;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

10% Perjalanan Wisata Dibatalkan Akibat Cuaca Ekstrim

02 Jan 2023

JAKARTA, ID – Industri tour dan travel mencatat, terjadi sekitar 10% pembatalan (cancellation) perjalanan wisata selama liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (nataru) akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut juga berdampak pada penurunan okupansi hotel hingga 50%, terutama di daerah pesisir pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi adanya potensi cuaca eksterm selama libur nataru. Di mana pada periode 25 Desember 2022 - 1 Januari 2023, BMKG memprediksi adanya hujan dengan intensitas sangat lebat 100-150 mm per hari,   “Memang ada pembatalan beberapa perjalanan wisata yang terkena cuaca ekstrem, terutama di pesisir pantai karena kekhawatiran terhadap gelombang tinggi ataupun di daerah pegunungan yang rawan longsor. Tetapi cancellationnya tidak terlalu signifikan. Sementara untuk perjalanan wisata yang di daratan biasa, sejauh ini tidak ada keluhan dari wisatawan,” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nunung Rusmiati kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (30/12/2022). (Yetede)

Masih Merugikan Pekerja

02 Jan 2023

JAKARTA-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan dari buruh hingga akademiskus. Perpu Cipta Kerja disebut merugikan buruh, terutama dengan  berbagai  ketentuan yang dianggap tidak jelas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyatakan telah menyandingkan perpu tersebut  dengan dua aturan lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia menilainya, substansi UU dan Perpu Cipta Kerja Tidak banyak berubah bagi buruh, yakni sama-sama menindas. "Hanya berganti jubah dari UU ke perpu. Keluar dari mulut buaya jatuh ke mulut harimau," ujar Hardiansyah kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Kasus Berulang KPR Tanpa Sertifikat

02 Jan 2023

JAKARTA-Temuan ratusan nasabah BTN yang belum menerima sertifikat rumah kendati telah melunasi kredit kepemilikan rumah (KPR) bukanlah kasus yang baru pertama kali terjadi. Sebelumnya sejumlah lembaga perlindungan konsumen juga telah menerima aduan serupa. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim mengatakan, sejak 2017 lembaganya telah menerima ribuan laporan serupa. Ia mengklaim, dari ribuan laporan itu, sebagian kasusnya sudah mencapai pengadilan. "Ada yang pihak developernya sudah dipenjara, sebagain lagi masih diproses," kara Rizal, akhir pekan lalu. Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Omnibusman RI memaparkan, sepanjang 2022, lembaga tersebut telah menerima 22 laporan maladministrasi pembelian rumah berbasis KPR di BTN. Jumlah nasabah yang mengalami kasus serupa diduga lebih banyak karena, setelah melakukan penelusuran ke lapangan, anggota Omnibusman menemukan ada 600  nasabah yang mengalami hal serupa. (Yetede)

Salah Kaprah Skema Tarif KRL

02 Jan 2023

RENCANA Kementerian Perhubungan membedakan tarif penumpang kereta rel listrik (KRL) komuter berdasarkan besaran penghasilan penunjukkan kekeliruan pemerintah dalam memahami essensi pelayanan publik. Gagasan membedakan tarif berdasarkan latar belakang  atau status sosial ini justru  bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan dalam menyediakan transportasi publik yang bersih, andal, serta murah bagi semua golongan. Pengenaan tarif yang berbeda bagi penumpang KRL ini mengemuka setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan  bahwa tarif kereta komuter tidak akan naik pada 2023. Ia lalu menyebutkan akan ada tarif khusu bagi "orang berdasi", yang kemampuan finansialnya lebih tinggi. Gagasan ini muncul untuk memastikan public service obligation (PSO) bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. (Yetede)

