Ekonomi
( 40753 )Jalan Panjang Perumahan Rakyat
Hari Perumahan Nasional yang diperingati pada 25 Agustus masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Pemenuhan hak dasar papan yang layak dan terjangkau masih jauh dari harapan. Pandemi Covid-19 kian menyadarkan peran rumah tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga tempat bekerja atau berproduksi. Namun, hingga kini, masyarakat dihadapkan pada kesulitan memiliki ataupun menempati rumah layak huni dan terjangkau. Sesuai data Kementerian PUPR, pada tahun 2021 masih ada 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian serta 29,45 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Sekitar 60 % rumah tangga yang belum memiliki rumah berpendapatan dari sektor informal. Sementara, laju kekurangan (backlog) rumah terus bertambah, rata-rata 800.000 unit per tahun, seiring bertambahnya jumlah keluarga baru.
Pemerintah telah menggulirkan program 1 juta rumah dengan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema bantuan itu terdiri atas tiga jenis, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Guna mengejar target pemerintah mengatasi seluruh backlog rumah pada tahun 2045, jumlah rumah yang harus disediakan berkisar 1-2 juta unit per tahun. Akan tetapi, penyaluran FLPP rata-rata hanya mencakup 200.000 unit rumah per tahun. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, rumah tapak di luar kota lebih dipilih MBR demi mengejar harga yang terjangkau. Meski demikian, hunian di pinggiran atau luar perkotaan dapat memicu persoalan baru. (Yoga)
Industri Furnitur Perlu Optimalkan Pasar Lokal
Dampak pandemi yang berkepanjangan menyebabkan industri furniture dan kerajinan berbasis kayu menghadapi kendala pemasaran. Para pelaku industri furnitur dinilai perlu mengoptimalkan pasar dalam negeri di tengah ekspor yang terhambat. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Anggoro Ratmadiputro pada Rabu (24/8) dalam keterangannya terkait penyelenggaraan Munas VII Asmindo di Jogja Expo Center, DI Yogyakarta mengatakan, tak hanya dihadang oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan banyak aturan di negara tujuan berubah, pasar ekspor industri furnitur dan kerajinan juga terimbas oleh ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Anggoro, Pasar dalam negeri harus dilirik. Namun, tanpa kerja sama dengan pemerintah, hal itu dinilai tidak akan berhasil. Pengusaha furniture menginginkan produk anak negeri ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak para pelaku industri furnitur mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri terlebih dulu. Menurut dia, peluang sebetulnya masih sangat besar sehingga pengusaha tidak sekadar mengandalkan pasar ekspor. Pengusaha juga perlu mulai berbenah diri. Guna mendukung hal itu, kata Teten, pemerintah memiliki kebijakan belanja barang/jasa pemerintah 40 % untuk menyerap produk UMKM. Jumlah yang mesti dibelanjakan Rp 400 triliun pada tahun anggaran 2022. Peluang itu dapat dimanfaatkan oleh industri furnitur dan kerajinan. (Yoga)
Biaya Proyek Fase 2 MRT Jakarta Membengkak
Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (24/8) menyebut biaya proyek fase 2 moda raya terpadu (MRT) Jakarta koridor utara-selatan naik dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun. Itu terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan yang tidak stabil. Apalagi, jalur fase 2 koridor utara-selatan ini melintasi kawasan Kota Tua di Jakarta Utara. (Yoga)
Juli Outstanding Kredit Perbankan Capai Rp 6.143,7 Triliun
JAKARTA, ID – Industri perbankan mencatatkan outstanding kredit per Juli 2022 mencapai Rp 6.143,7 triliun atau meningkat 10,5% secara year on year (yoy). Pencapaian tersebut didorong dari kredit konsumsi dan kredit modal kerja yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi. Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Juli 2022 tumbuh positif dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 10,4% (yoy). Kredit kepada perorangan tumbuh 10,0% (yoy) mencapai Rp 2.928,7 triliun, setelah tumbuh 9,4% (yoy) pada Juni 2022. Sementara itu, kredit kepada korporasi tumbuh 12,1% (yoy) menjadi Rp 3.168,2 triliun atau melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 12,5% (yoy). “Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juli 2022 terjadi baik pada kredit modal kerja maupun konsumsi,” ungkap Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. (Yetede)
Siap-Siap, Suku Bunga Kredit Naik
Usai sudah era bunga rendah. Setelah 18 purnama bertahan tak mengubah suku bunga, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Agustus 2022 akhirnya mengerek bunga acuan 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%. Sebelumnya BI menurunkan suku bunga di Februari 2021, dari 3,75% ke 3,5%.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut, keputusan ini adalah langkah memitigasi risiko atas peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi serta inflasi pangan.
Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim menyatakan, BCA akan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi langkah bank sentral. Analisis Vera, "BI mengambil keputusan mengacu pertimbangan fundamental ekonomi dalam rangka mendukung stabilitas dan memperkuat pemulihan," kata dia, Selasa (23/8).
Bank Mandiri berharap, kenaikan suku bunga acuan kali ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi agar tetap terkendali hingga akhir tahun. "Kami melihat kebijakan tersebut juga telah diantisipasi oleh pasar," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha.
Percepat Ekspansi Bisnis, Emiten Perbesar CAPEX
Di tengah tren pemulihan ekonomi, emiten pasar modal semakin ekspansif. Untuk mendorong langkah ekspansi tersebut, pada tahun ini, beberapa emiten mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) lebih tebal dibandingkan tahun sebelumnya.
Contohnya PT Astra International Tbk. Emiten dengan kode saham ASII ini menyiapkan dana capex sekitar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun pada 2022. Pada 2019, capex ASII Rp 21 triliun. Tapi, selama pandemi pada 2020, capex ASII hanya Rp 8 triliun. Belanja modal ASII mulai naik menjadi Rp 9,2 triliun pada tahun 2021.
Head of Investor Relations ASII Tira Ardianti menuturkan, grup Astra telah membelanjakan sekitar Rp 7,6 triliun capex pada semester I-2022. "Belanja modal kami gunakan untuk pengadaan alat berat PT Pamapersada Nusantara (Pama), renovasi, pengembangan diler otomotif, dan investasi digital," ujar Tira beberapa waktu lalu.
Di luar grup Astra, emiten grup PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) juga mulai menggejot pengembangan lini bisnis. Pada tahun ini, EMTK mengalokasikan capex 60% lebih besar dari 2021 atau Rp 720 miliar.
Sutanto Hartono, Wakil Direktur Utama Elang Mahkota Teknologi, mengatakan, EMTK telah menggunakan sekitar 50% belanja modal pada semester pertama tahun ini. "Sebagian besar belanja modal tahun ini akan dialokasikan untuk bisnis media dan healthcare," kata dia beberapa waktu lalu.
CGS-CIMB Sekuritas Rilis Platform Syariah
Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, bisnis berbasis syariah masih menarik minat kalangan pebisnis. Tak terkecuali bagi para perusahaan sekuritas di Tanah Air.
Terbaru, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia melirik potensi pesatnya pertumbuhan investor syariah dengan meluncurkan platform online trading bernama iTrade Syariah, Selasa (23/8).
Sebelum rilis di Indonesia, layanan trading saham syariah CGS-CIMB Grup telah hadir lebih dulu di Malaysia dan Singapura. Di Indonesia, CGS-CIMB iTrade Syariah sudah dapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Presiden Direktur CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Lim Kim Siah optimistis, lewat platform iTrade, jumlah investor saham syariah di negeri ini bisa terus tumbuh. "Kami optimis bisa meningkatkan jumlah investor syariah di masa mendatang," kata Lim.
Krisis Pasokan Energi di Eropa Membuat Euro Tak Berdaya
Kejayaan mata uang euro makin memudar. Kini, nilai tukar euro justru sudah lebih rendah ketimbang dollar Amerika Serikat (AS).
