JAKARTA, ID – Indonesia ditargetkan meraih surplus perdagangan hingga US$ 38,5 miliar atau setara Rp 600 triliun pada 2023, yang akan ditopang dari pertumbuhan ekspor nonmigas 3,9-4,7% serta kenaikan ekspor barang dan jasa 6,8-8,0%. Melalui peningkatan ekspor bernilai tambah tersebut dan pengelolaan impor secara selektif, neraca dagang Indonesia diyakini akan tetap positif di tengah tantangan resesi global pada 2023. Tahun depan kemungkinan kita masih surplus neraca perdagangan. Angka pertumbuhan ini akan bergantung pada situasi yang akan dihadapi, termasuk di negara tujuan ekspor,” kata Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan pada acara Outlook Perdagangan Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Untuk mencapai target tersebut, Kasan mengatakan, Kemendag telah menyiapkan beberapa strategi peningkatan ekspor. Dengan arah kebijakannya ditujukan untuk pengembangan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. (Yetede)

JAKARTA, ID – Perusahaan jasa energi, PT Elnusa Tbk (Elnusa), optimistis terhadap prospek bisnis pada tahun 2023. Untuk tahun mendatang, Elnusa menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (Capex) sebesar Rp 500 miliar. "Perseroan optimistis dapat memperoleh kontrak-kontrak baru di 2023. Untuk target perolehan kontrak baru di 2023 diproyeksikan sebesar 40% dari target pendapatan Perseroan 2023, target tersebut masih sejalan dengan proyeksi di tahun sebelumnya. Untuk pekerjaan pada kontrak tersebut didominasi pada jasa hulu untuk pekerjaan akuisisi seismik dan processing serta perawatan sumur workover services,” kata Manager of Corporate Communications PT Elnusa Tbk Jayanty Oktavia Maulina, di Jakarta, Selasa (20/12). Guna mendukung target tersebut, Jayanty mengungkapkan untuk tahun 2023 Elnusa telah menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (Capex) berkisar Rp 500 miliar. “Melalui belanja modal yang disiapkan ini, Elnusa berkomitmen untuk siap berinvestasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan ke depan,” kata Jayanty. (Yetede)

JAKARTA, ID – Disrupsi dan perkembangan teknologi informasi menciptakan inovasi secara berkelanjutan dan tidak terbatas. Perkembangan industri perbankan di Indonesia pun diramaikan dengan tren kemunculan bank digital dengan mengubah bank kecil menjadi bank digital lewat sejumlah aksi korporasi. Di sisi lain, sepanjang tahun 2022 bank juga berlomba melakukan aksi korporasi guna memenuhi aturan modal inti minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, jika tidak penuhi aturan modal inti Rp 3 triliun sampai batas waktu akhir Desember 2022, OJK akan memberi sanksi kepada bank umum. Mulai dari dipaksa merger, turun kasta menjadi bank perkreditan rakyat (BPR), hingga diminta melakukan self liquidation (likuidasi secara sukarela). Berdasarkan Pasal 8 dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, tertulis bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh OJK. Modal inti minimum paling sedikit Rp 3 triliun dan wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2022. OJK pun memberikan waktu yang cukup bagi bank-bank mini menambah permodalannya selama tiga tahun sejak 2020. (Yetede)

ID - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai total Rp 5,18 triliun. Dalam prospektus di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa ( 20/21/2022 ), private placement dilakukan Garuda untuk menukar obligasi wajib konversi (OWK) sebesar Rp 1 triliun dengan saham. Hal ini berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 28 tanggal 28 Desember 2020 antara Garuda sebagai penerbit dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemegang obligasi. Perjanjian penerbitan wajib konversi (WK) tersebut telah disetujui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Garuda pada 20 November 2020, dengan menerbitkan saham baru tanpa HMETD dengan jumlah 5,1 miliar saham seri C bernilai Rp 196 per saham. Private placement berupa konversi OWK dan konversi utang kreditur tersebut akan dilaksanakan pada 28 Desember 2022, dengan pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD pada 30 Desember 2022. Aksi korporasi ini dilakukan perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan, sebagaimana dimaksud
Pasal 3 huruf (a) POJK 14/2019. (Yetede)

