Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Peribahasa ini nampaknya tak berlaku antar pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Saat mayoritas pemegang polis dihantui ketidakpastian pengembalian dana akibat pembobolan oleh pemilik Wanaartha Life, segelintir pemegang polis bisa memegang aset bangunan Wanaartha, bahkan siap melelangnya. Adalah PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang tercatat memiliki gedung Wanartha. Ada kisah yang membuat Vale memiliki aset itu. Pengurus dana pensiun emiten dengan kode saham INCO ini menempatkan dana program pensiun karyawannya di saving plan Wanaartha Life senilai Rp 220 miliar sejak Desember 2017. INCO lantas membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan BANI pada 27 Mei 2021 silam, memenangkan INCO. Lagi, putusan BANI itu tidak juga dihiraukan Wanaartha Life. Hingga akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan peringatan (aanmaning) dan mempersilahkan INCO menelusuri dan memilih aset Wanaartha Life untuk kemudian dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini akan menjadi tugas bagi Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Ada beberapa hal penting yang perlu diselesaikan, mulai mengerem inflasi hingga digitalisasi. Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo akan berakhir pada Mei dan April 2023 mendatang. Masih jauh memang. Namun, belum juga habis tahun ini, sudah muncul sederet nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Perry dan Doddy. Namun, siapa pun yang nantinya akan menjabat posisi Gubernur BI maupun Deputi Gubernur BI, memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam menghadapi sederet tantangan yang masih menghadang perekonomian Indonesia. "Sehingga bagaimana peran dan upaya BI untuk mengambil langkah dalam menjaga nilai tukar rupiah, menjaga aliran modal asing untuk masuk, dan pendalaman pasar keuangan dengan lima pilar bauran kebijakannya," tutur Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (6/9). Ia mencatat tiga pekerjaan rumah BI yang baru; pertama, kebijakan moneter untuk menjangkar inflasi, khususnya inflasi inti agar bisa kembali di bawah 4%. Kedua, dari sisi inklusivitas agar ada instrumen untuk mendukung pembiayaan, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa terus berkembang. Ketiga, pengembangan digital cross border payment agar makin memudahkan transaksi. Selain itu, kesiapan BI terkait rupiah digital, mengingat banyak lembaga internasional yang mendukung adanya Central Bank Digital Currency (CBDC).

Otoritas Jasa Keuangan terus memantau perkembangan aksi korporasi oleh bank mini atau yang belum memenuhi modal inti Rp3 triliun, terutama entitas yang memilih untuk melakukan merger dan akuisisi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae mengatakan banyak persoalan mendetail yang perlu diawasi oleh regulator terkait dengan langkah merger dan akuisisi sejumlah bank.“Hampir setiap hari OJK menanyakan perkembangan, kemajuan, langkah-langkah, dan komitmen yang sudah diberikan pemegang saham untuk melakukan pemenuhan modal inti Rp3 triliun,” ujarnya, Selasa (6/9).Saat ini, katanya, seluruh bank umum telah menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum melalui rencana bisnis bank. OJK menyampaikan terdapat 37 bank yang terdiri dari 24 bank umum dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) yang belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun.Sebagian dari bank-bank itu menyiapkan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru (PUT) atau rights issue untuk menggalang dana.

Minat masyarakat memiliki rumah tapak di Ibu Kota Jakarta diprediksi meningkat seiring dengan adanya insentif pajak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Country Manager Rumah123.com Maria Herawati Manik mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan dan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjaga tren kenaikan harga rumah di Jakarta. “Pemberian diskon PBB untuk berbagai tipe rumah dengan beberapa NJOP [Nilai Jual Objek Pajak] berbeda pastinya bisa mendorong naiknya minat beli rumah tapak, khususnya secondary,” katanya, Selasa (6/9). Adapun, kebijakan diskon PBB tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 23/2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Bagi rumah tapak di atas Rp2 miliar, diberikan keringanan berupa diskon 10% PBB, sedangkan bangunan selain rumah tapak diberi pembebasan sebesar 15%. Dengan PBB gratis untuk rumah yang NJOP nya berada di bawah Rp2 miliar, dia yakin banyak masyarakat yang dapat terbantu saat ingin melakukan transaksi jual-beli properti.