Per pukul 20.33 WIB kemarin, euro dihargai US$ 0,9944 per euro. Sehari sebelumnya, kurs euro tutup di US$ 0,9943 per euro, yang merupakan nilai tukar terlemahnya sekitar 20 tahun terakhir.
Bila dihitung dalam rupiah, kurs euro sekarang cuma setara Rp 14.736,54 per euro. Bandingkan dengan dollar AS yang mencapai Rp 14.838 per dollar AS.
Nilai tukar euro merosot akibat kekhawatiran pasar akan terjadinya krisis energi di benua biru tersebut. Terhentinya pasokan gas Rusia ke Eropa dinilai bisa membuat ekonomi Eropa resesi.
Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengatakan, harga gas alam di Eropa Senin lalu naik lebih dari 13% ke level tertinggi enam bulan terakhir. Ini terjadi setelah Rusia berencana menghentikan aliran gas lewat pipa Nord Stream.
Kekhawatiran terhadap langkah The Fed menaikkan suku bunga secara agresif juga muncul menjelang pidato Gubernur The Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole pekan ini.
JAMU PAHIT PENAWAR INFLASI
Setelah memberikan pelonggaran moneter selama hampir 3 tahun, Bank Indonesia (BI) akhirnya memulai normalisasi kebijakan. Hal itu terefleksi dari kenaikan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%.Langkah tak terduga ini merupakan respons dini dari otoritas moneter dalam rangka mengantisipasi lonjakan indeks harga konsumen (IHK) yang didorong oleh meroketnya inflasi pangan dan energi. Kendati diyakini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, kalangan pengusaha khawatir kenaikan suku bunga bakal mengerem akselerasi pemulihan dunia usaha.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan otoritas moneter juga memperkuat kebijakan stabilisasi moneter agar sejalan dengan nilai fundamental menyusul masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. “Ke depan tekanan inflasi IHK akan meningkat, didorong tingginya harga pangan dan energi serta pasokan yang belum stabil,” ujarnya, Selasa (23/8).
“Berbagai perkembangan tersebut akan mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran,” ujarnya. Keputusan tersebut direspons positif oleh pemerintah yang memandang bahwa dasar BI untuk memulai normalisasi kebijakan cukup beralasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengetatan moneter merupakan salah satu pijakan bagi BI untuk membantu pemerintah mengantisipasi adanya lonjakan inflasi.
JELAJAH INVESTASI JAWA BARAT 2022 : REALISASI ANGGARAN PUSAT DINANTI
Komitmen anggaran Pemerintah Pusat untuk membangun Kawasan Jawa Barat bagian Selatan dan Kawasan Rebana di Utara dinilai akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dua kawasan tersebut.
Komitmen penganggaran dari Pusat tersebut merupakan turunan dari lahirnya Peraturan Presiden No. 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan. Dalam Perpres tersebut sedikitnya ada 170 rencana kegiatan dan proyek senilai Rp300 triliun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan lahirnya Perpres No. 87/2021 seiring dengan visi agar terjadi kesetaraan ekonomi di wilayah Jabar Selatan dan lompatan ekonomi di 13 kawasan baru yang ada di Rebana. Visi itu terwujud seiring adanya realisasi anggaran dari APBN. “Sekarang kami menunggu realisasi dari kementerian-kementerian yang ditugaskan oleh Perpres tersebut karena nilainya tidak sedikit di atas Rp300 triliun,” katanya usai melepas Tim Jelajah Investasi Jawa Barat Bisnis Indonesia di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (23/8).
Namun, bangkitan ekonomi dua Kawasan itu juga diyakini akan menjadi penolong bagi perekonomian Indonesia. Terlebih Jawa Barat, menurut Kamil, selama ini selalu menjadi penopang ekonomi nasional lewat sokongan ekspor dan investasi.
Realisasi komitmen anggaran Pemerintah Pusat tersebut menurutnya ibarat memberikan beasiswa pada siswa berprestasi. Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir sudah membuktikan prestasi di bidang ekspor dan investasi untuk perekonomian nasional.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









