Inflasi di AS sampai Kamis (25/8) melejit terlalu jauh meninggalkan tingkat suku bunga inti Bank Sentral AS. Inflasi juga lebih tinggi dari suku riil di pasar. Jika The Fed atau Bank Sentral AS tetap lamban menyadari dan lambat menaikkan suku bunga, inflasi tinggi akan sulit diturunkan bahkan akan bertahan lama. Efeknya dampak inflatoar ke seluruh dunia mengingat USD adalah alat utama transaksi global.

Profesor ekonomi Stanford University, John Taylor, Selasa (23/8) kepada televise Bloomberg mengatakan, suku bunga inti di AS minimal harus di level 5 %. Suku bunga The Fed di level tersebut diperlukan mengingat inflasi di negara itu sudah mencapai 8,5 % pada Juli 2022. The Fed sejauh ini masih mematok suku bunga inti pada kisaran 2,25-2,50 % dan memberi kisaran kenaikan suku bunga hingga level 3,8 %. Target The Fed itu dianggap tak cukup kuat untuk menurunkan inflasi.

Gubernur The Fed Jerome Powell menyadari inflasi harus diperangi dan suku bunga harus dinaikkan. Namun, Powell tampak khawatir jika suku bunga dipatok terlalu tinggi, kehidupan rakyat akan terpukul karena resesi. Ia berharap pasar mengarahkan inflasi pada penurunan. Bagi dunia, efek gonjang-ganjing inflasi di AS ini bagai pisau bermata dua. Jika inflasi dibiarkan tinggi, hal itu akan menyebabkan inflasi impor bagi negara seperti Indonesia. AS masih merupakan negara eksportir kedua terbesar di dunia dengan nilai 1,75 triliun USD. Di sisi lain, inflasi harus diredam untuk mencegah inflasi spiral global. (Yoga)

Penerapan ekonomi hijau dinilai berkontribusi dalam memperbaiki pilar ekonomi dan sosial, tetapi masih kurang pada sisi lingkungan. Diperlukan dukungan kebijakan lingkungan yang lebih ambisius untuk mengoptimalkan manfaatnya. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Medrilzam mengemukakan, performa ekonomi hijau Indonesia 2011-2020 telah direkam.

”Tren performa ekonomi hijau ini membaik tetapi hanya untuk indeks komposit ekonomi dan sosial. Sementara pilar lingkungan memiliki indeks komposit terendah,” ujar Medrilzam dalam diskusi Think Climate Indonesia (TCI) Forum di Jakarta, Kamis (25/8). Rendahnya indeks komposit dari pilar lingkungan mayoritas karena porsi energi baru terbarukan (EBT) minim dan persentase lahan gambut terdegradasi tinggi. Berdasarkan data Kementerian ESDMl, bauran EBT pada 2021 baru mencapai 11,5 %. (Yoga)

Perdagangan secara elektronik atau e-dagang telah menjadi subsektor ekonomi digital yang telah menjadi keseharian. Subsektor ini pun kian butuh tenaga kerja andal di semua rantai bisnisnya. Perusahaan penyedia platform lokapasar, seperti Lazada Indonesia, pun ikut mengupayakan program membantu peningkatan mutu tenaga kerja di e-dagang. Executive Director Lazada Indonesia Ferry Kusnowo, Kamis (25/8) di Jakarta, dalam rangka acara ”Kompas G20 Program Sapa Sosok Bersama Lazada”, menuturkan, selama pandemi, mobilitas sosial dibatasi karena pandemi Covid-19, belanja daring menjadi pilihan utama. Pedagang yang sebelum pandemi menggantungkan kanal luring, akhirnya memutuskan membuka penjualan daring. Di Lazada Indonesia, jumlah mitra penjual naik tiga kali lipat selama dua tahun pembatasan sosial pandemi Covid-19.

