PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) segera melakukan merger bisnis antara Indihome dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Penggabungan bisnis broadband dan nirkabel ini sebagai langkah perombakan perusahaan telekomunikasi milik perusahaan pelat merah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirut Telkom Ririek Ardiansyah dalam Telkom Group Investor Day di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/8), saat ditanya oleh oleh analis mengenai rencana aksi korporasi itu. “Saat ini dalam tahap ke sana,” ujarnya. Ririek mengutarakan ada dua hal utama yang diperhatikan perseroan dalam aksi korporasi itu. Pertama, perseroan memilik fundamental bagus sebagai pembayar pajak terbesar dan berkontribusi pembayar dividen terbesar. Oleh sebab itu, tuturnya, penggabungan usaha ini akan mendapatkan nilai modal berganda yang dalam meningkatkan skala bisnis BUMN telekomunikasi itu. Kedua, sambungnya, secara valuasi akan mendorong nilai kapitalisasi di pasar modal. Namun, dia memastikan penggabungan usaha tersebut tidak sekadar melepas aset Indihome ke Telkomsel. Seperti diketahui 35% saham Telkomsel dimiliki oleh Singtel Singapura, sedangkan 65% digenggam Telkom. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan rencana merger ini sebuah upaya menarik untuk lebih menyesuaikan dengan era bisnis broadband yang makin konvergen. “Dalam rencana merger ini, karena Telkomsel dan Indihome masih di bawah satu grup yang sama yaitu Telkom grup, mungkin prosesnya bisa lebih mudah. Ini sudah sejalan dengan tren konvergensi,” katanya.

JAKARTA, ID - Fundamental ekonomi Indonesia makin kuat pada kuartal kedua tahun ini, yang ditunjukkan dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berbalik arah menjadi surplus US$ 2,4 miliar pada kuartal II-2022 dari defisit US$ 1,8 miliar pada kuartal sebelumnya. Selain ditopang surplus neraca transaksi berjalan yang meningkat  menjadi US$ 3,9 miliar, defisit neraca transaksi modal dan finansial turun menjadi US$ 1,1 miliar. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis pada Jumat (19/8/2022), neraca transaksi berjalan tercatat sudah surplus selama empat kuartal berturut-turut, sejak kuartal III tahun lalu. Pada kuartal II tahun ini, surplus menembus US$ 3,9 miliar atau 1,1% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak dari capaian kuartal sebelumnya sebesar US$ 0,4 miliar atau 0,1% dari PDB. Sedangkan pada periode sama 2021 masih defisit US$ 1,93 miliar. “Selain surplus transaksi berjalan meningkat, NPI bagus karena didukung menurunnya defisit transaksi modal dan finansial di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Ini terutama ditopang aliran masuk neto (surplus) investasi langsung sebesar US$ 3,1 miliar, melanjutkan capaian surplus triwulan sebelumnya, yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, Jumat (19/8/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan sebesar Rp 300 miliar dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dana hasil perjanjian ini akan digunakan untuk pembelian unit kendaraan baru untuk sewa kepada pelanggan. Tahun ini, ASSA menargetkan kinerja bertumbuh sebesar 30%. “Bicara proyeksi, sampai saat ini target pertumbuhan top line dan bottom line kita itu sekitar 30% pada 2022,” ungkap Direktur Utama Adi Sarana Armada Prodjo Sunarjanto. Pertumbuhan pendapatan yang tertinggi akan disumbang dari kinerja anak usahanya yang bergerak di sektor logistik, Anteraja. Selain Anteraja, Prodjo memperkirakan segmen-segmen bisnis rental juga akan tumbuh. Dari sisi armada, Adi Sarana bakal terus melakukan ekspansi dengan meningkatkan pembelian armada (fleet). Proyeksinya, jumlah armada yang akan dimiliki perseroan hingga akhir 2022 sebanyak 28 ribu lebih. Direktur Bisnis dan Servis Adi Sarana Armada Suyanto Tjoeng menambahkan, dari sisi volume pengiriman, perseroan juga menargetkan volume pengiriman di kuartal IV- 2022 akan mengalami pertumbuhan. “Kalau kita hitung rata-rata dari Januari sampai Desember, kita berharap sekitar volume pengiriman tumbuh sekitar 1 atau 1,1 juta. Artinya
pertumbuhannya dua kali dibandingkan tahun lalu,” ucap Suyanto. (Yetede)

