Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal menggelar pendaftaran sistem elektronik dan penyelenggara sistem elektronik sektor keuangan guna melindungi konsumen dari pinjaman online ilegal. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menangani pinjaman online ilegal, seiring dengan aturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor keuangan. “Dengan registrasi nanti apabila terjadi masalah penanganan bisa kita lakukan dengan mudah. Tentu dalam rangka perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (28/8). Johnny menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan OJK telah mendiskusikan mengenai pendaftaran sistem elektronik dan PSE sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono mengingatkan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman online, untuk waspada terutama terhadap tawaran pinjaman melalui daring berupa WhatsApp karena bisa saja itu pinjaman ilegal. Alasannya, dia menegaskan, OJK melarang lembaga jasa keuangan termasuk penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online yang berizin OJK menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Kinerja industri food and beverage (F&B) diproyeksi masih cukup positif hingga akhir tahun ini, ditandai makin banyaknya pemain baru di sektor ini. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur memperkirakan tren kinerja industri F&B di Jawa Timur (Jatim) sampai dengan akhir tahun ini bisa tumbuh 30% seiring dengan pulihnya perekonomian. Wakil Ketua Apkrindo Jatim Ferry Setiawan mengatakan pertumbuhan kinerja penjualan F&B ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor baru di bidang kuliner yang tumbuh 30% hingga saat ini.

Manajemen transportasi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dinilai perlu untuk dilakukan pembenahan guna menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Benua Etam. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tetangga Penajam Paser Utara, yakni Kota Balikpapan diproyeksi menjadi kota penyangga dinilai perlu memiliki transportasi yang dapat mengimbangi perkembangan IKN nantinya. Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris Farid Nurrahman menyatakan, wilayah yang menjadi penyangga IKN pasti mengakibatkan lonjakan penduduk, sehingga akan terjadi hambatan samping yang luar biasa di setiap ruas jalan Balikpapan. “Pertama, yang diperlukan sebaiknya kita melakukan kajian-kajian rekayasa lalu lintas yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan jalan di kota Balikpapan ini selama 5 tahun terakhir hingga 5 tahun mendatang,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/8). Kedua, lanjutnya, perlu perbaikan transportasi publik yang lebih modern dan tidak hanya mengandalkan angkutan kota, ojek online, dan lainnya. Ketiga, pemerintah bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, misalnya memberikan insentif kepada mereka yang menggunakan mobil listrik sebagai upaya timbal balik ke masyarakat.

Jalur selatan Jabar adalah masa depan Jabar. Butuh kerja bersama untuk memanggungkan kekayaan dan keindahan alam, perkebunan, perikanan, serta energi baru terbarukan daerah itu. Kerja bersama itu tampak dalam Cycling de Jabar 2022, Sabtu-Minggu (27-28/8). Kegiatan yang digelar Pemprov Jabar, Bank BJB, dan harian Kompas ini berupa perjalanan sepeda dari Pantai Palangpang, Geopark Ciletuh, Sukabumi, hingga Pangandaran sejauh 319 kilometer. Tercatat ada 69 peserta, dua di antaranya dari Rusia dan Latvia. Ketika finis di Alun-alun Paamprokan, Pangandaran, Minggu (28/8), pesepeda disambut warga, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto.

Sementara itu, pemerintah setempat menggelar lomba memasak pindang gunung, kuliner khas  pangandaran. Aneka produk lokal ikut dipamerkan. Acara itu turut diisi akad program kredit BJB Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) kepada 50 penerima manfaat yang sekaligus puncak peringatan Hari Jadi Ke-77 Jabar yang jatuh pada 18 Agustus. Menurut Uu, Cycling de Jabar adalah ide Gubernur Ridwan Kamil. ”Pak Gubernur ingin hari jadi Jabar dinikmati masyarakat, ikut meningkatkan kebahagiaan warga,”  ujarnya. Salah satu inspirasi lahir dari potensi perikanan. Kadis Kelautan dan Perikanan Jabar Hermansyah mengatakan, dari 10.000 hektar lahan tambak udang, baru ratusan hektar yang dikembangkan. Potensi energi terbarukan, seperti matahari dan angin, cukup besar di jalur selatan.