Hingga sepekan menjelang Natal, belum ada tanda-tanda Santa Claus rally mampir di bursa saham Indonesia. Hingga kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertekan. Investor asing juga masih terus mengurangi kepemilikan di pasar saham dalam negeri. Menurut data Bloomberg, sepanjang Desember berjalan ini investor asing sudah mencetak jual bersih alias net sell Rp 15,48 triliun. Derasnya aliran keluar dana asing ini menjadi salah satu faktor yang membuat window dressing belum tampak di pasar saham dalam negeri. "Adanya capital outflow di pasar saham menjadi salah satu penyebab terhambatnya potensi window dressing," tutur Nicodimus Kristiantoro, Research & Consulting Manager Infovesta Utama, kemarin. Karena itu, para analis cukup optimistis window dressing masih bisa terjadi di pasar saham dalam negeri akhir tahun ini.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Desember 2022 ini memang kurang oke. Sejak awal bulan, indeks saham merosot 4,42%. Toh, sejumlah saham tetap mampu memberi peluang cuan besar. Bahkan, ada saham yang mampu mencetak kenaikan harga saham hingga melebihi 100%. PT Graha Layar Prima Tbk tercatat menjadi emiten pemberi cuan paling tinggi sepanjang Desember berjalan ini. Di periode tersebut, harga saham emiten berkode BLTZ ini tercatat naik 133,33%. Dalam sepekan terakhir, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menilai, saham BLTZ terbang lantaran kabar ekspansi emiten ini.

Tren bunga tinggi mengerek yield atau imbal hasil obligasi korporasi. Kondisi ini membuat penerbit obligasi menahan pendanaan menggunakan surat utang. Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo bahkan memperkirakan, jumlah penerbitan obligasi korporasi tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini. Suku bunga tinggi menyebabkan peningkatan leverage dan risiko keuangan, sehingga memaksa investor meminta premi yang lebih tinggi ketika membeli surat utang korporasi. "Faktor tersebut mengakibatkan peningkatan biaya dana yang bisa menghambat penerbitan surat utang korporasi" ujar Hendro, kemarin. Dia mengharapkan, kenaikan premi tidak terlalu agresif, karena pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik di tahun depan. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro juga memperkirakan total penerbitan obligasi korporasi bakal menurun di tahun depan. Hitungan dia, potensi penerbitan Rp 120 triliun-Rp 150 triliun.

Dua bank yang terkait dengan pemerintah sedang dalam proses melakukan rights issue saat ini, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Prospek rights issue BTN tampaknya menarik lantaran ada pembeli siaga. Bank spesialis KPR ini telah menetapkan harga pelaksanaan rights issuenya sebesar Rp 1.200 per saham. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BTN, Kamis (15/12), CIMB Niaga Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin emisi rights issue itu akan bertindak sekaligus sebagai pembeli siaga. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan, investor asing cukup antusias dengan berbagai inisiatif strategis BBTN dalam meningkatkan profitabilitas Antusiasme ini terlihat saat perseroan roadshow ke investor institusi di Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Sementara dalam rights issue BSI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan belum ada investor strategis yang bakal masuk ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kabar yang beredar di pasar bahwa investor Dubai bakal masuk ke bank syariah terbesar di Tanah Air itu. Muhammad Khoerur Roziqin, Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan rights issue BSI saat ini difokuskan untuk menambah jumlah saham beredar di publik atau free float. Dalam rights issue BSI kali ini, lanjutnya, Bank Mandiri akan mengeksekusi haknya. Lalu Bank BNI akan mengeksekusi sebagian haknya sehingga akan terdulusi sebagian. Sedangkan Bank BRI akan terdilusi namun akan mempertahankan kepemilikan saham tidak kurang dari 15%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebanjiran laporan masyarakat terkait industri financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P Lending) sepanjang tahun 2022 ini. Berdasarkan data OJK sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2022, ada sebanyak 298.627 layanan pengaduan yang diterima OJK. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 21,54% dari total layanan datang dari bisnis fintech. Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan ( social engineering,  skimming ), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga, denda hingga pinalti. Adapun, secara total layanan yang diberikan OJK, Friderica merinci sebanyak 88,38% berupa pertanyaan, 6,98% adalah laporan dan 4,63% merupakan pengaduan dari semua sektor jasa keuangan. "Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89%," tandas wanita yang akrab disapa Kiky tersebut.

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.