Tahun Menantang Bursa Saham

31 Dec 2022

Prospek pasar modal pada 2023 diproyeksikan semakin menguat. Rapor hijau bursa saham pada 2022 menjadi pijakan investor dalam mengatur portofolionya. Apalagi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2023 diproyeksikan dapat menembus level 8.000. Sinarmas Sekuritas, misalnya, memproyeksikan IHSG pada 2023 bergerak di kisaran 6.250—8.000. Adapun, Mirae Asset Sekuritas memproyeksi IHSG dapat menembus level 7.880 pada 2023. Meski demikian, investor perlu tetap waspada mengingat sejumlah tantangan a.l. peningkatan resesi global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan China, ditambah dengan konflik politik Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik menjelang Pesta Demokrasi 2024 yang berisiko menggoyang pergerakan saham. Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menyatakan pelaku pasar perlu memperhatikan risiko dari naiknya probabilitas resesi di AS dan China yang dapat mengganggu aktivitas dagang dengan Indonesia. Selain itu, proyeksi harga komoditas 2023 yang lebih landai dikhawatirkan bakal mengurangi optimisme pasar. Sejumlah emiten komoditas itu, sahamnya juga sempat menyentuh all time high pada tahun ini, a.l. ITMG, ADRO, dan BYAN. Di sektor perbankan, saham BBCA dan BBRI juga sempat menyentuh level tertingginya. Kendati demikian, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama optimistis sektor perbankan dan consumer goods dapat menjadi pilihan investor untuk berinvestasi saham 2023.

Kinerja Instrumen Investasi Kalah Melawan Inflasi

31 Dec 2022

Ketidakpastian global mewarnai pergerakan pasar modal di sepanjang tahun 2022 ini. Pelaku pasar melakukan risk aversion, sehingga membuat nilai tukar rupiah cenderung melemah sepanjang tahun ini. Tapi, kondisi ini memberi keuntungan bagi investor yang berinvestasi di valuta asing. Salah satunya dollar Singappura. Sepanjang tahun 2022, dollar Singapura menguat 9,01% terhadap rupiah. Jadi, jika Anda menukar rupiah ke dollar Singapura akhir tahun lalu, nilai rupiah Anda di akhir tahun ini naik 9,01%. Dollar Singapura merupakan instrumen investasi berkinerja terbaik sepanjang tahun ini. Di urutan kedua, instrumen yang memberi keuntungan paling besar masih valas, yakni dollar Amerika Serikat (AS). Kurs dollar AS naik 8,41% sepanjang tahun ini. Selain dollar Singapura dan dollar AS, hanya obligasi korporasi yang imbal hasil rata-ratanya masih di atas inflasi tahun ini. Imbal hasil rata-rata investasi di obligasi, menilik pergerakan indeks Indobex Corporate Total Return, sebesar 6,57%. Sebagai perbandingan, inflasi Indonesia hingga November tercatat sebesar 5,42% secara tahunan. Menurut proyeksi ekonom, inflasi di akhir 2022 diprediksi sekitar 5,39%.

PPKM Dicabut, Gerak Ekonomi Bisa Mengebut

31 Dec 2022

Era menuju endemi sudah dimulai. Ini ditandai dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM mulai Jumat kemarin (30/12). Tapi, pemerintah masih belum mencabut status kedaruratan karena pandemi Covid-19 secara global belum berakhir sepenuhnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pandemi bukan bersifat per negara, tetapi dunia. Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of international concern dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Adapun pencabutan PPKM menurut Jokowi karena Indonesia termasuk empat negara G20 yang selama 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Faktor lainnya cakupan imunitas penduduk Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan sero survey imunitas penduduk Indonesia telah mencapai 98,5% pada Juli 2022. Jokowi mengklaim kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan Indonesia bisa mengatasi pandemi. Di sisi lain, roda ekonomi masih bisa berjalan. Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani bilang, dunia usaha sangat mendukung pencabutan PPKM. Termasuk juga keputusan pemerintah untuk tetap meneruskan program bansos dan insentif pajak untuk membantu proses pemulihan ekonomi. "Sudah waktunya kita masuk ke fase endemi," ucap Shinta.

