JAKARTA, ID – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bakal meluncurkan Super App New BTN Mobile awal tahun depan. Super App yang merupakan gabungan dari seluruh channel layanan digital BTN dimaksudkan untuk mempermudah nasabah mendapatkan layanan Digital Mortgage Ecosystem perseroan. Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, saat ini BTN telah memiliki berbagai layanan digital seperti mobile banking BTN, internet banking BTN, btnproperti, btnproperti for developer, SMART Residence, hingga rumahmurahbtn.co.id. “Nantinya seluruh layanan digital tersebut akan kami integrasikan ke dalam satu aplikasi Super App BTN Mobile yang rencananya akan diluncurkan awal tahun 2023 mendatang,” kata Nixon saat Media Luncheon BTN di Jakarta, Selasa (27/12/2022). (Yetede)

Bisnis Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) di industri keuangan Tanah Air semakin menggurita. Bank asal Jepang itu kini masuk ke bisnis financial technology (fintech) dan  paylater yang semakin memiliki banyak penggemar. MUFG mengumumkan telah menginvestasikan senilai US$ 200 juta ke Silvrr Technology, pemilik Akulaku pada Senin (26/12). Dengan  investasi tersebut, secara tidak langsung, MUFG juga memiliki Bank Neo Commerce. Per September 2022, Akulaku memiliki 25,66% saham Bank Neo Commerce. Berdasarkan keterangan tertulis di website MUFG Jepang, investasi terbaru ini merupakan penegasan komitmen MUFG untuk Indonesia., termasuk layanan keuangan digital dan pemanfaatan data dan teknologi kecerdasan buatan sedang berkembang. Langkah MUFG ini menambah daftar kepemilikan bank asal Negeri Sakura itu di bisnis industri keuangan. Investasi di Akulaku ini juga untuk membesarkan bisnis multifinance mereka. Sebelum masuk Akulaku, MUFG sudah membeli Home Credit. MUFG mengakuisisi bisnis Home Credit Group B.V. di Indonesia dan Filipina.

Kabar baik bagi para investor di bursa saham, terutama yang gemar berburu dividen. Pemerintah akhirnya menetapkan dividen bukan sebagai objek pajak dan berlaku secara permanen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Beleid yang diundangkan pada 20 Desember 2022 ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun ada syarat dan ketentuan agar investor bisa benar-benar bebas pajak. Yaitu, dividen harus kembali diinvestasikan di instrumen investasi dalam negeri dengan jangka waktu tertentu. Sementara dividen yang tidak diinvestasikan kembali di instrumen dalam negeri tetap menjadi objek pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh investor. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai, kebijakan ini bisa berdampak positif bagi pasar modal di Indonesia. "Aturan ini akan mendorong investor kembali berinvestasi, pemerintah memberikan insentif," kata Wawan, Selasa (27/12).

Pemerintah mematok penerimaan pajak tinggi pada tahun depan. Terutama, penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi domestik. Padahal, berbagai lembaga meramal perekonomian Indonesia bakal tumbuh melambat pada tahun 2023 mendatang. Tingginya target pajak yang berasal dari konsumsi masyarakat ini tercermin dari pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, target PPN DN dipatok sebesar Rp 475,37 triliun, melonjak 19,33% dibanding target dalam Perpres 98/2022 segede Rp 398,35 triliun. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Bonarsius Sipayung menyebut, perekonomian tahun depan memang penuh ketidakpastian. Hanya saja, target PPN DN yang dipatok pemerintah dalam APBN 2023 sudah diperhitungan hati-hati, termasuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Terlebih lagi, inflasi dalam batas tertentu untuk pajak konsumsi termasuk variabel positif. "Perkiraan penerimaan PPN tentu memperhitungkan angka perkiraan pertumbuhan ekonomi plus inflasi," ujar Bonarsius kepada KONTAN, Selasa (27/12).

