JAKARTA, ID-Industri perbankan telah menyalurkan kredit properti sebesar Rp1.209,1 triliun, per akhir Februari  2023, meningkat 7,5% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi januari yang tumbuh 7,3% (yoy), karena permintaan akan kredit properti yang mulai meningkat. Bank Indonesia (BI) dalam data Uang Beredar mencatatkan, kredit properti didukung oleh pertumbuhan dari semua segmen, seperti kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA), konstruksi, dan real estate. Kemudian, kredit konstruksi juga tumbuh lebih tinggi dari 2,5% (yoy) pada januari menjadi 2,7% (yoy) per februari dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 384,9 triliun. Disebabkan oleh pertumbuhan kredit  konstruksi gedung industri  di DKI Jakarta dan Jawa tengah. "Khususnya peningkatan pada KPR tipe diatas 70 di Jawa Timur dan DKI Jakarta," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA - Pergerakan indeks saham syariah di pasar modal masih berada dalam zona negatif apabila dilihat sejak awal tahun ini. Pada akhir perdagangan Jumat lalu, Indonesia Sharia Stock Index tercatat di angka 207. Apabila ditinjau sejak awal tahun, nilai ISSI tercatat turun 4,75 persen. "Kalau kita lihat, beberapa emiten yang memiliki kapitalisasi saham terbesar dalam ISSI turun lumayan sejak awal tahun, misalnya ADRO, UNVR, BYAN, dan lainnya," ujar Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani, kepada Tempo, akhir pekan lalu. Dari sepuluh saham syariah berkapitalisasi paling besar di ISSI, enam saham tercatat bergerak negatif sejak awal tahun. Saham-saham tersebut antara lain BYAN yang bergerak -8,74 persen, TPIA -9,56 persen, UNVR -7,58 persen, ADRO -25,35 persen, ICBP -1,72 persen, dan CPIN -9,69 persen. Kendati ada saham-saham anyar yang baru melantai di pasar modal dan memiliki pergerakan yang cukup baik saat penawaran awal alias IPO, pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap indeks. Beberapa saham anyar di indeks syariah antara lain Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON), Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE). (Yetede)

Badan Pangan Nasional menerbitkan regulasi mengenai cadangan gula konsumsi dan minyak goreng. Cadangan pangan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, salah satunya saat periode hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan dan Lebaran. Bapanas mempublikasikan Peraturan Badan (Perbadan) Pangan Nasional No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng  Pemerintah (CMGP), Sabtu (25/3). Peraturan ini merupakan amanat Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pasal 5 Perbadan No 4/2023 menyatakan, penyelenggaraan CGKP dan CMGP meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan, penyaluran CGKP dan CMGP ditargetkan untuk stabilisasi harga pangan, pemberian bantuan pangan, serta keperluan lain yang ditetapkan  pemerintah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan selama hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan hingga Lebaran saat ini, turut menjadi salah satu tujuan peraturan tersebut.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen,  kebijakan CGKP sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilir atau harga di tingkat konsumen. Dampak terhadap petani di hulu juga harus dipertimbangkan. ”Kebijakan CGKP semestinya berprinsip pada kedaulatan pangan sehingga produk dalam negeri diutamakan,” katanya, saat  dihubungi, Sabtu (25/3). Dia berharap kebijakan CGKP tidak membuat pemerintah asal-asalan dalam mengimpor gula. Data stok gula nasional yang jadi landasan kebijakan mesti akurat agar tidak menekan petani. Impor gula pada awal 2023 menyebabkan gula hasil produksi petani tebu tertahan di pabrik. Dia mencontohkan, sekitar 55.000 ton gula petani di Jatim belum laku. Berdasarkan perkiraannya, stok gula nasional pada awal 2023 berkisar 2 juta ton, sedangkan saat ini 1,5 juta ton. Jika memperhitungkan rembesan rafinasi, stok dapat mencapai 1,7 juta-1,8 juta ton. Oleh sebab itu, kebijakan pengadaan CGKP mesti melibatkan petani. (Yoga)

