JAKARTA.ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, penerapan layanan sertifikat elektronik secara signifikan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi berikut pelayanan publik, serta mampu menghemat keuangan negara sekitar Rp 1,5 triliun. “Secara signifikan, penggunaan sertifikat elektronik dapat mengemat keuangan negara lebih kurang Rp 1,5 triliun. Bahkan, itu berpotensi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp 1,4 triliun sampai dengan Rp 20,9 triliun,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, Selasa (16/8/2022). Hal itu disampaikan oleh Hinsa saat meresmikan penerapan sertifikat elektronik untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta. Menurut dia, perhitungan angka tersebut akan terus berkembang seiring dengan perluasan pemanfaatan layanan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE). “Melalui penerapan sertifikat elektronik, kami berharap dapat memberikan dukungan yang optimal, khususnya dalam perlindungan data dan informasi untuk percepatan transformasi digital dan penerapan layanan berbasis elektronik di lingkungan Kemenpora,” ujarnya. (Yetede)

Pemulihan ekonomi dalam negeri akan melancarkan bisnis multifinance. Kendati ada ancaman inflasi, multifinance diprediksi masih bisa bertumbuh hingga akhir tahun nanti. Hingga kini aset beberapa perusahaan multifinance memang terus bertumbuh. Dari sekian banyak perusahaan pembiayaan yang ada, tercatat beberapa mendominasi dalam nilai aset. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri pembiayaan mengalami pertumbuhan per Juni 2022. Dimana, asetnya dari Juni 2021 yang senilai Rp 435,64 triliun menjadi sekitar Rp 449,78 triliun di Juni 2022. Perusahaan multifinance di bawah naungan grup Astra menjadi penguasa berdasarkan aset yang dimiliki. Sebut saja Astra Sedaya Finance yang memiliki aset senilai Rp 33,91 triliun di semester satu 2022, atau naik 3,95% dibandingkan dari awal tahun. Kinerja Astra diikuti pesaingnya PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) yang mencatat nilai aset per akhir Juni tahun ini senilai Rp 23,81 triliun, atau naik 23,81% year-to-date (ytd).

Dalam era globalisasi, kerja sama ekonomi lintas batas adalah keniscayaan karena negara tidak selalu mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara dengan segala keterbatasannya melakukan kolaborasi hingga tercapai kesepakatan kerja sama.Indonesia termasuk negara yang aktif mendorong kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara dan kelompok ekonomi di kawasan. Kesepakatan tersebut banyaknya bernaung di bawah payung hukum kerja sama berbentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).CEPA merupakan kerja sama komplementer dari kerja sama sebelumnya, CEPA bisa dibilang ekstensif dari kerja sama yang berbentuk Free Trade Agreement (FTA). Kerja sama di bawah payung hukum CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dan dalam, sehingga jika dilihat dari bentuk perjanjian di atas kertas, setiap pihak akan mendapatkan keuntungan.Namun, selalu ada konsekuensi logis yang harus diantisipasi oleh Indonesia sebagai pasar potensial. Seperti barang impor yang bisa menguasai pasar domestik, tantangan homogenitas dan daya saing produk yang lemah untuk melakukan ekspor, serta tantangan regulasi domestik lainnya yang tidak maksimal dalam memproteksi komoditas atau produk barang dan jasa unggulan.

Industri hulu minyak dan gas bumi Tanah Air menjadi lebih menarik setelah Pertamina Hulu Energi mengumumkan penemuan hidrokarbon di dua wilayah kerjanya yang terletak di Aceh dan Papua. Pertamina Hulu Energi Regional 4 menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001. Sumur eksplorasi tersebut terletak di Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP, Field Papua, Kabupaten Aimas, Provinsi Papua Barat.Setelah dilakukan serangkaian evaluasi terhadap properti formasi dengan menggunakan Eline logging tools, Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 mengusulkan dua interval Drill Stem Test (DST) yang berada dalam Formasi Kais, DST#1: 2012–2020 mMD dan DST#2: 1932–1942,5 mMD. Adapun di Aceh, Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHENSO) Regional 1 Sumatra menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran Sumur Eksplorasi R2. Sumur eksplorasi tersebut terletak di WK North Sumatra Offshore dengan operator PHE NSO, yang berada di lepas pantai Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan bahwa penemuan hidrokarbon yang terus berkelanjutan di ujung barat dan ujung timur Indonesia menunjukkan potensi hulu migas masih menjanjikan.

“Ini akan semakin menguatkan keyakinan kita bersama bahwa dengan pengeboran eksplorasi yang masif dan penemuan hidrokarbon yang dihasilkan akan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030,” katanya dikutip Rabu (17/8).Benny meyakini penemuan hidrokarbon di Papua Barat akan mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih masif dan agresif di masa mendatang di wilayah tersebut.Penemuan hidrokarbon tersebut, kata Benny, akan menambah rasio kesuksesan pengeboran sumur eksplorasi pada 2022. Sampai dengan semester pertama 2022, success ratio pengeboran sumur eksplorasi mencapai 75%, lebih tinggi dibandingkan dengan ca-paian tahun lalu yang sebesar 55%, dan mengungguli capaian global pada 2021 sekitar 23,8%.

Penghiliran dan industrialisasi menjadi modal utama bagi industri manufaktur dalam negeri untuk bisa melesat dan menunjukkan performa yang lebih baik pada tahun depan.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri memiliki modal kuat untuk bisa menunjukkan performa yang apik pada 2023. Kinerja manufaktur pun diharapkan bisa melesat seiring dengan bertambahnya usia Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Kemampuan yang dimiliki merupakan modal kuat, termasuk kemampuan penghiliran dan industrialisasi untuk memaksimalkan nilai tambah bagi kepentingan nasional,” katanya, Rabu (17/8).

