Pembongkaran Obyek Wisata Sebabkan PHK dan Mencederai Iklim Berusaha

;

Pembongkaran Obyek Wisata Sebabkan PHK dan Mencederai Iklim Berusaha

08 Apr 2025 Kompas

Pembongkaran sejumlah tempat wisata secara gegabah oleh pemerintah beberapa waktu terakhir ini dinilai memperburuk iklim investasi di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, PHK berisiko terjadi meski bukan menjadi keinginan pengusaha. Dalam Laporan Kinerja Kemenparekraf 2023, realisasi investasi pariwisata cenderung meningkat sejak 2019. Angkanya sempat menurun pada 2021 karena pandemi, tetapi berangsur membaik. Terakhir, realisasi investasi pariwisata tercatat Rp 45,35 triliun pada 2023. Kontribusinya 3,2 % dari total realisasi investasi nasional di Rp 1.418,9 triliun. Investasi yang mendominasi adalah bisnis hotel berbintang, restoran, dan desain grafis. Di balik pencapaian itu, pengusaha mempertanyakan kepastian hukum berbisnis di Indonesia.

Terlebih, setelah pemerintah menyegel sedikitnya 10 kawasan wisata di Puncak, Bogor, Jabar, karena destinasi wisata terkait dianggap menjadi penyebab banjir bandang yang menimpa kawasan Jabodetabek pada awal 2025. Menurut Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, pemerintah semestinya memberi kepastian hukum bagi iklim berusaha dan menciptakan daya saing yang sehat. ”Investor, butuh kepastian. Bagaimanapun, pasti akan ada duit yang ditanam di situ. Dalam membuat suatu daya tarik bagi investor untuk melakukan pembangunan, tentu mesti dibungkus dengan kepastian hukum,” tutur Maulana, Senin (7/4). Maulana menyayangkan penyegelan sejumlah tempat wisata dan penginapan yang langsung dibongkar, padahal ada beberapa mekanisme yang semestinya dilakukan sebelum sanksi dijatuhkan.

Apalagi, pengusaha sebenarnya telah mengantongi sebagian perizinan. Pemerintah terkesan mengabaikan perizinan yang sebelumnya sudah dikabulkan, dan sekadar menyalahkan investor. Pembongkaran tanpa kajian mendalam berisiko menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat. ”Bayangkan kalau nanti investor disuruh membayar (hak) PHK. Itu, kan, bukan PHK yang diinginkan pengusaha. Itu bukan karena bisnisnya gagal, tetapi karena tindakan semena-mena pemerintah. Mungkin tujuannya bagus, tetapi eksekusinya tidak tepat,” tutur Maulana. Menurut sosiolog Universitas Nasional, Sigit Rochadi, perlu ada langkah untuk menyelamatkan para pekerja wisata dari ancaman PHK di sektor pariwisata. Menurut dia, jika hal seperti itu terus berulang, para investor akan mundur, bahkan berpikir seribu kali untuk berinvestasi di Jabar. (Yoga)