JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim sebanyak 37 bank yang sebelumnya memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun, kini dipastikan telah memenuhi aturan tersebut. Menjelang batas waktu, dua bank di antaranya melakukan merger (penggabungan), sehingga semua bank telah bermodal inti di atas Rp 3 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sebanyak 37 bank sudah menyelesaikan rencana aksi (action plan) guna memenuhi POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. “Sebagian sudah masuk rekening escrow account, sebagian proses untuk listing, dan ada dua bank yang kita merger. Tapi secara keseluruhan, akhir tahun ini seluruh bank sudah penuhi ketentuan modal inti Rp 3 triliun,” kata Dian dalam sebuah wawancara virtual, akhir pekan lalu. “Bisa dikatakan pemenuhan Rp 3 triliun dari pemegang saham, baik domestik atau asing. Mereka tidak melakukan ekspansi atau akuisisi tapi terkait penambahan modal dari pemegang saham,” ucap Dian. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kekayaan Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN), makin melesat. Pebisnis asal Singapura yang telah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut kini menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia, menyalip Budi Hartono dan Michael Hartono (Duo Hartono), pendiri Grup Djarum. Kekayaan Low Tuck Kwong, berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Sabtu malam (24/12/2022), mencapai US$ 25,2 miliar (Rp 392 triliun) atau menempati peringkat 1. Adapun kekayaan Budi Hartono sebesar US$ 22,2 miliar (Rp 346 triliun) atau turun ke peringkat 2. Selanjutnya, Michael Hartono turun ke peringkat 3 dengan kekayaan senilai US$ 21,3 miliar (Rp 332 triliun). Melesatnya kekayaan Low Tuck Kwong seiring lonjakan harga dan nilai kapitalisasi pasar (market cap) saham Bayan Resources (BYAN). Ini tak terlepas dari tren kenaikan harga batu bara. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (23/12/2022), Bayan Resources berada di peringkat tiga dalam jajaran emiten berkapitalisasi pasar saham terbesar. Nilai market cap Bayan Resources mencapai Rp 619 triliun. (Yetede)

JAKARTA-Pemberian subsidi bagi pembelian kendaraan listrik sebagaimana rencana Presiden Joko Widodo bukanlah praktik baru. Banyak negara mengucurkan subsidi langsung kepada konsumen. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mencontohkan India yang memberikan subsidi sebesar 23% dari harga jual kendaraan. "Tapi harga jual tersebut harus di cek pemerintah. Jangan sampai karena mau diberi insentif, perusahaan menaikkan harga supaya pasarnya naik. Karena itu, standar (harga dan kualitas) penting. Hanya kendaraan dengan standar tertentu yang bisa mendapatkan subsidi," ujar Fabby, kemarin. Sependapat dengan Fabby, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy, menyebutkan Cina sebagai  contoh terbaik pemberian subsidi kendaraan listrik. Dia mengungkapkan, negara itu, selain memberikan subsidi mobil listrik, mengucurkan insentif untuk  pembelian bus listrik yang bisa digunakansebagai sarana transpotasi publik. (Yetede)

JAKARTA-Pemerintah berencana memberikan subsidi  untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor. Bukan  hanya untuk kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV). Subsidi pembelian mobil listrik hibrida rencananya sebesar Rp 40 juta, mobil listrik berbasis baterai Rp 80 juta, sepeda motor berbasis listrik Rp 8 juta, dan konversi sepeda motor listrik Rp 5 juta. Pemberian subsidi untuk mobil hibrida ini menjadi sorotan. Pasalnya, kendaran hibrida masih bergantung pada  dan memanfaatkan bahan bakar  minyak (BBM). Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menuturkan pemberian subsidi untuk segmen hibrida berpotensi bertentangan dengan konsep ekonomi hijau dan berkelanjutan yang menjadi nafas pengembangan industri kendaraan listrik. "Hibrida tidak memberikan manfaat yang optimal dalam penurunan gas rumah kaca untuk mengurangi polusi udara karena masih memakai mesin konvensional dengan sistem baterai yang hanya kecil." ujar Fabby kepada Tempo kemarin. (Yetede)

Subsidi pembelian mobil dan sepeda motor listrik tidak serta merta bakal dinikmati oleh semua produsen. Sebab, pemerintah mensyaratkan subsidi hanya akan diberikan kepada kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri. Pemerintah mengharapkan subsidi itu dapat memberikan manfaat bagi pengembang industri kendaraan listrik dalam negeri. Direktur Institute  for Essential Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengungkapkan penyusunan kriteria menjadi kunci untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. "Batasan kriteria juga merupakan kesempatan untuk mendorong kualitas kendaraan yang dijual supaya lebih kompetitif," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Persyaratan itu dapat meliputi usia baterai, ukuran baterai, hingga jarak tempuh kendaraan dalam sekali pengisian daya. Rincian persyaratan, menurut Fabby, harus ditetapkan sejak awal para pelaku industri kendaraan  listrik pun bisa  mempersiapkan diri. (Yetede)

