NUSA DUA, ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membuka pertemuan keempat Digital Economic Working Group (DEWG) G20 di The Mulia, Nusa Dua, Bali, pada Senin (29/8/2022). Pertemuan yang berlangsung pada Senin-Selasa (29-30/8/2022) tersebut membahas kesimpulan Bali Package. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari sidang-sidang sebelumnya yang diadakan di Lombok, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. “Saya sangat bangga bahwa kita telah bekerja bersama untuk mencapai momen ini. Kita berada di titik terakhir dari perjalanan DEWG. Saya bersyukur bahwa kita sekarang berada pada penutup untuk pembahasan dokumen hasil Bali Package,” kata Johnny, saat membuka sidang 4th DEWG G20 di The Mulia, Nusa Dua, Bali. DEWG merupakan per temuan kelompok kerja ekonomi digital yang pertama kali dilaksanakan pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini, setelah elevasi dari Digital Economy Task Force (DETF) pada Presidensi G20 Italia, Agustus tahun 2021. (Yetede)

Jakarta- Polemik RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) berlanjut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa RUU itu disusun oleh pemerintah untuk menjamin peningkatan kualitas dan kesejahteraan para pendidik. Namun para pemerhati pendidikan dan organisasi profesi guru ragu dengan klaim tersebut. Salah satu pangkal polemiknya ada pada Pasal 105 dalam draft terbaru RUU Sisdiknas yang dipublikasikan Kementerian Pendidikan pada pekan lalu. Berisi sejumlah hak pendidik, pasal tersebut dianggap  mengebiri ketentuan soal tunjangan yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Koordinator Nasional  Perhimpunan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, mengatakan hal yang selama ini membantu kesejahteraan guru adalah tunjangan. sebab, tunjangan diberikan kepada seluruh guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN. "Guru swasta sangat membutuhkannya, mereka perlu dibantu negara dengan tunjangan," kata Satriawan. (Yetede)

Jakarta- Pegiat pendidikan dan organisasi profesi guru menyoal hilangnya ketentuan tentang tunjangan profesi bagi guru dan dosen dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Padahal keberadaan tunjangan tersebut  menyangkut kesejahteraan guru dan dosen, baik berstatus aparatur sipil negeri (ASN) maupun non-ASN. Kepala Bidang Peneliti dan Pengembangan Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Agus Setiawan, menjelaskan ketentuan tunjangan  profesi guru sebenarnya masih tercantum dalam draft RUU Sisdiknas pada Februari lalu. Meski berkali-kali berubah materi rancangan, aturan tunjangan profesi tetap  tertuang dalam draft RUU Sisdiknas hingga versi Mei lalu. Namun, kata Agus, pasal yang mengatur soal tunjangan profesi guru dan dosen ini justru raib dalam RUU Sisdiknas yang diserahkan Pemerintah ke Badan Legislasi DPR, 2 Agustus lalu. Patut diduga, sudah ada korupsi pasal tentang  tunjangan profesi," kata Agus, Senin Agustus 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam proses pembelian kembali (buyback) saham dengan total nilai maksimal mencapai Rp 3 triliun. Aksi korporasi tersebut telah mempertimbangkan kondisi likuiditas BRI yang masih memadai dan pelaksanaannya hingga 31 Agustus 2023. Pada 1 Maret 2022, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), manajemen BRI telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan buyback saham BBRI, dan prosesnya dilaksanakan dalam kurun waktu 18 bulan sejak disetujuinya buyback lewat RUPS, atau pada rentang waktu 1 Maret 2022 hingga 31 Agustus 2023. Sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan perseroan, saham hasil buyback akan digunakan untuk program kepemilikan saham bagi Insan BRILian. “Di sisi lain buyback BBRI diproyeksikan akan meningkatkan motivasi dan kinerja Insan BRILian sehingga dapat lebih optimal terhadap pencapaian target sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja perseroan,” ungkap Sunarso dalam keterangan resmi, Senin (29/8/2022). (Yetede)