Lazada Indonesia membantu mendukung mitra penjual, terutama dari kalangan UMKM, naik kelas dengan adanya e-dagang. Dengan program utama bernama AKAR Digital Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Lazada juga mempunyai Lazada University yang memberikan akses belajar jarak jauh bagi UMKM. Ditambah lagi, Lazada Club, komunitasnya para mitra penjual Lazada Indonesia di 30 kabupaten dan kota. Di Lazada Club, semua mitra penjual bisa saling belajar pemasaran digital. Dari sisi pendidikan, Lazada  telah ikut program Kampus Merdeka yang digagas Kemendikbudristek. Jadi, mahasiswa bisa ikut program magang di Lazada, sehingga setelah lulus, mereka siap menghadapi industri digital. Kurir pun diberi pelatihan agar pelayanan kepada konsumen lebih baik. (Yoga)

Permintaan Presiden Jokowi saat meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, Sumut, Kamis (7/7), amat jelas. Presiden meminta secara khusus agar koperasi di sejumlah daerah membangun pabrik minyak makan merah. Selain sebagai alternative pencegahan tengkes dan gizi buruk, upaya hilirisasi itu diharapkan mendongkrak nilai tambah sekaligus kesejahteraan petani kelapa sawit. Minyak makan merah merupakan produk turunan kelapa sawit. Produk ini bisa dimanfaatkan untuk menggoreng layaknya minyak goreng atau dikonsumsi langsung sebagai minyak makan. Kandungan beta karoten, vitamin A, fitonutrien, dan asam lemaknya dinilai strategis mengatasi stunting. Selain itu, bisa dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetik dan farmasi.

Pada perhelatan ”Indonesia Retail Summit 2022”, Senin (15/8) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, proses uji coba pengembangan minyak makan merah sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada Januari 2023. Guna menyiapkan pasar minyak merah sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memberikan pendampingan, dan konsultasi, sejumlah lembaga menjalin kerja sama. Kemitraan itu melibatkan PPKS, Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Koperasi Produsen Sawit, serta Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. (Yoga)

JAKARTA, ID – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan kebijakan penghapusan pungutan ekspor (PE) sawit, setidaknya hingga akhir Oktober 2022. Hal itu diperlukan untuk menormalisasi harga tandan buah segar (TBS) di seluruh sentra sawit menjadi di atas Rp 2.000 per kilogram (kg). Sesuai aturan, ketentuan PE sawit gratis itu akan berakhir pada 31 Agustus 2022. Sekjen Gapki Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan Gapki meminta perpanjangan PE sawit gratis kepada pemerintah adalah agar harga TBS petani tidak anjlok lagi begitu PE kembali diberlakukan secara normal. Apalagi, saat ini, harga CPO di pasar internasional ju ga masih tinggi, yakni sekitar US$ 1.100 per ton. “Alasan kami (minta perpanjangan penghapusan PE sawit) adalah karena harga CPO di pasar internasional masih sekitar US$ 1.100 per ton. Di sisi lain, harga TBS petani saat ini sedang mulai naik di harga sekitar Rp 2.000-an per kg. Jangan sampai begitu diberlakukan PE, harga TBS petani turun lagi,” ungkap Eddy saat dikonfirmasi Investor Daily dari Jakarta, Kamis (25/8). (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, pertumbuhan sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) pada kuartal II-2022 mencapai sebesar 6,65%. Kinerja ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% pada periode yang sama. Sekretaris Direktorat Jenderal ILMATE Kemenperin M Arifin menerangkan, torehan gemilang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor ILMATE berperan penting pada pembentukan PDB nasional. “Dilihat dari kontribusinya, sektor ILMATE memegang peranan sebesar 3,87% terhadap perekonomian nasional, dan 24,17% terhadap industri pengolahan nonmigas,” kata Arifin di Jakarta, Kamis (25/8/2022). PDB sektor ILMATE merupakan gabungan dari sektor industri logam dasar (21,7%), industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (36,1%), industri mesin dan perlengkapan YTDL (7,1%), serta industri alat angkutan (35,1%). Sementara itu, subsektor ILMATE yang mengalami pertumbuhan PDB terbesar pada kuartal II-2022, yakni industri logam dasar dengan mencapai 15,79% (year on year/yoy. (Yetede)

JAKARTA, ID- Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menyatakan bahwa sejumlah hal dapat dilakukan agar Tapera Syariah dapat berkembang di antaranya dengan melakukan aksi jemput bola. Kehadiran Tapera Syariah dinilai sekaligus menjadi perwujudan ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan perumahan berprinsip syariah. “Momentum peluncuran Tapera Syariah ini sangat tepat bagi industri jasa keuangan, tren gaya hidup Islami, dengan meningkatnya preferensi masyarakat akan produk yang sesuai dengan produk jasa syariah telah menciptakan pasar baru yang menarik, yaitu di sektor perumahan,” ujar Ma’ruf Amin, dalam keterangannya, baru-baru ini. Tapera Syariah diluncurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, saat ini, berperan mengumpulkan dan mengelola dana aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil (ASN/PNS). (Yetede)

