Jakarta,ID-PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membukukan laba periode  berjalan yang dapat didistribusikan  kepada entitas induk sebesar Rp6,2 triliun pada semester I-2022, melesat 246% dibanding periode sama tahun lalu Rp 1,8 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut  sejalan dengan tingginya peningkatan pendapatan  anggota BUMN holding industri pertambangan MIND ID itu pada paruh pertama tahun ini. Corporate Secretary Bukit Asam Apollonius Andwie mengatakan, pihaknya memperoleh pendapatan sebesar Rp 18,4 triliun pada semester I-2022, melonjak nyaris 80% pada periode sama tahun sebelumnya Rp10,29 triliun. "Kenaikan kinerja ini didorong oleh pemulihan ekonomi global maupun nasional yang meningkatkan permintaan batu bara, serta kenaikan harga batu bara yang signifikan," kata Apollonius dalam keterbukaan informasi, akhir pekan lalu. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan pendapatan tersebut, beban pokok pendapatan PTBA ikut membengkak dari semula Rp 6,7 triliun menjadi Rp 10 triliun. (Yetede)

Jakarta- Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) lewat metode omnibus law diprediksi menuai banyak masalah. Sebab, RUU Sisdiknas itu tidak memasukkan semua undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan dalam satu undang-undang. Dosen hukum tata negara dari Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra, berpendapat kemungkinan besar ada ketentuan yang tumpang tindih dan berbenturan antara RUU Sisdiknas dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, di luar tiga undang-undang dalam RUU Sisdiknas. "Meskipun omnibus sudah diakomodasi dalam UU Peraturan Pembentukan Perundangan-undangan terbaru, pemerintah mesti memperhatikan betul materi muatannya agar tidak bermasalah secara formil atau materiil di kemudian hari," kata Helmi. Ia menilai, karena pemerintah hanya memasukkan tiga UU dalam RUU Sisdiknas, jumlah peraturan pelaksanaan undang-undang akan membengkak. (Yetede)

Rencana pemerintah menaikkan harga bakar minyak (BBM) pekan lalu batal. Kini, masyarakat menunggu keputusan pemerintah atas waktu kenaikan harga BBM. Kabar yang masuk ke KONTAN, kenaikan harga BBM akan dilakukan pada bulan Oktober 2022. Ini lantaran pemerintah masih harus melakukan simulasi atas kenaikan harga BBM, efeknya ke inflasi serta tambahan anggaran untuk bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Parlemen meminta besaran tambahan anggaran untuk masyarakat miskin diputuskan besarannya lebih dulu, sebelum pengumuman kenaikan. Parlemen juga sepakat, kebijakan kenaikan harga BBM juga dibarengi dengan pembatasan jenis kendaraan yang bisa menenggak BBM khususnya jenis Pertalite. Adapun kenaikan harga BBM maksimal untuk Pertalite adalah 30% dari harga saat ini Rp 7.650. "Dengan asumsi harga Pertalite naik 30%, efek ke inflasi bertambah 1,2%," sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam acara di Kompas TV, Minggu (28/8). Berdasarkan hitungan Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, bila harga Pertalite naik 30% menjadi Rp 10.000 per liter, akan ada tambahan inflasi 0,83% poin. Konsekuensi ekonomi akan turun 0,17% poin. Jika harga solar naik 65%, dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter akan mengerek inflasi 0,33 % dan pertumbuhan susut 0,07% poin.

Pembiayaan syariah industri multifinance terus merekah karena masih memiliki peluang yang besar. Oleh karena itu beberapa pemain menyiapkan beberapa strategi untuk membidik pembiayaan secara syariah. Jika melihat data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2022, pembiayaan syariah secara industri meningkat 47,5% atau mencapai Rp 16,87 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 11,44 triliun. Perusahaan pembiayaan yang juga mencatatkan peningkatan pada pembiayaan syariah yaitu, PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF). Dari total penyaluran pembiayaan baru sekitar Rp 5 triliun, sebanyak 60% nya atau sekitar Rp 3 triliun merupakan pembiayaan berbasis syariah.

