;
Kategori

Ekonomi

( 40498 )

Grup Astra Jaring Transaksi Rp 1,56 Triliun di GIIAS

23 Aug 2022

Grup Astra mendapatkan berkah dari Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Dalam perhelatan otomotif yang berlangsung 11 hari itu, Astra Financial meraih transaksi senilai Rp 1,56 triliun. Perolehan itu 4% lebih tinggi daripada target. Astra Financial hanya menargetkan jumlah angka transaksi sebesar Rp 1,50 triliun selama perhelatan pameran otomotif tersebut berlangsung. Jika dibandingkan dengan perhelatan serupa di tahun sebelumnya, hasil itu juga naik sebesar 87,59%. Dalam ajang GIIAS Jakarta 2021 Astra Financial mencatatkan jumlah transaksi senilai Rp 830 miliar.

PalmCo Bidik Dana IPO Rp 5-10 T

23 Aug 2022

JAKARTA, ID – Rencana pemerintah mendirikan PalmCo dan menjadikannya perusahaan terbuka melalui penawaran  umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan target dana Rp 5-10 triliun merupakan keputusan yang  tepat. Kehadiran subholding sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group itu akan berdampak positif bagi industri sawit nasional, pasar saham domestik, pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Apalagi PalmCo akan mengintegrasikan seluruh perkebunan sawit BUMN dan disiapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Di satu sisi, PalmCo dapat memerankan fungsi inti-plasma dan menjadi penjamin pembelian (offtaker) sawit rakyat, sehingga perusahaan itu dapat menjalankan public service obligation (PSO) atau domestic market obligation (DMO) untuk stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri yang selama ini kerap bergejolak. Dengan demikian, BUMN dapat berperan lebih besar dalam industri kelapa sawit dan turunannya. Di sisi lain, kehadiran PalmCo  akan meningkatkan daya saing perusahaan BUMN atau anak BUMN terhadap perusahaan swasta, baik di dalam negeri maupun di level global. PalmCo juga bisa menjadi rujukan (benchmark) bagi pengintegrasian unit-unit bisnis di holding BUMN. (Yetede)

Dua Minggu Berturut-turut Tiongkok Pangkas Suku Bunga

23 Aug 2022

BEIJING, ID – Bank sentral Tiongkok kembali memangkas suku bunga pinjaman utamanya pada Senin (22/8). Satu minggu setelah secara mengejutkan menurunkan dua suku bunga. Menurut laporan, People’s Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga pinjaman (loan prime rate/LPR) tenor lima tahun sebesar 15 basis poin, dari 4,45% menjadi 4,30%. Bank sentral Tiongkok itu juga menurunkan LPR tenor satu tahun sebesar 5 basis poin menjadi 3,65%. Ada pun sebagian besar pinjaman baru di Negeri Tirai Bambu itu didasarkan pada LPR satu tahun. “Pelonggaran/stimulus moneter baru dipandang sia-sia, ibarat ‘mencambuk kuda mati’. Ini mengingat ekonomi Tiongkok sangat membutuhkan konsumen kembali ke jalanan untuk membelanjakan uang,” demikian catatan Widnell, yang dilansir CNBC. Sehubungan dengan putaran pengurangan suku bunga yang terbaru, Ahli Strategi Pasar Global untuk Asia Pasifik (ex-Jepang) di Invesco, David Chao menuturkan bahwa hal itu mengisyaratkan keseriusan penurunan yang terjadi di pasar properti. (Yetede)

PERKUAT TRANSFORMASI AGRIKULTUR DAN FOOD ESTATE : BNI Dukung Program Taksi Alsintan

23 Aug 2022

Sektor agrikultur memasuki periode percepatan transformasi yang semakin memperkuat produktivitas serta stabilitas pangan nasional. Peran pelaku perbankan menjalankan fungsi intermediator semakin krusial, khususnya dalam penyaluran kredit investasi serta pemberian solusi keuangan yang tepat untuk para petani. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI meluncurkan program Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan. Kementan dan bank berkode saham BBNI tersebut, sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kedua institusi berkolaborasi melalui integrasi data mitra dan/atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alsintan. Presiden optimistis Program Taksi Alsintan yang dijalankan ini lebih feasible dengan bantuan sistem perbankan, khususnya BNI

