Peta daftar orang terkaya di Indonesia bergeser. Dato' Low Tuck Kwong menjadi buah bibir lantaran diklaim sebagai orang paling tajir di Indonesia. Versi Forbes, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) itu menggeser duo taipan pemilik Grup Djarum yakni Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, yang selama ini memuncaki daftar orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan data Real Time Forbes Billionaires List, kekayaan Low Tuck Kwong pada Senin (26/12) mencapai US$ 27,8 miliar. Nilai ini setara Rp 433,68 triliun dengan kurs Rp 15.600 per dollar AS). Harta Low Tuck ini melampaui kekayaan milik Budi Hartono dan Michael Hartono, yang masing-masing mencatatkan kekayaan US$ 22,3 miliar dan US$ 21,5 miliar. Berbeda dengan versi Forbes, data The Bloomberg Billionaires Index memperlihatkan, Hartono bersaudara masih menjadi orang terkaya di Tanah Air. Budi dan Michael Hartono memiliki kekayaan masing-masing US$ 18,8 miliar dan US$ 17,8 miliar. Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama menilai, lonjakan kekayaan Low Tuck tak lepas dari kinerja cemerlang harga saham Bayan Resources sepanjang 2022.

Surplus kembar yang diperkirakan terjadi tahun ini nampaknya belum akan sepenuhnya membawa keberuntungan bagi Indonesia. Sebab surplus kembar tak juga membuat likuiditas valas Indonesia melimpah. Surplus kembar yang dimaksud, pertama, surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya memperkirakan, NPI tahun ini surplus US$ 2,6 miliar, meski menurun dibanding surplus tahun lalu yang tercatat US$ 3,5 miliar. Kedua, surplus neraca transaksi berjalan yang diperkirakan Perry akan berada pada kisaran 0,4% produk domestik bruto (PDB) hingga 1,2% PDB. Ini sejalan dengan permintaan eksternal dan harga komoditas yang masih tetap tinggi. Lalu, kinerja transaksi berjalan juga turut mendorong surplus NPI. Bahkan, nilai tukar rupiah sempat melemah dan menyentuh level Rp 15.700 per dollar AS beberapa waktu lalu. Cadangan devisa pun tergerus pada akhir September dan Oktober lalu ke posisi US$ 130,2 miliar. Meski bangkit lagi di November ke level US$ 134 miliar. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyebut, surplus neraca perdagangan atau surplus transaksi berjalan selama ini belum sepenuhnya terefleksi terhadap cadangan devisa. Penyebabnya, devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk, tak bertahan lama. Sementara, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky optimistis, surplus kembar pada tahun ini akan mendorong kecukupan likuiditas valas di Indonesia. Namun, otoritas tetap perlu menambah likuiditas valas.

Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) resmi terdepak dari jajaran saham dengan dengan kapitalisasi pasar terbesar (big caps). Ini karena harga saham GOTO yang terus terjun bebas. Penurunan harga saham GOTO terus terjadi sejak masa lock up period berakhir pada 30 November 2022. Sejak saat itu, saham GOTO selalu mengalami auto reject bawah (ARB). Senin (26/12), saham GOTO ditutup melemah 4,65% di Rp 82 per saham. Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji menegaskan, penurunan kapitalisasi pasar saham GOTO ini terjadi seiringan dengan aksi jual yang dilakukan oleh para investor. Lantaran saham GOTO memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar di BEI, alhasil setiap pergerakan saham emiten ini sangat mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menyebut, pelemahan GOTO menjadi pemberat kinerja IHSG selama ini. Efeknya dalam IHSG hanya mampu menguat 3,86% sepanjang tahun ini menjadi 6.835,81 hingga Senin (26/12).

Pemerintah akan meningkatkan alokasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel pada tahun 2023 mendatang menjadi sekitar Rp 130 triliun. Angka ini naik 30% dari target 2022 sebesar Rp 100 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, penambahan alokasi ini dilakukan seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi di SBN ritel. Menurut dia, pada tahun 2021 dan 2022, banyak masyarakat yang tidak berhasil investasi di SBN ritel karena kehabisan kuota. Alhasil, Kemenkeu harus menutup masa penawaran lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menilai, target alokasi penerbitan SBN ritel sebesar Rp 130 triliun tergolong realistis. Ia meyakini target tersebut akan tercapai di tahun depan.

Aksi rights issue PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI kebanjiran permintaan. Hal itu tercermin dari penawaran saham rights issue BRIS yang kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,4 kali. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan jumlah saham beredar ( free float ), juga menunjukan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental BSI. “Rights issue diserap oleh investor institusi baik domestik maupun asing serta publik. Terjadi kelebihan permintaan atau atas saham yang diterbitkan sebanyak 1,4 kali pada saat penawaran," terang Hery Gunardi dalam keterangan resminya, Senin (26/12). Pada rights issue ini, Bank Mandiri selaku pemilik 50,83% saham BSI melaksanakan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) miliknya. Sementara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang memiliki 24,85% saham BRIS telah melaksanakan sebagian HMETD atau sebanyak 500 juta saham. Sedangkan bank pelat merah lainnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), masih dalam proses rights issue dengan target dana Rp 4,13 triliun. Jumlah target dana ini sudah mencakup penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2,48 triliun.