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (DPP  SAKTI) bekerja sama dengan Perum Perumnas sebagai BUMN penyedia hunian, penyelenggaraan program  kepemilikan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk  upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut dan dan kewajiban moril SAKTI. Sebab, salah satu misi organisasinya adalah mengamanatkan setiap pelaut Indonesia berhak memiliki tempat tinggal. "Kebijakan ini menjadi manifestasi  komitmen SAKTI untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaut Indonesia, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal," kata Ketua Umum SAKTI Dewa  Nyoman Susilayasa. Menurutnya, melalui program ini, SAKTI ingin memberikan kemudian dan perlindungan bagi pelaut Indonesia untuk memiliki rumah. Selama ini, kata Dewa, hal tersebut belum bisa terwujud. Pelaut masih menghadapi persyaratan yang rumit dan tidak mudah untuk memiliki rumah. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Departemen Perdagangan (Depdag) Amerika Serikat (AS) mengungkap harapannya bahwa pada Februari tahun depan, pihaknya sudah mulai mengupayakan pengajuan subsidi chip semikonduktor pemerintah senilai US$ 39 miliar untuk membangun fasilitas baru dan memperluas produksi. Kongres AS sendiri pada Agustus telah menyetujui anggaran sebesar US$ 52,7 miliar untuk manufaktur semikonduktor, penelitian dan kredit pajak investasi 25% pada pabrik-pabrik chip, yang diperkirakan bernilai US$ 24 miliar. Kredit tersebut berlaku untuk proyek-proyek yang memulai konstruksi setelah 1 Januari 2023. Presiden Joe Biden telah menandatangani undang-undang (UU) yang bertujuan meningkatkan upaya untuk membuat Amerika Serikat lebih kompetitif dengan Tiongkok sekaligus memberikan subsidi manufaktur chip AS. Langkah ini sebagai upaya mengurangi kekurangan chip berkepanjangan yang telah memengaruhi segala barang elektronik, mulai dari mesin cuci dan video game hingga mobil dan senjata. Menurut Departemen Perdagangan AS, dokumen pendanaan yang dirilis pada Selasa (6/9) akan memberikan panduan pengajuan khusus, yang bakal dirilis pada awal Februari 2023. Penghargaan dan pinjaman-pinjaman akan diberikan secara bergulir segera
setelah permohonan dapat diproses, dievaluasi, dan dinegosiasikan secara bertanggung jawab. (Yetede)

BANDA ACEH, ID – Pembangunan ekonomi berkelanjutan terus di lakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Salah satu bentuk implementasinya adalah konsistensi dalam menerapkan  green economy, salah satu topik pembicaraan presidensi G20. Banyak hal yang dijalankan bank syariah milik negara itu. Di Aceh misalnya, BSI membangun gedung landmark dengan mengusung konsep green building yang hemat energi dan ramah lingkungan. Gedung yang akan menjadi ikon Aceh ini, sekaligus menjadi penanda dukungan BSI untuk meningkatkan perekonomian Aceh secara berkelanjutan. Kickoff pembangunan gedung tertinggi di Aceh itu dilakukan oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Bersama Wali Nanggroe Aceh PYM Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Muhammad Khoerur Roziqin, Asisten Administrasi dan Umum Gubernur Aceh Iskandar AP dan Direktur Utama PT PP (persero) Novel Arsyad di Banda Aceh, Selasa (6/9).  “Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir, pada langkah permulaan ini,    kami mulai pembangunan gedung BSI yang ramah lingkungan dan hemat energi ini di Banda Aceh, sekaligus bagian dari mengimplementasikan konsep environmental, social, and governance (ESG),” kata Hery. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengangkat Wim Maris sebagai Chief Executive Officer (CEO) perseroan, menggantikan Elliot J Dickson. Perubahan kepemimpinan ini merupakan langkah maju dalam fase pertumbuhan dan transformasi MPPA selanjutnya untuk memantapkan perseroan sebagai peritel terkemuka di masa depan. Dibangun di atas jaringan 200 toko multi-format nasional, MPPA memulai fase transformasi berikutnya yang berfokus pada kepemimpinan harga, ritel omni-channel, dan efisiensi operasional untuk melayani gaya hidup dan aspirasi pelanggan Indonesia dengan lebih baik.   Presiden Komisaris MPPA Rudy Ramawy mengungkapkan, manajemen sangat gembira dengan masa depan perusahaan dan menyambut Wim Maris sebagai CEO baru. Wim Maris membawa visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, semangat untuk melayani pelanggan, dan kemampuan eksekusi yang dibutuhkan untuk membangun kepemimpinan pasar MPPA di lingkungan yang cepat berubah ini. (Yetede)

