Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok 10 % pada 2023-2024 disambut baik sejumlah kelompok masyarakat. Intervensi lain perlu dilakukan agar konsumsi rokok di masyarakat bisa dikurangi secara optimal. Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/12) mengatakan, keputusan menaikkan tarif cukai rokok 10 % patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau. Namun, besaran kenaikan itu seharusnya bisa lebih ditingkatkan. ”Kenaikan 10 % yang secara linear berdampak pada kenaikan tarif rokok tidak akan signifikan menurunkan konsumsi rokok di masyarakat pada tahun depan dan tahun berikutnya. Sebab, selain kenaikan tadi tidak cukup besar, pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat,” tuturnya. Meski demikian, kenaikan tarif cukai yang berlaku saat ini bisa memberikan efek psikologis bagi masyarakat akan dampak buruk dari konsumsi rokok. Keputusan ini harus diperkuat dengan intervensi pengendalian lain.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Abdillah Ahsan menuturkan, agar kenaikan tarif cukai bisa lebih optimal menekan konsumsi rokok, faktor lain perlu diperhatikan. Selisih harga rokok termahal dengan rokok termurah masih cukup besar sehingga potensi beralihnya konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah bisa terjadi. Aimplifikasi tarif cukai juga belum diterapkan. Setidaknya terdapat delapan jenis tarif cukai rokok. Hal ini membuat sistem cukai menjadi rumit dan memperbesar kemungkinan penghindaran pajak. Persentase tarif per harga rokok pun masih di bawah 57 %, batas atas tarif cukai rokok. Beban cukai per harga terendah ada pada produk sigaret kretek tangan sebesar 20 % dan beban tertinggi pada produk sigaret putih mesin 1 (SPM 1) sebesar 56 %. Ketua Center of Human and Economic Development dan dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Roosita Meilani mengatakan, kenaikan cukai hasil tembakau dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Indonesia Digital Ecosystem atau Indico akan fokus mengembangkan tiga usaha rintisan berbasis teknologi atau start up yang dimilikinya pada tahun 2023. Indico merupakan anak usaha operator telekomunikasi seluler PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel yang fokus menaungi inovasi teknologi digital. Bisnis start up yang dinaungi Indico sejak didirikan 16 Desember 2021 ialah Fita, health-tech start up yang bergerak di bidang gaya hidup sehat; Kuncie, edu-tech start up yang menyediakan layanan belajar online bersertifikat untuk meningkatkan keterampilan kerja; dan Majamojo, games publisher yang menyediakan platform bagi para pengembang games lokal. ”Fokus kita mengembangkan di sekitar itu (tiga start up) sampai satu semester ke depan,” kata Chief Executive Officer (CEO) Indico Andi Kristianto dalam acara malam perayaan 1 tahun Indico di Jakarta, Selasa (20/12) malam. Andi menyampaikan, strategi Indico untuk mengembangkan tiga usaha rintisan tersebut dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Telkomsel, yaitu 260.000 base transceiver station (BTS) yang sebagian besar telah didukung teknologi 4G dan 5G.

Dukungan ekosistem digital berupa jaringan koneksi tersebut akan membantu usaha rintisan mengembangkan layanan berbasis digitalnya. Telkomsel juga memiliki lebih dari 170 juta pengguna yang tersebar di 514 kota/kabupaten di Indonesia. Dukungan ekosistem berupa basis pengguna ini dapat mengembangkan pasar dan produk yang telah dimiliki usaha rintisan. Menurut Andi, Fita memiliki fitur yang bertujuan mempertemukan pelatih olahraga dengan konsumennya. ”Telkomsel bisa membantu coach-coach yang ada di kota-kota kecil bahwa mereka punya ilmu untuk mengajak orang bergaya hidup sehat yang dipertemukan di platform Fita,” kata Andi. Sementara untuk Kuncie, Indico berencana berkolaborasi dengan institusi pendidikan lainnya. Saat ini, Kuncie telah berkolaborasi dengan School of Business and Management ITB. CEO dan Co-founder Corporate Inovation Asia (Cias) Indrawan Nugroho berpandangan, pertempuran bisnis saat ini bukanlah perusahaan melawan perusahaan, melainkan ekosistem melawan ekosistem. Kolaborasi menjadi kunci agar ekosistem perusahaan digital semakin kuat. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung peningkatan kinerja industri jasa keuangan. Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan Indonesia Risk Management Professional Association (Irmapa) di kantor OJK, Jakarta, Selasa (20/12). (Yoga)

Di tengah ancaman krisis globaltahun depan, peluang kerja di luar negeri diprediksi masih tinggi. Salah satunya Malaysia yang memerlukan puluhan ribu tenaga kerja di sektor konstruksi. Sebagai kantong pekerja migran, Jatim bersiap mencetak calon pekerja terampil dan tersertifikasi untuk mengisi peluang tersebut. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, Pemprov Jatim menjalin kesepakatan dengan sejumlah pengusaha di Malaysia saat mereka menggelar misi dagang dan investasi pada 19-21 Desember 2022. ”Selain kerja sama di sektor perdagangan, Kadin Jatim juga berhasil memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan dan pariwisata,” ujarAdik, Rabu (21/12).

