JAKARTA, ID - Presiden Jokowi meminta masyarakat menunggu soal kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023. Permintaan ini disampaikan Presiden ketika ditanya kemungkinan soal perombakan kabinet pada tahun ini. Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 “Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023). Saat ditanya apakah reshuffle akan berasal dari Menteri NasDem, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama. “Ditunggu saja,” kata dia. Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan reshuffle kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemodal asing diprediksi kembali gencar masuk pasar saham domestik kuartal II-2023, didorong keluarnya laporan keuangan emiten besar kuartal I tahun ini, pembagian dividen tahun buku 2022, dan tren suku bunga acuan global dan lokal. Hal ini akan menopang pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG), yang selama ini dimotori saham blue chip dengan market cap di atas Rp 10 triliun. Sejak 28 November 2022 hingga penutupan perdagangan tahun lalu, asing terus melepas saham. Pada periode itu, merujuk data Bursa Efek Indon Indonesia (BE), jual bersih (net sell) investor asing di saham mencapai Rp 18,8 triliun. Namun, sepanjang 2022, asing masih mencetak beli bersih (net buy) di pasar saham domestik, yakni sebesar Rp 60,6 triliun. Tren ini masih berlanjut pada perdagangan saham perdana tahun ini, Senin (2/1/2023). Kemarin, asing masih net sell saham sebesar Rp 299 miliar. (Yetede)

JAKARTA, ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kereta api (KA) harus menjadi tulang punggung transportasi publik nasional. “Kereta api harus menjadi backbone (tulang punggung) bagi transportasi publik kita. Kereta api harus kita dorong,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/1/2023). Menurut Erick, kalau melihat Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat, tulang punggung transportasi publik negara-negara tersebut adalah kereta api. Karena itu, Indonesia harus membangun lagi sektor kereta api, beberapa di antaranya melalui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek. “Kita akan melakukan studi banding dengan Jepang. Kalau untuk kereta api yang terbaik di Jepang,” tegas Erick. Meski demikian, kata Erick, pembangunan jalan tol juga tetap dilanjutkan, mengingat pembangunan transportasi publik harus mencakup semua sektor terkait. Sebelumnya Erick mengatakan dalam rangka mengurangi kemacetan, pemerintah berupaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan meningkatkan layanan angkutan massal. Di sisi lain, pembangunan suatu kawasan permukiman di perkotaan seharusnya dekat dengan fasilitas pelayanan publik, seperti angkutan massal KRL agar semakin mudah diakses. (Yetede)

Membuka tahun baru 2023, para pelaku bisnis nasional terus memupuk optimisme. Dibayangi tahun politik dan ancaman resesi global, para pengusaha tetap menyiapkan rencana ekspansi. Apalagi, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan PPKM lantaran pandemi Covid-19 sudah terkendali. Kesimpulan itu terungkap dalam survei terbaru KONTAN, yang tergambar dalam Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal I-2023. Optimisme puluhan Chief Executive Officer (CEO) korporasi yang beroperasi di Indonesia mulai membaik di awal tahun ini. Petinggi perusahaan memelototi perkembangan ekonomi global. Tren inflasi tinggi dan potensi resesi melanda sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Ini akibat efek pandemi, juga perang Rusia-Ukraina, yang sempat memicu krisis energi dan pangan. Indonesia bisa terimbas.

Setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN), melampaui target yang dipatok pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat: realisasi dividen BUMN hingga Desember 2022 mencapai Rp 40,59 triliun, dari target Rp 36,4 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, Komisi VI DPR mendorong agar realisasi deviden BUMN 2022 bisa mencapai Rp 40 triliun. "Awalnya waktu itu dari kami menargetkan Rp 36,4 triliun, tapi dari Komisi VI meminta ada peningkatan. Kami bekerja keras hampir mencapai Rp 40 triliun," tutur Erick dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Investor gagal meraup cuan besar dari window dressing di pengujung tahun 2022 lalu. Di bulan Desember yang biasanya menjadi momen terjadinya window dressing, performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ternyata justru loyo. Hingga penutupan bursa tahun 2022 pada Jumat pekan lalu (30/12), IHSG masih berkubang di zona merah. Saat itu, IHSG melemah 0,14% atau 9,46 poin ke 6.850,12. Penurunan IHSG diiringi oleh net sell atau jual bersih investor asing Rp 768,32 miliar di seluruh pasar saham. Penguatan indeks saham bursa nasional ini tentu membuka optimisme pelaku pasar yang menantikan fenomena January effect. Tren January effect menjadi momentum yang ditunggu investor pasar saham tiap awal tahun, lantaran memiliki peluang mengangkat IHSG. Harapannya, fenomena tersebut akan membantu mendongkrak harga saham yang dikoleksi investor. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya meyakini, momentum January effect berpeluang terjadi dan akan membawa posisi IHSG kembali menguat. Pendapat Cheril diamini Arjun Ajwani, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori. Dia bilang, di sepanjang Desember berjalan atau month to date, IHSG sudah terkoreksi lebih dari 2%. Penurunan IHSG ini dipicu anjloknya beberapa saham big cap. Ini terutama saham emiten bank dan energi yang mengalami koreksi harga secara bulanan.