Presiden Perancis Emmanuel Macron berusaha mengesahkan RUU Reformasi Pensiun yang sekarang di tahap pengkajian MK sebelum sah menjadi peraturan. Namun, Serikat pekerja Perancis menolak dan 3,5 juta orang turun berunjuk rasa di jalan-jalan. Mereka tidak mau usia pensiun dinaikkan dari 62 tahun ke 64 tahun. Pekerja kerah biru yang paling keras menolak karena jika UU itu berlaku, mereka harus bekerja, menguras fisik hingga usia tua. Di Asia, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pekan lalu mengumumkan rencana menaikkan jam kerja dari 52 jam per pekan menjadi 69 jam per pekan. Pemerintah mengusulkan agar setiap perusahaan menghitung lembur secara bulanan, bahkan tahunan dengan harapan para pekerja bisa mengatur jadwal lembur masing-masing. Pemerintah mengira, metode ini memungkinkan pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk kehidupan pribadi, pergi berlibur, dan mengasuh keluarga. Namun, Generasi Milenial dan Generasi Z yang merupakan sepertiga penduduk Korsel menolak. Mereka beralasan, jam kerja seperti itu membuat hidup tidak berkualitas. Inilah alasan semakin banyak anak muda tidak berminat memasuki bursa tenaga kerja formal.

Di Inggris dan AS, diskursusnya malah mengenai pengurangan jam kerja. Sejumlah politikus dari Faksi Demokrat di DPR AS mengajukan RUU pengurangan hari kerja dari lima hari setiap pekan menjadi empat hari. Berdasarkan data pemerintah, di AS, ada 35 juta orang yang bekerja lebih dari 40 jam per pekan dan ada 9 juta pekerja yang membanting tulang lebih dari 60 jam per pekan. Hasil kajian Huang Dinh dkk yang diterbitkan di jurnal Ilmu Sosial dan Kedokteran (SSM) menjelaskan bahwa jam kerja yang sehat adalah 39 jam per pecan, setelah menghitung bahwa di Australia, warga bekerja rata-rata 48 jam per pekan. Setelah itu, mereka tetap harus melakukan tugas-tugas domestik, terutama bagi perempuan. Oleh sebab itu, 39 jam per pekan dinilai sebagai waktu yang ideal setelah menghitung beban individu di luar kantor. ”Bagi pekerja yang tidak memiliki pilihan fight or flight, pekerjaan menjadi perangkap. Mereka tidak akan merasa aman, apalagi bahagia di kantor sehingga jangan harap ada produktivitas, apalagi kreativitas dan inovasi,” ujar Dokter Institut Kedokteran Fungsional, AS, Aarti Soorya di majalah Forbes edisi Rabu (22/3). (Yoga)

Pengembang seperti PT Metropolitan Land Tbk (Metland) sejak lama punya jurus pemikat, yakni menawarkan fasilitas berupa akses ke moda transportasi umum yang murah, tetapi cepat seperti kereta komuter atau KRL. Maka, Metland membangun sendiri stasiun KRL di atas lahan perumahan mereka yang luasnya 320 hektar di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jabar. Stasiun yang dibangun tahun 2018 di atas lahan 2.000 meter persegi tersebut dilengkapi tempat parkir sepeda motor dan mobil. Jika ingin naik ojek daring, para pengemudi selalu bersiap di sekitar stasiun. Warga yang membeli rumah di Metland Cibitung juga mendapat jalan lingkungan selebar 6,5 meter sehingga mobil bisa berpapasan dengan aman. Sebagian rumah juga memiliki fasilitas air bersih sehingga tak perlu membuat sumur lagi. Direktur Metland Wahyu Sulistio menyatakan, pihaknya sejak awal sudah memikirkan kemudahan akses ke  transportasi umum dan jalan tol bagi konsumen. Dengan fasilitas tersebut, penghuni yang bekerja di Cikarang atau Jakarta bisa menggunakan KRL dengan tarif murah, Rp 5.000 sekali jalan. Jarak 40 km bisa ditempuh dalam tempo 50 menit.

Ke depan pihaknya masih akan mengembangkan rumah tapak di Cibitung lalu Cikarang dan tempat lain, karena ia yakin konsumen, terutama usia milenial, masih tetap memilih membeli rumah tapak daripada apartemen. Rasanya lega Fasilitas dan mutu bangunan di Metland Cibitung itulah yang memikat hati Roni Iswan (29), karyawan perusahaan penyewaan alat angkut berat di Jakarta. Akhirnya hatinya lega bisa punya rumah sendiri. Kini ia tak harus ”membuang” uang untuk kontrak rumah, walau ia masih harus mengangsur Rp 3,77 juta per bulan selama 13 tahun lagi. ”Rasanya lega bisa tinggal di rumah sendiri. Apalagi langit-langit rumah ini tinggi sehingga sirkulasi udara lebih baik, dalam rumah juga lebih terang. Istri pun senang karena punya dapur yang nyaman,” tutur Roni yang ditemui di rumahnya, Kluster Lisse Metland Cibitung, Jabar, pada Jumat (24/3). Ia membeli rumah seluas 34 meter persegi di atas tanah 60 meter persegi dengan harga Rp 635 juta. Rumah dengan dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, carport dengan kanopi di atasnya dan taman kecil di depan rumah.