Negara-negara pengimpor pangan tengah terjerat double burden. Beban ganda itu adalah masih tingginya harga komoditas pangan dan depresiasi nilai tukar mata uang akibat penguatan dollar AS. Biaya impor makin tinggi sehingga memengaruhi kenaikan harga di tingkat konsumen. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) melaporkan hal itu dalam ”A Double Burden: The Effects of Food Price Increases and Currency Depreciations on Food Import Bills”. Laporan yang dirilis  16 Desember 2022 itu menunjukkan salah satu imbas dari ketidakpastian ekonomi global di tengah ber- lanjutnya pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. UNCTAD menyebutkan, harga pangan global memang telah turun, tetapi masih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada November 2022 masih tinggi, yakni 135,7, setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa pada Maret 2022 sebesar 159,3. Bersamaan dengan itu, dollar AS makin menguat karena bank sentral AS, The Federal Reserve, menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi. Dollar AS naik 24 % sepanjang Mei-Oktober 2022. ”Kendati masih tinggi, harga pangan telah turun, namun posisi dollar AS yang merupakan mata uang utama perdagangan global makin kuat. 

Kombinasi harga pangan dan penguatan dollar AS menjadi beban ganda negara-negara berkembang importir pangan,” sebut laporan itu. Berdasarkan penelitian UNCTAD di Mesir, Etiopia, Mauritius, Pakistan, Peru, dan Thailand, nilai tukar berdampak signifikan terhadap harga pangan, terutama gandum. Pada Oktober 2022, harga rata-rata gandum 89 % lebih tinggi dari Oktober 2020. Selama periode yang sama, rata-rata nilai tukar dollar AS terhadap mata uang nasional masing-masing tersebut naik 10-46 %. Hal itu menyebabkan biaya impor gandum dengan volume sama meningkat tajam. Mesir, misalnya, importir gandum terbesar di dunia dengan total 13,2 juta ton pada 2020. Pada 2022, Mesir harus membayar tambahan biaya impor komoditas itu 3 miliar dollar AS, setara  20 persen biaya impor pangan Mesir 2020. Di Indonesia harga rata-rata nasional tepung terigu per 22 Desember 2022 sebesar Rp 13.100 per kg, naik 31 % dari 22 Desember 2020 yang sebesar Rp 10.200 per kg. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan nilai tukar rupiah pada 2023 berada di kisaran Rp 15.000-Rp 15.800 per dollar AS. Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, hal itu akan membuat pelaku usaha dan industri yang bergantung pada bahan baku impor makin terbebani. Pasti akan ada biaya tambahan impor yang memengaruhi biaya produksi dan harga jual produk jadi di tingkat konsumen.Tak hanya menyangkut kedelai dan gandum, harga gula mentah yang dibutuhkan industri rafinasi penopang industri makanan-minuman juga akan terpengaruh. (Yoga)

Program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang dicanangkan pemerintah belum berjalan sesuai harapan. Aturan yang terlalu berat dinilai membuat capaian program tak optimal. Padahal, peremajaan tanaman dapat mendongkrak pendapatan petani, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan peremajaan kebun sawit milik petani seluas 540.000 hektar (ha) hingga tahun 2024. Namun, berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), realisasi program PSR sejak tahun 2016 hingga 2022 baru  273.666 ha dengan total dana yang dikucurkan Rp 7,52 triliun. Realisasi PSR berfluktuasi dengan tren yang cenderung turun dua tahun terakhir. BPDPKS mencatat, realisasi PSR pada tahun 2019 mencapai 90.491 ha dengan dana yang dikeluarkan Rp 2,2 triliun. Pada 2020 realisasinya bertambah menjadi 94.033 ha dengan dana Rp 2,6 triliun, kemudian turun menjadi 42.212 ha (Rp 1,6 triliun) tahun 2021 dan turun lagi menjadi 30.759 ha (Rp 923 miliar) pada 2022. Penurunan itu, menurut Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman, karena ada regulasi baru yang mewajibkan petani yang akan ikut program peremajaan untuk menjamin lahan tidak berada di kawasan hutan, tidak di kawasan gambut, dan tidak tumpang tindih dengan hak guna usaha dari perkebunan lain.

 Menurut Eddy, tiga persyaratan itu menyulitkan petani sawit. Mereka juga harus mendapatkan surat keterangan itu dari instansi-instansi yang berwenang, seperti KLHK serta Kementerian ATR/BPN. Program PSR merupakan upaya menanam kembali sawit yang usianya telah 25 tahun atau lebih dan tak produktif. Pemerintah melalui BPDPKS memberikan Rp 30 juta per ha dengan maksimum lahan 4 ha. ”Target yang diinginkan oleh Presiden (Jokowi) 180.000 ha per tahun. Itu yang akan kita capai,” ujar Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BPDPKS di Jakarta, Kamis (22/11/2022). Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung berkata, ”180.000 ha pun sulit tercapai, padahal, petaninya ada, uangnya ada, dan benihnya  tersedia. Mengapa terjadi seperti itu? Karena legalitas kebun sawit petani. Pemerintah membuat prosedur tetap PSR yang juga menyulitkan pemerintah sendiri,” kata Tungkot. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, turunnya capaian PSR disebabkan keterbatasan wewenang BPDPKS terkait persyaratan PSR sebagaimana diatur Permentan No 3 Tahun 2022. Dalam peraturan itu, kementerian lain diikutsertakan untuk mengatur persyaratan PSR, yakni KLHK terkait kawasan hutan dan ATR/BPN terkait izin hak guna usaha (HGU) serta sertifikasi yang tidak diakui. (Yoga)

