Kendati pandemi Covid-19 mulai mereda, sejumlah sektor masih belum pulih sepenuhnya akibat luka memar berkepanjangan (scarring effect). Sektor-sektor tersebut dinilai masih memerlukan insentif dan relaksasi aturan. ”Beberapa sektor, seperti industri padat karya, perlu mendapat insentif agar bisa tetap memberikan lapangan kerja yang bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani yang dihubungi pada  Rabu (4/1). Menurut Ajib, UMKM juga masih memerlukan insentif agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Apalagi, UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional.

UMKM juga berkontribusi 96,9 % dari total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % terhadap total ekspor. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kebijakan relaksasi atau keringanan terkait pelunasan kredit oleh debitor yang terdampak pandemi. ”Kami juga akan menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitor dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Mirza, Senin. Selain itu, OJK juga memperpanjang periode relaksasi kredit terkait Covid-19 yang sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024 untuk UMKM, sektor akomodasi, dan makanan-minuman. Selain itu, sector industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. (Yoga)

Pasar apartemen dan perkantoran diprediksi belum akan pulih tahun ini. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto di Jakarta, Rabu (4/1) menyatakan, penjualan apartemen tercatat hanya 1.389 unit tahun lalu. Permintaan yang rendah, antara lain, dipicu kondisi makroekonomi yang belum pulih. Pasar apartemen diperkirakan membaik pada 2024 meski belum seperti kondisi sebelum pandemi. (Yoga)

Pemerintah menargetkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 7,4 juta kunjungan tahun ini. Tahun lalu, hingga Oktober, jumlahnya 3,92 juta kunjungan. ”Kami bekerja sama dengan berbagai maskapai nasional maupun internasional untuk meningkatkan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke redaksi grup Kompas Gramedia di Jakarta, Rabu (4/1). (Yoga)

JAKARTA, ID - Anak usaha PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tahun ini. Nilai raihan dana diperkirakan sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,5 triliun. Berdasarkan laporan IFR Asia, PKT berencana melepas 10-20% saham melalui IPO. Hasil IPO bakal digunakan untuk mendanai pembangunan pabrik pupuk urea baru berkapasitas produksi 1,15 juta ton dan metanol sebesar 1 juta ton per tahun, di wilayah Papua Barat. Proyek ini menelan investasi US$ 2 miliar. Saat dihubungi, SVP Corporate Communications Pupuk Indonesia Wijaya Laksana enggan berkomentar mengenai kabar tersebut. “Soal IPO, saya belum bisa berkomentar sampai ada kepastian. Sejauh ini, rencana IPO masih dibahas Wamen BUMN. Rapat soal ini masih berlangsung,” ujarnya ketika dikonfirmasi Investor Daily, Rabu (4/1/2023). Sementara itu, pengamat BUMN Herry Gunawan memprediksi IPO saham PKT ramai peminat. Fundamental perusahaan bagus. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pada konteks ketenagakerjaan, Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamikaketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu 2/2022, sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” kata Menaker Ida Fauziyah, Rabu (4/1/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menargetkan bursa kripto diluncurkan tahun ini, sebelum kewenangan pengawasan dan pengelolaan aset kripto diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 24 bulan. Bappebti diberi waktu enam bulan menyusun draf peraturan pemerintah (PP) mengenai masa transisi selama dua tahun untuk perpindahan kewenangan dari Bappebti ke OJK. Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, berdasarkan Undang- Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), kewenangan pengawasan pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif mata uang akan beralih ke OJK. “Masa transisi itu akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan,” katanya dalam konferensi pers secara hybrid, Rabu (4/1/2023). Pembentukan bursa kripto telah mengalami kemunduran tiga kali dari target. Semula ditargetkan dibentuk pada akhir 2021, kemudian mundur kuartal I-2022, dan berikutnya dijadwalkan akhir 2022. (Yetede)