Ibarat rumput ilalang, pelaku penawaran investasi ilegal di Indonesia terus tumbuh. Kendati saban bulan Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rutin menutup kegiatan investasi ilegal, aksi ini masih tetap marak. Terbaru, di periode Desember 2022, SWI OJK kembali menciduk sembilan entitas usaha yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Dari sembilan entitas itu, empat entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. Lalu, dua entitas melakukan pembiayaan dan pendanaan tanpa izin. Selain itu, masing-masing satu entitas melakukan kegiatan agen properti tanpa izin, kegiatan aset kripto tanpa izin dan perdagangan aset digital tanpa izin. Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi menegaskan, penanganan entitas investasi ilegal dilakukan SWI sebagai langkah antisipatif.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, nilai transaksi aset kripto sepanjang Januari-November 2022 merosot 63% secara tahunan menjadi Rp 296,66 triliun. Pada periode sama di 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 801,85 triliun. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, penurunan tersebut sejalan dengan koreksi yang terjadi pada nilai aset kripto. "Contohnya bitcoin pada November 2021 sempat berkisar Rp 900 juta tapi sekarang hanya sekitar Rp 260 juta. Jadi, nilai BTC sudah turun 70%," kata dia kepada KONTAN, Selasa (27/12). Chief Executive Officer (CEO) Triv Gabriel Rey De Leroy mengatakan, penurunan nilai transaksi aset kripto berpengaruh ke kondisi fundamental pedagang kripto. Ini mengingat para exchanger kripto mengenakan fee 0,1% dari nilai transaksi.

Mayoritas saham emiten-emiten anyar masih menjadi instrumen investasi yang memberi cuan tebal pada tahun ini. Di tengah tren menghijaunya saham pendatang baru, investor perlu mencermati faktor tujuan go public, valuasi, kondisi keuangan, hingga prospek emiten sebelum berpartisipasi dalam IPO. Bursa Efek Indonesia kedatangan 59 emiten baru sepanjang tahun berjalan 2022. Jumlah emiten baru pada 2022 itu melampaui realisasi dalam 5 tahun sebelumnya yang tercatat 37 emiten baru pada 2017, 57 emiten baru pada 2018, 55 emiten baru pada 2019, 51 emiten baru pada 2020, dan 54 emiten baru pada 2021. Secara akumulasi, total penggalangan dana dari IPO pada tahun ini mencapai Rp33,03 triliun atau lebih rendah dari rekor pada 2021 yang menembus Rp62,61 triliun. Sektor konsumer mendominasi aksi initial public offering (IPO) pada tahun ini dengan total emiten baru sebanyak 26 perusahaan. Selain itu, IPO juga diramaikan oleh emiten dari sektor kesehatan, teknologi, dan infrastruktur. Saham emiten-emiten baru bergerak kembang kempis sejak debut di lantai bursa. Meski begitu, mayoritas melaju di teritori hijau hingga menjelang akhir tahun ini. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan beberapa sektor di pasar modal masih mempunyai potensi baik seperti sektor konsumen primer dan energi. Menurut Arjun, di tengah risiko resesi dan ketidakpastian geopolitik, sektor konsumen primer memiliki resiliensi terhadap risiko ini. “Sektor energi masih kondusif karena terdapat potensi kenaikan harga minyak, batu bara, dan gas alam,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (27/12).

Sektor perbankan masih paling gencar menggelar aksi penawaran saham secara terbatas atau rights issue sepanjang tahun ini. Dominasi bank menggalang dana itu bertahan dalam kurun 3 tahun terakhir. Aksi rights issue oleh bank didorong oleh adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2020 yang mewajibkan bank memiliki modal inti minimal Rp3 triliun yang wajib dipenuhi secara bertahap hingga 31 Desember 2022.Alhasil, bank yang modalnya masih kurang dari Rp3 triliun, memperkuat permodalan untuk memenuhi ketentuan itu. Bahkan, ada beberapan bank yang dalam 1 tahun menggelar penawaran saham hingga lebih dari sekali demi mengejar pemenuhan modal inti. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 20 entitas bank telah menggelar rights issue sampai dengan pekan pertama Desember 2022. Nilai emisi yang tercatat senilai Rp29,12 triliun atau 40% dari total emisi rights issue di pasar modal yang mencapai Rp72,76 triliun.Porsi rights issue oleh bank terus dominan dari hampir 59% pada 2020, lalu meningkat menjadi 74,84% pada 2021. Minat investor terhadap rights issue emiten bank syariah dengan kode BRIS itu tergolong tinggi karena mencatat kelebihan permintaan hingga 1,4 kali.Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan bahwa selain berhasil meningkatkan free float sesuai dengan ketentuan, aksi korporasi ini juga menunjukan kepercayaan investor yang makin kuat terhadap kinerja fundamental perseroan. Sementara itu, PT Bank Bumi Arta Tbk. mengumumkan transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh PT Dana Graha Agung pada aksi rights issue dengan menyerap 94,08 juta unit saham.Laporan pembelian itu disampaikan oleh Herman Surya Husada selaku perwakilan seluruh direksi perseroan terbatas PT Dana Graha Agung.