Resiliensi Ekonomi dan Subsidi BBM

23 Aug 2022

Bank Sentral AS menyuarakan akan menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya September mendatang, meski terbuka kemungkinan tak akan sebesar 75 basis poin. Ini lebih kecil dari ekspektasi pasar yang tadinya memprediksi kenaikan 100 basis poin. Ekspektasi ini timbul karena sebelumnya beberapa indikator awal, seperti perumahan, telah memberikan sinyal bahwa resesi di AS akan tiba lebih awal. Pertumbuhan ekonomi AS untuk triwulan II-2022 tercatat negatif 0,9 %. Secara teknis, AS sudah memasuki resesi karena dua triwulan berturut-turut mencatat pertumbuhan ekonomi negatif.

Situasi di atas sempat menimbulkan euforia di bursa berjangka minyak dunia karena The Fed yang kurang hawkish mengurangi ketakutan terhadap resesi dunia. Harga minyak WTI yang sempat anjlok dari 108 USD per barel di akhir Juni ke 94 USD bergerak naik lagi. Namun, tidak dapat bertahan lama di atas batas psikologis 100 USD per barel. Hal ini terjadi karena realitas resesi di AS dan pertumbuhan di China yang terganggu lockdown Covid-19. Anjloknya harga minyak dunia juga diikuti turunnya harga komoditas lain sehingga menurunkan tekanan inflasi global.

Prospek kenaikan suku bunga The Fed, ditambah kurang menariknya investasi pada minyak bumi dan komoditas lain, menyebabkan pemodal portepel mencari aset aman finansial dalam denominasi USD. Indeks USD yang sempat turun ke sekitar 105,8 di minggu pertama Agustus meningkat kembali ke 108,3 pada minggu ketiga Agustus. Akibatnya, nilai kurs rupiah terhadap USD yang sempat menguat ke Rp 14.600-an per USD melemah kembali ke sekitar Rp 14.800. BI melaporkan adanya net buy saham-saham Indonesia sekitar Rp 900 miliar oleh asing sehingga IHSG naik 0,26 % ke 6.968,78. Pada minggu ke-4 Juli 2022, bersamaan kenaikan suku bunga The Fed yang kedua, dana yang masuk tercatat Rp 3,28 triliun. Kombinasi ini membuat rupiah cukup resilien. 

Masalahnya, pertumbuhan berdasarkan mobilitas di atas didukung oleh subsidi BBM Rp 502 triliun yang membebani APBN. Dengan demikian, ada trade off antara pertumbuhan dan ketahanan anggaran. Jika kebijakan mengurangi subsidi BBM karena pertimbangan sosio-ekonomi belum dapat dilakukan dalam jangka pendek, yang dapat digunakan adalah dengan pembatasan (rationing) non harga. Kebijakan penyekatan (separating equilibrium) ini dapat dilakukan berdasarkan jenis kendaraan roda dua, angkutan umum dan logistik, merek, CC mesin, dan lain-lain. Rencana The Fed untuk tetap meningkatkan suku bunga acuan berkali-kali di masa depan memperbesar peluang durasi resesi lama. Harus diperhatikan bahwa ketahanan APBN menentukan kerangka waktu untuk beralih ke opsi berikutnya (pivotal point), yakni menaikkan harga BBM domestik, jika keseimbangan pasar minyak dunia ternyata kembali berada di atas 90 USD per barel. (Yoga)



Jerman Berharap Rusia Tidak Hentikan Aliran Gas

23 Aug 2022

Perekonomian Jerman bagai menghadapi badai sempurna. Ada ancaman inflasi yang meninggi. Ada pula ancaman lain, yaitu efek sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia dengan potensi memukul balik perekonomian Jerman. Ketakutan paling besar Jerman hanyalah jika Rusia menghentikan total aliran gas. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Jerman terjebak dalam pertarungan geopolitik AS-Rusia. Sebagai pemimpin de facto di Uni Eropa (UE), Jerman turut menerapkan sanksi terhadap Rusia yang menyebabkan gangguan ekspor-impor Jerman-Rusia. Hal ini membuat inflasi terancam naik lagi.

