;
Kategori

Ekonomi

( 40753 )

RAPBN 2023, Presiden: Waspada, tetapi Tidak Pesimistis

18 Aug 2022

Risiko gejolak ekonomi global dinilai masih tinggi sehingga Pemerintah Indonesia akan terus waspada. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam   jangka pendek. Namun, di sisi lain, ketidak pastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (16/8).

”Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” tutur Presiden. ”Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” ujar Presiden. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas SDM, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan. (Yoga)


SEKTOR PROPERTI : SUBSIDI RUMAH RAKYAT DITAMBAH

18 Aug 2022

Pemerintah memperbesar alokasi subsidi rumah rakyat pada 2023 menjadi Rp34,2 triliun atau naik 17,5% dibandingkan dengan alokasi tahun ini untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan alokasi subsidi rumah rakyat itu merupakan bagian dari alokasi APBN 2023 untuk Kementerian PUPR sebesar Rp125,2 triliun. “Bantuan pembiayaan perumahan, FLPP dan sebagainya yang tadi sekitar Rp29,1 triliun, tahun depan dialokasikan di BUN itu Rp34,2 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8). Basuki menjelaskan anggaran rumah subsidi tersebut disalurkan melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), PSU, dan bantuan rumah swadaya. Bila diperinci, target penggunaan APBN 2023 untuk subsidi rumah rakyat melalui FLPP yaitu 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanayk 54.924 unit. Kementerian PUPR juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan sebanyak 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni. Dia membeberkan terobosan yang akan diterapkan untuk mengejar target PSR pada 2022. 

Pertama, mendorong pemanfaatan tanah pemerintah atau pemda dan tanah negara. Kedua, membangun perumahan mixeduse lewat pembiayaan investasi dan kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan. Ketiga, Basuki mendorong pengembangan rumah susun berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memudahkan mobilitas masyarakat. Keempat, kolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk menyediakan perumahan bagi MBR khususnya ASN, TNI dan Polri.Kelima, mendorong pemda untuk menerapkan SEB 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribudi Persetujuan Bangunan Gedung dalam memberikan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR. “Keenam, merancang aturan program KPR khusus untuk generasi milenial yang kami harapkan dapat menjawab tantangan penyediaan rumah bagi generasi milenial di masa yang akan datang,” ujarnya.

PERTANIAN, Ironi Penghargaan IRRI

18 Aug 2022

Institut Penelitian Padi Internasional atau IRRI baru saja memberikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras selama periode 2019-2021. Dirjen IRRI Jean Balie menyerahkan penghargaan bertajuk ”Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi” kepada Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8) yang menandai capaian positif tiga tahun terakhir. BPS mencatat, produksi beras nasional 31,31 juta ton pada 2019, lalu naik menjadi 31,5 juta ton di 2020, dan 31,36 juta ton pada 2021. Artinya, dengan rata-rata konsumsi mencapai 2,5 juta ton per bulan atau sekitar 30 juta ton per tahun, produksi beras nasional selalu surplus selama kurun 2019-2021.

Akan tetapi, penghargaan itu diberikan di tengah derita berkepanjangan petani padi Tanah Air. Nilai tukar petani (NTP), indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan petani, tercatat di bawah 100 untuk subsektor tanaman pangan dalam lima bulan terakhir. Artinya, petani tanaman pangan tekor, sebab indeks harga yang harus mereka bayar (Ib) lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka terima (It). Situasi itu menambah panjang derita petani setahun sebelumnya. Sepanjang tahun lalu, NTP tanaman pangan bulanan ”konsisten” di bawah 100 sepanjang Februari-Desember 2021, berarti mereka selalu tekor di 11 bulan tersebut, sejalan rendahnya harga gabah di tingkat petani. Kasus harga gabah di bawah HPP biasanya terjadi di bulan-bulan panen raya atau ketika surplus produksi terjadi. Namun, kasus harga  gabah di bawah HPP menjadi hal yang lumrah dua tahun terakhir. (Yoga)


