JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi menggunakan BI-Fast sejak 1 Januari hingga 24 Agustus 2022 mencapai 224,8 juta transaksi dengan nominal Rp 810,4 triliun. BI terus mengoptimalisasi dan memperluas kepesertaan BI-Fast untuk semakin memudahkan masyarakat bertransaksi. Sejak implementasi pada Desember 2021, volume transaksi BI-Fast terus meningkat seiring perluasan peserta dan stabilitas sistem yang terus terjaga. Di mana rata-rata harian volume transaksi selama 1-24 Agustus 2022 sebesar 1,83 juta transaksi, meningkat 16% dibandingkan rata-rata harian 1-24 Juli 2022 sebesar 1,57 juta transaksi,” kata Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati dalam Taklimat Media BI, Selasa (30/8). Hingga saat ini terdapat 77 peserta BI-Fast yang telah mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Pengembangan BI-Fast dilakukan secara bertahap. Saat ini dilakukan pengembangan Fase 1 Tahap 2 yaitu direct debit, bulk credit, dan request for payment yang akan diimplementasi pada Mei 2023. (Yetede)

SINGAPURA, ID – Perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat harga pangan tetap tinggi. Hal itu juga memperburuk tekanan yang sudah timbul akibat gangguan rantai pasokan serta perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakin krisis pangan global ini bukan disebabkan masalah ketersediaan pangan, melainkan lonjakan harga. Menurut Arif Husain, kepala ekonom Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) -badan di bawah PBB, Ukraina adalah produsen utama komoditas seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Meski ekspornya secara global dibatasi akibat invasi Rusia, “Perang telah memperburuk situasi yang sudah parah. Krisis ini tentang keterjangkauan, artinya ada makanan yang tersedia, tetapi harganya sangat tinggi,” ujarnya. Sedangkan Husain berpendapat bahwa krisis saat ini sebagian besar berasal dari harga tinggi dan masalah keterjangkauan. Hal tersebut, lanjutnya, dapat berubah menjadi krisis ketersediaan pangan jika krisis pupuk tidak diselesaikan. (Yetede)

Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, sukses menanam padi sawah di lahan gambut sehingga menjadi rujukan proyek lumbung pangan atau food estate. Namun, upaya mereplikasi Belanti Siam bukan perkara gampang karena para transmigran di desa ini membutuhkan 18 tahun sebelum akhirnya bisa memanen padi. Sebelum berganti nama menjadi Belanti Siam, desa ini merupakan kawasan transmigrasi Unit Pangkoh VII. Heriyanto (43), anggota Kelompok Tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam, mengingat masa remajanya saat ikut orangtua meninggalkan Ponorogo, Jatim  menuju Pangkoh tahun 1982. Sebagaimana transmigran lain, keluarga Heriyanto mendapat lahan 2 hektar di Unit Pangkoh VII.

Tiga tahun, keluarga Heriyanto dan transmigran lain mencoba menanam padi. Sayangnya, gagal. Hanya singkong yang bisa dipanen dan itulah makanan mereka sehari-hari. Kegagalan panen yang berulang membuat sebagian transmigran meninggalkan Pangkoh. Namun, keluarga Heriyanto tetap bertahan. Hingga pada tahun 1995, pemerintah membuat proyek pengolahan lahan gambut (PLG) satu juta hektar. Kawasan gambut, termasuk desa transmigran di Pulang Pisau, menjadi bagian proyek itu. Namun, proyek ini gagal serta menyebabkan bencana lingkungan. Lahan gambut yang kering menjadi sumber kebakaran dahsyat hutan dan lahan pada tahun 1997, terbesar sepanjang sejarah Kalimantan. Kebakaran lahan pada tahun 1997, dan kemudian berulang di setiap musim kemarau, perlahan menggerus lapisan gambut. Sebagian petani yang bertahan di Pangkoh VII mencoba kembali menanam padi.

Para transmigran kemudian belajar dari peladang Dayak untuk membakar lahan sebelum menanam. ”Setiap mau menanam, kami juga membakar lahan, jadi gambut di sawah lama-lama hilang. Apalagi, proyek PLG itu membangun kanal-kanal yang membuat lahan cepat kering, tinggal berikutnya kami buat irigasinya,” kata Heriyanto. Padi mulai bisa tumbuh baik di lahan sawah yang mulai matang itu. Namun, panen benar-benar baru bisa dinikmati setelah tahun 2000, sekitar 18 tahun sejak kedatangan mereka di sana. Keberhasilan desa transmigran Belanti Siam dan Gadabung menanam padi sawah di lahan gambut menjadi inspirasi proyek food estate di Kalteng.

Pada 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana di kawasan food estate Desa Belanti Siam, yang menandai dimulainya program lumbung pangan nasional, food estate,di Kalteng. Hartoyo dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Belanti Siam, dalam diskusi daring pada Selasa (23/8), mengatakan, ”Memang awalnya satu tahun kami hanya bisa tanam dua kali. Dengan food estate, pemerintah meminta kami menanam tiga kali setahun. Namun, pada musim ketiga gagal panen.” Menurut dia, kondisi lingkungan di Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Perlu kesabaran untuk mengolah lahan sampai siap ditanami. (Yoga)

AS menolak mengembalikan miliaran dollar AS uang milik bank sentral Afghanistan yang dibekukannya. Padahal, dana itu diperlukan untuk mengatasi kondisi Afghanistan yang makin memburuk. ”Sekitar 25 juta orang hidup dalam kemiskinan. Pengangguran bisa mencapai 40 %,” kata Martin Griffiths, Koordinator Bantuan Darurat PBB, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Senin (29/8) di New York, AS. (Yoga)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

Upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional agar tidak mengorbankan perladangan tradisional yang merupakan bagian dari keberagaman sistem pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan kalori, keberagaman pangan lokal dibutuhkan guna memenuhi zat gizi mikro untuk mengatasi beban malanutrisi di Indonesia. Anggota DPD asal Kalteng, Agustin Teras Narang, Selasa (30/8) mengatakan, pembakaran lahan untuk perladangan merupakan tradisi turun-temurun dan bagian dari kearifan lokal. Ia menyarankan agar dilakukan pemetaan wilayah yang masih menggunakan tata cara tradisional tebas bakar.

