Proyeksi kenaikan suku bunga negara-negara maju pada 2023 menjadi momok bagi kinerja ekspor dan konsumsi domestik. Kendati demikian, APBN 2023 punya fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi imbas ketidakpastian global tahun depan. Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan KomisiXI DPR di Jakarta, Rabu (31/8) menyampaikan, kenaikan suku bunga bank sentral negara maju pada tahun depan akan memukul pertumbuhan ekonomi global. ”Kenaikan suku bunga diperkirakan akan memukul pertumbuhan ekonomi dan akan berpotensi mengenai Indonesia dari sisi ekspor sehingga ada potensi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari semula 5,3 %,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar Dana yang dihimpun dari obligasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha. Associate Director Strategic Partners Mayapada Healthcare Mark Kristomo Lee, Rabu (31/8) di Jakarta, menjelaskan, Sejahteraraya Anugrahjaya telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi. (Yoga)

Selain fokus mengembangkan komoditas unggulan, pelaku UMKM Papua didorong masuk ke ekosistem digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada peresmian Galeri UMKM Papua di Jayapura, Papua, Rabu (31/8), mengatakan, pihaknya mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM mendampingi pelaku UMKM agar bisa segera masuk ekosistem digital. (Yoga)

Kelompok masyarakat sipil menyatakan, isu perlindungan pekerja migran perlu menjadi topik pembahasan dalam pertemuan menaker negara-negara G20 yang akan diselenggarakan diBali pada 14 September 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan mampu mengadvokasi  persoalan tersebut. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Rabu (31/8) menilai, isu pekerja migran belum mendapat pembahasan serius dalam lima kali pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20. Hal ini ironis mengingat presidensi G20 Indonesia mengusung misi ”Bangkit Bersama” seusai pandemi Covid-19. ”Pekerja migran kelompok paling terdampak pandemi,” kata Wahyu dalam diskusi daring bertajuk ”Menuju Pertemuan Menaker Negara-negara G20”.

Pandemi Covid-19 membuat ratusan ribu pekerja migran Indonesia kehilangan pekerjaan. Namun, setelah pulang ke TanahAir, mereka juga tidak mendapat akses bantuan sosial, misalnya subsidi upah. Menurut Wahyu, pembahasan isu perlindungan pekerja migran juga perlu didorong karena angka perdagangan orang semakin meningkat sejak pandemi Covid-19 melanda. Ketua Aliansi Migran Internasional Eni Lestari berharap pertemuan negara-negara G20 di Bali nanti dapat melahirkan reformasi kebijakan yang implementasinya bermanfaat bagi pekerja migran. Oleh karena itu, negara-negara G20 didorong membahas masalah-masalah yang nyata, seperti jaminan sosial bagi pekerja migran dan mekanisme penanganan kasus lintas negara. (Yoga)

Jakarta- sudah sembilan tahun nasib Ariyani Susilawati, 52 tahun, digantung. Meski lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2013, ia tak kunjung diangkat. Hingga kini, ia tetap berstatus guru honorer. Ariyani sudah sekitar 20 tahun bertugas di Sekolah Negeri (SD) Krangggan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ariyani bekerja di kolam budi daya ikan. Setiap pagi, ia bertugas memberi makan ikan-ikan yang dibudidayakan.  Setelah itu, ia harus bergegas pulang. dan bersiap-siap ke sekolah. Sore sepulang mengajar, Aryani kembali ke kolam untuk memberi makan ikan. Dari pekerjaan ini, guru kelas IV tersebut menerima upah sebesar Rp600 ribu setiap bulan. "Saya single Parent, jadi tugasnya harus berjuang sendirian," kata dia. Pada 2015, Aryani baru mengetahui bahwa berkas 296 orang yang tidak diangkat itu telah dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor regional kantor regional 1 dengan status tidak memenuhi syarat. Ariyani dan kawan-kawannya bingung dengan keputusan itu. Mereka akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Yogyakarta. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi menggunakan BI-Fast sejak 1 Januari hingga 24 Agustus 2022 mencapai 224,8 juta transaksi dengan nominal Rp 810,4 triliun. BI terus mengoptimalisasi dan memperluas kepesertaan BI-Fast untuk semakin memudahkan masyarakat bertransaksi. Sejak implementasi pada Desember 2021, volume transaksi BI-Fast terus meningkat seiring perluasan peserta dan stabilitas sistem yang terus terjaga. Di mana rata-rata harian volume transaksi selama 1-24 Agustus 2022 sebesar 1,83 juta transaksi, meningkat 16% dibandingkan rata-rata harian 1-24 Juli 2022 sebesar 1,57 juta transaksi,” kata Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati dalam Taklimat Media BI, Selasa (30/8). Hingga saat ini terdapat 77 peserta BI-Fast yang telah mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Pengembangan BI-Fast dilakukan secara bertahap. Saat ini dilakukan pengembangan Fase 1 Tahap 2 yaitu direct debit, bulk credit, dan request for payment yang akan diimplementasi pada Mei 2023. (Yetede)