Risiko gejolak ekonomi global dinilai masih tinggi sehingga Pemerintah Indonesia akan terus waspada. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam   jangka pendek. Namun, di sisi lain, ketidak pastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (16/8).

”Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” tutur Presiden. ”Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” ujar Presiden. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas SDM, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan. (Yoga)

Pemerintah memperbesar alokasi subsidi rumah rakyat pada 2023 menjadi Rp34,2 triliun atau naik 17,5% dibandingkan dengan alokasi tahun ini untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan alokasi subsidi rumah rakyat itu merupakan bagian dari alokasi APBN 2023 untuk Kementerian PUPR sebesar Rp125,2 triliun. “Bantuan pembiayaan perumahan, FLPP dan sebagainya yang tadi sekitar Rp29,1 triliun, tahun depan dialokasikan di BUN itu Rp34,2 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8). Basuki menjelaskan anggaran rumah subsidi tersebut disalurkan melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), PSU, dan bantuan rumah swadaya. Bila diperinci, target penggunaan APBN 2023 untuk subsidi rumah rakyat melalui FLPP yaitu 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanayk 54.924 unit. Kementerian PUPR juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan sebanyak 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni. Dia membeberkan terobosan yang akan diterapkan untuk mengejar target PSR pada 2022. 

Pertama, mendorong pemanfaatan tanah pemerintah atau pemda dan tanah negara. Kedua, membangun perumahan mixeduse lewat pembiayaan investasi dan kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan. Ketiga, Basuki mendorong pengembangan rumah susun berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memudahkan mobilitas masyarakat. Keempat, kolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk menyediakan perumahan bagi MBR khususnya ASN, TNI dan Polri.Kelima, mendorong pemda untuk menerapkan SEB 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribudi Persetujuan Bangunan Gedung dalam memberikan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR. “Keenam, merancang aturan program KPR khusus untuk generasi milenial yang kami harapkan dapat menjawab tantangan penyediaan rumah bagi generasi milenial di masa yang akan datang,” ujarnya.

Institut Penelitian Padi Internasional atau IRRI baru saja memberikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras selama periode 2019-2021. Dirjen IRRI Jean Balie menyerahkan penghargaan bertajuk ”Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi” kepada Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8) yang menandai capaian positif tiga tahun terakhir. BPS mencatat, produksi beras nasional 31,31 juta ton pada 2019, lalu naik menjadi 31,5 juta ton di 2020, dan 31,36 juta ton pada 2021. Artinya, dengan rata-rata konsumsi mencapai 2,5 juta ton per bulan atau sekitar 30 juta ton per tahun, produksi beras nasional selalu surplus selama kurun 2019-2021.

Akan tetapi, penghargaan itu diberikan di tengah derita berkepanjangan petani padi Tanah Air. Nilai tukar petani (NTP), indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan petani, tercatat di bawah 100 untuk subsektor tanaman pangan dalam lima bulan terakhir. Artinya, petani tanaman pangan tekor, sebab indeks harga yang harus mereka bayar (Ib) lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka terima (It). Situasi itu menambah panjang derita petani setahun sebelumnya. Sepanjang tahun lalu, NTP tanaman pangan bulanan ”konsisten” di bawah 100 sepanjang Februari-Desember 2021, berarti mereka selalu tekor di 11 bulan tersebut, sejalan rendahnya harga gabah di tingkat petani. Kasus harga gabah di bawah HPP biasanya terjadi di bulan-bulan panen raya atau ketika surplus produksi terjadi. Namun, kasus harga  gabah di bawah HPP menjadi hal yang lumrah dua tahun terakhir. (Yoga)

Pemerintah mengembangkan platform lokapasar kekayaan intelektual yang bertujuan menghubungkan pemilik, pembeli, atau investor. Menurut Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay, Rabu (17/8), inisiatif ini semestinya diikuti fitur pencatatan atau pendaftaran yang mudah diakses dan perbaikan sistem perlindungan hukum produk kekayaan intelektual. (Yoga)

Kendati pertumbuhan cepat jumlah investor banyak didorong oleh kehadiran kalangan anak muda, nyatanya masih banyak di antara mereka yang belum memahami betul produk investasi dan perencanaan keuangan. Generasi muda dinilai perlu mulai mengubah hal itu agar bisa mencapai kesehatan finansial yang lebih baik sehingga bisa memenuhi harapan lebih sejahtera di masa depan. Hasil survei ”Financial Fitness Index 2022” oleh OCBC NISP bekerja sama dengan NielsenIQ Indonesia menyebutkan, 78 % anak muda tidak memahami cara kerja dan risiko produk investasi. Selain itu, hanya 9 % responden yang memiliki produk investasi seperti reksa dana, saham, dan tabungan berjangka.

”Financial Fitness Index merupakan studi yang mengukur kesehatan finansial generasi muda, dilihat dari sikap dan perilaku terhadap cara pengelolaan finansial, mulai dari yang dasar sampai ke pencapaian merdeka finansial,” ujar Director Consumer Insights NielsenIQ Indonesia Inggit Primadevi pada konferensi pers OCBC NISP Financial Fitness Index 2022 di Jakarta, Senin (15/8). Perencana keuangan Tjokro Wimantara menjelaskan, masih rendahnya keterampilan pengelolaan uang dan investasi dari generasi muda salah satunya dikarenakan belum adanya materi pelajaran formal terkait hal tersebut. Selain itu, topik pengelolaan keuangan dan investasi acapkali dianggap sesuatu yang tabu dalam pembicaraan di dalam keluarga ataupun masyarakat. (Yoga)