Menjelang tutup tahun, bisnis perbankan di Tanah Air masih dinaungi cerlang. Pasokan likuiditas yang sempat tersendat kini direspons dengan permintaan kredit yang meningkat. Selain itu, penggalangan dana pihak ketiga tumbuh di atas realisasi tahun lalu. Dengan dua indikator vital yang masih moncer itu, bank cukup percaya diri bahwa target yang dipatok pada awal tahun ini bahkan berpotensi terlampaui. Situasi itu terlihat dari sisi penyaluran kredit yang masih kuat hingga November 2022 karena ditopang oleh permintaan pembiayaan di kelompok korporasi. Berbagai indikator yang dirilis Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertegas sinyalemen terhadap kemampuan bank dalam menjaga kinerjanya sepanjang tahun ini. Indikator penyaluran kredit, misalnya per November 2022 mampu tumbuh 10,8% year-on-year (YoY). Outstanding kredit bank tercatat Rp6.317,7 triliun. Apalagi, laju kredit itu masih ditopang kemampuan bank dalam mendulang dana pihak ketiga (DPK). Hingga November 2022, kinerja DPK tumbuh 9,4% YoY dengan total Rp7.736,3 triliun. Transmisi suku bunga acuan terhadap aliran dana masyarakat ke sistem perbankan terlihat dari tambahan DPK secara bulanan yang tumbuh signifikan sejak Agustus lalu. (Lihat infografik) Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan kinerja bisnis dan profitabilitas sampai akhir tahun ini akan terjaga. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto, kinerja perseroan masih sesuai dengan rencana bisnis sesuai yang ditetapkan pada awal tahun. “Kami optimistis dapat mempertahankan kinerja positif,” katanya, Senin (26/12).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI optimistis semakin mendapatkan kepercayaan investor lokal dan luar negeri setelah mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) dalam aksi korporasi melalui pemberian hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pihaknya mencatatkan oversubscribed hingga 1,4 kali pada saat penawaran rights issue. Selain itu, aksi korporasi itu berhasil meningkatkan jumlah saham free float sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hery, tingginya permintaan itu menunjukan bahwa investor baik dari dalam maupun luar negeri semakin percaya pada kinerja fundamental emiten perbankan syariah tersebut.Hery menambahkan rights issue yang tengah berproses menuju tahap akhir itu diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dengan tingkat atau rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) mencapai kisaran 20 persen. Dengan begitu, struktur permodalan BSI akan setingkat dengan rata-rata industri perbankan dan juga dapat menopang pertumbuhan pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang semakin bertumbuh pesat.

Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan membuat persyaratan khusus bagi pedagang dari luar negeri melakukan penjualan di marketplace Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan persyaratan khusus itu guna melindungi pelaku UMKM serta meningkatkan konsumsi produk lokal. Dia berharap persyaratan khusus itu masuk dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). “Hal yang kami usulkan pertama adalah pembatasan ritel online. Sekarang ini ritel online bisa langsung menjual produknya dari luar negeri sehingga masuk ke sini,” jelasnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kemenkop UKM, Senin (26/12). Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melindungi UMKM, konsumen, dan menjaga agar produk asing tidak menyerbu Indonesia. “Sehingga kami minta di ritel online ditutup. Kalau mau jual di Indonesia, harus buka perusahaan di Indonesia, lalu mereka boleh jual secara online,” imbuh Teten.

Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menerapkan skema penangkapan ikan terukur mulai awal tahun depan setelah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo melalui penerbitan payung hukum skema baru itu. Periode 2023 merupakan tahun pertaruhan untuk merealisasikan penangkapan ikan terukur di Tanah Air. Alasannya adalah uji coba sistem penangkapan ikan berbasis kuota dan zonasi ditargetkan bisa dimulai 1 Januari 2023. Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah mewujudkan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Konsep tersebut mentransformasikan pengelolaan perikanan yang selama ini sepenuhnya berbasis input control ke dalam pengelolaan berbasis output control. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan roh dari kebijakan penangkapan ikan secara terukur adalah supaya sumber daya ikan terjaga dengan baik. Dia mengestimasikan potensi sumber daya perikanan di Indonesia mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Bila mengacu teori bahwa ikan yang bisa ditangkap maksimal 80% atau 9,6 juta ton per tahun, dia menjamin populasi ikan tetap bisa terjaga. Program selanjutnya, budi daya perikanan bisa lebih di kedepankan. Trenggono menyatakan terdapat tiga jenis kuota penangkapan ikan terukur yang diberikan kepada pemangku kepentingan di perikanan. Pertama, kuota kepada industri penangkap ikan. Kedua, kuota kepada masyarakat lokal atau pesisir. Ketiga, kuota untuk hobi serta pendidikan dan pelatihan. CEO IOJI Mas Achmad Santosa menilai justru rencana penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang digagas KKP lebih berpihak kepada nelayan kecil yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia. Menurutnya, kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari lima program Ekonomi Biru yang digagas KKP untuk menjaga kesehatan ekosistem perikanan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Mas Achmad mendukung penuh lima program Ekonomi Biru.

JAKARTA – Aksi korporasi rights issue PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 1,4 kali. Hal ini menunjukan bahwa investor baik dari dalam dan luar negeri semakin percaya terhadap kinerja bank bersandi saham BRIS tersebut. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan free float sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menunjukan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental perseroan. Pada rights issue ini, Bank Mandiri selaku pemilik 50,83% saham perseroan melaksanakan seluruh HMETD. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI yang memiliki 24,85% saham BRIS telah melaksanakan sebagian HMETD atau 500 juta saham. “Proses rights issue ini menuju tahap akhir, dan harapannya dapat memperkuat struktur permodalan dengan tingkat CAR sekitar 20%- an. Sehingga selain setingkat dengan rata-rata industri perbankan juga dapat menopang pertumbuhan pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang semakin tumbuh pesat. (Yetede)