Ekonomi
( 40512 )Data PHK Perlu Disinkronkan
Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Senin (19/12) di Jakarta, mengatakan, PHK bukan sekadar berbicara angka, melainkan juga menyangkut sejauh mana pekerja mendapatkan hak-haknya pasca-terdampak PHK, terutama hak jaminan sosial kesehatan. ”Pemerintah perlu mendorong dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK menuntaskan pembayaran hak-hak pekerja. Di sinilah pentingnya kesinkronan data,” ujar Robert. (Yoga)
2023, Perekonomian Jabar Diproyeksi Tumbuh
Di tengah ancaman resesi global, perekonomian Jabar diprediksi masih tumbuh 5 % tahun 2023. ”Kami memperkirakan perekonomian Jabar di 2023 tetap tumbuh 4,9–5,7 %,” ucap Plt. Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar Bambang Pramono dalam West Java Annual Meeting di Bandung, Senin (19/12). Turut hadir Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan sejumlah bupati/wali kota di Jabar. (Yoga)
Dihantam Pandemi, Pasar Indonesia Justru Cetak Sejarah Baru
JAKARTA, ID – Bak palu godam, pandemi Covid-19 muncul di muka bumi akhir 2019 menghantam tak pandang bulu, mulai dari negara maju seperti Amerika Serikat (AS), negara benua Eropa, hingga negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu memicu indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat terjerembab hingga 5% ke level 3.985,07 pada Maret 2020 lalu. Namun demikian, ucapan terima kasih patut dihaturkan kepada masyarakat Indonesia yang tetap memiliki kepercayaan kuat bahwa perekonomian akan bangkit kembali. Ini tercermin dari jumlah single investor identification (SID) yang tumbuh 33,53% dari 7.489.337 di akhir 2021 menjadi 10.000.628 pada 3 November 2022. Hebatnya, investor domestik menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan dengan komposisi sebesar 99,78%. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 3 November 2022 juga mencatat, sebagian besar investor baru adalah kalangan milenial dengan umur di bawah 30 tahun. Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, pencapaian jumlah investor pasar modal yang telah tembus 10 juta dan didominasi investor lokal itu merupakan berita baik bagi pasar modal Indonesia. (Yetede)
Enam Perusahaan Gelar IPO Rp 486 Miliar
JAKARTA, ID – Sebanyak enam perusahaan berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham pada pertengahan hingga akhir Desember 2022, dan dijadwalkan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2023. Total dana segar yang diraih dari aksi korporasi ini senilai Rp 486 miliar. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) dengan mengincar dana IPO Rp 180 miliar, PT Hatten Bali Tbk (WINE) membidik Rp 101,7 miliar, PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) senilai Rp 40,6 miliar, PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) berpotensi meraih Rp 9,7 miliar, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) membidik dana segar Rp 81 miliar, dan PT Lavender Bina Cendekia Tbk (BMBL) sekitar Rp 54,8 miliar. “Selain itu, sebanyak 42,61% atau setara Rp 75 miliar akan digunakan untuk melunasi utang usaha RTM kepada para supplier dan juga sebagai modal pembelian bahan baku dan bahan pendukung untuk anak usaha perseroan. Sedangkan sisanya sebesar 17,2% atau 30,35 miliar dialokasikan sebagai biaya operasional Sunindo,” papar manajemen dalam prospektus, Senin (19/12/2022). (Yetede)
Jokowi dan Erick Thohir Harapkan BRI Terus Gerakan Ekonomi
JAKARTA, ID – Pemerintah optimistis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di usianya yang menginjak ke-127 tahun akan menjadi perpanjangan tangan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden RI Joko Widodo turut memberikan apresiasi dan harapannya. Presiden Jokowi menilai dalam rentang waktu 127 tahun, BRI berhasil melewati berbagai krisis dan tantangan. Namun, itu saja tidak cukup, BRI wajib untuk terus berinovasi dengan aman, prudent dan berkesinambungan sehingga ke depan mampu untuk menjawab tantangan yang semakin besar. “Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-127 (untuk) BRI. Terus tumbuh menjadi bank kebanggaan negeri menggerakkan ekonomi bangsa,” ungkap Presiden dalam keterangannya, Senin (19/12/2022). Apresiasi dan harapan serupa diungkapkan pula oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepada bank pemberdaya UMKM yang telah hadir sebagai bank milik rakyat Indonesia sejak 1895 tersebut. Menurut Erick, sebagai satu di antara bank nasional terbesar di Indonesia, BRI telah turut berperan aktif dalam menjalankan berbagai program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Yetede)
Kinerja Telkom Terus Berkibar Hingga 2025