JAKARTA, ID - Industri perbankan nasional merevisi rencana bisnis bank (RBB) untuk pertumbuhan kredit tahun ini lebih tinggi menjadi 10,33% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya 7,5% plus minus 1%. Sementara itu, perbankan menargetkan perolehan laba hingga akhir tahun ini mencapai Rp 162 triliun. “Profitabilitas ini sudah bagus, target keuntungan atau laba akhir 2022 dari RBB itu Rp 162 triliun. Kalau tidak salah posisi Juli sudah Rp 117,2 triliun. Bank-bank memang membentuk CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai), bahkan CKPN sekarang cukup besar di atas 100%, sehingga seluruh NPL terkover,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo dalam konferensi pers OJK di Jakarta, Selasa (6/9). Dengan profitabilitas yang masih akan meningkat, didukung pula oleh optimisme perbankan pada pertumbuhan kredit tahun ini. Meskipun masih terdapat tantangan dari sisi naiknya inflasi dan suku bunga acuan, serta dampak ketidakpastian ekonomi global. (Yetede)

Liz Truss mesti bersiap dan bergegas menghadapi badai yang menerjang perekonomian dunia, termasuk Inggris. Perang Rusia-Ukraina yang pecah sejak setengah tahun lalu tidak kunjung usai. Harga pangan dan energi naik. Inflasi tinggi. Berbagai risiko masih mengintai. Negara Ratu Elizabeth itu juga menghadapi hari-hari penuh gejolak dan tantangan akibat harga-harga yang naik dan inflasi yang meroket. Dalam rilis Kantor Statistik Nasional Inggris, inflasi tahunan per Juli 2022 sebesar 10,1 %, tertinggi sejak tahun 1982. Harga pangan yang naik 12,7 % dalam setahun menjadi penyumbang utama inflasi.

Inflasi diperkirakan masih akan mendaki jika harga energi tidak kunjung turun. Harga energi, yang pasokannya terbatas akibat invasi Rusia ke Ukraina, sudah dua kali lipat dibandingkan Mei 2022. Bank Sentral Inggris, Bank of England, pun menaikkan suku bunga acuan ke 1,75 % untuk membawa inflasi turun ke level 2 %, sesuai target. Dengan proyeksi inflasi menyentuh 13,3 persen pada Oktober 2022, Bank of England diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya. Banyak rumah tangga di Inggris yang tagihannya meningkat.

Ditengah kondisi yang penuh tantangan ini, Elizabeth Mary Truss terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris. Ia otomatis menjadi PM setelah mengalahkan pesaingnya, Rishi Sunak, sebagai pemimpin Partai Konservatif. Truss, yang sebelumnya menjabat Menlu, menggantikan  Boris Johnson yang mundur pada Juli 2022. Setelah Johnson menyatakan pengunduran dirinya, ibu dua anak ini menyingkat kehadirannya dalam pertemuan Menlu G20 di Bali, dan segera kembali ke Inggris. ”Saya akan melakukan langkah berani agar kita bisa melalui kondisi yang sulit ini, menumbuhkan perekonomian, dan membebaskan potensi Inggris,” cuitnya melalui Twitter setelah terpilih. (Yoga)