Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Raya berencana menambah modal dengan melakukan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Namun, kedua bank masih harus meminta persetujuan dari para pemegang saham. Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho, Kamis (18/8) menyatakan, dana dari right issue itu akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan. (Yoga)

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hilirisasi dan revitalisasi industri menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2023, yang tak dapat dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan industrialisasi, maka nilai jual komoditas meningkat dan memberikan nilai tambah lebih optimal bagi perekonomian nasional. Dengan melepaskan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih stabil. Pasalnya, harga komoditas global tidak menentu.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dari melonjaknya harga komoditas dunia (windfall), tercermin dari surplus neraca perdagangan Indonesia selama 27 bulan terakhir. Hanya saja posisi menguntungkan tersebut relatif tidak konstan karena bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Saat harga turun, maka ekonomi nasional akan mudah terpuruk. Seperti pada 2019 ketika perang dagang AS dan China memanas. Harga komoditas global anjlok sehingga defisit neraca perdagangan melebar menjadi 1,16 miliar USD. Saat itu, harga barang jadi atau setengah jadi relatif stabil sehingga kondisi ini membuat hilirisasi industri menjadi penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. (Yoga)

JAKARTA, ID – Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 tentang Kontrak Asuransi adalah keniscayaan yang mesti dipersiapkan sejak dini oleh semua pelaku industri asuransi nasional. Pencatatan akuntansi baru yang memberi dampak menyeluruh ini diyakini dapat menjadi fondasi baru bagi industri perasuransian di Tanah Air untuk menjadi lebih sehat dan kokoh. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mensinyalir bahwa salah satu penyebab terjadinya ketidaksesuaian tata kelola di industri perasuransian adalah karena pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 74, adopsi dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Insurance Contract. Oleh karenanya, OJK mendorong penerapan model pencatatan ini, bahkan jika memungkinkan bisa dipercepat. "Sekarang ini sebagai momentum untuk melakukan sebuah transformasi yang cukup besar untuk industri perasuransian di Indonesia. Itu salah satu fondasi yang akan kita perkuat tentunya terkait risk management, terkait dengan portofolio manajemen, terkait dengan tata kelola penguatan kapital yang diterapkan dari IFRS 17, diadopsi menjadi PSAK 74 di seluruh perusahaan asuransi,” terang Ogi saat berbincang dengan tim redaksi Majalah Investor, baru-baru ini. (Yetede)

Marcel Radhival alias Pesulap Merah tak cuma bikin geger di dunia maya, tapi juga bikin "keributan" di dunia nyata. Kedatangannya ke padepokan  Nur Dzat Sejati milik Samsudin di Blitar untuk semacam "pembuktian" telah memicu protes warga sekitar yang meminta padepokan itu ditutup. Sebagian besar warga mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Samsuddin ternyata trik sulap belaka. Pesulap Merah juga tampil di stasiun televisi, podcast, beberapa kanal You Tube, dan Media Sosial lainnya untuk menunjukkan aneka trik sulap yang selama ini dipercaya  banyak orang sebagai "keajaiban" yang hanya bisa dilakukan oleh dukun atau orang sakti. Akibatnya, dia dilaporkan ke Polisi oleh beberapa dukun. Salah satu alasan mereka, akibat ulah Pesulap Merah, jumlah klien mereka menurun. Selain itu, Pesulap Merah dianggap tidak etis telah membongkar "aib" orang di muka publik. Dari perspektif sejarah, menurut Sartono Kartodirjo, nilai-nilai hidup bagi orang Abad Pertengahan, tidak terletak pada masa kini, melainkan pada masa setelah ini (akhirat). (Yetede)

Jakarta- Koalisi masyarakat sipil untuk RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendesak DPR dan gugus tugas bentukan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. "Harusnya pimpinan DPR tidak menghalangi RUU yang sudah 18 tahun dalam proses di parlemen," kata Lita Anggraeni, Koordinator Jalan PRT yang bergabung dalam koalisi, Kamis, 18 Agustus 2022. Lita mengatakan, Selasa lalu, koalisi masyarakat sipil telah bertemu dengan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT, tim yang dibentuk Kantor Staf Presiden pada 10 Agustus 2022 melibatkan perwakilan  sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dalam pertemuan itu, kata Lita, koalisi masyarakat sipil dan Gugus Tugas RUU PPRT telah membangun pemahaman bersama dan merancang pembahasan. Koalisi berharap pembentukan  Gugus Tugas RUU PPRT dapat mempercepat langkahnya dan bekerja secara konkrit. "Negara wajib hadir untuk memberikan  perlindungan terhadap pekerja rumah tangga," ujar Lita. (Yetede)

JAKARTA.ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, penerapan layanan sertifikat elektronik secara signifikan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi berikut pelayanan publik, serta mampu menghemat keuangan negara sekitar Rp 1,5 triliun. “Secara signifikan, penggunaan sertifikat elektronik dapat mengemat keuangan negara lebih kurang Rp 1,5 triliun. Bahkan, itu berpotensi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp 1,4 triliun sampai dengan Rp 20,9 triliun,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, Selasa (16/8/2022). Hal itu disampaikan oleh Hinsa saat meresmikan penerapan sertifikat elektronik untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta. Menurut dia, perhitungan angka tersebut akan terus berkembang seiring dengan perluasan pemanfaatan layanan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE). “Melalui penerapan sertifikat elektronik, kami berharap dapat memberikan dukungan yang optimal, khususnya dalam perlindungan data dan informasi untuk percepatan transformasi digital dan penerapan layanan berbasis elektronik di lingkungan Kemenpora,” ujarnya. (Yetede)

