Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 telah memicu kepanikan di pasar keuangan global. Bursa saham dunia berguguran, dengan indeks Hang Seng dan Shanghai Composite mengalami penurunan tajam masing-masing sebesar 13,22% dan 7,34%. Bahkan indeks saham di AS seperti Dow Jones dan S&P 500 pun ikut anjlok.

Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga strategi utama pemerintah: deregulasi non-tariff measures (termasuk relaksasi aturan TKDN dan lartas), peningkatan impor dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, serta pemangkasan tarif bea masuk dan pajak impor untuk menjaga daya saing ekspor.

Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) pada tahun 2025 diprediksi akan menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan dari pasar ritel dan kondisi kelebihan pasokan (oversupply) yang masih menghantui industri semen domestik. Meski demikian, perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan laba berkat upaya efisiensi energi, terutama melalui pengoperasian pabrik Semen Grobogan.

Saham perbankan Indonesia diprediksi akan mengalami tekanan signifikan pada awal perdagangan pasca libur panjang, terutama akibat sentimen negatif dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Sebelum libur, saham-saham bank besar seperti Bank Mandiri (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Central Asia (BBCA) mengalami penguatan karena sentimen pembagian dividen.

Tarif resiprokal AS diumumkan tanggal 2 April dengan pengecualian baja, aluminium, otomotif dan suku cadang tertentu, tembaga, farmasi, semi konduktor, emas batangan, energi, serta mineral tertentu yang strategis untuk rantai pasok manufaktur AS. Sebagai respons, lembaga keuangan Moody meningkatkan probabilitas resesi AS dari 15 ke 40 %. Indonesia terkena tarif 32 %, dampaknya akan terlihat pada industri padat karya yang berorientasi ekspor, lalu akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Peluang untuk memitigasi dampak tarif adalah mencari pasar baru, fokus pada potensi ekspor produk tidak terkena tarif, dan konsumsi dalam negeri. Negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, memiliki ruang gerak untuk menggunakan pasar dalam negerinya. Dalam hal ini, konsumsi dalam negeri merupakan penyangga seraya bernegosiasi mencari kompromi dan alternatif pasar yang baru.

Situasi global berbeda akibat pandemi ataupun geopolitik. Harga barang dan jasa lebih mahal, walau inflasi sudah turun drastis. Akibatnya, rumah tangga menekankan pada minimisasi pengeluaran. Jika ada kendala anggaran, menabung dan menunda pengeluaran menjadi cara memupuk dana. Pengeluaran mudik versus kebutuhan lain bersaing di anggaran rumah tangga yang menimbulkan perubahan pola konsumsi. Di sini, pengamatan pada average propensity to consume (APC) yang dipublikasikan BI menjadi penting. Kenaikan APC berimplikasi ke penurunan APS (average propensity to save), menunjukkan lebih banyak pendapatan dibelanjakan. Memasuki 2024, peningkatan ketidakpastian akibat PHK di berbagai sektor menyebabkan masyarakat kian hati-hati. Lebaran 2025 jatuh pada tanggal muda,31 Maret-1 April. APC Februari 2025, yaitu 74,7, lebih tinggi dari pada Januari sebesar 73,6 serta individu bulanan di 2024.

Tampaknya konsumen mengambil napas sejenak, memupuk dana untuk konsumsi yang akan datang. Pada saat sama, angka PMI sudah tiga bulan di zona ekspansi. PMI mencapai 53,6 di Februari, tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Maret kembali menurun ke 52,4, menunjukkan sudah ada penyeimbangan kembali dengan adanya mudik. Terkait APC bulan Maret ada dua kemungkinan. Siklus mudik yang tiba bersamaan dengan siklus belanja barang tahan lama membuatnya lebih kompleks. Jika konsumsi Februari 2025 tidak berlebihan, APC Maret akan tetap tinggi.  Agar konsumsi dapat menjadi penyangga dampak tarif, ke depan perlu mengisi gap itu dengan penguatan daya beli. Kebijakan tidak dapat lagi semata pada bantuan kas. Kebijakan juga mesti meliputi usaha untuk memperbesar ruang anggaran rumah tangga, seperti diskon pada waktu tertentu untuk listrik, liburan sekolah, dan cuti bersama hari kejepit (Yoga)

Pasar saham dalam negeri dipastikan akan kembali mengalami volatilitas harga karena kondisi investasi yang terguncang pascakebijakan tarif baru Presiden AS, Donald Trump. Investor dapat mengatur ulang portofolio saham mereka untuk mencegah kerugian lebih dalam hingga jangka menengah. Pasar saham RI dijadwalkan kembali buka pada Selasa (8/4) setelah libur panjang sejak 28 Maret 2025. Di tengah masa libur Lebaran itu, pasar saham di seluruh dunia diguncang pengumuman Trump mengenai penerapan tarif tinggi impor barang terhadap negara-negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Dua hari pasca pengumuman kebijakan itu pada 2 April 2025, bursa saham AS, seperti Nasdaq, anjlok 11,4 %, Indeks Small Cap 2000 turun 10,7 %, S&P 500 melemah 10,5 % dan Dow Jones terkoreksi 9,3 %.