Pembentukan Lokapasar Perlu Diikuti Perbaikan Perlindungan

18 Aug 2022

Pemerintah mengembangkan platform lokapasar kekayaan intelektual yang bertujuan menghubungkan pemilik, pembeli, atau investor. Menurut Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay, Rabu (17/8), inisiatif ini semestinya diikuti fitur pencatatan atau pendaftaran yang mudah diakses dan perbaikan sistem perlindungan hukum produk kekayaan intelektual. (Yoga)

Generasi Muda Masih Gagap Berinvestasi dan Merencanakan Keuangan

18 Aug 2022

Kendati pertumbuhan cepat jumlah investor banyak didorong oleh kehadiran kalangan anak muda, nyatanya masih banyak di antara mereka yang belum memahami betul produk investasi dan perencanaan keuangan. Generasi muda dinilai perlu mulai mengubah hal itu agar bisa mencapai kesehatan finansial yang lebih baik sehingga bisa memenuhi harapan lebih sejahtera di masa depan. Hasil survei ”Financial Fitness Index 2022” oleh OCBC NISP bekerja sama dengan NielsenIQ Indonesia menyebutkan, 78 % anak muda tidak memahami cara kerja dan risiko produk investasi. Selain itu, hanya 9 % responden yang memiliki produk investasi seperti reksa dana, saham, dan tabungan berjangka.

”Financial Fitness Index merupakan studi yang mengukur kesehatan finansial generasi muda, dilihat dari sikap dan perilaku terhadap cara pengelolaan finansial, mulai dari yang dasar sampai ke pencapaian merdeka finansial,” ujar Director Consumer Insights NielsenIQ Indonesia Inggit Primadevi pada konferensi pers OCBC NISP Financial Fitness Index 2022 di Jakarta, Senin (15/8). Perencana keuangan Tjokro Wimantara menjelaskan, masih rendahnya keterampilan pengelolaan uang dan investasi dari generasi muda salah satunya dikarenakan belum adanya materi pelajaran formal terkait hal tersebut. Selain itu, topik pengelolaan keuangan dan investasi acapkali dianggap sesuatu yang tabu dalam pembicaraan di dalam keluarga ataupun masyarakat. (Yoga)


Pembangunan Perumahan Raih Kontrak Baru Rp13,5 Triliun

18 Aug 2022

JAKARTA, ID – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) meraih kontrak baru sebesar Rp 13,5 triliun hingga akhir Juli 2022, tumbuh 41,90% dibanding periode sama tahun lalu Rp 9,5 triliun. Sebanyak 74% kontrak tersebut berasal dari proyek BUMN, 22% dari Pemerintah, dan 4% sisanya dari swasta. Dengan total perolehan tersebut, PTPP masih terus mengejar kontrak baru di tahun ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajemen,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (17/8/2022). Dia menyebut, kontrak baru yang diperoleh di antaranya adalah proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 3,83 triliun, proyek pekerjaan Pipeline Semarang-Batang sebesar Rp 1,06 triliun, dan proyek pembangunan Pertamedika Sanur Bali sebesar Rp 621 miliar.  Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari induk sebesar 70,18% dan anak usaha 29,82%,” ujar Bakhtiyar. Untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru pada tahun ini, Bakhtiyar menambahkan, perseroan juga bakal fokus pada proyek-proyek strategis pemerintah dan BUMN. PTPP optimistis dapat mencapai target laba bersih 2022 seperti yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 429 miliar. (Yetede)