ID – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) memperkirakan pertumbuhan kinerja akan terus meningkat pada periode 2023-2025, menghilangkan kekhawatiran pada operasi kuartal III-2022 yang melambat. Runtuhnya harga PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) hanya dimasukkan dalam perspektif, karena hanya menyumbang 1% dari nilai grup. Dalam Investor Meeting Takeaways antara Citi Sekuritas dan para eksekutif Telkom dan C-Suite Telkomsel, bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, terungkap bahwa hasil kinerja dan nilai perseroan aman bahkan dengan adanya fluktuasi saham GOTO. Telkom telah mempresentasikan strategi dan pandangannya guna menjawab perhatian investor utama. Analis Citi Sekuritas Arthur Pineda mengatakan, manajemen Telkom sepakat bahwa runtuhnya harga GoTo yang telah menyebabkan pelemahan harga saham Telkom baru-baru ini, harus dimasukkan ke dalam perspektif karena hanya menyumbang 1% dari nilai grup. Kerugian investasi mark-to-market terkait GoTo juga tidak mungkin berdampak pada dividen, sebab fokus dividen terhadap laba operasi, daripada laba yang dilaporkan. (Yetede)
Perlindungan Konsumen Fintech Diperketat
JAKARTA-Otoritas Jasa keuangan (OJK) bakal meningkatkan upaya perlindungan konsumen platforn fintech lending (pijaman online berbasis aplikasi). Hal ini menjadi salah satu otoritas pasca-kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada utang pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa, Ogi Prastomiyono, menuturkan otoritas telah memberikan imbauan dan pembinaan kepada penyelenggara fintech lending untuk terus meningkatkan manajemen risiko, melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem peringatan dini deteksi kecurangan atau early warning fraud detection. "Kami meminta penyelenggara untuk meningkatkan kualitas know your costumer, sehingga bisa mengenali lebih dalam tentang calon konsumennya, bagaimana melakukan analisis skor kredit yang lebih akurat," ujar, kemarin. (Yetede)
Polisi Khusus Kejahatan Keuangan Segera Hadir
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki senjata baru untuk mencegah dan mengusut kejahatan di industri keuangan. Selain penyelidikan, OJK juga akan berwenang menyidik kasus kejahatan industri keuangan. Dus, OJK tak ubahnya menjadi polisi khusus kejahatan keuangan.
Amunisi baru OJK tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau
omnibus law
sektor finansial. Calon beleid ini sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Pasal 48 B RUU P2SK menyatakan, OJK berwenang memulai penyidikan kejahatan di industri perbankan, asuransi,
multifinance,
pasar modal maupun industri keuangan lainnya. Pada saat bersamaan, OJK juga berhak menghentikan proses penyidikan atas dugaan kejahataan di sektor keuangan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan, pengungkapan kasus kejahatan sektor keuangan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis yang spesifik di bidang keuangan. Oleh karena itu, dia berharap, proses penyidikan kejahatan sektor keuangan bisa berjalan lebih baik setelah OJK memiliki hak penyidikan di kasus kejahatan sektor finansial. "Jadi lebih baik, kan, karena kasus-kasus sektor keuangan tentu terkait pengetahuan sektor keuangan," ujar Mirza, kemarin.
Kemkeu Beri 90 Hari Penyelesaian Proyek 2022
Pemerintah akan mengalihkan pekerjaan atau proyek yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022 ke tahun depan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pekerjaan proyek yang di tahun ini masih terkendala pandemi Covid-19.Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022. Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut berlaku mulai 15 Desember 2022. "Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun ini dapat dilanjutkan ke tahun 2023 sepanjang memenuhi ketentuan," ujar Tri Budhianto, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemkeu), kemarin.
Ketentuan yang dimaksud antara lain penyedia barang dan jasa mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan hingga 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
Pemerintah Inbreng Saham SMBR ke SMGR Rp 2,84 Triliun
PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja bisnis dan keberlanjutan usaha. SMGR juga memperkuat konsolidasi sebagai
holding
BUMN sub klaster semen.
Terbaru, pemerintah resmi melakukan inbreng saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) ke dalam SMGR. Ini dilakukan dengan mengalihkan saham negara sejumlah 7,49 miliar saham Seri B atau 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh SMBR ke dalam SMGR. Nilai seluruhnya mencapai Rp 2,84 triliun. Aksi ini ialah kelanjutan dari program integrasi BUMN sub klaster semen melalui proses hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue.
Direktur Utama SMGR Donny Arsal mengungkapkan, integrasi SMBR ke SMGR merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan pasar yang kompetitif. Apalagi SMBR memiliki posisi strategis di Sumatra bagian Selatan.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