JAKARTA, ID—Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden (presidential approval rating) Joko Widodo ternyata berkolerasi terhadap elektabilitas bakal calon presiden 2024, terutama bagi pasangan Ganjar Pranowo - Erick Thohir yang unggul dalam 4 model simulasi Pilpres 2024 yang dibuat oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI). Hal itu disampaikan oleh Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara virtual di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023. Temuan lembaganya, kata Burhanuddin, 71,3% warga Indonesia puas atas kinerja pemerintah Jokowi. Sementara yang tidak puas 27,1%. Sisa 1,6% tidak tahu/tidak menjawab. “Mereka yang puas karena (Jokowi) memberi bantuan untuk rakyat kecil, membangun infrastruktur jalan, dan kinerjanya sudah bagus. Sementara yang tidak puas, sebagian besar karena menganggap harga kebutuhan pokok meningkat dan bantuan tidak merata,” kata Burhanuddin. (Yetede)

JAKARTA, ID– Sebanyak empat BUMN, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (Wika/WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), kebanjiran proyek baru, yang bakal menopang kinerja keuangan tahun 2022 dan 2023. Per November 2022, mereka meraup kontrak baru Rp 87,7 triliun. Perinciannya, kontrak baru Adhi Karya melonjak 63% menjadi Rp22,4 triliun, Wika melesat 67% menjadi Rp 27,7 triliun, PP melejit 44,6% menjadi Rp 23,9 triliun, dan Waskita tumbuh 3,4% menjadi Rp 13,7 triliun. Kontrak Adhi Karya per November 2022 mencapai 97% dari target perseroan, Wika 65%, PP 77%, dan Waskita 54,8%. Berdasarkan laporan riset BRI Danareksa Sekuritas, Rabu (4/1/2023), beberapa proyek jumbo garapa Adhi Karya antara lain jalan tol Jogja-Bawen senilai Rp 4,5 triliun, MRT Fase II-CP 202 Rp 2,3 triliun, jalan tol 3A Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 1,1 triliun, Bendungan Jenelata, Gowa, Rp 849 miliar, dan jalan tol Semarang-Demak Rp 761 miliar. (Yetede)

JAKARTA-Saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk anjlok ke bawah dalam perdagangan kemarin. Pada perdagangan perdana Selasa lalu, saham maskapai plat merah tersebut sempat menyentuh  batas atau atau auto-reject atau (ARA). Analis saham menyebutkan investor masih khawatir menungggu hasil restruktusisasi Garuda. Saham Garuda yang memiliki kode GIAA kembali diperdagangkan setelah tertidur akibat suspensi dari PT Bursa Efek Indonesia sejak 18 Juni 2021. Sanksi ini diberikan karena perusahaan menunda pembayaran kupon sukuk global akibat buruknya kondisi keuangan. Untuk lepas dari jerat ini, perusahan melakukan restrukturisasi utang. Salah satunya ditandai dengan penerbangan sukuk global. Jika dua puluh empat jam berturut-turut syarat tersebut tidak dipenuhi, Bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan atau delisting. (Yetede)

Di tengah polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 /2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah maju tak gentar untuk membuka pintu lebar bagi investor ke Tanah Air. Ini juga yang menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu 2/2022 lantaran UU Cipta Kerja yang sedianya menjadi daya tarik menggaet investor dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat sejak November 2021. Berbekal Perppu 2/2022, targetnya pemerintah bisa menarik investasi sebesar Rp 1.400 triliun. Naik Rp 200 triliun dari target sepanjang 2022. Ini pula barangkali yang membuat pemerintah nampak terburu-buru dalam menerbitkan Perppu tersebut dengan dalih investor butuh kepastian hukum masuk ke Indonesia. Jika menelisik lebih dalam, substansi Perppu tersebut nyatanya tak berubah dibanding UU Ciptaker maupun aturan turunannya. Perppu 2/2022 juga tetap mengkategorikan bidang usaha yang terbuka ke dalam empat kategori. Yakni, bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing dan dalam negeri. Sementara investor punya kewajiban menggandeng UMKM meliputi 89 bidang usaha, seperti pertanian tanaman pangan, pemungutan hasil hutan, hingga industri pengolahan kedelai.