BBM Kian Mahal,Saatnya Pindah ke Mobil Listrik

18 Aug 2022

Tren lonjakan harga minyak mentah di pasar global memantik dua risiko: harga bahan bakar minyak (BBM) kian mahal dan membengkaknya anggaran subsidi energi. Jika tak ingin tersandera problem klasik ini, saatnya bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 12.500 per liter. Kini, harga Pertalite (BBM bersubsidi) bakal dikerek. Pasalnya, konsumsi Pertalite kian melonjak lantaran migrasi pengguna Pertamax. Memang, harga mobil listrik masih mahal di Tanah Air. Sebut saja, DFSK Gelora E-BV dipasarkan mulai Rp 480 juta, Nissan Leaf One Tone Rp 649 juta, Hyundai Kona Electric Signature Rp 697 juta, dan Hyundai Ioniq 5 termurah sekitar Rp 718 juta, sementara Lexus UX300e Rp 1,24 miliar. Padahal di negara lain, harga mobil listrik cukup terjangkau, yakni Rp 150 juta-Rp 200 jutaan, seperti keluaran pabrikan Wuling dan DFSK. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui harga mobil listrik di dalam negeri masih mahal. Maklum, biaya produksi mobil listrik masih tinggi. Oleh karena itu, Jongkie menekankan pentingnya bagi pemerintah dan stakeholder lain berupaya menekan biaya produksi mobil hybrid dan listrik. Berdasarkan riset Kementerian Perindustrian, komponen baterai listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.

Tak Ada Program Baru, Target Pajak 2023 Melandai

18 Aug 2022

Penerimaan pajak pada tahun depan lebih landai. Pemerintah berharap pada perbaikan ekonomi, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) serta harga komoditas untuk memenuhi target pajak di tahun depan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.715,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 6,7% dari outlook APBN 2022 Rp 1.608,1 triliun. Target ini jauh di bawah pertumbuhan tahun ini sebesar 25,8% year on year (yoy). Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, harga komoditas 2022 menambah penerimaan pajak Rp 279,8 triliun. Karena itu tahun depan, pajak dari komoditas bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 211 triliun. Tahun depan tambahan penerimaan pajak terbesar dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) yakni Rp 59,4 triliun dari outlook tahun ini atau 8,73% menjadi Rp 740 triliun. Kedua, dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, naik 43,2 triliun atau tumbuh 5,2% menjadi Rp 873,6 triliun. PPh nonmigas ini mengandalkan pada harapan ekonomi dalam negeri tumbuh sehingga perusahaan mencetak laba. Ketiga, dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dipungut pemerintah pusat, ditargetkan naik 49,8% atau setara Rp 10,4 triliun menjadi Rp 31,3 triliun. Kenaikan yang signifikan ini bukan karena kenaikan tarif PPB. Melainkan tingginya setoran PBB migas.

Presiden: Ketidakpastian Global Tidak Boleh Membuat Kita Pesimistis

17 Aug 2022

JAKARTA, ID – Ketidakpastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi diyakini mampu mencapai 5,3% dengan inflasi di kisaran 3,3%. Ekosistem pembangunan yang kondusif sudah terbentuk lewat pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas sumber daya manusia(SDM), serta perbaikan peraturan dalam berusaha dan berinvestasi. Transformasi struktural sudah menunjukkan hasil seperti terlihat pada hilirisasi, digitalisasi, dan penggunaan produk dalam negeri. Arsitektur APBN 2023 harus mampu mereda keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaiantarget pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyampaian
keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023beserta Nota Keuangan di depan
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa(16/08/2022). Dengan rencana pengeluaran sebesar Rp 3.041,7
triliun, APBN 2023 menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan instrumen kontrasiklus. (Yetede)

Mahfud MD: Indonesia Ada Karena Pahlawan Ikut Berjuang

17 Aug 2022

JAKARTA, ID - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indonesia ada karena para pahlawan ikut berjuang meraih kemerdekaan. "Kita ini ada karena pahlawan ikut berjuang dan mengorbankan jiwa,” kata
Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangkaian HUT Ke-77 RIdi Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata Jakarta, Rabu (17/8/2022) dini hari. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan sebagai anak bangsa, maka sudah selayaknya masyarakat turut mendoakan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. “Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka mengenang para pahlawan,” kata Mahfud.Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci merupakan bagian dari rangkaian HUT RI Ke-77. Kegiatan rersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Tahun 2022 di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8/2022). (Yetede)