”Masalah inflasi tidak akan sirna pada 2023,” kata Gubernur Bank Sentral Jerman, Joachim Nagel Nagel. Harga BBM di Jerman secara keseluruhan telah naik 105 % dibandingkan Juli 2021, seperti dikutip Reuters, 19 Agustus 2022. Ketergantungan Jerman kepada Rusia adalah di bidang migas, 65 % total impor Jerman asal Rusia adalah migas. Kini turun menjadi 40 % setelah Rusia mengurangi pasokan. Pengurangan ini merupakan balasan atas sanksi yang dikenakan UE terhadap Rusia. Jerman ketiban efek sanksi yang sangat getol diprakarsai AS.

Khusus untuk warga Jerman yang terpukul resesi, pemerintah telah menurunkan pajak penjualan gas dari  19 % menjadi 7 % sejak Oktober 2021. Jerman telah meneken kesepakatan pasokan gas dengan Qatar walau hanya bisa menutup sedikit saja aliran gas Rusia. Dengan segala rancangan itu, ekonom dari LBBW, Moritz Kraemer, dikutip dari situs Deutsche Welle, 29 Juli 2022, mengatakan, ”Resesi akan relatif ringan kecuali Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan total aliran gas. Jika itu terjadi, resesi akut tak terhindarkan.” (Yoga)


Akhir Kisah Durian Runtuh CPO

23 Aug 2022

Era harga tinggi komoditas global, termasuk CPO, mulai pudar. Kisah windfall atau durian runtuh  komoditas andalan ekspor Indonesia itu diperkirakan berakhir pada 2023. Tanda-tanda penurunan harga CPO global sudah terlihat sejak awal semester II-2022. Harga CPO yang pernah tembus di atas 7.000 ringgit Malaysia per ton pada Maret dan April 2022 mulai bergejolak di kisaran 3.500-4.500 ringgit Malaysia per ton pada Juli-Agustus 2022. Pada Agustus ini, RHB Investment Bank menurunkan asumsi harga CPO 2023 dari 4.300 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.900 ringgit Malaysia per ton atau sekitar 871,9 USD per ton. Sebulan sebelumnya, tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan harga rata-rata CPO pada 2023 dan 2024 bakal turun masing-masing menjadi 939,3 USD per ton dan 780,7 USD per ton. Koreksi harga itu mengasumsikan redanya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan produksi minyak nabati global, dan pemulihan permintaan.

Harga CPO baru itu masih lebih tinggi dari 2019 dan 2020 yang harga rata-ratanya masing-masing 524,9 USD per ton dan 667,6 USD per ton. Kenaikan harga CPO dan minerba pada 2021 membuat penerimaan bea keluar tumbuh 708,2 persen dari Rp 4,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 34,6 triliun pada 2021. Kendati mulai terkoreksi, harga komoditas masih cukup tinggi sehingga diperkirakan masih dapat meningkatkan penerimaan bea keluar hingga Rp 48,9 triliun pada 2022. Indonesia tetap baik-baik saja tahun depan, asal mampu merealisasikan dengan benar dan tetap sasaran strategi yang telah digulirkan Presiden Jokowi dalam pidatonya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Selasa (16/8). Sejumlah strategi itu mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, meningkatkan nilai tukar petani di kisaran 105-107, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan reformasi pengelolaan PNBP. (Yoga)