JAKARTA, ID – Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan terus mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Potensi ekonomi digital yang mencapai Rp 4.500 trilyun tahun 2030 akan makin menguatkan ekonomi nasional di masa depan. Erick pun meminta generasi muda ikut membangun ekosistem digital dan jangan hanya menjadi penonton perkembangan ekonomi digital. “Saya sudah arahkan bank-bank negara, seperti BRI, Mandiri, dan BNI, perkuat dan bangun ekosistem keuangan digital sesuai spesialisasi. Ada Telkom yang siapkan infrastruktur digital, seperti fiber optic, cloud. Lalu, ada Telkomsel yang terus mendorong munculnya agregator konten. Jadi, kami sudah siapkan semua,” ujar dia di Jakarta, dikutip Jumat (19/8/2022). Erick melanjutkan bahwa digitalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Karena itu, bangsa Indonesia juga harus membangun ekosistemnya supaya bisa berperan yang menjalankan sekaligus menguasainya. (Yetede)

SINGAPURA – Kepala Ekonom Hang Seng Bank China Dan Wang mengungkapkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sedang terperangkap dalam cengkeraman gelombang panas menghancurkan yang dapat berdampak serius terhadap perekonomian negara. “Gelombang panas adalah situasi yang cukup mengerikan. Hal ini mungkin bisa berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan dengan mudah,” ujar Wang kepada CNBC pada Kamis (18/8). Sebagai informasi, Tiongkok menghadapi gelombang panas yang telah memecahkan rekor dan sedang berjuang melawan pemadaman listrik di wilayah Sungai Yangtze. Suhu ekstrim ini diklaim telah mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengancam kehidupan ternak. “Ini akan mempengaruhi industri- industri besar yang padat energi dan akan memiliki efek knock-on di seluruh ekonomi dan bahkan ke rantai pasokan global. Kami sudah melihat perlambatan produksi di industri baja, di industri kimia dan di industri pupuk. Itu adalah hal yang sangat penting dalam hal konstruksi, pertanian dan juga manufaktur secara umum,” katanya. Menurut laporan media pemerintah, sebagian besar wilayah lembah Sungai Yangtze dilanda suhu yang sangat tinggi sejak Juli. (Yetede)

Kemampuan pemerintah untuk bermanuver di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 terbatas. Pasalnya, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ini pula yang membuat pemerintah membuat prioritas belanja tahun depan. Salah satu prioritasnya adalah alokasi belanja untuk membayar bunga utang baik Surat Utang Negara (SUN) maupun pinjaman. Tujuannya agar pembayaran pokok dan bunga utang jatuh tempo tepat waktu, dan upaya mencari utang baru tak terganggu. Sebagai gambaran per Juni 2022, total utang Indonesia mencapai Rp 7.123,6 triliun. Lalu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, mengalokasikan pembayaran bunga utang 2023 sebesar Rp 441,1 triliun atau naik 9,3% dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp 403, triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebut pemerintah harus membayarkan bunga utang sesuai jadwal demi menjaga kredibilitas pengelolaan utang. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut membengkaknya pembayaran bunga utang di 2023 sebagai efek dari defisit anggaran periode 2020-2022. Maka pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal supaya bisa merealisasikan target penerimaan negara. Jika tercapai, untuk modal untuk bayar utang berikutnya.

Strategi meredam inflasi juga kian dilematis lantaran lonjakan harga minyak bisa saja memaksa pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam waktu dekat. Tak mengherankan jika lantas pemerintah memilih jalan moderat dengan mengerek estimasi inflasi pada tahun ini yakni dari sebelumnya 3,5%—4,5% menjadi 4%—4,8% lantaran pergerakan indeks harga konsumen (IHK) komponen pangan dan energi kian liar. Faktanya, Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi pangan per Juli 2022 telah mencapai 11% (year-on-year/YoY), jauh di atas batas wajar yang sebesar 5% (YoY). Demikian pula jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang makin kedodoran menanggung anggaran subsidi energi yang pada tahun ini telah mencapai Rp502,4 triliun. Guna memitigasi dampak kenaikan inflasi dan menyiasati keterbatasan fiskal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga bisa menjaga konsumsi masyarakat dan melancarkan distribusi barang. “Anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Misalnya untuk menutup biaya distribusi ,” kata Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).