Pemerintah mendorong agar pembangunan delapan smelter pengolahan dan pemurnian bauksit rampung pada Juli 2023. Dengan demikian, saat pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 berlaku, bauksit yang ada dapat terserap. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (23/12) mengatakan, produksi bauksit saat ini 25 juta ton dan 90 % di antaranya diekspor. Adapun smelter (mengolah bauksit menjadi alumina) yang sudah beroperasi ada empat unit. Adapun delapan unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. ”Empat smelter (yang beroperasi) pun baru tergunakan separuh dari kapasitas sehingga penyerapan (bauksit) bisa ditambah 20 %. Sementara delapan smelter lain, jika selesai dibangun, nantinya (total) dibutuhkan 40 juta ore (bijih). Sekarang, kan, baru 25 juta. Pada 2023 bisa selesai. Pembangunan ini juga sudah diverifikasi surveyor,” katanya. Arifin menjelaskan, selama ini perusahaan-perusahaan itu dibolehkan ekspor bijih bauksit, salah satunya untuk membiayai smelter.

Dibolehkannya ekspor hingga Juni 2023 sudah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya. Ada perjanjian untuk pembangunan smelter, dengan tahapan progresnya. Sempat terhambat pandemi, kini pembangunannya didorong dipercepat. Tenggat ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 sudah sesuai UU No 4 Tahun 2009, yang diubah menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral  dan Batubara. Menurut Arifin, pelarangan ekspor bauksit harus dilihat secara menyeluruh. Selama ini, kebutuhan aluminium, produk turunan bauksit, diperkirakan 1 juta ton dan lebih dari separuhnya impor. Nilai impor itu jauh lebih besar daripada ekspor bijih bauksit sehingga keuntungan yang jauh lebih besar akan didapat negara jika hilirisasi dijalankan. Ke depan, industri yang bisa menyerap produk turunan bauksit pun bakal tumbuh. ”Dalam memasuki energi bersih, pasti butuh infrastruktur, pasti butuh material, termasuk ba han-bahan mineral. Tembaga butuh, juga alumina (turunan bauksit), dan produk-produk isolatornya,” katanya. (Yoga)

Emiten pengelola pertambangan masih terus berekspansi, seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan PT Transcoal Pacific Tbk. Kedua emiten tersebut melakukan sejumlah aksi korporasi untuk meningkatkan kinerja perseroan. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), menandatangani kerja sama perjanjian bersyarat dengan Aumay Mining Pte Ltd dan PT Cita Mineral Investindo Tbk untuk membangun smelter aluminium yang merupakan upaya diversifikasi Adaro. Smelter ini akan menghasilkan komponen utama bagi industri baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. KAI akan  mengembangkan proyek smelter aluminium yang dilakukan dalam tiga tahap. 

Kapasitas smelter tersebut diperkirakan 1,5 juta ton hingga 2 juta ton per tahun. Tahap pertama diharapkan selesai pada 2025 dan dapat menghasilkan 500.000 ton. Untuk membiayai pembangunan smelter tersebut, KAI akan menerbitkan 925.748 saham baru senilai Rp 925,8 miliar, yang akan diserap Aumay Mining dan Cita Mineral Investindo. Setelah perjanjian ini, kepemilikan Adaro Minerals Indonesia di KAI mencapai 65  %, sementara Aumay 22,5 % dan Cita 12,5 %. ”Melalui proyek ini, kami dapat melakukan ekspansi usaha serta diversifikasi  pendapatan melalui proyek peningkatan nilai produksi aluminium Indonesia serta berkontribusi terhadap upaya Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik,” ujar Presdir Adaro Minerals Indonesia Christian Ariano Rachmat dalam keterangannya, Jumat (23/12). (Yoga)

JAKARTA, ID – Setelah dua tahun terpuruk karena pandemi Covid-19, bisnis ritel kembali pulih tahun ini. Kondisi itu didorong tingginya mobilitas masyarakat mengunjungi pusat perbelanjaan setelah pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pulihnya bisnis ritel tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel pada momen perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) sebesar 15-20% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menerangkan, transaksi ritel sepanjang tahun ini diperkirakan sebesar Rp 900 triliun. Khusus pada kuartal IV biasanya menyumbang angka sekitar 30% atau sekitar Rp 270-300 triliun. Sedangkan untuk Nataru yang berada di bulan Desember, Aprindo memperkirakanterjadi peningkatan transaksi 15-20% dibandingkan periode sama tahun lalu. “Ketika ada peningkatan 15-20% yang tadi saya katakan, berarti ada peningkatan (omset) sekitar Rp 30-40 triliun,” kata Roy Mandey kepada Investor Daily, Jumat (23/12/2022) malam. (Yetede)