SINGAPURA, ID – Perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat harga pangan tetap tinggi. Hal itu juga memperburuk tekanan yang sudah timbul akibat gangguan rantai pasokan serta perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakin krisis pangan global ini bukan disebabkan masalah ketersediaan pangan, melainkan lonjakan harga. Menurut Arif Husain, kepala ekonom Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) -badan di bawah PBB, Ukraina adalah produsen utama komoditas seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Meski ekspornya secara global dibatasi akibat invasi Rusia, “Perang telah memperburuk situasi yang sudah parah. Krisis ini tentang keterjangkauan, artinya ada makanan yang tersedia, tetapi harganya sangat tinggi,” ujarnya. Sedangkan Husain berpendapat bahwa krisis saat ini sebagian besar berasal dari harga tinggi dan masalah keterjangkauan. Hal tersebut, lanjutnya, dapat berubah menjadi krisis ketersediaan pangan jika krisis pupuk tidak diselesaikan. (Yetede)

Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, sukses menanam padi sawah di lahan gambut sehingga menjadi rujukan proyek lumbung pangan atau food estate. Namun, upaya mereplikasi Belanti Siam bukan perkara gampang karena para transmigran di desa ini membutuhkan 18 tahun sebelum akhirnya bisa memanen padi. Sebelum berganti nama menjadi Belanti Siam, desa ini merupakan kawasan transmigrasi Unit Pangkoh VII. Heriyanto (43), anggota Kelompok Tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam, mengingat masa remajanya saat ikut orangtua meninggalkan Ponorogo, Jatim  menuju Pangkoh tahun 1982. Sebagaimana transmigran lain, keluarga Heriyanto mendapat lahan 2 hektar di Unit Pangkoh VII.

Tiga tahun, keluarga Heriyanto dan transmigran lain mencoba menanam padi. Sayangnya, gagal. Hanya singkong yang bisa dipanen dan itulah makanan mereka sehari-hari. Kegagalan panen yang berulang membuat sebagian transmigran meninggalkan Pangkoh. Namun, keluarga Heriyanto tetap bertahan. Hingga pada tahun 1995, pemerintah membuat proyek pengolahan lahan gambut (PLG) satu juta hektar. Kawasan gambut, termasuk desa transmigran di Pulang Pisau, menjadi bagian proyek itu. Namun, proyek ini gagal serta menyebabkan bencana lingkungan. Lahan gambut yang kering menjadi sumber kebakaran dahsyat hutan dan lahan pada tahun 1997, terbesar sepanjang sejarah Kalimantan. Kebakaran lahan pada tahun 1997, dan kemudian berulang di setiap musim kemarau, perlahan menggerus lapisan gambut. Sebagian petani yang bertahan di Pangkoh VII mencoba kembali menanam padi.

Para transmigran kemudian belajar dari peladang Dayak untuk membakar lahan sebelum menanam. ”Setiap mau menanam, kami juga membakar lahan, jadi gambut di sawah lama-lama hilang. Apalagi, proyek PLG itu membangun kanal-kanal yang membuat lahan cepat kering, tinggal berikutnya kami buat irigasinya,” kata Heriyanto. Padi mulai bisa tumbuh baik di lahan sawah yang mulai matang itu. Namun, panen benar-benar baru bisa dinikmati setelah tahun 2000, sekitar 18 tahun sejak kedatangan mereka di sana. Keberhasilan desa transmigran Belanti Siam dan Gadabung menanam padi sawah di lahan gambut menjadi inspirasi proyek food estate di Kalteng.

Pada 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana di kawasan food estate Desa Belanti Siam, yang menandai dimulainya program lumbung pangan nasional, food estate,di Kalteng. Hartoyo dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Belanti Siam, dalam diskusi daring pada Selasa (23/8), mengatakan, ”Memang awalnya satu tahun kami hanya bisa tanam dua kali. Dengan food estate, pemerintah meminta kami menanam tiga kali setahun. Namun, pada musim ketiga gagal panen.” Menurut dia, kondisi lingkungan di Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Perlu kesabaran untuk mengolah lahan sampai siap ditanami. (Yoga)

AS menolak mengembalikan miliaran dollar AS uang milik bank sentral Afghanistan yang dibekukannya. Padahal, dana itu diperlukan untuk mengatasi kondisi Afghanistan yang makin memburuk. ”Sekitar 25 juta orang hidup dalam kemiskinan. Pengangguran bisa mencapai 40 %,” kata Martin Griffiths, Koordinator Bantuan Darurat PBB, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Senin (29/8) di New York, AS. (Yoga)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)