Perubahan nomenklatur organisasi yang mengawasi fungsi Bank Indonesia makin tak menentu. Setelah mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas, kini Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggulirkan wacana untuk mempertahankan eksistensi Badan Supervisi. Klausul tersebut menjadi salah satu kajian Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kini menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) ten tang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menjelaskan, penguatan Badan Supervisi Bank Indonesia (BI) ditujukan dalam rangka meningkatkan kinerja otoritas moneter. Dia menjelaskan, Badan Supervisi juga akan didirikan untuk mengawasi kinerja regulator pasar keuangan lainnya, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).“Kami akan memperkuat Badan Supervisi, yang tugas utamanya adalah melaku kan audit kinerja,” kata Dolfie dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (18/8). Penguatan Badan Supervisi ini bertolak belakang dengan rencana Parlemen sebelumnya yang mengusulkan adanya perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam draf Omnibus Law Keuangan. Kendati sama-sama berperan membantu DPR dalam mengawasi kinerja otoritas moneter, Dewan Pengawas memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI.

Pertama, meminta penjelasan mengenai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan BI. Kedua, menerima tembusan laporan kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari BI. Ketiga, melakukan telaahan atas tata kelola dan proses pengambilan keputusan kelembagaan BI. Keempat, meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan yang berkaitan dengan tata kelola dan proses pengambilan keputusan kelembagaan BI. Kelima, menerima tembusan laporan keuangan semesteran dan tahunan dari BI. Keenam, melakukan telaahan atas anggaran operasional BI. Ketujuh, menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan BI. Kedelapan, meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur BI atas telaahan dalam rapat bersama dengan Dewan Pengawas BI.

Setelah sempat tumbuh dominan sepanjang pandemi Covid-19, kredit pemilikan rumah atau KPR memasuki fase pertumbuhan yang terbatas. Suplai hunian dan porsi uang muka yang dinilai masih besar, menjadi faktor membatasi laju pembiayaan. Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Kamis (18/8), skema kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) masih menjadi pilihan utama debitur untuk mengakses pembelian hunian. Pada kuartal II/2022, porsi debitur yang membeli rumah dengan fasilitas KPR sebanyak 74,97% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2022 sebesar 69,54%. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan secara kuartalan, laju KPR/KPA memasuki kuartal kedua tahun ini mulai terkontraksi. Dalam laporan survei itu, kenaikan harga bahan bangunan dan masalah perizinan atau birokrasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan pertumbuhan penjualan hunian residensial menjadi tumbuh terbatas. Dua faktor utama itu lebih dirasakan oleh kalangan pengembang atau developer. Sementara itu, dari sisi konsumen, hal yang diperhitungkan adalah porsi uang muka yang dinilai masih tinggi saat pengajuan KPR dan tingkat suku bunga KPR. Bagi kalangan perbankan, KPR masih menjadi salah satu ujung tombak pembiayaan konsumsi. KPR cukup menjadi andalan mendulang penyaluran kredit, selain kredit kendaraan bermotor (KKB) yang saat ini tengah menunjukkan geliat permintaan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memilih Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gentha Persada di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai proyek percontohan terkait dengan penyaluran kredit ultra mikro kepada pelaku usaha mikro. Proyek percontohan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan pelaku usaha mikro yang ada di desa wisata seperti Tibubeneng. Bumdes Tibubeneng dinilai mampu mengelola kredit secara profesional, penilaian tersebut mengacu kepada berjalannya koperasi yang dikelola oleh Bumdes. Direktur Bumdes Gentha Persada Tibubeneng I Putu Ramaditya Mardhayiska mengatakan bahwa potensi penyaluran kredit ultra mikro mencapai Rp 40 miliar, dengan sasaran kepada 2.230 pelaku UMKM.