Pengembang lain, Podomoro yang membangun Kota Podomoro Tenjo, juga punya kiat memasarkan produk huniannya melalui Tiktok dan Instagram. Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja mengatakan, setiap generasi punya peluang, kebutuhan, dan pola pendekatan pemasaran yang berbeda. Generasi milenial, misalnya, tidak pernah lepas dari telepon genggam. ”Kami meresponsnya dengan rajin update Instagram, Tiktok. Sementara untuk generasi 40-50 tahun, kami memasarkan menggunakan Facebook,” katanya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/3). Untuk memasarkan produknya yang diluncurkan 17 Agustus 2020, pengembang itu melakukan pemasaran dan proses transaksi secara digital. Calon penghuni yang tertarik membeli rumah tidak perlu datang ke lokasi. Mereka tinggal melihat hunian melalui video virtual serta melakukan proses booking dan transaksi pembayaran tanpa tatap muka. Zaldy menjelaskan, pemasaran dan penjualan secara digital cukup efektif menggaet pembeli. Dalam 2,5 tahun, sudah terjual 4.850 dari 12.000 unit. (Yoga)

Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, Jumat (24/3/2023), mengatakan, UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh. Perlindungan kerja petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mengimpit petani lokal. Misalnya, Pasal 30 Ayat 1 UU Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga petani dibiarkan bersaing di pasar bebas dengan kekuatan pemodal besar bidang pangan. (Yoga)

Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menyiapkan operasionalisasi perdagangan karbon sebagai salah satu bentuk pelaksanaan nilai ekonomi karbon. Persiapan yang dilakukan mulai dari menyusun finalisasi peta jalan perdagangan karbon hingga pembaruan sertifikat pengurangan emisi. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional KLHK Wahyu Marjaka menyampaikan, nilai ekonomi karbon (NEK) merupakan nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan manusia  ataupun ekonomi. Terminologi ini telah diikat dalam peraturan pemerintah dan menjadi dasar untuk setiap ukuran kinerja penurunan emisi di Indonesia.

”Posisi pengaturan nilai ekonomi karbon ini sebenarnya mengimplementasikan prinsip polluter pays principle (asas pencemar membayar) yang seharusnya diintegrasikan sejak awal,” ujar Wahyu dalam acara sosialisasi pengendalian emisi karbon melalui NEK, di Jakarta, Jumat (24/3). Penyelenggaraan NEK dilaksanakan kementerian atau lembaga, pemda, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaksanaan NEK melalui empat mekanisme, meliputi perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon oleh menteri keuangan, dan mekanisme lainnya sesuai perkembangan sains. Semua aktivitas perdagangan karbon wajib mematuhi tata kelola karbon dan mencatatkan registrasi pada Sistem Registri Nasional (SRN). Seluruh aktivitas ini juga diwajibkan memperoleh sertifikat pengurangan emisi GRK melalui otoritas pemerintah. (Yoga)

Implementasi ekonomi dan keuangan syariah dinilai bisa menjadi solusi menghadapi ketidak pastian ekonomi. Hal ini tecermin dari masih bertumbuhnya sektor keuangan syariah selama tiga tahun terakhir saat terjadi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global menguat, dikarenakan ekonomi dan keuangan syariah mensyaratkan usaha untuk mengedepankan prinsip berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, sektor keuangan syariah terbukti tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian perekonomian. ”Hal ini tecermin dari pertumbuhan di sektor ini,” ujar Aman dalam diskusi bertajuk ”Investasi Hijau di Keuangan Syariah”, Jumat (24/3).

