Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah berencana melarang penjualan rokok batangan atau ketengan tahun depan. Alasan utamanya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pelarangan rokok ketengan sudah dilakukan di beberapa negara. ”Ya, itu, kan, untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Di beberapa negara justru sudah dilarang tidak boleh, kita, kan, masih, tapi untuk yang batangan tidak,” ujar Presiden dalam keterangan pers seusai peresmian Bendungan Sadawarna di Sumedang, Jabar, Selasa (27/12). Rencana pelarangan penjualn rokok batangan ini tertuang dalam Keppres No 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Larangan itu menurut rencana akan dituangkan dalam PP yang akan disusun pada 2023. Keppres No 25/2022 tersebut telah ditandatangani Presiden pada 23 Desember 2022. Wapres Ma’ruf Amin berharap, larangan penjualan rokok batangan mampu mencegah anak-anak membeli rokok. Karena itu, aturan ini dinilai penting untuk kesehatan anak. (Yoga)

PDB industri pengolahan nonmigas Indonesia pada 2023 diprediksi tumbuh 5,1-5,4 %. Meskipun demikian, pertumbuhan ekspor dan nilai investasi diperkirakan cenderung melambat akibat tekanan arus perdagangan mancanegara. Perlambatan tersebut dapat diatasi dengan penguatan nilai produk ekspor melalui pemanfaatan perjanjian dagang dan penerapan teknologi. Menperin Agus Gumiwang  Kartasasmita memproyeksikan pertumbuhan PDB industri pengolahan nasional sepanjang 2022 mencapai 5,01 % dibandingkan tahun sebelumnya. ”Seiring dengan itu, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada 2022 diproyeksikan mencapai 210,38 miliar USD dan pada 2023 sebesar 225 miliar-245 miliar USD,” tuturnya dalam acara jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/12).

Pertumbuhan kinerja industri tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan investasi. Agus menyebutkan, realisasi investasi sepanjang 2022 diperkirakan senilai Rp 439,3 triliun, sedangkan pada 2023 sebesar Rp 450 triliun-Rp 470 triliun. Jika dibandingkan, proyeksi ekspor industri tersebut menunjukkan tren perlambatan. Kemenperin mencatat, realisasi ekspor pada 2021 sebesar 177,2 miliar USD atau tumbuh 35,17 % dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, nilai ekspor pada 2022 diperkirakan tumbuh 18,72 %, sedangkan pada 2023 berkisar 6,94-8,89 % dibandingkan tahun sebelumnya. Tren yang sama juga tampak dari proyeksi realisasi investasi. Data Kemenperin menunjukkan, realisasi investasi 2021 mencapai Rp 307,6 triliun, dan pertumbuhan investasi 2022 diperkirakan menyentuh 42,81 % sedangkan pada 2023 berkisar 2,43-4,44 %. (Yoga)

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta International Airport yang dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk mendapat jaminan pendanaan berupa kredit sindikasi Rp 9,89 triliun. Dana diberikan ke PT Jogja Solo Marga Makmur sebagai badan usaha jalan tol itu. ”Kredit sindikasi ini akan digunakan untuk pembangunan tahap I,” kata Dirut Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Selasa (27/12). (Yoga)

Jumlah wisatawan di Indonesia diprediksi meningkat seiring pelonggaran mobilitas masyarakat dan pintu masuk bagi wisatawan mancanegara. Kemenhub berupaya mengatur slot penerbangan guna mengantisipasi lonjakan turis. Berdasarkan data BPS, pada 2020, ada 4,02 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, turun 75,03 % dibandingkan dengan 2019. Penurunan berlanjut di 2021 dengan 1,56 juta kunjungan. Tahun ini situasinya membaik seiring terkendalinya jumlah kasus Covid-19. Sepanjang Januari-Oktober 2022, tercatat 3,91 juta kunjungan wisman. Pemulihan diprediksi bakal berlanjut tahun depan. Kemenparekraf menargetkan 3,5 juta-7,4 juta kunjungan wisman pada 2023. Sementara wisatawan Nusantara ditargetkan naik dari 633 juta-703 juta pergerakan pada 2022 menjadi 1,2 miliar-1,4 miliar pergerakan pada 2023.

