ID - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai total Rp 5,18 triliun. Dalam prospektus di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa ( 20/21/2022 ), private placement dilakukan Garuda untuk menukar obligasi wajib konversi (OWK) sebesar Rp 1 triliun dengan saham. Hal ini berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 28 tanggal 28 Desember 2020 antara Garuda sebagai penerbit dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemegang obligasi. Perjanjian penerbitan wajib konversi (WK) tersebut telah disetujui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Garuda pada 20 November 2020, dengan menerbitkan saham baru tanpa HMETD dengan jumlah 5,1 miliar saham seri C bernilai Rp 196 per saham. Private placement berupa konversi OWK dan konversi utang kreditur tersebut akan dilaksanakan pada 28 Desember 2022, dengan pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD pada 30 Desember 2022. Aksi korporasi ini dilakukan perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan, sebagaimana dimaksud
Pasal 3 huruf (a) POJK 14/2019. (Yetede)

Hingga sepekan menjelang Natal, belum ada tanda-tanda Santa Claus rally mampir di bursa saham Indonesia. Hingga kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertekan. Investor asing juga masih terus mengurangi kepemilikan di pasar saham dalam negeri. Menurut data Bloomberg, sepanjang Desember berjalan ini investor asing sudah mencetak jual bersih alias net sell Rp 15,48 triliun. Derasnya aliran keluar dana asing ini menjadi salah satu faktor yang membuat window dressing belum tampak di pasar saham dalam negeri. "Adanya capital outflow di pasar saham menjadi salah satu penyebab terhambatnya potensi window dressing," tutur Nicodimus Kristiantoro, Research & Consulting Manager Infovesta Utama, kemarin. Karena itu, para analis cukup optimistis window dressing masih bisa terjadi di pasar saham dalam negeri akhir tahun ini.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Desember 2022 ini memang kurang oke. Sejak awal bulan, indeks saham merosot 4,42%. Toh, sejumlah saham tetap mampu memberi peluang cuan besar. Bahkan, ada saham yang mampu mencetak kenaikan harga saham hingga melebihi 100%. PT Graha Layar Prima Tbk tercatat menjadi emiten pemberi cuan paling tinggi sepanjang Desember berjalan ini. Di periode tersebut, harga saham emiten berkode BLTZ ini tercatat naik 133,33%. Dalam sepekan terakhir, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menilai, saham BLTZ terbang lantaran kabar ekspansi emiten ini.

Tren bunga tinggi mengerek yield atau imbal hasil obligasi korporasi. Kondisi ini membuat penerbit obligasi menahan pendanaan menggunakan surat utang. Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo bahkan memperkirakan, jumlah penerbitan obligasi korporasi tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini. Suku bunga tinggi menyebabkan peningkatan leverage dan risiko keuangan, sehingga memaksa investor meminta premi yang lebih tinggi ketika membeli surat utang korporasi. "Faktor tersebut mengakibatkan peningkatan biaya dana yang bisa menghambat penerbitan surat utang korporasi" ujar Hendro, kemarin. Dia mengharapkan, kenaikan premi tidak terlalu agresif, karena pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik di tahun depan. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro juga memperkirakan total penerbitan obligasi korporasi bakal menurun di tahun depan. Hitungan dia, potensi penerbitan Rp 120 triliun-Rp 150 triliun.

Dua bank yang terkait dengan pemerintah sedang dalam proses melakukan rights issue saat ini, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Prospek rights issue BTN tampaknya menarik lantaran ada pembeli siaga. Bank spesialis KPR ini telah menetapkan harga pelaksanaan rights issuenya sebesar Rp 1.200 per saham. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BTN, Kamis (15/12), CIMB Niaga Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin emisi rights issue itu akan bertindak sekaligus sebagai pembeli siaga. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan, investor asing cukup antusias dengan berbagai inisiatif strategis BBTN dalam meningkatkan profitabilitas Antusiasme ini terlihat saat perseroan roadshow ke investor institusi di Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Sementara dalam rights issue BSI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan belum ada investor strategis yang bakal masuk ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kabar yang beredar di pasar bahwa investor Dubai bakal masuk ke bank syariah terbesar di Tanah Air itu. Muhammad Khoerur Roziqin, Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan rights issue BSI saat ini difokuskan untuk menambah jumlah saham beredar di publik atau free float. Dalam rights issue BSI kali ini, lanjutnya, Bank Mandiri akan mengeksekusi haknya. Lalu Bank BNI akan mengeksekusi sebagian haknya sehingga akan terdulusi sebagian. Sedangkan Bank BRI akan terdilusi namun akan mempertahankan kepemilikan saham tidak kurang dari 15%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebanjiran laporan masyarakat terkait industri financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P Lending) sepanjang tahun 2022 ini. Berdasarkan data OJK sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2022, ada sebanyak 298.627 layanan pengaduan yang diterima OJK. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 21,54% dari total layanan datang dari bisnis fintech. Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan ( social engineering,  skimming ), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga, denda hingga pinalti. Adapun, secara total layanan yang diberikan OJK, Friderica merinci sebanyak 88,38% berupa pertanyaan, 6,98% adalah laporan dan 4,63% merupakan pengaduan dari semua sektor jasa keuangan. "Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89%," tandas wanita yang akrab disapa Kiky tersebut.

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.

Sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari lalu, sanksi dijatuhkan AS serta Uni Eropa (UE) terhadap Rusia, untuk melemahkan Rusia dan elite negara itu sehingga diharapkan Moskwa mengakhiri serangan. Namun, tampaknya tujuan tak tercapai. Hingga sekarang, perang masih berlangsung. Tidak hanya institusi, sasaran sanksi juga meliputi individu. Bidang yang dikenai sanksi antara lain keuangan serta perdagangan. Pada Jumat (16/12) paket sanksi kesembilan dari UE atas Rusia mulai berlaku. Kali ini, UE menjatuhkan sanksi bagi 141 orang dan 49 perusahaan atau institusi dari Rusia. Menurut The New York Times, untuk delapan paket sanksi terdahulu, sejak Februari lalu, UE telah memasukkan total 1.236 orang dan 155 perusahaan ke dalam daftar penerima sanksi. Wujudnya termasuk pembekuan aset. Sanksi itu juga melarang perdagangan produk dari total 1.000 kategori serta ratusan subkategori. Hampir keseluruhan impor minyak dari Rusia sudah diembargo.

Berdasarkan nilai, sepertiga ekspor UE ke Rusia dan dua pertiga impor dari negara itu telah dilarang. Penerapan sanksi menimbulkan perdebatan di antara anggota UE. Kelompok yang menginginkan sanksi lebih keras meliputi negara di dekat Rusia atau Ukraina, seperti Lituania serta Polandia. Di sisi lain, ada kelompok tak menyetujuinya. Pertimbangannya, sanksi membuat pasokan energi seret sehingga rakyat susah. Harga-harga pun meroket. Sungguh tidak mudah bagi anggota UE untuk menghadapi situasi ini. Di satu sisi, mereka dikehendaki mendukung Ukraina yang pemerintahannya sekarang pro-Barat. Di sisi lain, anggota UE harus menghadapi kenyataan rakyatnya mengalami kesulitan atau terdampak sanksi atas Rusia. Ketika perang berlarut-larut dan sanksi terus ditingkatkan, tekanan terhadap anggota UE kian besar. Situasi ekonomi yang sulit dan tak berkesudahan dapat memicu ketidakpuasan serta berujung pada gejolak politik. Oleh karena itu, solusi atas perang di Ukraina harus segera dicapai. (Yoga)

Guna mengantisipasi imbas pelambatan ekonomi global tahun depan, defisit APBN ditekan lebih awal tahun ini. Dengan capaian defisit yang rendah dan ruang fiskal tambahan tahun depan, belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan dan menggerakkan roda ekonomi domestik. Data Kemenkeu, sampai 14 Desember 2022, realisasi defisit APBN 2022 mencapai Rp 237,7 triliun atau 1,22 % terhadap PDB. Capaian itu jauh lebih rendah dari target tahun ini yang tertera di PP No 98 Tahun  2022, yakni 4,5 %, serta target outlook pemerintah tahun ini sebesar 3,92 %. Pada APBN 2023,  pemerintah sudah memasang target defisit 2,84 %, kembali ke batas normal di bawah 3 %.

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari Selasa (20/12) mengatakan, capaian defisit menjelang akhir tahun ini jauh lebih kecil dari rencana pemerintah, karena pertumbuhan pendapatan negara yang sampai 14 Desember 2022 mencapai Rp 2.479,9 triliun, di atas target Rp 2.266,2 triliun. Capaian pendapatan tahun ini ditopang penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun atau 110  % dari target Rp 1.485 triliun serta PNBP sebesar Rp 551,1 triliun (114,4 % target Rp 481,6 triliun). Di luar itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga sudah mencapai 98,01 % target Rp 299 triliun. Sri Mulyani mengatakan, defisit yang terjaga rendah itu menunjukkan kondisi APBN yang sehat di tengah iklim ekonomi yang tidak pasti. Pemerintah pun bisa mengurangi porsi pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp 469,8 triliun, jauh di bawah target awal Rp 840,2 triliun. (Yoga)

Sektor perbankan paling berisiko dimanfaatkan pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, karena perbankan memiliki fasilitas lengkap yang memberikan kemudahan transaksi dan memiliki jaringan yang luas. Sistem control dan integritas sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan untuk mencegah kejahatan korupsi dan pencucian uang. Riset ”Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi 2022” yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sektor industri yang berisiko tinggi dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi adalah perbankan. Sektor perbankan menjadi satu-satunya yang berisiko tinggi dari 27 sektor jasa keuangan menurut penilaian PPATK. Adapun 26 sektor jasa keuangan lainnya, seperti valuta asing, perusahaan efek, dan perusahaan properti, dinilai berisiko rendah.

Berdasarkan data PPATK, selama periode Januari-November 2022, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 82.731, sebanyak 51.925 laporan berasal dari perbankan atau setara 62,76 % total LTKM. Terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, perbankan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor, seperti perbankan, memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena pihak pelapor merupakan ujung tombak (front liner) dalam rezim anti pencucian uang. ”Sektor perbankan berisiko tinggi digunakan untuk TPPU hasil korupsi karena memiliki fasilitas transaksi yang lengkap dan mudah serta memiliki jaringan yang luas,” ujar Plt. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam webinar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Selasa (20/12). Pola transaksi, seperti pemindahbukuan, pembelian/produk investasi, juga transfer via mobile banking, marak digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. (Yoga)