Terlebih, pemerintah pusat  telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Beberapa proyek yang dinantikan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangunan jalan diyakini bakal mendongkrak wisata. Sutrisno (48), pemandu wisata body rafting di Citumang, Pangandaran, menambahkan, kunjungan turis meningkat hingga ribuan orang per hari. Tambahan fasilitas pun dibutuhkan. ”Untungnya, kami dapat kredit BJB Mesra jadi bisa beli sekitar 200 pelampung baru,” ujarnya. (Yoga)

Tradisi bertani yang dipraktikkan turun temurun selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalteng berakhir karena larangan membuka lading dengan membakar. Tidak hanya melemahkan ketahanan pangan, berhentinya peladangan menyebabkan krisis multidimensi di perdesaan. Dari observasi dan mewawancarai para pihak di lapangan oleh Kompas pada 15-28 Juli 2022, dilakukan pula survei di tiga desa lokasi ekstensifikasi proyek lumbung pangan, yaitu Kalumpang (Kecamatan Mantangai, Kapuas), Pilang (Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau), dan Tewai Baru (Kecamatan Sepang, Gunung Mas). Kondisi di tiga desa ini dibandingkan dengan Desa Blanti Siam, Kecamatan Pindih Batu, Pulang Pisau, lokasi intensifikasi proyek lumbung pangan.

Desa Kalumpang, Pilang, dan Tewai Baru dihuni para peladang tradisional Dayak Ngaju. Adapun di Blanti Siam, mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa yang mulai menanam padi di kawasan gambut ini sejak 1982. Iber Djamal (83), tokoh adat Pilang di Pulang Pisau mengatakan, pelarangan membuka ladang tradisional diterapkan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Iber mengatakan, peladang tradisional dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, penyebab awal terjadinya kebakaran hutan yang meluas di Kalteng adalah rusaknya ekosistem gambut setelah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) sejuta hektar pada 1995/1996. Proyek itu membuat gambut mongering dan menjadi sumber kebakaran hebat pada musim kemarau 1997. Sejak itu, hampir setiap tahun terjadi kebakaran, termasuk tragedi karhutla 2015.

Sanyo, mantir (tetua) adat Desa Kalumpang, mengatakan, pembakaran luas biasanya dilakukan pihak bermodal, seperti perusahaan yang ingin menguasai lahan. Warga pun turut membantu memadamkan agar api tak membakar kebun karetnya. Ia mengatakan, pembakaran ladang untuk keperluan berladang tidak dilakukan sembarangan. Ada banyak aturan adat yang harus dipenuhi, termasuk membuat sekat untuk memastikan kebakaran tak melebihi batas ladang yang hendak dibuka. Kami sudah mempraktikkan hal ini turun-temurun, tetapi baru sekarang dilarang,” kata Sanyo. Beberapa petani mencoba menanam padi tanpa membakar, salah satunya Norhadi Karben, Ketua Kelompok Tani Taheta di Mantangai, Kapuas. Namun, menurut Norhadie, hasil panen padi dengan cara membakar tetap masih jauh lebih besar.

Ketua Majelis Hindu Kaharingan Tewai Baru, Rangkap (52), berhentinya perladangan juga menghilangkan identitas budaya Dayak. ”Berladang bagian penting dari sistem kepercayaan kami,” katanya. Kepala Badan Perwakilan Desa Kalumpang Derianto mengatakan, di desanya kini tak ada lagi warga yang berladang. Apalagi, aparat keamanan gencar menangkap mereka yang masih membuka ladang dengan membakar. Berdasarkan data BPS Kalteng, berhentinya kegiatan peladangan menurunkan luas panen dan produksi padi di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Penurunan terjadi pula di tingkat provinsi. (Yoga)

”Ekonomi dunia akan membayar mahal untuk perang di Ukraina, termasuk pertumbuhan yang melemah, inflasi yang menguat, dan potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok global,” sebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada laporan 8 Juni 2022. Hari ini, lebih dari tiga bulan berselang setelah proyeksi tersebut dirilis, situasi mutakhir cenderung menguatkan perkiraan OECD ketimbang memoderasinya. Tak salah pula jika berbagai lembaga internasional menerawang ekonomi global muram pada 2022 dan 2023. Ini terefleksi pada revisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 di semua lembaga keuangan dan ekonomi internasional.

Pada 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat menjadi 2,9 % dari proyeksi Mei 3,6 %. Persoalan strategis yang selalu muncul dan menjadi salah satu dasar pertimbangan utama, yakni gangguan rantai pasok global. Awalnya, gangguan rantai pasok global terjadi saat pandemi Covid-19. Gangguan terparah terjadi pada 2020-2021. Bersama dengan pergeseran permintaan, berkurangnya tenaga kerja, dan faktor-faktor struktural, gangguan rantai pasok global menjadi ”badai yang sempurna” bagi perekonomian dunia. Berkobarnya perang Rusia-Ukraina mulai 24 Februari dan belakangan adanya lockdown di sejumlah kota industri di China, sebagaimana laporan JP Morgan per 25 Mei, membawa risiko-risiko baru. Kedua faktor itu, berikut berbagai sanksi AS dan sekutu terhadap Rusia, memengaruhi pasokan sejumlah sektor, di antaranya barang konsumen, pangan, metal, kimia, dan sejumlah komoditas.