Meski Loyo di Desember, IHSG Juara Ketiga di Asia

31 Dec 2022

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi menutup tahun 2022 dengan melemah tipis 0,14% ke 6.850,62, Jumat (30/12). Dus, sepanjang 2022, IHSG hanya naik 4,09%. Nilai ini lebih rendah dari kinerja IHSG di tahun 2021 yang berhasil menguat 10,08%. Prestasi IHSG yang selalu sukses menghijau di bulan Desember, pada tahun 2022 ini juga terpatahkan. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengakui pada 2022 pasar modal menghadapi ujian luar biasa. Negara maju mengalami pelemahan ekonomi dan ada konflik geopolitik, membuat distribusi terkunci. "Kompleksitas ini menimbulkan dampak di pasar modal Indonesia secara langsung. Sementara sejumlah bank sentral justru memilih menaikkan suku bunga untuk tidak memperparah inflasi," ucap dia, Jumat (30/12). Jika dibandingkan dengan bursa Asia lainnya pun performa IHSG juga tidak terlalu buruk. IHSG masih menjadi bursa dengan kinerja terbaik ketiga setelah indeks saham India, BSE Sensex, yang naik 4,82% dan indeks saham Singapura, Straits Times, yang naik 4,29%. Sri Mulyani juga sangat mengapresiasi IHSG yang sukses menghijau di akhir perdagangan tahun ini. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman berpendapat, kinerja IHSG di tahun depan masih bakal penuh tantangan. "Walaupun dunia akan menghadapi perfect storm di 2023, tapi saya akan tetap optimistis dan waspada," kata Iman.


SKRN Bakal Melakukan Stock Split 1:5

31 Dec 2022

Rencana PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) untuk melakukan pemecahan nilai saham alias stock split terus bergulir. Emiten yang bergerak di bidang penyewaan crane dan alat berat ini telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 16 Desember 2022. Melalui RUPSLB tersebut, para pemegang saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham ( stock split ) dengan rasio 1:5. Jadi nanti jika semula nominal saham SKRN di Rp 100 maka akan menjadi Rp 20 per saham. Dengan aksi korporasi ini, jumlah saham SKRN bertambah, dari semula 1,5 miliar sebelum stock split menjadi 7,50 miliar setelah stock split. Aksi korporasi ini akan dilakukan dengan masa akhir perdagangan saham nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Januari 2023.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

31 Dec 2022

Indonesia pemasok utama pekerja migran ke Malaysia dan Malaysia tujuan utama pekerja migran Indonesia. Namun, hingga kini, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menjadi isu pelik, dan beberapa kali memicu ketegangan bilateral kedua negara. Berkali-kali Indonesia mengancam atau bahkan memutuskan menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia karena berulangnya penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan kepada PMI. Itu pula barangkali mengapa Zambry Abdul Kadir dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah ditunjuk menjadi Menlu Malaysia oleh PM baru, Anwar Ibrahim, merasa penting mengangkat isu ini pada pertemuan dengan Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (29/12). Zambry memastikan perlindungan PMI akan mendapatkan prioritas selama masa kepemimpinan Anwar Ibrahim. Komitmen seperti ini bukan hal baru, dan selalu ditegaskan Malaysia setiap pergantian rezim. Kenyataannya, kasus terkait PMI terus berulang, meski sudah tak terhitung nota kesepahaman (M0U) soal penempatan dan perlindungan PMI yang ditandatangani kedua negara. Terakhir MOU Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik, yang disaksikan langsung Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Jakarta, 1 April 2022.

MOU yang menandai dibukanya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap PMI. Berdasarkan MOU ini, penempatan PMI hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal. Namun, dua bulan pasca-MOU ditandatangani, Malaysia melanggar, dengan masih menggunakan sistem maid online yang menempatkan pekerja migran secara langsung, dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja. Sebelumnya, Pemerintah RI memutuskan menghentikan penempatan PMI ke Malaysia mulai 13 Juli  2022, menyusul pelanggaran Malaysia terhadap MOU yang ditandatangani kedua negara pada 1 April 2022. Penghentian ini memukul sejumlah sektor di Malaysia yang bergantung pada PMI untuk operasionalnya. Namun, Malaysia tak kapok, dilihat arogansi dan sikap menggampangkan Malaysia. Meski demikian, Indonesia juga menyumbang terhadap persoalan ini. Data satu dekade lalu menunjukkan 90 % problem PMI dimulai di dalam negeri, mulai saat perekrutan hingga TKI kembali ke Indonesia. Masih banyaknya kasus di negara tujuan menunjukkan perlindungan negara belum maksimal. (Yoga)