Tahun politik turut mengerem agenda ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah disebut-sebut meminta BUMN dan anak usahanya menahan diri untuk menghimpun dana eksternal, termasuk melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.Informasi yang diperoleh KONTAN, Kementerian BUMN mewanti-wanti para direksi perusahaan pelat merah dan anak usahanya untuk berhati-hati mengerem ekspansi. "Ada arahan agar BUMN dan anak usahanya menahan diri. Jika pun harus IPO, maksimal dilakukan Juni tahun ini. Setelah itu tidak boleh," tutur seorang direksi di salah satu BUMN, pekan lalu. Jika ditarik selama empat tahun terakhir atau sejak tahun 2019 (periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo), tidak banyak BUMN dan anak usahanya yang go public. Tercatat hanya tiga perusahaan grup BUMN yang IPO. Grup BUMN yang terakhir kali IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pada 24 Februari 2023. Anak usaha Grup Pertamina ini menjual 25% saham dan meraup dana senilai Rp 9 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, PHE akan menawarkan saham perdana ke publik sebesar 10%-15%. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas OJK, Inarno Djajadi menyatakan, dana segar yang diincar PHE berkisar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, pemilu 2024 sudah dekat, sehingga fokus pemerintah dominan ke politik. "IPO BUMN mungkin tak menjadi prioritas (di tahun politik)." kata dia, kemarin.

Regulator berkali-kali menyebut likuiditas perbankan tanah air begitu longgar. Jadi, berbeda dengan di Amerika Serikat (AS). Maka, bank tetap mengoptimalkan likuiditas tersebut dalam menyalurkan kredit dan menempatkan di Surat Berharga Negara (SBN). Terlebih, permintaan kredit sudah naik tinggi di level 10% sejak Januari dan berlanjut di Februari 2023. Tren ini terus berlanjut hingga awal kuartal kedua karena momentum Lebaran meningkatkan permintaan kredit konsumer. Berdasarkan data Kemenkeu, kepemilikan SBN oleh perbankan per 21 Maret 2023 mencapai Rp 1.784,41 triliun. Nilai ini tumbuh 6,78% secara tahunan atau year on year (yoy) dari 21 Maret 2022 yang senilai Rp 1.671,1 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, salah satu penyebab kegagalan tiga bank di AS karena kerugian valuasi kepemilikan surat utang pemerintah alias US Treasury. Kenaikan bunga acuan The Fed ikut menggerek yield US Treasury. Walhasil, harga surat utang pemerintah AS itu turun. Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renald menyatakan, penempatan dana di SBN dawal tahun ini cenderung menurun. Hal itu seiring kredit yang sudah tumbuh dengan baik di awal tahun. "Hingga Januari 2023 kemarin, kredit Bank BJB tumbuh 12,7% yoy. Kami juga menyesuaikan terhadap kondisi likuiditas saat ini," ujar Yuddy kepada KONTAN pada Jumat (24/3). Menurutnya, penyaluran dana pada kredit tentu tetap menjadi prioritas utama. Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto menyatakan, sepanjang tahun 2022, porsi SBN di BRI turun 12,18%. "Pengelolaan SBN berbasis manajemen risiko sebagai salah satu alternatif optimalisasi likuiditas dan kondisi pasar," jelasnya kepada KONTAN.

Tak mau kalah dengan industri perbankan, emiten saham pembiayaan (multifinance) juga siap melakukan pembagian dividen. Terutama multifinance yang sepanjang tahun lalu mencetak kenaikan kinerja positif. Besaran dividen memang belum ditetapkan oleh beberapa emiten. Pertimbangannya rencana itu masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun emiten sektor ini bersiap menebar dividen. Sebut saja, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang memastikan membagikan dividen tahun ini. "Jumlahnya lebih besar dari tahun lalu, karena profit juga bertumbuh," ujar Sylvanus Gani, Direktur Keuangan Adira Finance, akhir pekan lalu. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) juga berencana akan menebar dividen ke pemegang sahamnya. Emiten anak usaha dari PT Maybank Indonesia Tbk (BNII) ini juga membagikan dividen pada tahun lalu senilai Rp 33,18 miliar atau sebesar Rp 9,5 per saham. Nilai tersebut setara dengan 30% dari laba tahun buku 2021. "Rencananya bagi dividen dan akan kami umumkan di RUPS tanggal 30 Maret 2023 ya," ujar Direktur Keuangan WOM Finance, Cincin Lisa.