Sampai dengan November 2022, total aset industri keuangan syariah mencapai Rp 2.312,72 triliun, bertumbuh 15 % secara tahunan. Total aset industri perbankan syariah mencapai Rp 756,30 triliun, setara 6,8 % total pangsa pasar industri perbankan keseluruhan. Adapun total aset industri keuangan nonbank syariah Rp 143,97 triliun, dengan pangsa pasar 4,69 % total pasar. Sementara total aset industry pasar modal syariah yang juga termasuk saham syariah dan sukuk negara mencapai Rp 5.924,08 triliun dan memiliki pangsa pasar 18,43 %. Ketahanan sektor keuangan syariah ini, lanjut Aman, dikarenakan dalam keuangan syariah terdapat kerangka berpikir multidimensi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan masyarakat, Tuhan, dan lingkungan. Ini mirip komitmen prinsip bisnis berbasis ESG. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian global, dua emiten tekstil di BEI masih membukukan kinerja bagus sepanjang tahun 2022. PT Trisula Textile Industries Tbk dan PT Trisula International Tbk mencatatkan kenaikan penjualan. Sementara emiten lainnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk, tengah  berbenah agar terlepas dari utang. PT Trisula Textile Industries membukukan penjualan Rp  461,85 miliar sepanjang tahun 2022. Capaian tersebut naik 8 % dari penjualan tahun 2021. ”Peningkatan penjualan pada tahun 2022 ini diikuti dengan peningkatan laba bersih sebesar 9 % dari Rp 2,45 miliar menjadi Rp 2,66 miliar pada tahun 2022,” kata Dirut Trisula Textile Karsono Wongso Djaja, Jumat (24/3).

Penjualan Trisula Textile banyak diserap oleh pasar domestik. Nilainya mencapai Rp 443,89 miliar atau naik 9 % dari tahun 2021. Penjualan di pasar domestik ini menempati 96 % total penjualan Trisula Textile. Adapun penjualan ke luar negeri hanya Rp 17,96 miliar atau setara 4 % total penjualan. Trisula Textile juga menambah toko ritelnya untuk memperkuat platform digital. Sementara perusahaan tekstil lainnya, PT Trisula International Tbk, menyatakan optimistis dengan kebutuhan garmen yang masih tinggi. Tingginya permintaan ini terjadi baik di luar maupun di dalam negeri, kata Dirut Trisula International Widjaja Djohan dalam keterangannya. (Yoga)

Fenomena ”mudik” juga ramai dikaitkan dengan sektor keuangan seiring kembali masuknya devisa hasil ekspor (DHE) ke sistem keuangan Indonesia setelah sekian lama mendekam di perbankan luar negeri. DHE khusus dari sumber daya alam (SDA) tersebut berbondong-bondong masuk kembali ke Tanah Air setelah BI menerbitkan instrumen khusus dengan imbal hasil yang kompetitif. Instrumen tersebut dinamakan term deposit (TD) valas DHE. Mengutip data BPS, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga data teranyar yakni Februari 2023. Artinya, nilai ekspor lebih besar ketimbang impor selama 34 bulan terakhir. Ini merupakan rekor terpanjang surplus neraca perdagangan Indonesia, yang ditopang harga komoditas dunia yang tengah tinggi, seperti batubara dan minyak sawit. Kenaikan harga komoditas itu pun ikut mengerek kinerja ekspor. Namun, kinerja ekspor yang positif itu ternyata belum memberikan dampak optimal bagi perekonomian Indonesia. Sebab, sebagian besar devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor itu tidak masuk ke sistem keuangan dalam negeri.

DHE itu malah disimpan di luar negeri. Sehingga, saat ekspor Indonesia tengah melambung tinggi sepanjang 2022, rupiah malah tercatat melemah 9,31 % dibandingkan dengan 2021. BI kemudian menerbitkan instrumen moneter baru, yakni TD valas DHE. Melalui instrumen ini, eksportir nasional akan dirangsang dengan bunga valas yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain sehingga mereka pun akan menyimpan uangnya di dalam negeri. Dengan TD valas DHE tersebut, eksportir dengan DHE lebih dari 10 juta USD bisa memperoleh bunga 4,70-5,14 %. Simpanan 5 juta dollar AS-10 juta USD memperoleh bunga 4,73-5,09 %. Simpanan 1 juta USD-5 juta USD memperoleh bunga  4,68-5,04 %. BI bekerja sama dengan 20 bank yang telah ditunjuk untuk menyosialisasikan instrumen baru ini kepada nasabah-nasabah eksportir melalui kantor cabang masing-masing. Jika eksportir memutuskan untuk memulangkan dananya, DHE langsung dipindahkan atau pass on dari bank ke BI. Dengan demikian, dana tersebut tidak akan dihitung sebagai dana pihak ketiga (DPK), dengan imbalan 0,1 % dari nilai nominal DHE untuk simpanan satu bulan, 0,125 % untuk simpanan tiga bulan, dan 0,15 % untuk simpanan enam bulan. Selama periode 1-16 Maret 2023, TD valas DHE berhasil menarik 173 juta USD yang berasal dari Sembilan eksportir sektor pertambangan dan perkebunan. Dana DHE itu berhasil ditarik masuk ke dalam negeri melalui enam bank yang ditunjuk. (Yoga)