JACKSON HOLE, ID – Para petinggi keuangan dunia menegaskan bahwa laju inflasi masih merajalela dan memerlukan upaya-upaya luar biasa untuk meredamnya. Selain itu, tetap ada kemungkinan terjadi resesi disertai kehilangan lapangan pekerjaan dan gelombang krisis yang melanda pasar negara berkembang. suku bunga Amerika Serikat (AS) tinggi akan bergema jauh melampaui perekonomian negara dan menghantam keras pasar negara-negara berkembang, terutama jika suku bunga tinggi terbukti berlangsung panjang seperti yang sekarang ditunjukkan Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell. Namun, situasi tersebut masih layak diperjuangkan. Pasalnya, bank-bank sentral telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun kredibilitas mereka mengasah keterampilan guna memerangi inflasi. Oleh karenanya kekalahan dalam pertempuran (melawan inflasi) ini dapat mengguncang fondasi kebijakan moneter modern. “Memperoleh kembali dan menjaga kepercayaan mengharuskan kita mengarahkan laju inflasi kembali dengan cepat menuju sasaran. Semakin lama inflasi tinggi, semakin besar risiko publik kehilangan kepercayaan  pada tekad dan kemampuan kita untuk mempertahankan daya beli,” ujar anggota dewan BankSentral Eropa (ECB) Isabel Schnabel, yang dilansir Reuters pada Senin (29/8). (Yetede)

Pemerintah tampak sudah mantap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Apalagi, Kementerian Keuangan juga sudah menyelesaikan hitungan tambahan subsidi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Namun, upaya menaikkan harga BBM sesungguhnya bukan satu-satunya jurus menyelesaikan membengkaknya anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN tahu 2022 yang menjadi Rp 502,4 triliun dan berpotensi menjadi Rp 698 triliun jika harga BBM dan LPG tak naik. Kenaikan harga BBM ini sesungguhnya juga menjadi tanda bahwa pemerintah gagal menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang berkaitan dengan ketahanan energi di dalam negeri. Padahal ini masalah urgent yang harus menjadi agenda utama negeri ini.

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) baru bagi masyarakat. Total bansos senilai Rp 24,17 triliun tersebut disiapkan berbarengan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (29/8), menjelaskan, dana bansos ini sebagai respon meningkatnya sejumlah harga akibat gejolak ekonomi global. Harapannya, daya beli masyarakat tidak tergerus menghadapi kenaikan harga. Ada tiga jenis bansos yang disiapkan pemerintah. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 12,4 triliun. Kedua, bantuan subsidi upah bagi 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Nilainya Rp 600.000, total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, bantuan untuk masyarakat melalui transfer ke daerah. Dana ini berasal dari 2% dari dana transfer umum yakni dana alokasi umum (DAU) juga dana bagi hasil (DBH). Dana diberikan dalam bentuk subsidi langsung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejak 2005 sampai 2021 pemerintah sudah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp 369,17 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perinciannya adalah dana tunai sebesar Rp 350,19 triliun dan non tunai sebesar Rp 18,98 triliun. Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (29/08) menjelaskan dampak dari investasi pemerintah harus dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Selain itu pemerintah meminta BUMN meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana itu.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan anak usahanya PT Dompet Karya Anak Bangsa alias Gopay mengakuisisi perusahaan pedagang aset kripto, yaitu PT Kripto Maksima Koin. Nilai akuisisi ini mencapai Rp 124,84 miliar. Sekretaris Perusahaan GOTO Koesoemohadiani mengatakan, Dompet Karya Anak Bangsa mengakuisisi 99,98% saham Kripto Maksimal. Sedangkan Grup GoTo hanya mengantongi 0,02%. Dia menjelaskan, transaksi ini telah dilakukan pada 25 Agustus 2022 lalu. "Jumlah saham yang mewakili seluruh saham Kripto Maksima mencapai 50.000 saham dengan nilai akuisisi sebesar Rp 124,84 miliar," papar wanita yang akrab disapa Diani itu lewat keterbukaan informasi, Senin (29/8).

Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan dapat berpengaruh terhadap bisnis asuransi kredit. Terutama dari sisi klaim. "Risiko terburuk yang mungkin terjadi adalah lebih banyak debitur yang gagal bayar atau macet, dan berdampak pada akan bertambahnya jumlah polis yang klaim akibat kredit macet," ujar Bern Dwyanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Senin (29/8). Ia menegaskan, industri asuransi perlu melakukan review produk asuransi kredit kembali, dan menempatkannya di posisi yang lebih dapat dikendalikan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia menilai, perlu keseimbangan antara permodalan dengan besarnya risiko. Data AAUI mencatat, klaim asuransi kredit memang sudah melonjak 84,4% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Dari sisi nilai pun meningkat, dari Rp 1,29 triliun menjadi Rp 1,92 triliun.