Laporan OECD menyebutkan, pengaruh besar dari perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi global terjadi karena kedua negara itu adalah eksportir penting untuk sejumlah komoditas pasar. Secara agregat, kedua negara memasok 30 % ekspor gandum, 15 % jagung, 20 % pupuk dan gas alam, serta 11 % minyak bumi. Rantai pasok global juga sangat bergantung pada ekspor Rusia dan Ukraina untuk metal dan gas. Harga dari komoditas-komoditas tersebut meroket tajam setelah perang, termasuk saat gangguan produksi atau ekspor nihil. Rajan Menon, peneliti senior di Institut Saltzman untuk Perang dan Perdamaian Universitas Columbia, dan DanielR DePetris, kolumnis hubungan internasional Newsweek, pada artikel di Politico, 11 Agustus 2022, menyatakan, saat ini tidak ada tanda-tanda dari para pihak bertikai mengupayakan kesepakatan. Hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad, Sabtu (27/8) di Jakarta mengatakan, kenaikan suku bunga acuan BI dan berakhirnya fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada September 2022 menjadi pukulan bagi konsumen properti. ”Karena suku bunga acuan BI naik, ongkos pinjaman properti pun akan naik,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah Kota Bandar Lampung didorong mengembangkan ekonomi kreatif dengan keunggulan produk kriya, busana, dan kuliner. Di tengah bangkitnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan nasional. Menparekraf Sandiaga S Uno menyatakan itu dalam Workshop Kabupaten dan Kota Kreatif di Bandar Lampung, Minggu (28/8). (Yoga)

Sodikin (40), warga Cijulang, Pangandaran, Jabar, berkata saat daerahnya masih masuk Kabupaten Ciamis, jalan rusak parah. Kini, kondisi jalan jauh lebih baik. Ke depan, aksesibilitas idealnya dibutuhkan untuk mengembangkan banyak potensi terpendam. Jalan dekat rumah Sodikin pernah mirip kubangan kerbau, beban truk pengangkut pasir besi dan kayu dari Tasikmalaya menuju Cilacap, Jateng, jadi penyebabnya. ”Padahal, jalan itu adalah akses menuju wisata kelas internasional, Pantai Pangandaran,” katanya, Rabu (24/8).  Perbaikan muncul sejak tahun 2013, Pemprov Jabar melakukan moratorium penambangan pasir besi. Perbaikan jalan dilakukan dan memicu gairah ekonomi. Minimarket dan rumah makan berdiri di sejumlah titik jalan.

Di Ciletuh, Sukabumi, anggota Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru (KKNBC) juga menikmati jalan layak. Sebelum 2019, nelayan harus menempuh 7 jam pergi pulang dari Ciwaru ke Palabuhan ratu untuk mengirim ikan. ”Jalan rusak bikin pengiriman terlambat dan ikan rusak. Harganya turun, Rp 12.000 per kg jadi Rp 9.000 per kg,” ujar Atin Irawan, Ketua KKNBC. Setelah Geopark Ciletuh mendunia sekitar 2018, jalan diperbaiki. Jalan mulus lebih dari 40 kilometer mampu memangkas waktu tempuh menjadi 3 jam. Pengiriman ikan meningkat dari sekali jadi dua kali sehari.

Perbaikan di jalan utama jalur selatan terbukti memberikan kehidupan lebih baik. Namun, itu semuanya belum ideal. Konektivitasnya dengan jalur lainnya butuh peningkatan. Jalan di Sukabumi, Cianjur, hingga Pangandaran, misalnya, tidak selebar jalur utara. Kualitas jalan belum sepenuhnya memadai di lebih dari 412 km jalur selatan. Jarak tempuh antar-kecamatan di satu kabupaten bisa menelan waktu berjam-jam. Layanan kesehatan dan pendidikan dengan permukiman terkendala, terutama di pelosok. Padahal, dengan luas wilayah 10.059 km persegi, Jabar selatan dihuni lebih dari 11,3 juta jiwa, setara 23,4 % jumlah penduduk Jabar tahun lalu, yakni 48 juta orang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, tanah di jalur selatan cukup miring, sedangkan di Jabar utara  Relatif datar. ”Karakteristik jalan yang curam membuat infrastruktur pasti dua kali lebih mahal. Kebencanaan juga dua kali lebih banyak,” ujarnya. Meski demikian, Jabar selatan kaya akan potensi pariwisata, pertanian, juga perikanan. Sekitar 400 curug atau air terjun terdapat di selatan. Kehadiran Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan, lanjutnya, diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam perpres, ada 170 program senilai Rp 392 triliun. Sebanyak 89 proyek senilai Rp 157 triliun terdapat di Jabar selatan, yang 75 % merupakan infrastruktur. (Yoga)

Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)