JAKARTA, ID – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) meraih kontrak baru sebesar Rp 13,5 triliun hingga akhir Juli 2022, tumbuh 41,90% dibanding periode sama tahun lalu Rp 9,5 triliun. Sebanyak 74% kontrak tersebut berasal dari proyek BUMN, 22% dari Pemerintah, dan 4% sisanya dari swasta. Dengan total perolehan tersebut, PTPP masih terus mengejar kontrak baru di tahun ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajemen,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (17/8/2022). Dia menyebut, kontrak baru yang diperoleh di antaranya adalah proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 3,83 triliun, proyek pekerjaan Pipeline Semarang-Batang sebesar Rp 1,06 triliun, dan proyek pembangunan Pertamedika Sanur Bali sebesar Rp 621 miliar.  Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari induk sebesar 70,18% dan anak usaha 29,82%,” ujar Bakhtiyar. Untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru pada tahun ini, Bakhtiyar menambahkan, perseroan juga bakal fokus pada proyek-proyek strategis pemerintah dan BUMN. PTPP optimistis dapat mencapai target laba bersih 2022 seperti yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 429 miliar. (Yetede)

Tren lonjakan harga minyak mentah di pasar global memantik dua risiko: harga bahan bakar minyak (BBM) kian mahal dan membengkaknya anggaran subsidi energi. Jika tak ingin tersandera problem klasik ini, saatnya bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 12.500 per liter. Kini, harga Pertalite (BBM bersubsidi) bakal dikerek. Pasalnya, konsumsi Pertalite kian melonjak lantaran migrasi pengguna Pertamax. Memang, harga mobil listrik masih mahal di Tanah Air. Sebut saja, DFSK Gelora E-BV dipasarkan mulai Rp 480 juta, Nissan Leaf One Tone Rp 649 juta, Hyundai Kona Electric Signature Rp 697 juta, dan Hyundai Ioniq 5 termurah sekitar Rp 718 juta, sementara Lexus UX300e Rp 1,24 miliar. Padahal di negara lain, harga mobil listrik cukup terjangkau, yakni Rp 150 juta-Rp 200 jutaan, seperti keluaran pabrikan Wuling dan DFSK. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui harga mobil listrik di dalam negeri masih mahal. Maklum, biaya produksi mobil listrik masih tinggi. Oleh karena itu, Jongkie menekankan pentingnya bagi pemerintah dan stakeholder lain berupaya menekan biaya produksi mobil hybrid dan listrik. Berdasarkan riset Kementerian Perindustrian, komponen baterai listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.

Penerimaan pajak pada tahun depan lebih landai. Pemerintah berharap pada perbaikan ekonomi, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) serta harga komoditas untuk memenuhi target pajak di tahun depan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.715,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 6,7% dari outlook APBN 2022 Rp 1.608,1 triliun. Target ini jauh di bawah pertumbuhan tahun ini sebesar 25,8% year on year (yoy). Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, harga komoditas 2022 menambah penerimaan pajak Rp 279,8 triliun. Karena itu tahun depan, pajak dari komoditas bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 211 triliun. Tahun depan tambahan penerimaan pajak terbesar dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) yakni Rp 59,4 triliun dari outlook tahun ini atau 8,73% menjadi Rp 740 triliun. Kedua, dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, naik 43,2 triliun atau tumbuh 5,2% menjadi Rp 873,6 triliun. PPh nonmigas ini mengandalkan pada harapan ekonomi dalam negeri tumbuh sehingga perusahaan mencetak laba. Ketiga, dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dipungut pemerintah pusat, ditargetkan naik 49,8% atau setara Rp 10,4 triliun menjadi Rp 31,3 triliun. Kenaikan yang signifikan ini bukan karena kenaikan tarif PPB. Melainkan tingginya setoran PBB migas.

JAKARTA, ID – Ketidakpastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi diyakini mampu mencapai 5,3% dengan inflasi di kisaran 3,3%. Ekosistem pembangunan yang kondusif sudah terbentuk lewat pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas sumber daya manusia(SDM), serta perbaikan peraturan dalam berusaha dan berinvestasi. Transformasi struktural sudah menunjukkan hasil seperti terlihat pada hilirisasi, digitalisasi, dan penggunaan produk dalam negeri. Arsitektur APBN 2023 harus mampu mereda keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaiantarget pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyampaian
keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023beserta Nota Keuangan di depan
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa(16/08/2022). Dengan rencana pengeluaran sebesar Rp 3.041,7
triliun, APBN 2023 menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan instrumen kontrasiklus. (Yetede)