Peredaran pakaian bekas tengah menjadi polemik di Indonesia. Kendati terdapat regulasi larangan impor produk bekas, faktanya tak sedikit barang bekas skala ritel seperti baju, sepatu, dan tas yang berasal dari luar negeri masuk ke pasar lokal bersaing dengan produk milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lagi-lagi, urusan pengawasan menjadi sorotan. Oknum petugas di lapangan, terkesan tutup mata dan membiarkan praktik pelanggaran berjalan. Demikian pula dengan penindakan yang dianggap angin-anginan.

Beberapa hari belakangan, fenomena impor pakaian bekas kembali marak sejalan dengan berkembangnya thrifting atau belanja barang bekas. Pemicunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut impor pakaian bekas berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, impor pakaian bekas tercatat senilai US$272.146 atau setara dengan Rp4,21 miliar (dengan kurs Rp15.474) dengan volume sebanyak 26,22 ton. Secara berat, angka pada 2022 naik sebanyak 227,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Sementara itu, secara nilai impor, kenaikannya mencapai 618,5%, dari periode 2021 yang sebesar US$44.000 atau setara dengan Rp680,88 juta. Adapun, data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, perkiraan nilai seluruh barang hasil penindakan (BHP) berupa pakaian bekas impor ilegal sepanjang 2022 mencapai Rp23,91 miliar yang didapat dari 220 penindakan. Berdasarkan data-data tersebut ada perbedaan yang cukup signifikan antara BPS dan Ditjen Bea dan Cukai.

Nilai maupun volume impor pakaian bekas tersebut relatif kecil dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai Rp34,85 triliun pada kuartal III/2022. Nilai tersebut tumbuh 8,09% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang sebesar Rp32,24 triliun. Meski masih tumbuh positif, kenaikannya melambat dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 13,74% (YoY). Secara terperinci, utilisasi industri serat mengalami penurunan 20%. Industri pemintalan (spinning) mencatatkan penurunan utilisasi sebesar 30%. Kemudian, utilisasi industri penenunan (weaving) dan perajutan (knitting) terkontraksi 50% sedangkan, utilisasi industri garmen dan pakaian bayi masing-masing mengalami penurunan sebesar 50% dan 20%-30%. Seruan Jokowi mengenai larangan impor pakaian bekas sejatinya adalah kerikil dalam persoalan besar industri tekstil nasional yang rapuh dan kompleks sehingga masih saja dihantui oleh pemutusan hubungan kerja massal di industri ini.

Startup, bakar uang, kripto dan semua hal terkait disebut oleh banyak orang, bahkan muncul di halaman utama Kompas (15/3) sebagai penyebab utama terjadinya krisis keuangan yang sementara ini kita sebut saja ‘krisis bank teknologi’. Namun, benarkah itu? Bisa jadi bukan seperti itu. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain, bahwa bukan bakar uang dan startup yang menjadi penyebab krisis itu, karena itu semua justru korban, bukan penyebabnya. Penyebab utamanya adalah karena terlalu banyak uang di dalam sistim ekonomi (excess liquidity) sehingga mendorong terjadinya krisis. Bagaimanapun fenomena bakar uang hanya mungkin terjadi jika ada uang berlebih dalam bentuk excess liquidity yang akan dibakar. Dan, bahkan ancaman terjadinya resesi global akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang saat ini mengancam kita pun semuanya boleh jadi berawal karena fenomena excess liquidity ini. Excess liquidity ini jika dilihat lebih dalam berasal dari Central Bank di seluruh dunia yang memang memiliki otorisasi untuk mencetak uang, seperti halnya Bank Indonesia. Global excess liquidity ini menurut satu estimasi jumlahnya adalah US$25 triliun. Untuk meletakkan dalam konteks betapa besarnya angka itu, jumlahnya kira-kira 26% dari global GDP yang nilainya US$95 triliun. Dalam perspektif itu kemudian, startup dan bakar uang sejatinya bukanlah penyebab terjadinya krisis, karena sekali lagi hal itu adalah akibat, bukan penyebab, karena tanpa excess liquidity tidak akan ada uang yang dibakar. Jadi di sini startup itu hanya korban. Karena kita memahami bahwa memang demikianlah model bisnis startup, yang membutuhkan banyak uang karena penemuan teknologi baru memang sangat mahal. Tanpa startup, semua teknologi dan aplikasi yang ada di handphone kita saat ini tak akan pernah ada. Masalah utamanya sebetulnya karena ada uang yang melimpah ruah itu dalam bentuk excess liquidity itu maka akhirnya semua berlomba masuk ke startup, walau tentu sangat berisiko karena historical data memperlihatkan bahwa sukses ratio startup itu sangat kecil. Namun, startup akan terus ada, model bisnisnya juga tak akan berubah dan akan berpotensi terus memicu krisis baru, jika pendanaan dari excess liquidity kembali masuk.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi di Wilayah Kerja Bulu.Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) menegaskan bahwa seluruh transaksi pengalihan partisipasi interes, perubahan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).“Ditjen Migas menyatakan ketidaksetujuan terhadap transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi pada Wilayah Kerja Bulu yang dalam prosesnya tidak dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta SKK Migas,” isi keterangan Ditjen Migas, dikutip Minggu (26/3). Di Wilayah Kerja Bulu, Criterium Energy Ltd. bermitra dengan Kris Energy yang merupakan perusahaan asal Singapura dengan hak partisipasi 42,5%, PT Energindo 10%, dan PT Wisma 5%.

