;
Kategori

Ekonomi

( 40498 )

BELANJA LOKAL : Prospek Positif Konstruksi Daerah

19 Aug 2022

Kalangan pengusaha konstruksi di Jawa Timur meyakini kinerja sektor konstruksi tahun ini bisa mencapai pertumbuhan 5%–6% dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Ketua Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aproki) Aslakhul Umam mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan kinerja tahun ini tidak lepas dari mulai bergulirnya kembali proyek pembangunan, baik dari pemerintah maupun swasta. “Dari sektor pemerintah, proyek yang mulai banyak dikerjakan adalah pembangunan renovasi rumah sakit dan laboratorium, bahkan sejak pandemi yang paling eksis di sektor konstruksi adalah dari proyek pemerintah, sedangkan dari swasta, yang mulai bergerak proyek residensial,” ujarnya, Kamis (18/8). Menurutnya, selain kegiatan ekonomi yang sudah berjalan normal, terdapat instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar belanja pemerintah, baik di pusat maupun daerah lebih banyak menggunakan produk dalam negeri. “Instruksi yang seperti ini memang sudah kami tunggu-tunggu karena ini akan sangat menolong pelaku industri konstruksi, dan kami mau bekerja sama dengan pemerintah, serta ingin mengadakan audiensi dengan Dinas PU dan Cipta Karya,” katanya.

Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

19 Aug 2022

Semua negara di dunia saat ini tengah menghadapi situasi sulit dan tidak normal. Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, disusul konflik geopolitik, krisis pangan, krisis energi, serta krisis keuangan. Pada kondisi sulit tersebut, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah bekerja sinergis dengan melihat persoalan secara makro, mikro, dan detail, serta berbasis data. ”Kita tidak boleh bekerja standar, enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja (dalam) rutinitas karena memang keadaannya tidak normal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta para bupati, wali kota, dan gubernur secara sungguh-sungguh memperkuat kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat(TPIP). Komoditas yang harganya naik dan menyebabkan inflasi di setiap daerah perlu  diidentifikasi dengan baik. Lantas, daerah dengan pasokan komoditas melimpah disambungkan dengan daerah yang tengah mengalami kekurangan komoditas tersebut. (Yoga)


Benarkah Perekonomian Amerika Sudah Resesi

19 Aug 2022

Ada banyak alasan logis dan terukur yang membuktikan bahwa AS belum mengalami resesi ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi AS secara kuartalan memang negatif, namun, secara tahunan, perekonomian AS sebenarnya masih tumbuh positif sebesar 1,6 % pada kuartal II-2022, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 3,5 %. Jadi, apa yang kita lihat saat ini adalah baru perlambatan pertumbuhan ekonomi AS, bukan resesi ekonomi.

Pengalaman menunjukkan bahwa AS pernah mengalami resesi ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonominya tidak mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Hal tersebut terlihat dengan gambling pada resesi ekonomi 1982. Waktu itu, perekonomian AS mengalami kontraksi 1,9 %. Pada kuartal I-1982, secara kuartalan pertumbuhan ekonomi AS negatif 6,1 % (qoq), kemudian pada kuartal II-1982 tumbuh positif 1,8 %, lalu tumbuh negatif lagi 1,5 % pada kuartal III-1982, terus tumbuh positif lagi pada kuartal IV-1982 sebesar 0,2 %.

Kedua, jika betul AS berada di zona resesi ekonomi, seharusnya tingkat pengangguran melonjak signifikan, permintaan sangat lemah dan anjlok sangat dalam, serta produksi akan turun drastis. Data menunjukkan ini tidak terjadi, tingkat pengangguran justru menurun dari 3,9 % pada Desember 2021 menjadi 3,5 % pada Juli 2022. Hal ini juga didukung data indeks jumlah jam kerja yang meningkat ke 113,1 pada Juli 2022 dari 111,0 pada Desember 2021. Dari sisi permintaan, penjualan ritel masih tumbuh positif 8,4 % pada Juni 2022; dan total penjualan mobil masih tinggi, mencapai13,4 juta unit. Sementara tunggakan kartu kredit dalam tren menurun dengan indeks 0,79 pada Juni 2022 dari 0,81 pada Desember 2021. Sebagai catatan, saat resesi ekonomi 2020, indeks rata-rata tunggakan kartu kredit sangat tinggi, yaitu 1,32.

