Ekonomi
( 40733 )ASDP Target Dekarbonisasi Nasional
Penangguhan Tarif dari AS Angin Segar Sementara
Pengenaan tarif resiprokal tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempatkan AS dalam posisi dominan dalam perdagangan global, sehingga banyak negara memilih jalur negosiasi daripada retaliasi, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan melalui Truth Social, Trump memberikan jeda 90 hari bagi negara-negara yang bersedia berunding, dengan tarif dasar hanya 10%, sebelum tarif penuh diberlakukan.
Jeda ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk menyusun strategi negosiasi demi menekan dampak ekonomi. Kepala Biro KLI Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan masa ini untuk mendorong efisiensi dan membangun kerangka kerja sama regional ASEAN guna memperkuat ketahanan kawasan. Kementerian Keuangan bahkan memperkirakan bahwa tarif Trump bisa mengurangi pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,3%–0,5%.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada berbagai pejabat tinggi AS, termasuk USTR dan Menteri Perdagangan. Tim negosiator Indonesia, yang dipimpin oleh Airlangga, Menkeu Sri Mulyani, dan Menlu Sugiono, akan segera terbang ke AS untuk melakukan negosiasi diplomatik dan sektoral, termasuk dengan para pelaku bisnis AS.
Meski penundaan ini disambut baik, kalangan pengusaha tetap mewanti-wanti. Yoseph Billie Dosiwoda dari Aprisindo menyebut bahwa pelaku usaha masih membutuhkan hasil konkret dari negosiasi dan berharap IEU-CEPA segera dirampungkan. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengingatkan agar pemerintah tidak terlena, sebab kebijakan tarif AS bersifat sementara, fluktuatif, dan tidak terstruktur.
Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan bahwa meskipun ada peluang negosiasi selama masa jeda tarif Trump, Indonesia harus tetap waspada dan proaktif, karena tekanan ekonomi global, ketidakpastian kebijakan dagang AS, serta dampaknya terhadap stabilitas moneter dan nilai tukar nasional masih sangat nyata.
Peluang Tersembunyi di Tengah Perang Dagang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut pangsa pasar tekstil dan alas kaki di Amerika Serikat (AS), yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara seperti Vietnam dan China. Hal ini disebabkan oleh tarif ekspor Indonesia yang lebih rendah, yakni 32%, dibanding Vietnam (46%) dan China (34%). Dengan demikian, Indonesia dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya bernegosiasi dengan AS untuk menurunkan tarif ekspor produk tekstil dan alas kaki, yang dinilai bukan termasuk kategori strategis bagi AS. Beberapa brand besar seperti Nike bahkan telah meminta pertemuan langsung dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung proses ini. Ia juga menyoroti bahwa meskipun bea masuk produk Indonesia ke AS tinggi, dampaknya terhadap harga jual masih tergolong kecil karena selisih harga jual di AS yang cukup besar.
Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, mengusulkan peningkatan impor kapas dari AS sebagai solusi strategis. Kapas AS saat ini hanya menyumbang sekitar 17% dari total impor kapas Indonesia, dan jika ditingkatkan hingga 50%, Indonesia berpotensi memperoleh keringanan tarif ekspor hingga 20%. Langkah ini dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor sekaligus meningkatkan utilitas produksi dalam negeri.
Senada, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyampaikan bahwa rendahnya utilitas industri saat ini disebabkan oleh banjirnya impor benang, kain, dan pakaian jadi. Ia mendesak pemerintah untuk memperketat impor dan memberantas produk ilegal, agar industri dalam negeri kembali bergairah dan meningkatkan permintaan impor kapas dari AS.
Di sisi lain, industri tekstil Indonesia juga menghadapi tantangan besar akibat kebijakan tarif AS. Jemmy mengungkap bahwa hanya dalam dua hari setelah pengumuman tarif, banyak mitra brand asal AS langsung menunda produksi dan pengiriman, yang dapat berdampak pada oversupply dan kerugian besar bagi industri. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengamankan pasar domestik dari potensi barang dumping dan memperkuat regulasi, termasuk mengembalikan kebijakan label bahasa Indonesia dan SNI wajib di border.
Dengan strategi negosiasi tarif ekspor, peningkatan impor kapas dari AS, penguatan industri dalam negeri, serta pengamanan pasar dari produk luar, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di sektor tekstil dan alas kaki global, khususnya di pasar Amerika Serikat.
