Guna memastikan ketersediaan pita cukai tahun 2023, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai melakukan kunjungan langsung ke Perum Percetakan Uang RI (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/12). Dalam kunjungan tersebut, pihak konsorsium penyedia pita cukai (Peruri) menjamin ketersediaan pita cukai pada awal Januari 2023 nanti. "Ketentuan sudah jelas, persiapan bahan baku produksi pita cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau tahun 2023 juga telah selesai dilaksanakan. Saat ini konsorsium tinggal menunggu proses permintaan pencetakan dari Bea Cuka," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, kemarin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan perluasan kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus jasa keuangan. Penambahan wewenang itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Selama ini tercatat, OJK menyelesaikan sejumlah perkara jasa keuangan. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing mengungkapkan, OJK sudah menyelesaikan 98 perkara dan sudah menyerahkannya ke Kejaksaan. Dia menambahkan, setiap tahun OJK rata-rata menangani 20 perkara.

Pengelolaan inflasi yang solid, serta kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang terus mengendur, memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menyimpan amunisi menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan. Buktinya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (22/12), BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis points (bps), lebih rendah ketimbang kebijakan pada bulan-bulan berikutnya. Keputusan yang selaras dengan arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) itu diharapkan dapat menguatkan senjata BI untuk mengelak dari dampak resesi dunia pada tahun depan. Apalagi, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kenaikan suku bunga The Fed akan berlanjut pada 2023, dan berada pada tingkat yang tinggi dalam jangka panjang. Sejauh ini, inflasi yang menjadi pertimbangan utama BI dalam mengatrol suku bunga pun perlahan terkendali seiring dengan ditebalkannya program bantuan sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alhasil, BI pun merevisi prospek inflasi pada tahun ini dari 6% menjadi 5,4%, sedangkan pada tahun depan inflasi inti diharapkan terkendali di bawah 4% pada semester I/2023, dan menuju titik tengah di 3% pada akhir tahun.

Industri minyak dan gas bumi tetap akan mendapat tempat dalam upaya net zero emission yang terus didorong pemerintah guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi di tengah pertumbuhan ekonomi. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, mengatakan bahwa migas tetap akan menjadi urat nadi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan cara mengurangi emisi yang dihasilkan dari energi fosil tersebut. Dia menjelaskan bahwa porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi pada 2050 diproyeksi hanya sebesar 31%. Artinya, 69% sisanya masih akan diisi oleh energi fosil, baik itu bahan bakar minyak (BBM), batu bara, maupun gas bumi. “Dunia juga saat ini masih sangat bergantung kepada energi fosil. Hal itu terlihat dari OPEC+ yang masih memproduksi sekitar 100 juta barel minyak per hari,” katanya dalam Forum Transisi Energi, Kamis (22/12). Langkah lain yang bisa dikerjakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi antara, karena komoditas tersebut lebih rendah emisi. Selain itu, pemanfaatan gas bumi juga bisa mengurangi impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini membebani anggaran negara. “Pemerintah juga harus konsisten dalam upaya peningkatan produksi migas nasional, karena hingga kini masih ada sekitar 68 cekungan migas yang belum dikelola, dan kebanyakan adalah gas bumi,” ujarnya. Shinta Damayanti, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan bahwa meski secara persentase porsi energi fosil turun dalam bauran energi, tetapi secara volume terus naik secara signifikan.

Posisi Indonesia di Laut China Selatan bisa lebih kuat setelah menyepakati perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Kesepakatan itu dapat pula dipakai Indonesia sebagai modal berunding dengan negara lain. Kesepakatan ini amat bersejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan penentuan batas ZEE diumumkan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Kamis (22/12) di Bogor, Jabar. ”Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Presiden Jokowi. Perundingan perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam dimulai pada 2010. Selama perundingan, Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan pada Konvensi  PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Setelah kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi pencurian ikan. Tidak ada lagi pula baku tangkap nelayan antara Indonesia dan Vietnam seperti selama ini terjadi.

