Tahun 2023 diakui sebagai tahun yang sulit karena penuh ketidakpastian. Memasuki tahun tersebut pun tidak mudah. Pada 2022, dunia masih menghadapi belum pulihnya rantai pasok akibat pandemi Covid-19. Meletusnya perang Rusia-Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan negaranegara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menimbulkan masalah geopolitik yang melambungkan harga energi dan pangan dunia. Sejumlah negara pun memasuki resesi ekonomi disertai hiperinflasi dan lonjakan suku bunga. Istilah perfect storm mengemuka untuk menggambarkan kondisi ekonomi global tahun 2023 yang akan tersapu tiga badai sekaligus yakni badai inflasi tinggi atau hiperinflasi, kontraksi ekonomi, dan masalah geopolitik. Hiperinflasi memaksa otoritas moneter menaikkan suku bunga secara agresif yang menyebabkan ekonomi masuk ke jurang resesi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01%, lalu meningkat menjadi 5,44% pada kuartal II-2022. Sementara itu pada kuartal III-2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72%. Pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kinerja bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Negara (Himbara) terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dari berbagai indikator keuangan yang dibukukan pada kuartal III-2022. Dana pihak ketiga (DPK) Himbara misalnya, tumbuh 5,7% year on year (yoy) dari Rp 3.309 triliun menjadi Rp 3.499 triliun. “Pertumbuhan DPK ini cukup kuat menopang pertumbuhan kredit yang dikucurkan oleh Himbara di tengah ketidakpastian global saat ini,” ungkap Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangannya, Minggu (18/12/2022). Selain DPK, Himbara juga memberikan kontribusi dividen dan pajak kepada negara tumbuh 19,3% (yoy) dari Rp 53,6 triliun pada kuartal III- 2021 menjadi Rp 64 triliun pada kuartal III-2022. Sementara kontribusi devidennya sendiri mencapai Rp 24,6 triliun atau 61,8% dari total dividen yang dibayarkan BUMN sebesar Rp 39,7 triliun pada tahun anggaran 2022. “Saya selalu mengingatkan, bahwa BUMN harus sehat agar punya program yang dapat mendorong ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM. Patut diingat UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia akan mampu menjadi penggerak dan pencetak lapangan kerja,” tambah Erick. (Yetede)

NEW DELHI, ID – Penggunaan energi solar panel sudah menjadi keniscayaan bagi Indonesia, negara yang sudah menyatakan komitmen untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Selain sebagai negeri tropis dengan panas matahari sepanjang tahun, kemajuan teknologi membuat biaya solar panel atau energi matahari kian murah. Peralihan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) menempatkan energi matahari sebagai alternatif paling mungkin direalisasikan di Indonesia. Namun, masalah pendanaan menjadi tantangan paling berat dalam pengembangan solar panel di Indonesia. Perbankan nasional umumnya belum tertarik membiayai solar panel, sebuah bisnis yang membutuhkan pendanaan jangka panjang, di atas sepuluh tahun. Para bankir nasional masih melihat solar panel sebagai bisnis yang belum menguntungkan karena biaya produksi yang mahal. Padahal, pembiayaan EBT sudah menjadi komitmen finansial dunia. (Yetede)

JAKARTA-Setelah melalui perdebatan panjang serta saling silang data antara kementerian dan lembaga, beras impor pemerintah akhirnya tiba di Indonesia. Sebanyak 10 ribu ton beras yang diimpor Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) itu masuk pada Jumat pekan lalu melalui Pelabuhan Merak dan Tanjung Priok, masing-masing 5.000 ton. Rencananya Bulog mendatangakn total 200 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, Pakistan dan Myanmar akhir tahun ini melalui 14 titik pelabuhan di Tanah Air. Impor berlanjut pada awal tahun depan dengan 300 ribu ton beras yang akan tiba pada Januari 2023. "Beras impor ini digunakan sebagai tambahan stok cadangan beras pemerintah (CDP). Tentunya, apalagi stok sebelumnya habis, beras ini akan digelontorkan sesuai dengan ketentuan dalam rangka  meredam gejolak harga," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi WIjaya. (Yetede)

Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan solusi menurunkan biaya transportasi warga. Saat ini, rata-rata warga masih harus mengeluarkan 20 % pendapatan bulanan untuk menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. Integrasi angkutan penting guna menekan biaya itu. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, Rabu (14/12) mengatakan, tingginya biaya transportasi (biaya angkutan umum dan kendaraan pribadi) tidak terlepas dari dampak kemacetan lalu lintas. Biaya 20 % pendapatan per bulan terbilang sangat besar jika hanya untuk transportasi. Survei Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bersama Dishub DKI dan PT Jaklingko pada 2021 terhadap 1.523 responden menemukan, lebih dari separuh warga mengeluarkan dana Rp 500.000 per bulan untuk ongkos transportasi. Sebanyak 45,6 % warga mengeluarkan Rp 500.000-Rp 1 juta untuk ongkos kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek  pangkalan, dan taksi daring yang digunakan sebelum naik ke transportasi umum. Sisa responden mengeluarkan dana di atas Rp 1 juta. Menggunakan patokan rata-rata upah minimum regional (UMR) 2021 di sembilan wilayah Jabodetabek, gaji pekerja pada tahun itu Rp 4.382.343,11 per bulan.