Gubernur Kalteng 2005-2015 itu mengatakan, semasa menjadi gubernur, ia pernah mengeluarkan pergub pada 2008 dan 2010 tentang tata cara pengolahan lahan dengan cara membakar. Namun, pergub itu dicabut pemerintah pusat. Dalam pergub tahun 2008 dan 2010 itu, membakar lahan untuk kegiatan perladangan tradisional diizinkan dengan batasan tertentu, seperti seizin aparat desa dengan batasan maksimal 2 hektar. Untuk pembakaran lebih dari 5 hektar, harus seizin camat. Bagi perkebunan atau pemegang izin pertanian, dalam hal ini pengusaha, tidak diperkenankan sama sekali membakar lahan. (Yoga)

Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang siap digulirkan oleh KKP dikritisi oleh Komisi IV DPR. Perizinan khusus penangkapan ikan terukur berbasis kuota terkesan memberikan hak istimewa bagi pemodal besar untuk menggarap sumber daya ikan nasional. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (30/8) anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P, Yohanis  Fransiskus Lema, mempertanyakan sejauh mana kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota mampu mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional dan kecil. Di sisi lain, bagaimana kemampuan negara untuk menjaga ekosistem laut dan cadangan ikan jika kebijakan itu diterapkan.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah, mengemukakan, Indonesia masih lemah dalam pengawasan laut. Sumber daya ikan Indonesia hingga kini terus dicuri nelayan asing, sedangkan nelayan Indonesia belum bisa sejahtera. Kebijakan penangkapan terukur dikhawatirkan akan sulit diawasi dengan pengawasan yang masih lemah. Menteri Trenggono menjelaskan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota telah disiapkan secara komprehensif. Hasil penangkapan ikan terukur dinilai akan mendongkrak PNBP yang hasilnya akan dialokasikan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan Indonesia (Yoga)

Ajang Pahlawan Digital UMKM digelar kembali untuk mencari para inovator digital yang berkomitmen membantu UMKM naik kelas melalui inovasi dan solusi digital. Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dibuka pada 29 Agustus 2022 dan akan berlangsung hingga 26 September 2022. ”Kita butuh banyak inovator digital yang kita sebut Pahlawan Digital. UMKM tak bisa naik kelas sendiri, harus diagregasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Selasa (30/8). (Yoga)

Satu per satu emiten sektor teknologi sudah merilis kinerja di semester I tahun ini. Terbaru adalah emiten yang acap disebut saham sejuta umat lantaran saham beredarnya dalam jumlah besar yakni PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Sampai semester I-2022, pendapatan bruto GOTO naik 49% secara tahunan atau year on year mencapai Rp 10,7 triliun dari Rp 7,19 triliun (proforma). Sementara nilai transaksi bruto atau gross transaction value (GTV) naik 42% mencapai Rp 290,5 triliun. Direktur Keuangan Grup GOTO Jacky Lo dalam rilis (30/8) bilang, tingkat belanja per pengguna tumbuh 17% secara tahunan menjadi penopang. Dampaknya, margin kontribusi atau nilai pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya variabel naik 47 bps. Meski begitu, GOTO belum berhasil menekan kerugian bersih yang kini mencapai Rp 13,65 triliun. Angka ini membengkak 117,36% secara tahunan.  Analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy melihat, realisasi kinerja GOTO masih di bawah proyeksi dia. "GTV sedikit di bawah ekspektasi kami. Kabar baiknya net take rate dari tiap bisnis GOTO tampak naik secara kuartalan," ujar dia. Dia kecewa karena rugi bersih GOTO justru membengkak, padahal GTV dan pendapatan bruto GOTO naik. "Ke depan sentimen makro ekonomi masih menantang," ujar dia. Antara lain daya beli, harga BBM dan inflasi. Maka, Paulus masih memilih BUKA dengan target Rp 830.

Proses penyelesaian kasus gagal bayar di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) masih berjalan di tempat. Lihat saja dari rencana penyehatan Wanaartha yang sudah diserahkan manajemen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulator menilai, rencana itu tidak realistis. Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono menyebutkan, selama ini sudah lebih dari lima kali manajemen perusahaan asuransi itu menyerahkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Dan OJK selalu menolak. "Harus benar-benar feasible dan asumsi-asumsinya itu benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” ujar Ogi, dalam wawancara dengan Redaksi KONTAN, Selasa (30/8). Berdasarkan catatan KONTAN ada dana sekitar Rp 15 triliun yang sudah dihimpun dari sekitar 29.000 pemegang polis. Sejumlah itu yang diminta nasabah untuk dikembalikan dari Wanaartha Life. Ogi menyinggung adanya permintaan agar pembekuan kegiatan usaha perusahaan asuransi itu sebagian bisa dicabut agar bisnisnya berjalan. Namun, OJK menolak permintaan itu, karena berisiko besar. Ditambah, ada temuan, banyak polis Wanaartha Life yang sudah dibeli, tapi tidak masuk dalam pembukuan perusahaan. “Itu namanya pidana,” ungkapnya.