Sebenarnya ada satu indikator yang hampir tak pernah salah dan bisa diandalkan untuk menentukan apakah AS resesi atau tidak, yaitu Composite Coincindent Economic Index. Data terakhir menunjukkan indeks ini masih tumbuh positif, tetapi pertumbuhannya melambat. Ini artinya eksplisit AS belum mengalami resesi sampai semester I-2022. (Yoga)


Ekonomi Sirkular Jadi Bagian Transformasi

19 Aug 2022

Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan ekonomi sirkular di bawah payung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Selain meningkatkan PDB, penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi memberi manfaat positif dari sisi sosial dan lingkungan. Komitmen tersebut terekspos dalam peluncuran buku The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia yang disusun Bappenas, Program Pembangunan PBB (UNDP), Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI), serta Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (18/8). Buku ini ditulis oleh tim dari Cleanomic, sebuah platform media sosial yang membahas topik seputar hidup lestari.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam mengatakan, ekonomi sirkular bertujuan untuk meminimalkan penggunaan materi dan sumber daya sekaligus mendorong agar suatu produk memiliki daya guna selama mungkin. Itu dilakukan dengan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi. Environment and Social Responsibility Manager Astra International Jaka Fernando mengatakan, melalui penerapan ekonomi sirkular, Astra International mampu menekan biaya operasional hingga Rp 1,5 triliun. Program dan inisiatif ekonomi sirkular yang telah dilakukan Astra antara lain melakukan proses daur ulang aki mobil/motor menjadi bahan mentah yang akan diremanufaktur oleh PT GS Battery. (Yoga)


BI Luncurkan Uang Kertas Desain Baru

19 Aug 2022

BI dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas desain baru atau tahun emisi 2022. Pecahan uang kertas itu terdiri dari Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. Uang kertas ini sudah resmi berlaku dan diedarkan di wilayah NKRI sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun uang kertas yang sebelumnya telah diedarkan tetap berlaku sebagai alat pembayaran sepanjang belum dicabut dan ditarik peredarannya.

Peresmian uang kertas tahun emisi 2022 itu dilakukan bersama-sama oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (18/8). Perry menjelaskan, peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud komitmen untuk menyediakan uang kertas terpercaya kepada masyarakat. Sri Mulyani menambahkan, rupiah tidak sekadar mata uang, tetapi juga instrumen yang menggambarkan perjalanan bangsa dan NKRI. Dalam setiap lembaran rupiah, lanjutnya, terdapat berbagai cerita dan narasi mengenai kebangsaan dan bangsa Indonesia. (Yoga)


BSI dan Bank Raya Bersiap ”Right Issue”

19 Aug 2022

Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Raya berencana menambah modal dengan melakukan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Namun, kedua bank masih harus meminta persetujuan dari para pemegang saham. Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho, Kamis (18/8) menyatakan, dana dari right issue itu akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan. (Yoga)

MEWUJUDKAN HILIRISASI DAN REVITALISASI INDUSTRI TANAH AIR

19 Aug 2022

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hilirisasi dan revitalisasi industri menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2023, yang tak dapat dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan industrialisasi, maka nilai jual komoditas meningkat dan memberikan nilai tambah lebih optimal bagi perekonomian nasional. Dengan melepaskan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih stabil. Pasalnya, harga komoditas global tidak menentu.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dari melonjaknya harga komoditas dunia (windfall), tercermin dari surplus neraca perdagangan Indonesia selama 27 bulan terakhir. Hanya saja posisi menguntungkan tersebut relatif tidak konstan karena bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Saat harga turun, maka ekonomi nasional akan mudah terpuruk. Seperti pada 2019 ketika perang dagang AS dan China memanas. Harga komoditas global anjlok sehingga defisit neraca perdagangan melebar menjadi 1,16 miliar USD. Saat itu, harga barang jadi atau setengah jadi relatif stabil sehingga kondisi ini membuat hilirisasi industri menjadi penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. (Yoga)