JAKARTA,ID - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah maskapai dan sektor perbankan melalui peluncuran program Terbang Hemat yang memberikan sejumlah promosi harga tiket pesawat. Program ini diinisiasi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang menggandeng sejumlah maskapai yakni Garuda Indonesia dan Lion Air Group untuk mendukung upaya menstabilkan harga tiket pesawat dalam rangka mengendalikan inflasi sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo. “Saya mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan BNI bersama Garuda Indonesia dan Lion Air Group,” ujar Menhub saat menghadiri peluncuran program Terbang Hemat di Jakarta, Kamis (25/8/2022). Melalui program Terbang Hemat ditawarkan sejumlah promosi dalam bentuk diskon, cashback, cicilan 0%, serta diskon tambahan menggunakan BNI Rewards Point. Menhub berharap program tersebut dapat memberikan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, khususnya di waktu-waktu tertentu.“Tadi istilahnya ada waktu prime time dan non prime time. Non prime time itu biasanya di hari Senin sampai dengan Kamis di siang hari yang dapat memberikan harga tiket yang lebih kompetitif,” tutur Menhub. (Yetede))

JAKARTA, ID – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi 2022 bisa berkisar 7-9%, jika pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter. Sementara itu, jika harga Pertalite tak naik, inflasi 2022 diprediksi berkisar 5-6% secara tahunan, dibandingkan realisasi 2021 sebesar 1,87%. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruk menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Menahan harga Pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran yang lebih rendah dari target pemerintah,” kata dia, Kamis (25/8). “Jika mempertimbangkan risiko ekonomi dan risiko fiskal tahun 2022, kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa risiko terhadap fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan risiko terhadap perekonomian. Fiskal masih sanggup menjadi shock absorber dari tekanan global terhadap perekonomian domestik. Namun, untuk langkah ke depan, diperlukan upaya serius pengendalian penggunaan BBM subsidi,” kata Faisal. (Yetede)

Geliat dan laju bisnis konstruksi nampaknya bakal tertahan. Pencetusnya: Lonjakan harga material sejak awal tahun, kenaikan upah buruh serta pelemahan rupiah terhadap dollar. Kondisi ini bak pukulan bertubi-tubi menghantam bisnis konstruksi. Apalagi, kontrak proyek infrastruktur pemerintah yang pebisnis konstruksi kerjakan diteken tahun lalu. Ini pula yang memantik pebisnis meminta kenaikan nilai kontrak alias ekskalasi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Zali Yahya menyebut, harga material yang naik sejak awal tahun 2022., antara lain solar, aspal, hingga besi. Kenaikan juga terjadi di semen, tembaga, aluminium, kaca hingga pasir. Sebagai gambaran, harga bahan bakar minyak jenis solar industri saat 2021 masih Rp 10.000 per liter, Juni 2022 menjadi sekitar Rp 20.000 per liter. Jika permintaan ini sulit dipenuhi, AKI minta agar pebisnis konstruksi bisa diberikan pilihannya. Usulannya: satu,  , mereka boleh menghentikan proyek pemerintah tanpa ada sanksi atau penalti. Kedua, mereka bisa melakukan penyesuaian harga, diikuti optimasi dengan nilai proyek tetap (balance budget). Opsi ketiga adalah menaikkan harga kontrak (eskalasi) proyek pemerintah yang sedang berjalan. Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, Kementerian PUPR juga sudah mengajukan usulan kenaikan nilai proyek ke bendahara negara alias Kementerian Keuangan tapi ditolak lantaran prioritas anggaran untuk subsidi yang berpotensi bengkak. Alhasil, "Usulan eskalasi proyek belum bisa dikabulkan menunggu putusan kenaikan BBM," sebut sumber KONTAN. Sehingga, jika kontraktor ngambek akibat tiada kenaikan nilai kontrak, proyek pemerintah terancam mandek.