Di tengah moncernya harga komoditas tambang, khususnya nikel, Kalla Group melakukan ekspansi usaha melalui anak perusahaannya.Kalla Lines, anak perusahaannya yang fokus di bidang logistik, mulai fokus mengembangkan bisnisnya pada kegiatan usaha pengangkutan nikel tahun depan.Hal tersebut, dilakukan perseroan dengan penambahan armada satu setengah set tongkang/barge. Chief Operation Officer (COO) Kalla Lines Muhammad Naim meyakini potensi pendapatan di sektor ini akan cukup besar. “Pada 2023, Kalla Lines menargetkan peningkatan kegiatan angkutan nikel. Melihat potensi yang ada, pastinya akan membutuhkan banyak angkutan nikel, terutama di Sulawesi. Kami pun harus dapat melihat peluang tersebut,” jelasnya, Selasa (27/12). Penguatan kelengkapan armada ini mengarah pada perkembangan bisnis yang beragam, bukan hanya dominan di kapal roll-on/rol-off( RoRo) yang menjadi bisnis utama Kalla Lines.

Pengaturan keuangan kian diperlukan bagi anak muda. Menjelang 2023, nyatanya tidak banyak anak muda yang merencanakan liburan akhir tahun. Fokus mereka lebih pada menabung dan berinvestasi. Kalaupun memilih berlibur, dananya disiapkan sejak lama. Ahli finansial, Greget Kalla Buana, saat dihubungi, Selasa (27/12) sepakat pentingnya pengaturan keuangan bagi anak muda dan masyarakat pada umumnya. Adanya prediksi ekonomi yang melambat pada 2023 sebaiknya diantisipasi dengan berhati-hati mengelola keuangan Menurut dia, penting menerapkan pada diri sendiri semangat startwithwhy. Tiga kata tersebut, menurut Greget, harus ditanamkan di dalam pikiran agar perilaku keuangan tidak ugal-ugalan. Pola pikir ini pula yang nantinya bisa membantu seseorang mengelola keuangan lebih baik karena mampu membedakan mana kebutuhan dan keinginan.

”Kalau kita mendapat kenaikan gaji atau bonus, jangan langsung menaikkan gaya hidup, tetapi sebaiknya ditabung dan investasi. Ini yang saya praktikkan. Sayangnya, sekarang ini orang-orang naik gaji, gaya hidupnya juga naik supaya bisa ikut tren, akhirnya seperti tak ada perubahan apa-apa,” ucapnya. Salah satunya tren berlibur akhir tahun. Sebagian orang bahkan tetap memilih pembayaran melalui kartu kredit ataupun paylater untuk membayar tiket dan akomodasi. Seperti Paskah Widarani (32) yang menggunakan kartu kredit untuk membiayai libur akhir tahun ke Yogyakarta selama lima hari. Meski menggunakan kartu kredit, Wida mengaku sudah memperhitungkannya. Ada pula Dominika Sintia (26) yang semula kerap menggunakan paylater untuk membeli tiket dan memesan akomodasi. Total tagihannya Rp 1 juta-Rp 2 juta per pemakaian. Namun, belakangan ini Sintia memilih melepaskan diri dari sistem ini. Awalnya penggunaan cara pembayaran ini terasa memudahkan. Baru beberapa waktu ini, ia merasa kesulitan karena sama saja dengan berutang. (Yoga)