Tren ini merambat ke bursa saham negara maju lainnya dan negara berkembang. Bursa saham global longsor sepanjang Senin (7/4). Indeks Nikkei-225 di Bursa Tokyo, Jepang, ditutup turun 7,83 %. ”Saham anjlok karena kebijakan tarif tak masuk akal Pemerintah AS di bawah Donald Trump. Keriuhan di pasar tak akan reda sampai kebijakan direvisi,” kata ekonom kepala Sony Financial Group, Hiroshi Watanabe, dikutip Kyodonews. Indeks yang terjun bebas memaksa manajemen bursa Tokyo menghentikan perdagangan sementara pada Senin. Manajemen bursa berusaha mengendalikan kepanikan para investor yang berlomba melepas saham di tengah kekhawatiran pada prospek suram kinerja perekonomian.

 Analis pasar modal dari PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, mengatakan, ”Pasar bersiap untuk tarif berlaku. Volatilitas akan tinggi karena sebagian investor memilih melepas terlebih dahulu saham mereka dan masuk ke (saham) yang dipandang lebih aman,” ujarnya, Senin.  ”IHSG kemungkinan besar akan dibuka dengan koreksi meski berharap tidak sampai trading halt,” kata Wawan.  Kendati demikian, proyeksi koreksi ini dapat dimanfaatkan oleh investor jangka panjang untuk mengakumulasi pembelian saat harga terkoreksi. ”Untuk investor jangka pendek, lebih aman untuk sementara beralih ke instrumen yang risikonya rendah, seperti reksa dana pasar uang,” kata Wawan. (Yoga)

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efisiensi anggaran. Salah satunya, ditempuh melalui pemangkasan perizinan dan jalur distribusi seperti telah diterapkan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pemangkasan perizinan dan jalur distribusi itu sekaligus penting untuk mencegah korupsi. Dalam acara panen raya nasional di 14 provinsi sentra produksi padi yang seremoninya digelar di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin (7/4) Mentan, Andi Amran Sulaiman melaporkan, semula jalur perizinan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani berbelit-belit. Butuh gebrakan untuk memangkas birokrasi yang rumit itu. Gebrakan itu muncul sejak dikeluarkannya (Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

”Sebelumnya ada 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, (pupuk bersubsidi) baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Perpres 6/2025, dari Mentan langsung ke pabrik, pabrik langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani) petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” kata Andi. Presiden menegaskan akan terus mendorong efisiensi anggaran, melalui pemotongan jalur distribusi yang panjang. Secara bersamaan, praktik korupsi juga berusaha ditekannya melalui pemangkasan jalur tersebut. Ihwal praktik korupsi, Presiden menentang keras. Lebih-lebih jika praktik-praktik itu malah menghambat layanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti pupuk bersubsidi. Pihaknya mendorong agar petani tidak takut melayangkan laporan penyelewengan jika menemukannya di lapangan. (Yoga)

Per 9 April nanti, Indonesia akan merasakan hantaman dampak tarif resiprokal 32 % yang diterapkan AS, di luar tarif dasar 10 % yang sudah berlaku 5 April lalu. Efek seketika akan dirasakan oleh produk industri kita, tanpa bisa berkelit, sementara upaya diplomasi dan negosiasi oleh pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dipastikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Menghadapi tarif AS, Indonesia tak menempuh jalur retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi, bilateral ataupun multilateral, termasuk bersama negara ASEAN lain, guna menghindari dampak merugikan lebih besar pada ekonomi dalam negeri. Berbagai kritik sebelumnya menyoroti respons pemerintah yang dinilai lamban dalam antisipasi dan mitigasi.

Kosongnya kursi Duta Besar Indonesia di AS juga memperlemah diplomasi ekonomi Indonesia, justru di saat paling dibutuhkan. Indonesia masuk daftar 57 worst offenders negara yang membukukan surplus besar perdagangan dengan AS. AS terutama menyoroti hambatan nontarif yang diberlakukan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif resiprokal 32 %. Tarif resiprokal ini akan kian memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS dan menyumbang besar pada ekspor dan lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Sejumlah pengamat mendesak pemerintah meminta penundaan tarif resiprokal dan menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) agar tetap bisa mengakses pasar AS.