”Kita harus memberikan momentum pada kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982,” kata Presiden Phuc. Pengajar Teknik Geodesi UGM I Made Andi Arsana, mengatakan, kesepakatan itu bersejarah. ”Ini adalah kesepakatan batas maritim pertama bagi Pak Jokowi. Pertama sejak diluncurkannya visi Poros Maritim Dunia. Benar-benar bersejarah,” ujarnya. Kesepakatan itu sekali lagi menunjukkan Indonesia konsisten menerapkan UNCLOS. Dengan demikian, terhadap negara lain, Indonesia semakin punya modal moral untuk menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS. (Yoga)

Tidak ada pembangunan bagus tanpa perencanaan dan tanpa sentuhan pemerintah. China sangat andal soal ini dan sedang fokus pada misi 2035. Peran pemerintah tidak pernah luput dari pakar ekonomi pembangunan. Kestabilan politik, harga misalnya, ada di tangan pemerintah. Arah pembangunan ekonomi ada di tangan pemerintah, tanpa mendistorsi mekanisme pasar. Di era modern, China adalah contoh melekat dengan pembangunanekonomi disertai perencanaankuat pemerintah yang dipuji ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz. China melaju sebagai basis produksi manufaktur global karena memproduksi dalam skala ekonomi berbiaya rendah. Ini penguat perdagangan global, kini China mencanangkan pada 2035 pendapatan per kapita warga dari 19.170 dollar AS (purchasing power parity) akan setara dengan pendapatan per kapita negara maju.

China dikenal fokus dan diuntungkan dengan kepemimpinan kuat dan kesediaan mendengar aspirasi, sejak Deng Xiaoping. Di bawah Presiden Xi Jinping, China melaju tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga memakmurkan dunia. Impian Xi adalah mengubah tatanan menuju dunia yang saling maju dan harmonis. ”Pada abad ke-21 kita tak bisa hidup dengan pemikiran lama,” kata Xi, dikutip Xinhua (26/10). ”Jalan China menuju modernisasi tidak hanya menjadi kebanggaan bagi warganya, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi negara lain mempercepat pembangunannya sembari tetap independen,” demikian Xinhua, melanjutkan visi Xi. Pesan itu disampaikan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, di Jakarta, Rabu (21/12). Lu menekankan visi pembangunan China 2035 yang mengutamakan kerja sama saling menguntungkan, tanpa syarat, dan inklusif. (Yoga)

Sejak beberapa waktu lalu pembahasan mengenai karyawan yang meminati bidang di luar peran mereka di perusahaan muncul ke permukaan. Buku berjudul Range karya David Epstein membahas panjang lebar mengenai manfaat mempelajari dan menekuni bidang di luar urusan para karyawan. Melalui studi mendalam, ia menyimpulkan bahwa para pekerja seperti itu cenderung mempunyai kemampuan lebih dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ia bisa memakai analogi atau peristiwa di luar pekerjaan yang menjadi titik terang sebuah masalah. Cara-cara yang diajarkan selama ini kadang menjebak para karyawan sehingga mereka sulit menemukan solusi. Ketika karyawan bisa berpikir di luar bidangnya, mereka akan menemukan berbagai solusi. Urusan memperhatikan minat karyawan di luar perannya jadi pembahasan berkait dengan isu kesehatan mental karyawan, isu yang kini makin sering dibahas. Jess lmquist yang menjadi Chief Human Resources Officer dan Chief Evangelist di Phenom menulis di laman Fast Company, kini pekerjaan bukanlah pusat dari segala kesibukan. Ia ingin mengajak pimpinan agar perusahaan tidak terpaku pada urusan pekerjaan ketika melihat para karyawannya. Jess memberikan saran, mari lihat karyawan Anda sebagai apa adanya individu mereka. Kita perlu peduli dengan minat di luar peran mereka di perusahaan. Kita perlu memberdayakan separuh hidup mereka yang lain di luar urusan pekerjaan. Karyawan akan memusatkan diri secara internal, tetapi yakinlah mereka lebih produktif secara eksternal.

Sebenarnya para karyawan ingin melihat bakat mereka dan ingin tahu bagaimana karier mereka akan tumbuh di dalam perusahaan. Mereka ingin belajar dan mengembangkan keterampilan. Orang tidak lagi ingin pergi (go) untuk bekerja di perusahaan. Sesungguhnya mereka ingin tumbuh (grow) di tempat kerja. Pimpinan perusahaan harus membantu mereka menjadi pribadi yang diinginkan, bukan lagi sebagai pekerja semata. Untuk itu, Jess menyarankan, hal terbaik yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan adalah menciptakan jalur yang terukur, bermakna, dan menginspirasi untuk pertumbuhan karier dan pengembangan profesional. Karyawan sebaiknya dibiarkan memiliki talenta dan ambisi untuk melihat pada hari pertama ketika mereka cocok dengan rencana jangka panjang perusahaan dan jalur karier mereka. Pembahasan soal minat di luar urusan pekerjaan adalah hal relatif baru di perusahaan. Beberapa tahun lalu minat di luar urusan pekerjaan masih tabu dibahas, bahkan ada yang membuat aturan ketat. Pandemi telah membuat orang-orang dalam perusahaan menilai ulang keberadaan mereka di perusahaan. Kecemasan dan ketakutan selama pandemi membuat mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Tempat yang nyaman tentu jadi idaman. (Yoga)

