Selain menyusun skenario penyusunan ulang kerangka subsidi energi, pemerintah juga punya tugas penting untuk memitigasi risiko lonjakan harga pangan. Jika harga pangan bergerak liar, laju inflasi bakal makin sulit diredam.Apalagi, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), puncak kenaikan harga beberapa komoditas pangan terjadi pada empat bulan terakhir tahun ini.Komoditas yang cukup rentan antara lain telur ayam, daging ayam ras, bawang merah, serta cabai rawit. Pangan menjadi komoditas pendamping energi yang cukup membebani ruang fiskal sepanjang tahun ini.Faktanya, inflasi harga barang bergejolak telah mencapai 11,47% (year-on-year/YoY) per Juli 2022. Realisasi itu melambung jauh di atas batas atas angka kewajaran yang sebesar 4%—5%.Inflasi atas harga barang yang diatur pemerintah pun menjulang hingga 6,51% (YoY) seiring dengan kegelisahan konsumen akibat rencana perubahan kebijakan tata kelola bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Adapun, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo memperkirakan, tingkat inflasi pada tahun ini berpotensi jauh di atas batas atas pemerintah maupun otoritas moneter yang sebesar 4%.Sektor pangan perlu mendapat sorotan khusus agar gerak Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih terprediksi. Terlebih, sejauh ini masih belum terdapat terobosan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang teknologi informasi, Hewlett Packard Inc., mencetak pendapatan senilai US$6 miliar dari kontribusi program Amplify Partner yang telah dirilis sejak tahun lalu.Amplify Partner merupakan program penilaian mitra, sumber daya, serta pelatihan yang diinisiasi oleh Hewlett Packard (HP) untuk turut mengambil peran dalam strategi bisnis berkelanjutan. Mitra yang dimaksud yakni reseller, retailer, serta distribution partners secara global.Kobi Elbaz, General Manager of HP’s Global Channel Organization, menjelaskan bahwa program Amplify Partner mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan pelatihan, koneksi, dan penguatan wawasan kepada mitra untuk melayani pelanggan dengan lebih baik sehingga mendorong pertumbuhan pendapatan.Program HP Amplify Partner berfokus pada tiga tujuan utama, yakni kolaborasi, kemampuan, dan performa mitra.

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) tengah dalam proses buyback saham yang total nilai maksimal mencapai Rp 3 triliun. Seperti diketahui, pada 1 Maret 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BRI telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan buyback saham BBRI, dan prosesnya dilaksanakan dalam kurun waktu 18 bulan sejak disetujuinya buyback lewat RUPS, atau pada rentang waktu 1 Maret 2022 - 31 Agustus 2023. Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan, saham hasil buyback akan digunakan untuk program kepemilikan saham bagi Insan BRILian. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kondisi likuiditas Perusahaan pada saat mengusulkan rencana buyback dalam RUPST tahun ini sehingga aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu keuangan perseroan. “Di sisi lain buyback BBRI diproyeksikan akan meningkatkan motivasi dan kinerja Insan BRILian sehingga dapat lebih optimal terhadap pencapaian target sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja perseroan”, tambahnya. (Yetede)

SINGAPURA, ID — Implementasi perjanjian perdagangan bebas regional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi sepuluh negara anggota Asean dan lima negara mitra —Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru— mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjanjian ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dan rantai pasok menjadi lebih lengkap. Dalam 13 tahun ke depan, terutama 2025-2035, pertumbuhan ekonomi harus bisa melaju di atas 6% agar Indonesia terhindar dari middle income trap. RCEP membuka akses pasar ke negara-negara yang mewakili 27% perdagangan dunia, 29% produk domestik bruto, dan 30% populasi dunia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Singapura, Selasa (30/08/2022). Dalam RCEP, banyak item penurunan tarif yang membuat ekspor Indonesia semakin kompetitif. Pada kuartal kedua 2022, kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 24,68%, sedang investasi sebesar 29,85%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia meneken komitmen untuk pelaksanaan capacity building dengan meluncurkan kelas jurnalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya mengembangkan jurnalisme berkualitas. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, jurnalisme merupakan kebutuhan mendasar bagi negara demokrasi di mana media berperan sebagai pilar keempat. “Dalam situasi kritis, pilar (media) ini paling menentukan ketika yang lain mengalami dinamikanya. Jadi, komitmen membangun jurnalisme berkualitas, objektif, independen, tajam, dalam, dan analitikal merupakan elemen-elemen yang sangat penting. Tanpa komitmen itu berarti kosong,” kata Mahendra dalam peluncuran kelas jurnalis di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Selasa (30/8/2022). (Yetede)