Bila sebagian warga mengeluarkan ongkos untuk angkutan umum dan pribadi Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan, biaya transportasi mereka di atas 20 %. ”Rekomendasi Bank Dunia, maksimal 10 % penghasilan bulanan masyarakat, untuk biaya transportasi, baru orang itu dinyatakan hidup layak di suatu kota,” kata Syafrin. Pemprov DKI menargetkan menurunkan biaya transportasi hingga di bawah satu digit atau lebih rendah dari rekomendasi Bank Dunia. Kabar baik dari survei DTKJ ini, pengeluaran khusus untuk penggunaan angkutan umum sebenarnya relatif kecil. Untuk satu kali perjalanan transportasi umum di Jakarta, 36,6 % responden membutuhkan dana Rp 5.000-Rp 10.000, sedangkan 20,5 % memerlukan dana Rp 2.000-Rp 5.000. Selanjutnya, 18,9 % membutuhkan dana Rp 10.000-Rp 15.000, lalu 12,5 % memerlukan Rp 15.000-Rp 20.000, dan 11,5 % mengeluarkan lebih dari Rp 20.000. Murahnya ongkos khusus untuk angkutan umum di Jakarta disyukuri Daniya (26), warga Kota Bekasi. Setiap hari kerja, ia naik bus Transjakarta untuk pergi ke kantornya di kawasan Sudirman. Karyawan bergaji sekitar 1,5 kali UMP Jakarta itu mengeluarkan ongkos pergi pulang setiap hari kurang dari Rp 20.000 sehari. Rikobimo Ridjal Badri, anggota Komisi Tarif dan Pembiayaan Dewan Transportasi Kota Jakarta, Jumat (16/12), merekomendasikan pengeluaran ongkos ditekan setidaknya menjadi 18 % pendapatan warga dengan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum. (Yoga)

Pendapatan premi asuransi umum hingga triwulan III-2022 mencapai Rp 67 triliun, tumbuh 19,9 % dari periode yang sama 2021. ”Penjualan dan pembiayaan properti membaik. Penjualan kendaraan bermotor juga naik. Ini berdampak pada peningkatan pendapatan premi,” ujar Wakil Ketua Bidang Statistik Riset dan Analisis Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Trinita Situmeang, Jumat (16/12). (Yoga)

Menjual produk langsung melalui jaringan media sosial dan pesan instan atau social commerce tetap menjadi upaya terbaik mendorong lebih banyak transaksi perdagangan barang dan jasa. Aneka sektor industri, baik ritel maupun nonritel, telah memanfaatkan social commerce. Berdasarkan riset yang Cube Asia (perusahaan riset pasar asal Singapura) bertajuk ”Social Commerce in Southeast Asia 2022” (Desember, 2022), perdagangan secara elektronik atau e-dagang di media sosial mencapai 34 miliar USD pada 2022 di Asia Tenggara, faktor yang sangat memengaruhi adalah aspek sosial hubungan manusia, seperti komunikasi langsung, keaslian, dan kepercayaan. Sementara penjualan produk langsung melalui percakapan di media  sosial ataupun aplikasi pesan instan (conversational commerce) mencapai 12 miliar USD pada 2022 di Asia Tenggara. Country Manager Infobip Indonesia (penyedia perangkat lunak untuk komunikasi berbasis komputasi awan) Rifa Haryadi, Jumat (16/12) di Jakarta, berpendapat, digitalisasi pemasaran dan penjualan akan tetap berlangsung meski pembatasan sosial sudah longgar. Konsumen yang terbiasa dengan internet akan tetap menggunakan aplikasi daring untuk beraktivitas sehari-hari.