JAKARTA, ID - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indonesia ada karena para pahlawan ikut berjuang meraih kemerdekaan. "Kita ini ada karena pahlawan ikut berjuang dan mengorbankan jiwa,” kata
Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangkaian HUT Ke-77 RIdi Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata Jakarta, Rabu (17/8/2022) dini hari. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan sebagai anak bangsa, maka sudah selayaknya masyarakat turut mendoakan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. “Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka mengenang para pahlawan,” kata Mahfud.Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci merupakan bagian dari rangkaian HUT RI Ke-77. Kegiatan rersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Tahun 2022 di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Anggaran Dana Desa dalam RAPBN 2023 mencapai Rp 70 triliun, naik dari outlook 2022 sebesar Rp 67,9 triliun. Hal ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi desa dan nasional di tengah ketidakpastian global. Dana Desa masuk dalam anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dalam RAPBN 2023 dipatok Rp 811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Sejauh ini, belum disebutkan berapa jumlah desa yang akan menerima Dana Desa tahun depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa di Indonesia mencapai 83 ribu tahun 2021. Jika menggunakan data itu, masing-masing desa akan mendapatkanrata-rata Dana Desa Rp 843 juta tahun depan. Pada 2022, jumlah desa penerima dana desa mencapai 74 ribu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta penguatan kualitas pengelolaan TKD sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Anggaran TKD dalam RAPBN 2023 lebih tinggi 1,6% dibandingkan outlook tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% pada 2023. Untuk mendukung pencapaian target tersebut dibutuhkan daya ungkit yang optimal dari sektor manufaktur. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan strategi dalam satu tahun ke depan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, langkahlangkah prioritas Kemenperin dalam satu tahun ke depan antara lain penambahan komoditas untuk neraca komoditas yang didorong di tahun 2023. “Ini penting untuk menjamin pasokan bahan baku atau bahan penolong dan mendukung nilai tambah dan hilirisasi di dalam negeri,” jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/8). Kedua, perluasan penerima Harga Gas
Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri. Kebijakan HGBT telah terbukti mampu memperkuat resiliensi dan daya saing industri pengguna gas. Ini karena terjadi efisiensi terutama pada biaya operasional dan bahan baku industri pengguna gas. Ketiga, mengintensifkan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam pidato tadi pagi, Presiden kembali menyampaikan, upaya memprioritaskan penggunaan produk-produk Industri Indonesia dalam belanja APBN, APBD,  dan BUMN akan terus didisiplinkan. (Yetede)

Meningkatnya aktivitas masyarakat sejak awal tahun, seiring makin terkendalinya kasus pasien positif Covid-19 membuat permintaan atau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat tajam. Tak ayal, ini membuat impor bahan bakar minyak Indonesia melonjak. Celakanya, saat permintaan BBM dalam negeri terus meningkat, harga minyak mentah dunia juga melenting akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini diperburuk oleh penguatan kurs dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lain. Ini pula yang membakar harga minyak mentah dunia. Rentetannya, harga produk BBM juga terkerek naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor hasil minyak sepanjang Januari-Juli 2022 mencapai US$ 14,37 miliar, naik 97,71% dibandingkan periode sama tahun 2021. "Impor hasil minyak ini termasuk untuk bahan bakar motor, pesawat atau avtur, bahan bakar diesel, dan lain-lain untuk tujuh bulan pertama tahun ini," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Senin (15/8). Selain itu, impor gas dalam tujuh bulan pertama tahun ini US$ 3,12 miliar, naik 49,6% yoy. Secara volume tercatat 3,90 juta ton atau naik 4,92% yoy.

Produsen alat kebersihan, PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN) resmi merambah pasar ekspor. Terbaru, perusahaan telah mengirimkan 100.000 pieces (pcs) mop head (alat pel) refil ke Amerika Serikat (AS). Direktur Utama KLIN Anggun Supanji menuturkan ekspor ini merupakan awal dari realisasi kontrak kerja jangka panjang di Negeri Paman Sam itu. Selain itu, Klinko telah mengantongi dua pesanan lain yang sedang disiapkan untuk total pesan 100.000 pcs mop head refil

Kesabaran anggota koperasi simpan pinjam (KSP) yang saat ini berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kerap diuji. Sebab, pembayaran bertahap sesuai hasil homologasi sering tak dipenuhi. Saat ini ada delapan KSP yang berada dalam pantauan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) karena mengalami gagal bayar dan berstatus PKPU. Dua di antaranya, KSP Indosurya dan KSP Intidana sudah memiliki putusan pailit. Kemkop-UKM menyebut kerugian yang dialami anggota dari delapan KSP tersebut sekitar Rp 26 triliun. Catatan KONTAN, kerugian terbesar dialami anggota KSP Indosurya yang nilainya mencapai Rp 15,9 triliun.