Dengan perubahan peta dan lanskap perdagangan global pasca kenaikan tarif AS, Indonesia tak boleh bergantung pada pasar tradisional AS dan Uni Eropa. Diversifikasi ke pasar nontradisional menjadi mendesak. Keanggotaan di BRICS, aksesi ke OECD, percepatan dan upgrade sejumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan kawasan, seperti RCEP dengan ASEAN+, CP-TPP, IEU- CEPA, I-EAEU CEPA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Kita harus mewaspadai kemungkinan Indonesia jadi sasaran limpahan produk negara lain, terutama China, yang tak bisa masuk ke AS akibat kenaikan tarif AS. Melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri menjadi agenda yang tak kalah penting. (Yoga)

Rendahnya daya beli masyarakat hingga banjir produk impor murah menyebabkan Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 melambat meski ada momen Ramadhan. Di tengah situasi itu, pemerintah mesti melindungi industri manufaktur dalam negeri agar produk mereka tetap bisa terserap di pasar domestik. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 masih berada di level ekspansif atau di angka 52,4. Namun, angka PMI itu turun dibanding Februari 2025 di 53,6. PMI Indonesia yang tetap berada pada level ekspansif itu setidaknya terlihat dari data S&P Global. PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 mampu melampaui sejumlah negara, seperti China (51,2), Vietnam (50,5), Thailand (49,9).

Penurunan indeks PMI tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara ASEAN mengalami penurunan PMI pada Maret. Bahkan, PMI di beberapa negara mengalami kontraksi. Hal serupa terlihat dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2025 yang berada di angka 52,98 atau turun tipis 0,17 poin dibanding- kan Februari 2025 di 52,15. Dari laporan pelaku industri ke Kemenperin, penjualan produk manufaktur, terutama produk industri makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT), mengalami penurunan penjualan pada saat menjelang Lebaran. ”Penurunan penjualan disebabkan pelemahan daya beli masyarakat,” ujar Febri, Senin (7/4). Faktor lain yang menyebabkan permintaan tertahan dan PMI Manufaktur melambat adalah produk impor murah yang menjamur di pasar domestik.  (Yoga)

Pembongkaran sejumlah tempat wisata secara gegabah oleh pemerintah beberapa waktu terakhir ini dinilai memperburuk iklim investasi di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, PHK berisiko terjadi meski bukan menjadi keinginan pengusaha. Dalam Laporan Kinerja Kemenparekraf 2023, realisasi investasi pariwisata cenderung meningkat sejak 2019. Angkanya sempat menurun pada 2021 karena pandemi, tetapi berangsur membaik. Terakhir, realisasi investasi pariwisata tercatat Rp 45,35 triliun pada 2023. Kontribusinya 3,2 % dari total realisasi investasi nasional di Rp 1.418,9 triliun. Investasi yang mendominasi adalah bisnis hotel berbintang, restoran, dan desain grafis. Di balik pencapaian itu, pengusaha mempertanyakan kepastian hukum berbisnis di Indonesia.

Terlebih, setelah pemerintah menyegel sedikitnya 10 kawasan wisata di Puncak, Bogor, Jabar, karena destinasi wisata terkait dianggap menjadi penyebab banjir bandang yang menimpa kawasan Jabodetabek pada awal 2025. Menurut Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, pemerintah semestinya memberi kepastian hukum bagi iklim berusaha dan menciptakan daya saing yang sehat. ”Investor, butuh kepastian. Bagaimanapun, pasti akan ada duit yang ditanam di situ. Dalam membuat suatu daya tarik bagi investor untuk melakukan pembangunan, tentu mesti dibungkus dengan kepastian hukum,” tutur Maulana, Senin (7/4). Maulana menyayangkan penyegelan sejumlah tempat wisata dan penginapan yang langsung dibongkar, padahal ada beberapa mekanisme yang semestinya dilakukan sebelum sanksi dijatuhkan.

Apalagi, pengusaha sebenarnya telah mengantongi sebagian perizinan. Pemerintah terkesan mengabaikan perizinan yang sebelumnya sudah dikabulkan, dan sekadar menyalahkan investor. Pembongkaran tanpa kajian mendalam berisiko menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat. ”Bayangkan kalau nanti investor disuruh membayar (hak) PHK. Itu, kan, bukan PHK yang diinginkan pengusaha. Itu bukan karena bisnisnya gagal, tetapi karena tindakan semena-mena pemerintah. Mungkin tujuannya bagus, tetapi eksekusinya tidak tepat,” tutur Maulana. Menurut sosiolog Universitas Nasional, Sigit Rochadi, perlu ada langkah untuk menyelamatkan para pekerja wisata dari ancaman PHK di sektor pariwisata. Menurut dia, jika hal seperti itu terus berulang, para investor akan mundur, bahkan berpikir seribu kali untuk berinvestasi di Jabar. (Yoga)