Perusahaan manufaktur perangkat home appliances, comfortable goods, medical equipments, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) berhasil meraih kinerja memuaskan selama semester I-2022. Mengutip laporan keuangan perusahaan pada Minggu (28/8), penjualan SCNP di sepanjang Januari-Juni 2022 terpantau tumbuh 38,44% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 292,29 miliar. Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, penjualan SCNP hanya mencapai Rp 211,12 miliar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal menggelar pendaftaran sistem elektronik dan penyelenggara sistem elektronik sektor keuangan guna melindungi konsumen dari pinjaman online ilegal. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menangani pinjaman online ilegal, seiring dengan aturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor keuangan. “Dengan registrasi nanti apabila terjadi masalah penanganan bisa kita lakukan dengan mudah. Tentu dalam rangka perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (28/8). Johnny menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan OJK telah mendiskusikan mengenai pendaftaran sistem elektronik dan PSE sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono mengingatkan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman online, untuk waspada terutama terhadap tawaran pinjaman melalui daring berupa WhatsApp karena bisa saja itu pinjaman ilegal. Alasannya, dia menegaskan, OJK melarang lembaga jasa keuangan termasuk penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online yang berizin OJK menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Kinerja industri food and beverage (F&B) diproyeksi masih cukup positif hingga akhir tahun ini, ditandai makin banyaknya pemain baru di sektor ini. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur memperkirakan tren kinerja industri F&B di Jawa Timur (Jatim) sampai dengan akhir tahun ini bisa tumbuh 30% seiring dengan pulihnya perekonomian. Wakil Ketua Apkrindo Jatim Ferry Setiawan mengatakan pertumbuhan kinerja penjualan F&B ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor baru di bidang kuliner yang tumbuh 30% hingga saat ini.

Manajemen transportasi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dinilai perlu untuk dilakukan pembenahan guna menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Benua Etam. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tetangga Penajam Paser Utara, yakni Kota Balikpapan diproyeksi menjadi kota penyangga dinilai perlu memiliki transportasi yang dapat mengimbangi perkembangan IKN nantinya. Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris Farid Nurrahman menyatakan, wilayah yang menjadi penyangga IKN pasti mengakibatkan lonjakan penduduk, sehingga akan terjadi hambatan samping yang luar biasa di setiap ruas jalan Balikpapan. “Pertama, yang diperlukan sebaiknya kita melakukan kajian-kajian rekayasa lalu lintas yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan jalan di kota Balikpapan ini selama 5 tahun terakhir hingga 5 tahun mendatang,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/8). Kedua, lanjutnya, perlu perbaikan transportasi publik yang lebih modern dan tidak hanya mengandalkan angkutan kota, ojek online, dan lainnya. Ketiga, pemerintah bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, misalnya memberikan insentif kepada mereka yang menggunakan mobil listrik sebagai upaya timbal balik ke masyarakat.

Jalur selatan Jabar adalah masa depan Jabar. Butuh kerja bersama untuk memanggungkan kekayaan dan keindahan alam, perkebunan, perikanan, serta energi baru terbarukan daerah itu. Kerja bersama itu tampak dalam Cycling de Jabar 2022, Sabtu-Minggu (27-28/8). Kegiatan yang digelar Pemprov Jabar, Bank BJB, dan harian Kompas ini berupa perjalanan sepeda dari Pantai Palangpang, Geopark Ciletuh, Sukabumi, hingga Pangandaran sejauh 319 kilometer. Tercatat ada 69 peserta, dua di antaranya dari Rusia dan Latvia. Ketika finis di Alun-alun Paamprokan, Pangandaran, Minggu (28/8), pesepeda disambut warga, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto.

Sementara itu, pemerintah setempat menggelar lomba memasak pindang gunung, kuliner khas  pangandaran. Aneka produk lokal ikut dipamerkan. Acara itu turut diisi akad program kredit BJB Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) kepada 50 penerima manfaat yang sekaligus puncak peringatan Hari Jadi Ke-77 Jabar yang jatuh pada 18 Agustus. Menurut Uu, Cycling de Jabar adalah ide Gubernur Ridwan Kamil. ”Pak Gubernur ingin hari jadi Jabar dinikmati masyarakat, ikut meningkatkan kebahagiaan warga,”  ujarnya. Salah satu inspirasi lahir dari potensi perikanan. Kadis Kelautan dan Perikanan Jabar Hermansyah mengatakan, dari 10.000 hektar lahan tambak udang, baru ratusan hektar yang dikembangkan. Potensi energi terbarukan, seperti matahari dan angin, cukup besar di jalur selatan.