Terkait perkembangan itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/12/2022), mengatakan, Kemenhub akan mengatur slot penerbangan sedemikian rupa untuk menangkap permintaan penerbangan domestik dan internasional. ”Kami juga berharap ada penambahan armada dari maskapai yang ada,” katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong jajarannya untuk hati-hati meningkatkan slot penerbangan. Presiden meminta agar penambahan slot penerbangan memperhatikan sisi produktivitas dan efisiensi dari konektivitas tersebut. Menhub Budi Karya Sumadi seusai mengikuti rapat terkait kebijakan slot penerbangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/12), mengatakan, dunia penerbangan Tanah Air makin pulih. Layanan penerbangan domestik mencapai 71 % dibandingkan dengan 2019. Sementara penerbangan dari dan ke luar negeri 33 % ketimbang sebelum pandemi. (Yoga)

RUU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2KS), yang disetujui pemerintah dan DPR untuk diundangkan pada 15 Desember 2022, memerintahkan pemerintah mengharmonisasi seluruh program pensiun yang bersifat wajib sebagai upaya perlindungan hari tua pekerja. Harmonisasi juga bertujuan untuk mempercepat akumulasi simpanan nasional jangka panjang. Dari sisi tujuan, RUU itu memberikan kesejahteraan kepada peserta saat memasuki usia pensiun. Data Lembaga Demografi Indonesia dan BPS memperlihatkan masih banyak warga usia lanjut yang prasejahtera. Sebagian rentan kekerasan dari anggota keluarga karena dianggap beban. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan, dana pensiun adalah sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya, memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. Kehadiran dana pen-siun dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Di sisi negara, dana pensiun menjadi sarana meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur jaminan hari tua (JHT) dan jaminan sosial pensiun. Apabila manfaat jaminan sosial pensiun diberikan kepada pekerja penerima upah (PPU) secara bulanan saat pensiun, JHT diberikan tunai sesuai akumulasi iuran dan dapat dimanfaatkan PPU yang terkena PHK. Dalam harmonisasi program pensiun perlu ditimbang antara tujuan dan manfaatnya. SJSN mewajibkan perusahaan mengikutkan karyawannya dalam program nasional JHT dan jaminan sosial. Iuran dibayar perusahaan berpatungan dengan karyawan. Sebelum lahir SJSN, sejumlah perusahaan atas inisiatif sendiri mengadakan program pensiun. Dalam perkembangannya, jumlah perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun di luar SJSN menyusut karena perusahaan kesulitan memenuhi iuran. Harmonisasi program pensiun perlu mendengar juga suara pemberi kerja serta mempertimbangkan berbagai perubahan pada masa depan. Kita memahami harmonisasi program pensiun bisa menjadi sarana mengakumulasi tabungan dana pensiun dan menjadi modal membangun dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, program pensiun mandiri perlu didorong untuk terus berkembang. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK akan memperkuat perlindungan konsumen. Hal itu mewujud pada ketentuan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh perusahaan jasa keuangan yang melanggar. RUU P2SK Pasal 48 B bagian keempat soal OJK merevisi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pasal 48B Ayat 6 menyebutkan, saat OJK menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran dari konsumen, maka pihak terkait wajib melaksanakan kesepakatan, termasuk membayar ganti rugi. Selanjutnya dalam Pasal 48B Ayat 8 ditegaskan ganti rugi itu merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan OJK. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Agus Fajri Zam mengatakan, sejatinya aturan soal ganti rugi kepada konsumen oleh perusahaan jasa keuangan yang melakukan pelanggaran itu sudah diatur sebelumnya melalui berbagai Peraturan OJK (POJK) terkait perlindungan konsumen. Salah satunya POJK teranyar mengenai perlindungan konsumen, yakni POJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang dirilis pada April 2022 atau delapan bulan sebelum RUU P2SK disepakati untuk disahkan sebagai UU.

”Dengan disebutkan di UU, ketentuan mengenai ganti rugi ini semakin kuat. Ini memberi penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan,” ujar Agus dalam jumpa pers bertajuk ”Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”, di Jakarta, Senin (26/12/2022). Dalam Sidang Paripurna DPR yang menyetujui RUU P2SK diundangkan, Kamis (15/12), Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, RUU ini memperkuat perlindungan investor atau konsumen terhadap pelanggaran dan perbuatan tindak pidana perorangan dan korporasi sector keuangan. RUU ini menyesuaikan pengaturan sanksi dengan perkembangan dan mengharmonisasikan penegakan hukum pada masing-masing industri sesuai karakteristiknya.”Dengan menekankan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif termasuk dengan mengupayakan pengembalian kerugian dan keuntungan tidak sah atau mekanisme disgorgement,” ujar Sri Mulyani. (Yoga)

Kondisi ekonomi yang diperkirakan masih menantang pada tahun 2023 akan memengaruhi keputusan warga berwisata. Hal ini berpotensi membebani laju pemulihan industri pariwisata. Menparekraf/Kepala Baparekraf, Sandiaga S Uno, dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Senin (26/12) petang, di Jakarta, mengatakan, kondisi ekonomi yang menantang berdampak pada perilaku wisatawan. Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) melalui survei Panel Pakar Pariwisata UNWTO, yang dirilis September 2022, menyatakan, kondisi ekonomi yang menantang itu sudah termasuk inflasi yang terus-menerus tinggi dan melonjaknya harga energi yang diperparah serangan Rusia ke Ukraina. Ini dapat membebani laju pemulihan industri pariwisata triwulan IV-2022 hingga 2023. Selama empat bulan terakhir tahun 2022, tingkat kepercayaan terhadap pariwisata menurun yang mencerminkan kehati-hatian wisatawan. Survei UNWTO yang diolah Kemenparekraf/Baparekraf, perilaku konsumen yang terdampak kondisi ekonomi menantang terdiri atas enam bentuk.

