memanfaatkan bahan baku mulai dari eceng gondok, kipait, dan lumut untuk memproduksi pupuk organik cair karena ketersediaannya yang melimpah. Pupuk organik cair buatannya dipasarkan kepada para petani di dalam maupun luar provinsi. Dia optimistis bisnis ini akan berkembang pesat seiring kesadaran petani dan lonjakan harga pupuk kimia.

Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi masih menjadi tantangan program pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Pelaku industri juga membutuhkan dukungan fiskal dan nonfiskal dari pemerintah dalam hal penggunaan energi bersih. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam, target serapan tenaga kerja baru sebanyak 1,8 juta orang hingga 2030 membutuhkan kompetensi tertentu, khususnya di sektor industri energi terbarukan. ”Selain tantangan kapasitas SDM dan penguasaan teknologi, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu investasi,” ujarnya, Senin (8/8), di Jakarta.

Untuk mendukung terwujudnya industri hijau, Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan menambahkan, pemerintah harus siap memberikan dukungan, salah satunya  dengan memasok energi bersih untuk listrik industri. Strategi itu sudah disiapkan kendati realisasinya tak mudah, khususnya terkait dana. Apalagi, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas batubara juga masih tinggi. Selain untuk memasok konsumsi listrik dalam negeri, juga sebagai sumber pemasukan utama negara. (Yoga)

BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia beserta seluruh penyedia jasa sistem pembayaran patut diacungi jempol terkait kiprah membangun QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai salah satu infrastruktur pembayaran ritel nasional. Sejak diluncurkan BI pada  Agustus 2019, QRIS telah berkembang pesat. Menurut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), per Juni 2022, ada 19 juta merchant QRIS yang per bulan menerima 79 juta transaksi senilai Rp 9,5 triliun. Angka ini cukup signifikan dibandingkan dengan nilai transaksi bulanan kartu debit sebesar Rp 46 triliun, kartu kredit Rp 25 triliun, dan uang elektronik Rp 32 triliun. Sejak awal BI memang mengarahkan ASPI, sebagai lembaga standar yang diberi mandat membuat QRIS, agar standar yang dibuat memiliki inter-operabilitas dan inter-konektivitas tinggi.

QRIS dirancang agar semua issuer (penerbit) uang elektronik dan bank penyelenggara tabungan dapat menggunakan QRIS yang dipasang oleh sembarang acquirer (pihak yang mengakuisisi) merchant. Hal ini dimungkinkan karena jaringan QRIS terkoneksi dengan empat  penyelenggara switching nasional, yaitu Rintis, Artajasa, Jalin, dan ALTO. Secara komersial, BI mengatur biaya MDR (merchant discount rate) QRIS yang dikenakan kepada merchant sebesar 0,7 % nilai pembayaran. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi merchant untuk pilih-pilih instrumen pembayaran dan issuer mana yang akan diterima. Semuanya dikenakan biaya yang seragam. Ini kehebatan pengaturan harga (pricing) QRIS dibandingkan dengan pricing kartu debit. (Yoga)

Sejumlah pekerja muda di Tokyo, Jepang, dilaporkan menyewa kamar ukuran 9 meter persegi. Sementara di Kuala Lumpur, Malaysia, warganet heboh karena ada kamar hanya cukup untuk membentangkan selembar Kasur selebar 1,2 meter. Senin (8/8) salah satu surat kabar terbesar di Jepang, Mainichi Shinbun, menunjukkan sejumlah pekerja muda dalam kamar mereka di kawasan Shinjuku. Pintu apartemen itu hanya cukup untuk menampung tiga pasang sepatu. Dengan tinggi 3,6 meter, kamar itu dilengkapi loteng semu. Lantai bawah berisi kamar mandi tanpa jamban, dapur kecil, dan ruangan yang bisa dipakai penyewanya untuk aneka hal. Harga murah dan dekat dengan tempat kerja menjadi alasan penyewa kamar seluas 9 meter persegi itu.

”Tempat kerja saya bisa dicapai dengan 30 menit berjalan dari sini. Sangat nyaman,” kata seorang pria lajang berusia 30 tahun yang tidak mau diungkap namanya. Ia sudah 1,5 tahun tinggal di tempat itu. Ia membayar 74.500 yen atau sekitar Rp 8,2 juta per bulan untuk kamar itu. Di kawasan Shinjuku, harga sewa kamar ukuran 20 meter persegi rata-rata 190.000 yen atau Rp 20,9 juta per bulan. Kamar itu salah satu dari 1.500 kamar sejenis yang dikelola Spilytus Co, perusahaan properti di Jepang. Hampir seluruh penyewanya berusia mulai 20 tahun sampai 35 tahun. SpilytusCo mulai menawarkan kamar ukuran kecil itu sejak 2015. Sejak itu, nyaris tidak pernah ada kamar kosong. Banyak pekerja muda menyewa kamar yang letaknya di pusat Tokyo itu. (Yoga)

Kebijakan perizinan khusus penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang bakal diuji coba pertengahan Agustus 2022 masih menuai keraguan. Selain landasan regulasi yang dinilai belum jelas, kesiapan pelaksanaan dan penentuan kuota juga masih butuh sosialisasi. KKP berencana menerapkan perizinan  khusus penangkapan ikan terukur berbasis kuota mulai pertengahan Agustus 2022, menyusul pembatalan sistem kontrak penangkapan ikan terukur. Uji coba perizinan khusus itu dilaksanakan pada tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual, PPN Ternate, dan PPN Kejawanan. Pada tahap awal, penerapannya menyasar kapal-kapal besar berukuran di atas 30 gros ton.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Mohammad Abdi Suhufan (8/8) mengemukakan, legalitas perizinan khusus belum jelas sehingga berpotensi menuai polemik baru bagi pelaku usaha perikanan. Selain itu, belum ada pula kejelasan alokasi kuota tangkapan per jenis ikan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan. Ia menambahkan, persoalan utama pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan selama ini adalah hasil tangkapan yang tidak dilaporkan (underreported). Sementara itu, sistem baru membutuhkan modifikasi kesiapan sistem pengawasan, di antaranya kebutuhan tenaga pengawas perikanan, syahbandar, dan tenaga pengamat pada kapal perikanan. (Yoga)