Pemulihan ekonomi dalam negeri akan melancarkan bisnis multifinance. Kendati ada ancaman inflasi, multifinance diprediksi masih bisa bertumbuh hingga akhir tahun nanti. Hingga kini aset beberapa perusahaan multifinance memang terus bertumbuh. Dari sekian banyak perusahaan pembiayaan yang ada, tercatat beberapa mendominasi dalam nilai aset. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri pembiayaan mengalami pertumbuhan per Juni 2022. Dimana, asetnya dari Juni 2021 yang senilai Rp 435,64 triliun menjadi sekitar Rp 449,78 triliun di Juni 2022. Perusahaan multifinance di bawah naungan grup Astra menjadi penguasa berdasarkan aset yang dimiliki. Sebut saja Astra Sedaya Finance yang memiliki aset senilai Rp 33,91 triliun di semester satu 2022, atau naik 3,95% dibandingkan dari awal tahun. Kinerja Astra diikuti pesaingnya PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) yang mencatat nilai aset per akhir Juni tahun ini senilai Rp 23,81 triliun, atau naik 23,81% year-to-date (ytd).

Dalam era globalisasi, kerja sama ekonomi lintas batas adalah keniscayaan karena negara tidak selalu mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara dengan segala keterbatasannya melakukan kolaborasi hingga tercapai kesepakatan kerja sama.Indonesia termasuk negara yang aktif mendorong kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara dan kelompok ekonomi di kawasan. Kesepakatan tersebut banyaknya bernaung di bawah payung hukum kerja sama berbentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).CEPA merupakan kerja sama komplementer dari kerja sama sebelumnya, CEPA bisa dibilang ekstensif dari kerja sama yang berbentuk Free Trade Agreement (FTA). Kerja sama di bawah payung hukum CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dan dalam, sehingga jika dilihat dari bentuk perjanjian di atas kertas, setiap pihak akan mendapatkan keuntungan.Namun, selalu ada konsekuensi logis yang harus diantisipasi oleh Indonesia sebagai pasar potensial. Seperti barang impor yang bisa menguasai pasar domestik, tantangan homogenitas dan daya saing produk yang lemah untuk melakukan ekspor, serta tantangan regulasi domestik lainnya yang tidak maksimal dalam memproteksi komoditas atau produk barang dan jasa unggulan.

Industri hulu minyak dan gas bumi Tanah Air menjadi lebih menarik setelah Pertamina Hulu Energi mengumumkan penemuan hidrokarbon di dua wilayah kerjanya yang terletak di Aceh dan Papua. Pertamina Hulu Energi Regional 4 menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001. Sumur eksplorasi tersebut terletak di Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP, Field Papua, Kabupaten Aimas, Provinsi Papua Barat.Setelah dilakukan serangkaian evaluasi terhadap properti formasi dengan menggunakan Eline logging tools, Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 mengusulkan dua interval Drill Stem Test (DST) yang berada dalam Formasi Kais, DST#1: 2012–2020 mMD dan DST#2: 1932–1942,5 mMD. Adapun di Aceh, Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHENSO) Regional 1 Sumatra menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran Sumur Eksplorasi R2. Sumur eksplorasi tersebut terletak di WK North Sumatra Offshore dengan operator PHE NSO, yang berada di lepas pantai Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan bahwa penemuan hidrokarbon yang terus berkelanjutan di ujung barat dan ujung timur Indonesia menunjukkan potensi hulu migas masih menjanjikan.

“Ini akan semakin menguatkan keyakinan kita bersama bahwa dengan pengeboran eksplorasi yang masif dan penemuan hidrokarbon yang dihasilkan akan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030,” katanya dikutip Rabu (17/8).Benny meyakini penemuan hidrokarbon di Papua Barat akan mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih masif dan agresif di masa mendatang di wilayah tersebut.Penemuan hidrokarbon tersebut, kata Benny, akan menambah rasio kesuksesan pengeboran sumur eksplorasi pada 2022. Sampai dengan semester pertama 2022, success ratio pengeboran sumur eksplorasi mencapai 75%, lebih tinggi dibandingkan dengan ca-paian tahun lalu yang sebesar 55%, dan mengungguli capaian global pada 2021 sekitar 23,8%.

Penghiliran dan industrialisasi menjadi modal utama bagi industri manufaktur dalam negeri untuk bisa melesat dan menunjukkan performa yang lebih baik pada tahun depan.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri memiliki modal kuat untuk bisa menunjukkan performa yang apik pada 2023. Kinerja manufaktur pun diharapkan bisa melesat seiring dengan bertambahnya usia Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Kemampuan yang dimiliki merupakan modal kuat, termasuk kemampuan penghiliran dan industrialisasi untuk memaksimalkan nilai tambah bagi kepentingan nasional,” katanya, Rabu (17/8).