NUSA DUA, ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membuka pertemuan keempat Digital Economic Working Group (DEWG) G20 di The Mulia, Nusa Dua, Bali, pada Senin (29/8/2022). Pertemuan yang berlangsung pada Senin-Selasa (29-30/8/2022) tersebut membahas kesimpulan Bali Package. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari sidang-sidang sebelumnya yang diadakan di Lombok, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. “Saya sangat bangga bahwa kita telah bekerja bersama untuk mencapai momen ini. Kita berada di titik terakhir dari perjalanan DEWG. Saya bersyukur bahwa kita sekarang berada pada penutup untuk pembahasan dokumen hasil Bali Package,” kata Johnny, saat membuka sidang 4th DEWG G20 di The Mulia, Nusa Dua, Bali. DEWG merupakan per temuan kelompok kerja ekonomi digital yang pertama kali dilaksanakan pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini, setelah elevasi dari Digital Economy Task Force (DETF) pada Presidensi G20 Italia, Agustus tahun 2021. (Yetede)

Jakarta- Polemik RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) berlanjut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa RUU itu disusun oleh pemerintah untuk menjamin peningkatan kualitas dan kesejahteraan para pendidik. Namun para pemerhati pendidikan dan organisasi profesi guru ragu dengan klaim tersebut. Salah satu pangkal polemiknya ada pada Pasal 105 dalam draft terbaru RUU Sisdiknas yang dipublikasikan Kementerian Pendidikan pada pekan lalu. Berisi sejumlah hak pendidik, pasal tersebut dianggap  mengebiri ketentuan soal tunjangan yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Koordinator Nasional  Perhimpunan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, mengatakan hal yang selama ini membantu kesejahteraan guru adalah tunjangan. sebab, tunjangan diberikan kepada seluruh guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN. "Guru swasta sangat membutuhkannya, mereka perlu dibantu negara dengan tunjangan," kata Satriawan. (Yetede)

Jakarta- Pegiat pendidikan dan organisasi profesi guru menyoal hilangnya ketentuan tentang tunjangan profesi bagi guru dan dosen dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Padahal keberadaan tunjangan tersebut  menyangkut kesejahteraan guru dan dosen, baik berstatus aparatur sipil negeri (ASN) maupun non-ASN. Kepala Bidang Peneliti dan Pengembangan Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Agus Setiawan, menjelaskan ketentuan tunjangan  profesi guru sebenarnya masih tercantum dalam draft RUU Sisdiknas pada Februari lalu. Meski berkali-kali berubah materi rancangan, aturan tunjangan profesi tetap  tertuang dalam draft RUU Sisdiknas hingga versi Mei lalu. Namun, kata Agus, pasal yang mengatur soal tunjangan profesi guru dan dosen ini justru raib dalam RUU Sisdiknas yang diserahkan Pemerintah ke Badan Legislasi DPR, 2 Agustus lalu. Patut diduga, sudah ada korupsi pasal tentang  tunjangan profesi," kata Agus, Senin Agustus 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam proses pembelian kembali (buyback) saham dengan total nilai maksimal mencapai Rp 3 triliun. Aksi korporasi tersebut telah mempertimbangkan kondisi likuiditas BRI yang masih memadai dan pelaksanaannya hingga 31 Agustus 2023. Pada 1 Maret 2022, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), manajemen BRI telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan buyback saham BBRI, dan prosesnya dilaksanakan dalam kurun waktu 18 bulan sejak disetujuinya buyback lewat RUPS, atau pada rentang waktu 1 Maret 2022 hingga 31 Agustus 2023. Sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan perseroan, saham hasil buyback akan digunakan untuk program kepemilikan saham bagi Insan BRILian. “Di sisi lain buyback BBRI diproyeksikan akan meningkatkan motivasi dan kinerja Insan BRILian sehingga dapat lebih optimal terhadap pencapaian target sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja perseroan,” ungkap Sunarso dalam keterangan resmi, Senin (29/8/2022). (Yetede)

JACKSON HOLE, ID – Para petinggi keuangan dunia menegaskan bahwa laju inflasi masih merajalela dan memerlukan upaya-upaya luar biasa untuk meredamnya. Selain itu, tetap ada kemungkinan terjadi resesi disertai kehilangan lapangan pekerjaan dan gelombang krisis yang melanda pasar negara berkembang. suku bunga Amerika Serikat (AS) tinggi akan bergema jauh melampaui perekonomian negara dan menghantam keras pasar negara-negara berkembang, terutama jika suku bunga tinggi terbukti berlangsung panjang seperti yang sekarang ditunjukkan Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell. Namun, situasi tersebut masih layak diperjuangkan. Pasalnya, bank-bank sentral telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun kredibilitas mereka mengasah keterampilan guna memerangi inflasi. Oleh karenanya kekalahan dalam pertempuran (melawan inflasi) ini dapat mengguncang fondasi kebijakan moneter modern. “Memperoleh kembali dan menjaga kepercayaan mengharuskan kita mengarahkan laju inflasi kembali dengan cepat menuju sasaran. Semakin lama inflasi tinggi, semakin besar risiko publik kehilangan kepercayaan  pada tekad dan kemampuan kita untuk mempertahankan daya beli,” ujar anggota dewan BankSentral Eropa (ECB) Isabel Schnabel, yang dilansir Reuters pada Senin (29/8). (Yetede)