Implementasi PSAK 74 Jadi Fondasi Baru Industri Perasuransian

19 Aug 2022

JAKARTA, ID – Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 tentang Kontrak Asuransi adalah keniscayaan yang mesti dipersiapkan sejak dini oleh semua pelaku industri asuransi nasional. Pencatatan akuntansi baru yang memberi dampak menyeluruh ini diyakini dapat menjadi fondasi baru bagi industri perasuransian di Tanah Air untuk menjadi lebih sehat dan kokoh. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mensinyalir bahwa salah satu penyebab terjadinya ketidaksesuaian tata kelola di industri perasuransian adalah karena pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 74, adopsi dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Insurance Contract. Oleh karenanya, OJK mendorong penerapan model pencatatan ini, bahkan jika memungkinkan bisa dipercepat. "Sekarang ini sebagai momentum untuk melakukan sebuah transformasi yang cukup besar untuk industri perasuransian di Indonesia. Itu salah satu fondasi yang akan kita perkuat tentunya terkait risk management, terkait dengan portofolio manajemen, terkait dengan tata kelola penguatan kapital yang diterapkan dari IFRS 17, diadopsi menjadi PSAK 74 di seluruh perusahaan asuransi,” terang Ogi saat berbincang dengan tim redaksi Majalah Investor, baru-baru ini. (Yetede)

Pesulap Merah dan Alam Pikir Abad Pertengahan

19 Aug 2022

Marcel Radhival alias Pesulap Merah tak cuma bikin geger di dunia maya, tapi juga bikin "keributan" di dunia nyata. Kedatangannya ke padepokan  Nur Dzat Sejati milik Samsudin di Blitar untuk semacam "pembuktian" telah memicu protes warga sekitar yang meminta padepokan itu ditutup. Sebagian besar warga mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Samsuddin ternyata trik sulap belaka. Pesulap Merah juga tampil di stasiun televisi, podcast, beberapa kanal You Tube, dan Media Sosial lainnya untuk menunjukkan aneka trik sulap yang selama ini dipercaya  banyak orang sebagai "keajaiban" yang hanya bisa dilakukan oleh dukun atau orang sakti. Akibatnya, dia dilaporkan ke Polisi oleh beberapa dukun. Salah satu alasan mereka, akibat ulah Pesulap Merah, jumlah klien mereka menurun. Selain itu, Pesulap Merah dianggap tidak etis telah membongkar "aib" orang di muka publik. Dari perspektif sejarah, menurut Sartono Kartodirjo, nilai-nilai hidup bagi orang Abad Pertengahan, tidak terletak pada masa kini, melainkan pada masa setelah ini (akhirat). (Yetede)

Tiada Payung Buat Pekerja Rumah Tangga

19 Aug 2022

Jakarta- Koalisi masyarakat sipil untuk RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendesak DPR dan gugus tugas bentukan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. "Harusnya pimpinan DPR tidak menghalangi RUU yang sudah 18 tahun dalam proses di parlemen," kata Lita Anggraeni, Koordinator Jalan PRT yang bergabung dalam koalisi, Kamis, 18 Agustus 2022. Lita mengatakan, Selasa lalu, koalisi masyarakat sipil telah bertemu dengan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT, tim yang dibentuk Kantor Staf Presiden pada 10 Agustus 2022 melibatkan perwakilan  sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dalam pertemuan itu, kata Lita, koalisi masyarakat sipil dan Gugus Tugas RUU PPRT telah membangun pemahaman bersama dan merancang pembahasan. Koalisi berharap pembentukan  Gugus Tugas RUU PPRT dapat mempercepat langkahnya dan bekerja secara konkrit. "Negara wajib hadir untuk memberikan  perlindungan terhadap pekerja rumah tangga," ujar Lita. (Yetede)