”Sudah banyak pelaku industri menggunakan robot percakapan (chatbot) untuk mempermudah interaksi. Bukan hanya pelaku usaha ritel. Solusi kami sudah dipakai perusahaan finansial untuk akuisisi pelanggan baru ata sekadar kirim polis,” kata Rifa. Peneliti di Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha, menambahkan, perdagangan barang dan jasa secara daring akan terus tumbuh di tengah aktivitas belanja luring yang kembali bergairah seusai pandemi. Dengan pertumbuhan e-dagang yang berpotensi lebih terbatas jika dibandingkan dengan saat masa pembatasansosial, jenama barang dan jasa perlu berupaya mencari pelanggan baru. Senior Vice President Sprinklr untuk Asia Pasifik dan Jepang (perusahaan penyedia teknologi analisis media sosial) Florian Zenner, dalam siaran pers,  mengatakan, pandemi mengubah perilaku konsumen selamanya, mempercepat adopsi produk dan layanan digital, serta meningkatkan pentingnya pelayanan secara daring. Di pasar Singapura, misalnya, 45 % pengguna internet berbelanja melalui aplikasi pesaninstan, sepertiWhatsapp dan Facebook Messenger. (Yoga)

Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) akan berfokus menggarap Selat Malaka sebagai potensi sumber penghasilan baru di masa depan. Selama ini potensi di sana lebih banyak dikuasai Singapura karena kesiapan SDM, pemasaran, dan sistem. Direktur Utama SPJM Prasetyadi mengatakan hal itu di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (16/12). Perhitungannya, ada potensi pendapatan hingga 30 miliar USD atau Rp 450 triliun di antaranya dari melayani kapal-kapal di Selat Malaka. (Yoga)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan stok daging sapi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru tercukupi serta harganya stabil. ”Masyarakat tidak perlu belanja berlebihan, belanja secukupnya, dan bijak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyiapkan dagingnya,” kata Arief, Jumat (16/12). Bulan ini, 30 kontainer daging sapi asal Brasil mengalir masuk. Setiap kontainer berisi sekitar 28 ton daging. (Yoga)

Sektor keuangan di Indonesia memasuki era baru pasca disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK dalam Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (15/12). UU ini diharapkan memberi penguatan kelembagaan keuangan dan pengaturan industri keuangan melalui amendemen 17 UU lama di sektor keuangan. Kehadiran UU yang berformat omnibus ini dimaksudkan agar legislasi sektor keuangan lebih relevan dengan kondisi dan perkembangan teknologi saat ini. ”UU ini adalah tonggak sejarah dan babak baru sektor keuangan di Indonesia,” ujar Menkeu Sri Mulyani yang hadir sebagai wakil pemerintah dalam sidang paripurna tersebut. UU dengan 27 bab dan 341 pasal ini mengamendemen sekaligus 17 UU lainnya di sektor keuangan yang telah berumur belasan, bahkan puluhan tahun. Di antaranya, UU Perbankan yang diterbitkan 1992 dan UU Pasar Modal tahun 1995. Begitu pula UU yang mengatur kelembagaan sektor keuangan, seperti UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terbit 2004, UU OJK yang terbit 2011, dan UU BI yang terakhir direvisi pada 2009. Sri Mulyani menjelaskan, UU P2SK hadir di saat yang tepat. Sebab, dunia tengah dilanda ketidakpastian global yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sementara kondisi sistem keuangan Indonesia masih dangkal karena rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana pension dan asuransi. Pendanaan asset sektor keuangan juga masih didominasi instrumen jangka pendek seperti perbankan. Pembenahan juga perlu terus dilakukan pada aspek tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan.

Ketua Panitia Kerja RUU P2SK Dolfie OFP menambahkan, pemerintah dan DPR sama-sama sepakat memberikan penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Perubahan UU P2SK antara lain memberi penegasan bahwa lembaga keuangan negara harus independen dari urusan politik. Sebelumnya, sempat hangat dibahas publik perihal anggota/pengurus partai politik yang bisa menjadi anggota dewan gubernur BI. Kini dalam UU disyaratkan pihak yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Gubernur BI bukanlah pengurus dan/atau anggota partai politik. Ketentuan serupa juga berlaku untuk calon anggota Dewan Komisioner (DK) OJK dan DK LPS. Tugas dan tujuan BI pun bertambah dari sebelumnya menjaga stabilitas, kini didorong untuk ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. UU ini juga mengubah struktur unsur pemimpin OJK dengan penambahan susunan dan lingkup pengawasan anggota Dewan Komisioner OJK. Jumlah anggota dewan komisioner ditambah dua jadi 11. Selain mengatur OJK dan BI, UU ini juga mengamanatkan LPS sebagai pelaksana program penjaminan polis asuransi. Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengatakan, dengan  disahkannya RUU ini menjadi UU, Indonesia akan memasuki era baru sektor keuangan. ”UU ini akan memberi warna baru kelembagaan keuangan negara dan industri ini ke depannya,” ujar Deni yang dihubungi Kamis (15/12). (Yoga)