JAKARTA, ID-Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI sedang mengkalkulasi dampak buruk terhadap persepakbolaan Indonesia pasca-pembatalan  drawing Piala Dunia FIFA U-20 di Denpasar, Bali. Awalnya, drawing atau pembagian  group negara-negara Piala Dunia FIFA U-20 tersebut akan digelar pasal 31 Maret 2023. Hal ini ditegaskan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PPSSI, Arya Sinulingga saat jumpa per di kantor PSSI, Jakarta, Minggu (26/03/2023). "Perhitungan resiko perlu dilakukan agar persepakbolaan Indonesia bisa terselamatkan. Hingga saat ini, PSSI belum mendapatkan  alasan resmi yang menyebabkan FIFA membatalkan acara drwing tersebut," kata Arya. Arya memperkirakan pembatalan drawing salah satunya disebabkan karena penolakan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster untuk menggelar drawing Piala Dunia U-20 di Bali. Diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster berkirim surat kepada pemerintah pusat pada 14 Maret 2023. Surat bernomor T.00.425/11470/SEKRET itu berisi penolakan untuk Tim Israel Bertanding di Bali untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. (Yetede)

JAKARTA, ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, secara kumulatif sejak 1 januari hingga 21 Maret 2023, aliran modal asing masuk bersih di pasar surat berharga  negara (SBN) sebesar Rp 14,98 triliun dan pasar saham  sebesar Rp1,07 triliun. BI juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan  untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi. "Selama tahun 2023, berdasarkan data setlemen sampai dengan 21 Maret 2023, non residen beli neto Rp41,98 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 1.07 triliun di pasar," jelas kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi yang diterima pada Minggu (26/3/2023). Sementara itu, imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun stabil di level 6,88%. Level yield surat utang Indonesia tersebut  lebih menarik dan jauh dari yeild surat utang Amerika Serikat atau UST Treasure Note tenor 10 tahun lalu yang turun ke level 3,427%. "BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas maskroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung ekonomi lebih lanjut," kata Erwin. (Yetede)

JJAKARTA, ID- Ekspor tekstil dan produk tektil (TPT) tahun ini perkirakan anjlok hingga 10% menjadi sekitar US$ 11 miliar (setara Rp 170 triliun), dibanding tahun lalu US$ 12 miliar. Penurunan nilai order dan buyer luar negeri yang mencapai 40-50% sejak awal tahun ini membuat kinerja ekspor  industri padat karya tersebut diperkirakan bakal melemah. "Ekspor tahun ini memungkinkan tidak akan lebih besar dari tahun kemarin yang sekitar US$ 12 miliar. Penurunanya 5-10% kalau kondisi masih seperti sekarang," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan benang Filament Indonesia (APSyFFI) Redma Wirawasta kepada Investor Daily, baru-baru ini. Menurut Redma, penurunan kinerja ekspor tidak serta merta berdampak pada industri TPT Nasional, asalkan pasar domestik bisa menampung produk TPT yang tidak terserap ekspor. Dia memaparkan, pasar dalam negeri selama ini mengontribusi sebesar 70% terhadap total penjualan industri TPT nasional. "Pasar ekspor hanya menyumbang 30%  dari total penjualan TPT. Jadi, kalau pasar dalam negeri bisa diperbaiki dan pemerintah serius membendung impor TPT ilegal, pertumbuhan industrinya akan sangat bagus," ungkap dia (Yetede)