Mereka akan mengurangi pengeluaran (60 %), memilih berwisata dekat rumah (57 %), mempertimbangkan nilai yang bisa diperoleh dari belanja (44 %), perjalanan jarak pendek (33 %), menunggu dan melihat situasi (33 %), dan tidak bepergian sama sekali (9 %). Padahal, pemerintah telah menargetkan pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 3,5-7,4 juta orang. Perolehan devisa pariwisata ditargetkan mencapai 5,9 miliar USD pada 2023, naik dari tahun ini sebesar 4,26 miliar USD. Pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) ditargetkan naik dari 633-703 juta pergerakan pada tahun 2022 menjadi 1,2-1,4 miliar pergerakan. ”Pada tahun 2023, terdapat sejumlah hari libur nasional yang akan kami pakai untuk mengeluarkan promosi bersama pelaku industri. Berbagai penyelenggaraan event akan kami kemas dengan pendekatan pariwisata atau event based tourism,” tuturnya. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf / Baparekraf Nia Niscaya mengatakan, karena resesi ekonomi global diperkirakan terjadi tahun 2023, jarak tempuh menuju destinasi akan jadi tantangan utama wisatawan. Pemerintah Indonesia akan menyasar wisman dari negara-negara yang perekonomiannya masih tumbuh relatif bagus. Misalnya, India, Australia, Singapura, Malaysia, dan China. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah kesulitan menyelesaikan persoalan delapan koperasi yang bermasalah. Kelemahan regulasi membuat proses pengembalian dana anggota koperasi bermasalah menjadi tidak optimal. Sejak awal tahun 2022, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) intens membantu penyelesaian utang koperasi yang bermasalah. Setidaknya ada delapan koperasi bermasalah yang harus menjalankan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Intidana. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023 di Kemenkop dan UKM, Jakarta, Senin (26/12/2022), mengatakan, penguatan regulasi perkoperasian menjadi kunciuntuk mengatasi permasalahan tersebut.”Ada delapan koperasi bermasalah yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan dan memitigasi karena tidak ada mekanisme penyelesaian koperasi bermasalah,” kata Teten. Koperasi itu meregulasi sendiri dan mengawasi sendiri. Dari pengalaman ini kami paham pada tingkat tertentu ketika koperasinya sudah mulai membesar, (tapi) hubungan anggota dengan koperasinya itu tidak sesolid yang kita bayangkan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh koperasi itu sendiri,” ucap Teten.

Pada akhir triwulan III-2022, posisi investasi internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto 262 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan II-2022 sebesar 270 miliar dollar AS. Demikian siaran pers yang disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono Senin (26/12). (Yoga)

Daftar orang terkaya di Indonesia berubah. Terbaru, Low Tuck Kwong, taipan sekaligus pendiri perusahaan tambang batubara PT Bayan Resources Tbk (BYAN), sukses menggusur duo bos Grup Djarum, Hartono bersaudara, sebagai orang paling tajir di Indonesia. Kekayaan Low terus melesat seiring dengan kenaikan harga saham BYAN. Kemarin, harga saham BYAN ditutup di level Rp 20.575 per saham. Tentu saja, bukan cuma Low Tuck Kwong yang menikmati kenaikan harga saham BYAN ini. Investor yang menyimpan saham BYAN sejak awal tahun ini juga ikut mendulang cuan. Saham BYAN juga termasuk saham grup konglomerat yang memberikan cuan besar pada tahun ini. Sebagai gambaran, apabila dihitung sejak awal tahun ini, harga saham BYAN sudah melesat 662,04%. BYAN merupakan saham energi dengan kenaikan harga tertinggi kedua, hanya kalah oleh kenaikan harga PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), perusahaan milik pengusaha Garibaldi Thohir dan Grup Saratoga.Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menilai, aksi pemecahan nilai saham atau stock split yang dilakukan oleh emiten ini ikut menambah daya tarik saham BYAN. Dia melihat, harga saham BYAN sebelum stock split yang menyentuh harga sekitar level Rp 94.000 per saham kurang diminati oleh investor.