Guna menambah pasokan dollar AS di dalam negeri, BI menerbitkan instrumen operasi moneter valuta asing yang baru dengan imbal hasil yang kompetitif. Instrumen semacam term deposit valas ini diharapkan bisa menarik eksportir untuk mengendapkan devisa hasil ekspor lebih lama di sistem keuangan Indonesia. Pasokan dollar AS sangat dibutuhkan BI untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral AS atau The Fed. Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, secara daring, Kamis (22/12) Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, BI menerbitkan instrumen valuta asing (valas) yang baru untuk mendorong penempatan devisa hasil ekspor (DHE), khususnya dari ekspor sumber daya alam, agar disimpan di dalam negeri oleh eksportir. Selama ini, sebagian DHE tidak mengendap lama di sistem perbankan Indonesia. Masih banyak eksportir yang kemudian memindahkan valasnya ke luar negeri karena imbal hasil penempatan valas di perbankan nasional kurang kompetitif dibandingkan dengan bank-bank di luar negeri.

Karena itulah BI akan menerbitkan instrumen valas dengan imbal hasil yang menarik sehingga bisa mengangkat imbal hasil valas yang ditawarkan perbankan kepada eksportir. Perry berharap dengan instrumen baru tersebut DHE bisa disimpan lebih lama di dalam negeri, yakni berkisar satu hingga tiga bulan. Dengan DHE tersimpan lebih lama di sistem keuangan dalam negeri, pasokan valas akan bertambah sehingga bisa mempertebal cadangan devisa yang bisa digunakan untuk intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga memutuskan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 %. Selain meredam inflasi, kenaikan ini juga bertujuan untuk menjaga selisih dengan suku bunga The Fed yang pekan lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25-4,5 %. Langkah tersebut diharapkan bisa mencegah keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia sehingga stabilitas nilai rupiah bisa lebih terjaga. (Yoga)

Trade Expo Indonesia atau TEI 2022 yang digelar Kemendag secara hibrida membukukan transaksi 15,83 miliar USD atau Rp 246,96 triliun. China, India, Jepang,Mesir, dan Filipina menyumbang transaksi terbesar pada pameran perdagangan internasional tersebut. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, Kamis (22/12) mengatakan, capaian itu melampaui target  10 miliar USD. Transaksi itu terdiri dari transaksi perdagangan barang 15,28 miliar USD, perdagangan jasa 843.200 USD, dan investasi 551,5 juta USD. ”Lima negara yang berkontribusi besar terhadap transaksi tersebut adalah China dengan 10,78 miliar USD, India 1,5 miliar USD, Jepang 843,9 juta USD, Mesir 492,4 juta USD, dan Filipina 343,2 juta USD,” ujarnya pada Penutupan TEI Ke-37 Tahun 2022 secara hibrida di Jakarta. TEI Ke-37 digelar secara luring pada 19-23 Oktober 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, dan daring pada 19 Oktober-19 Desember 2022. Pameran diikuti 1.097 peserta dari tujuh kategori industri, yakni manufaktur, mode, perawatan kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, peralatan medis, perabotan dan dekorasi rumah, serta layanan digital.

TEI 2022 dikunjungi 29.714 orang dari dalam dan luar negeri serta 4.774 pembeli daring dari 194 negara. Sepanjang pameran  tersebut, terdapat 247 nota kesepahaman (MOU) senilai 12,8 miliar USD, termasuk MOU imbal dagang. Mendag Zulkifli Hasan  menyatakan, TEI merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan ekspor dan menggarap pasar internasional. Melalui pameran itu, RI bisa memperluas pasar dan mendatangkan investasi. ”Dalam pameran itu, minat sejumlah negara pasar ekspor  nontradisional RI cukup besar. Mesir yang merupakan pasar ekspor baru Indonesia, misalnya, masuk dalam lima besar negara penyumbang transaksi TEI 2022,” tuturnya. Kemendag mencatat, pameran itu tidak hanya dikunjungi pelaku usaha dari negara  pasar ekspor tradisional, tetapi juga dari pasar ekspor nontradisional, seperti Nigeria dan Arab Saudi, yang masuk sebagai negara dengan jumlah pengusaha terbanyak di TEI 2022, masing-masing 148 pengusaha dan 120 pengusaha. (Yoga)

Realisasi program peremajaan sawit rakyat terus turun. Pada 2020 mencapai 94.033 hektar, menjadi 42.212 hektar pada 2021, kemudian menjadi 30.759 hektar pada 2022. Menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman, Kamis (22/12) hal ini karena regulasi baru yang menyulitkan peremajaan. (Yoga)