Presiden Luncurkan Lumbung Pangan Mangga

23 Aug 2022

Presiden Jokowi meluncurkan lumbung pangan berbasis mangga dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jatim, Senin  (22/8). ”Kita harapkan  food estate (lumbung pangan) ini ada yang milik rakyat, ada yang milik swasta, dan kita ingin itu terintegrasi dengan embung yang dibangun di sini. Jadi masyarakat bisa dapat, swasta juga bisa bergerak,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)

Petani Kekurangan Pupuk

23 Aug 2022

Di tengah target peningkatan produksi, petani di Kabupaten Cirebon, Jabar, kekurangan 6.000 ton pupuk bersubsidi jenis natrium, fosfat, kalium, atau NPK. Pemerintah diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam gadu. Jojo Sumarjo (43), petani asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, mengeluhkan minimnya jatah pupuk bersubsidi jenis NPK. ”Saya hanya dapat 1,5 kuintal pupuk NPK subsidi. Padahal, kebutuhannya 2,5 kuintal. Baru tahun ini alokasinya dikurangi,” katanya, Senin (22/8). Keterbatasan pupuk bersubsidi membuatnya tidak memupuk padinya saat berusia 35 hari. Ia juga membeli pupuk nonsubsidi ukuran 25 kilogram dengan harga sekitar Rp 10.000 per kg atau empat kali lipat dibandingkan harga pupuk subsidi NPK, yakni Rp 2.300 per kg. ”Saya enggak sanggup kalau beli banyak pupuk nonsubsidi,” ucap Jojo. Dengan harga pupuk NPK nonsubsidi, petani bisa menghabiskan hingga Rp 2,5 juta untuk lahan sehektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi jenis serupa, yakni Rp 575.000 per hektar.

Akibat kekurangan pupuk NPK, pertumbuhan padinya terhambat. Saat musim tanam rendeng atau awal tahun, misalnya, ia memanen sekitar 5 ton gabah kering panen (GKP) dari sawah 1 hektar. Padahal, produksi dengan luas lahan serupa berkisar 6-7 ton GKP. Panen musim tanam kedua bulan ini, Jojo mendapatkan sekitar 6 ton GKP. ”Hasil panen sekarang naik sedikit karena agak kering, kemarau. Yang saya khawatirkan, musim tanam gadu (Oktober) nanti. Kalau alokasi pupuk subsidi masih sedikit, pasti hasilnya kurang lagi,” ujarnya. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon Kuryadi mengatakan, kekurangan pupuk bersubsidi merupakan ironi di tengah tuntutan pemerintah agar petani meningkatkan produksi. Di Cirebon, target tanam padi tahun ini 122.000 hektar. Demi menggapai rencana itu, petani melalui rencana definitive  kebutuhan kelompok membutuhkan 37.252 ton pupuk NPK bersubsidi. Akan tetapi, alokasi dari pemerintah hanya 44,8 % atau 16.689 ton. Hingga kini, serapan pupuk NPK bersubsidi berkisar 80 %. Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota 6.000 ton pupuk NPK subsidi kepada pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (Yoga)


Potret Ekonomi Hijau : Perlu Dukungan Regulasi dan Pembiayaan

22 Aug 2022

Ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, Indonesia berancang-ancang mengembangkan energi hijau. "Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi," ungkap Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan 2022 di Gedung Parlemen, Selasa (16/8). Selama tujuh pekan (27 Juli hingga 12 Agustus 2022), Tim KONTAN yang meliputi reporter, fotografer dan videografer mengunjungi, meliput dan merekam aktivitas ekonomi hijau di berbagai wilayah di Tanah Air. Beragam topik diangkat, mulai dari peta jalan dan regulasi ekonomi hijau, wisata hijau, ekosistem kendaraan listrik, implementasi energi hijau korporasi, sumber energi hijau, hingga pembiayaan hijau. Indonesia juga berambisi membangun ekosistem kendaraan listrik, mulai dari hulu yakni pertambangan nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik, hingga pabrik mobil listrik dan infrastruktur pendukungnya. Namun bukan hanya regulasi, dukungan pembiayaan juga sangat penting dalam keberhasilan pengembangan ekonomi hijau.