Di bidang ketenagakerjaan, lanjut Adik, saat ini Malaysia memerlukan tenaga terampil di sektor konstruksi sekitar 21.000 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kadin Institute akan menyiapkan tenaga kerja. Mereka dilatih terlebih dahulu sesuai bidang keahlian yang diperlukan. Setelah itu, pekerja akan mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain memperkuat kerja sama di bidang ketenaga kerjaan, misi dagang juga menjadi upaya untuk memperluas pasar industri sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perdagangan Jatim. (Yoga)

Satu alasan mengapa pemerintah percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa tembus 5,3% terjawab. Meski banyak pihak, termasuk lembaga internasional, memangkas laju ekonomi Indonesia di bawah 5% tahun depan. Optimisme pemerintah itu tidak terlepas dari rencana untuk mengakhiri masa pandemi Covid-19 menjadi endemi. Rencana itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin. "Ada kemungkinan pemerintah melakukan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dan, mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM kita," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta, Rabu (21/12). Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang, keputusan mengakhiri PPKM merupakan angin segar bagi perekonomian. Di masa tanpa pembatasan, aktivitas ekonomi bakal normal kembali. "Tentu ini akan mendorong perekonomian," tutur Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (21/12).

Tak hanya penerimaan pajak yang moncer tahun ini. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang ciamik. Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 tembus di angka Rp 551,1 triliun. Perolehan ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah tahun ini. Rincian penerimaan PNBP tersebut, pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas tercatat Rp 136,4 triliun, atau naik 56,6% dari penerimaan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 87,1 triliun. Kedua, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 109,6 triliun, atau tumbuh 121,8% dari penerimaan periode sama tahun 2021 yang Rp 49,4 triliun. Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 40,6 triliun, atau tumbuh 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, pendapatan KND bahkan sudah mencapai 109,5% dari target yang dipatok pemerintah. Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 187,6 triliun atau tumbuh 37,3% yoy. Utamanya disebabkan peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga. Terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) turun 30,1% yoy menjadi Rp 76,9 triliun menyusul berlakunya kebijakan pembebasan pungutan ekspor sawit.

Pemerintah berupaya mengurangi porsi pembiayaan anggaran lewat jalur utang. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya mengurangi defisit anggaran. Hal ini terlihat dari realisasi pembiayaan utang yang terus menurun. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 14 Desember 2022, pembiayaan utang pemerintah tercatat sebesar Rp 540,3 triliun. Realisasi tersebut turun 24,3% dibanding periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, porsi penurunan utang terbesar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang turun drastis menjelang akhir tahun ini. Penurunan realisasi pembiayaan yang bersumber dari utang, kata Sri Mulyani, mencerminkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian sehat dan dalam posisi yang stabil (stable outlook).

PT Pegadaian optimistis, kinjerja tahun depan tetap mengalami peningkatan, kendati ekonomi dunia berada di bawah bayang-bayang resesi. Vice President of Corporate Communication Pegadaian, Basuki Tri Andayani, mengungkapkan, optimisme ini terutama didukung oleh produk dan layanan yang sangat beragam.

Indonesia segera mengakhiri kebijakan ekonomi ‘pandemi’ dan siap memasuki periode ‘endemi’. Arah kebijakan ekonomi ke depan pun digadang-gadang lebih fleksibel dan lincah untuk berkelit dari ketidakpastian ekonomi global yang berkelindan dengan risiko resesi dunia. Peluang itu muncul selaras dengan rencana penghapusan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini, sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo, Rabu (21/12), dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Berbeda dengan pidato dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu yang berulang kali menekankan kewaspadaan dan kehati-hatian, kali ini Presiden menyuarakan nada penuh optimistis.Salah satu alasannya adalah keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Buktinya, kinerja APBN kian sehat dengan estimasi defisit hanya 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Neraca perdagangan juga tak kalah moncer setelah mencetak surplus selama 31 bulan berturut-turut. Demikian pula dengan optimisme dunia usaha yang salah satunya tecermin dari indeks manufaktur yang berada di zona ekspansi. Presiden Joko Widodo menjelaskan penanganan pandemi yang baik serta indikator ekonomi yang semakin bagus menjadi dasar pertimbangan untuk mengakhiri pembatasan mobilitas, baik berbentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya sampai tahun ini. Kendati secara de facto Indonesia menuju endemi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka menjangkar daya beli masyarakat di tengah besarnya risiko inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perubahan dari pandemi menjadi endemi akan memuluskan akselerasi ekonomi karena meningkatnya kepercayaan diri masyarakat dan pelaku usaha.

Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.