Terlebih, pemerintah pusat  telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Beberapa proyek yang dinantikan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangunan jalan diyakini bakal mendongkrak wisata. Sutrisno (48), pemandu wisata body rafting di Citumang, Pangandaran, menambahkan, kunjungan turis meningkat hingga ribuan orang per hari. Tambahan fasilitas pun dibutuhkan. ”Untungnya, kami dapat kredit BJB Mesra jadi bisa beli sekitar 200 pelampung baru,” ujarnya. (Yoga)

Tradisi bertani yang dipraktikkan turun temurun selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalteng berakhir karena larangan membuka lading dengan membakar. Tidak hanya melemahkan ketahanan pangan, berhentinya peladangan menyebabkan krisis multidimensi di perdesaan. Dari observasi dan mewawancarai para pihak di lapangan oleh Kompas pada 15-28 Juli 2022, dilakukan pula survei di tiga desa lokasi ekstensifikasi proyek lumbung pangan, yaitu Kalumpang (Kecamatan Mantangai, Kapuas), Pilang (Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau), dan Tewai Baru (Kecamatan Sepang, Gunung Mas). Kondisi di tiga desa ini dibandingkan dengan Desa Blanti Siam, Kecamatan Pindih Batu, Pulang Pisau, lokasi intensifikasi proyek lumbung pangan.

Desa Kalumpang, Pilang, dan Tewai Baru dihuni para peladang tradisional Dayak Ngaju. Adapun di Blanti Siam, mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa yang mulai menanam padi di kawasan gambut ini sejak 1982. Iber Djamal (83), tokoh adat Pilang di Pulang Pisau mengatakan, pelarangan membuka ladang tradisional diterapkan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Iber mengatakan, peladang tradisional dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, penyebab awal terjadinya kebakaran hutan yang meluas di Kalteng adalah rusaknya ekosistem gambut setelah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) sejuta hektar pada 1995/1996. Proyek itu membuat gambut mongering dan menjadi sumber kebakaran hebat pada musim kemarau 1997. Sejak itu, hampir setiap tahun terjadi kebakaran, termasuk tragedi karhutla 2015.

Sanyo, mantir (tetua) adat Desa Kalumpang, mengatakan, pembakaran luas biasanya dilakukan pihak bermodal, seperti perusahaan yang ingin menguasai lahan. Warga pun turut membantu memadamkan agar api tak membakar kebun karetnya. Ia mengatakan, pembakaran ladang untuk keperluan berladang tidak dilakukan sembarangan. Ada banyak aturan adat yang harus dipenuhi, termasuk membuat sekat untuk memastikan kebakaran tak melebihi batas ladang yang hendak dibuka. Kami sudah mempraktikkan hal ini turun-temurun, tetapi baru sekarang dilarang,” kata Sanyo. Beberapa petani mencoba menanam padi tanpa membakar, salah satunya Norhadi Karben, Ketua Kelompok Tani Taheta di Mantangai, Kapuas. Namun, menurut Norhadie, hasil panen padi dengan cara membakar tetap masih jauh lebih besar.

Ketua Majelis Hindu Kaharingan Tewai Baru, Rangkap (52), berhentinya perladangan juga menghilangkan identitas budaya Dayak. ”Berladang bagian penting dari sistem kepercayaan kami,” katanya. Kepala Badan Perwakilan Desa Kalumpang Derianto mengatakan, di desanya kini tak ada lagi warga yang berladang. Apalagi, aparat keamanan gencar menangkap mereka yang masih membuka ladang dengan membakar. Berdasarkan data BPS Kalteng, berhentinya kegiatan peladangan menurunkan luas panen dan produksi padi di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Penurunan terjadi pula di tingkat provinsi. (Yoga)