PERUSAHAAN pembiayaan atau multifinance percaya diri. Rapor kinerja tahun ini bertinta hijau. Kenaikan laba ditopang lini bisnis seperti multiguna, pembiayaan mobil baru dan bekas, hingga memaksimalkan digitalisasi perusahaan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno optimistis, tahun ini menjadi tahun pemulihan bisnis pembiayaan dan bakal tumbuh 6% sampai 8% secara tahunan atau year on year (yoy). Direktur Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Cincin Lisa Hadi memproyeksi, laba bersih sampai Desember 2022 mencapai Rp 157 miliar, meningkat 42% yoy. "Pembiayaan dari segmen di multiguna yang berkontribusi sebesar Rp 3,4 triliun atau 72% dari total pembiayaan perusahaan," kata Cincin, Rabu (28/12).

Mengawali tahun konsolidasi fiskal, pemerintah langsung menggeber mesin ekonomi. Selain memanfaatkan momentum lonjakan konsumsi karena perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah kebijakan anyar juga diluncurkan untuk menstimulasi ekonomi nasional yang tahun ini ditarget tumbuh 5,3%. Beberapa kebijakan baru tersebut antara lain penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sejumlah kalangan pun optimis terhadap penghapusan PPKM akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan penciptaan stabilitas dari sisi penawaran maupun permintaan. Apalagi, Presiden Joko Widodo menegaskan bantuan sosial (bansos) tetap diberikan kendati PPKM tak lagi diterapkan. Hal itu diperkuat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang masih mengakomodasi program bansos. Tak hanya itu, beberapa program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun diadopsi ke dalam program regular yang melekat di kementerian dan lembaga (K/L)

Indonesia punya beragam amunisi untuk mengarungi ketidakpastian ekonomi dunia tahun ini. Selain capaian positif sejumlah indikator ekonomi pada tahun lalu, manuver kebijakan fiskal dan moneter juga digadang-gadang menjadi pijakan yang kuat pada 2023. Demikian pula dengan serangkaian regulasi yang disiapkan guna memperkuat benteng ekonomi nasional. Contohnya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang pada 8 Desember 2022. Kehadiran beleid tersebut bertujuan memperkuat sistem keuangan nasional melalui perluasan peran Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Harapannya, kala krisis menerpa, sektor keuangan tak serta-merta kolaps. Tak dapat dimungkiri, investasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di tengah konsolidasi fiskal yang harus dilakukan pemerintah pada tahun ini. Ya, manuver fiskal memang tak lagi leluasa sebagaimana beberapa tahun terakhir karena pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Alhasil, penerimaan pun perlu dioptimalkan, dan investasi menjadi salah satu kuncinya. Apalagi, pada tahun depan pemerintah harus mengejar target investasi Rp1.400 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.

Kalangan serikat pekerja menilai, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 atau Perppu tentang Cipta Kerja belum memberikan perubahan signifikan yang berpihak kepada mereka. Proses penyusunan Perppu ini juga dianggap kurang konsisten dengan ketentuan yuridis yang ada sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (1/1/2023) memberikan contoh materi Perppu No 2/2022 yang dianggap belum berpihak pada pekerja. Soal upah minimum, misalnya. Dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, formula penghitungannya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Adapun dalam Perppu No 2/2022, formulanya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Padahal, dalam konteks hukum ketenagakerjaan internasional tidak pernah kenal ”indeks tertentu” dalam menentukan upah minimum. Adapun Pasal 88F Perppu No 2/2022 menyatakan, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda.

Said menilai, pemerintah berpotensi mengubah-ubah aturan. Said mencontohkan soal alih daya. Pada UU Cipta Kerja dan Perppu No 2/2022, prinsip alih daya diperbolehkan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian  pelaksanaan pekerjaan ke perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Pemerintah pun menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam peraturan pemerintah. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar berpendapat, pemerintah semestinya menjalankan saja putusan MK, bukan malah menerbitkan Perppu. Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat hanya memasuki sisi formil saja, belum ke materi. Jadi, kebutuhan mendesaknya adalah menyelesaikan masalah hukum secara cepat. ”Setelah pemerintah dan DPR merevisi UU No 12 Tahun 2011 dengan memasukkan metode omnibus law, pemerintah seharusnya menindaklanjuti pembahasan materi UU Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat, terutama kelompok pekerja/buruh” tuturnya. (Yoga)