Penundaan Tarif AS Tak Bisa Buat Terlena
RI Harus Siap Hadapi Utang yang Akan Jatuh Tempo
Potensi Impor Naik Bisa Ganggu Industri Lokal
Strategi Agar Tarif Tak Timbulkan Tekanan Kinerja
Investor Institusi Dinanti untuk Gerakkan Pasar
Di tengah pelemahan pasar saham dan volatilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) yang telah turun 15,71% sepanjang 2025, sejumlah investor institusi seperti asuransi jiwa, asuransi sosial, dan dana pensiun mulai melihat peluang untuk kembali mengakumulasi saham, khususnya saham-saham berfundamental kuat yang saat ini dinilai undervalued.
Menurut Ibrahim Kholilul Rohman, Senior Research Associate dari IFG Progress, saham yang telah terkoreksi dalam justru membuka ruang kenaikan harga ke depan, meski tetap perlu kehati-hatian dalam mencocokkan investasi dengan profil kewajiban jangka waktu institusi.
Senada, Felix Darmawan, Equity Research Analyst Panin Sekuritas, menyebut bahwa investor institusi dengan horizon jangka panjang, seperti dana pensiun dan asuransi sosial, lebih fokus pada valuasi dan potensi jangka panjang, dibanding melakukan aksi jual di tengah koreksi pasar. Strategi diversifikasi seperti kombinasi saham, SBN, dan emas, juga dipandang sebagai langkah untuk menjaga stabilitas portofolio.
Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menegaskan bahwa meskipun fluktuasi pasar berdampak pada hasil jangka pendek, industri asuransi jiwa tetap kuat berkat sifat investasi jangka panjang dan manajemen risiko yang disiplin. Sementara itu, CEO Ciputra Life Hengky Djojosantoso menyebut koreksi pasar sebagai momen untuk mendapatkan saham berkualitas dengan harga lebih murah, bahkan mencatat pertumbuhan hasil investasi 28,5% pada 2024.
Institusi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen juga menyatakan tetap optimistis dan siap memanfaatkan momentum pasar dengan penempatan dana di saham-saham likuid dan berfundamental baik.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menekankan bahwa secara agregat, emiten di bursa membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 19,32% YoY pada 2024, mencerminkan ketahanan fundamental korporasi Indonesia, meski IHSG mengalami tekanan.
Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti bahwa meski sektor saham tengah mengalami tekanan, para pelaku institusi tetap percaya pada fundamental jangka panjang, dan mulai kembali ke pasar untuk menangkap peluang investasi di tengah tekanan pasar.
Imbas Tarif AS ke Rantai Pangan & Pertanian RI
Kebijakan tarif perdagangan resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 9 April 2025, telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi di berbagai negara. Lembaga CEIC memperkirakan bahwa Indonesia memiliki risiko resesi sebesar 5%, namun tetap harus waspada karena dampak kebijakan ini cukup besar, terutama terhadap sektor pangan dan pertanian yang menyumbang devisa penting melalui ekspor ke AS.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS cukup signifikan, mencakup komoditas seperti minyak sawit, karet, hasil laut, dan alas kaki. Penerapan tarif resiprokal dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan mengganggu industri serta lapangan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis dan diplomasi perdagangan menjadi sangat penting.
Menurut artikel ini, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha dan akademisi harus aktif melakukan diplomasi dagang dengan Pemerintah AS, terutama melalui kerangka kerja sama ASEAN-US TIFA yang bisa dimanfaatkan sebagai platform negosiasi yang inklusif. Pembicaraan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia sudah dilakukan untuk membentuk kesatuan posisi dalam menghadapi kebijakan Trump.
Diplomasi juga perlu diarahkan pada kebijakan non-tarif, misalnya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang sebelumnya pernah menjadi sorotan perusahaan besar seperti Apple, General Electric, dan Microsoft.
Di tingkat domestik, pemerintah juga perlu membenahi regulasi impor pangan yang masih tumpang tindih, seperti perbedaan syarat antara Permentan No. 5/2022 dan Permendag No. 8/2024. Efektivitas kebijakan pembatasan impor, termasuk mekanisme Neraca Komoditas (NK), perlu diperkuat agar melindungi industri dalam negeri sambil tetap menjamin kelancaran rantai pasok industri pangan.
Obligasi Naik Daun, Tapi Suplai Bisa Jadi Ancaman
Di tengah pelemahan rupiah yang berdampak negatif pada pasar saham, instrumen obligasi, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), masih menjadi pilihan relatif stabil, termasuk bagi investor asing. Namun, tekanan fiskal yang meningkat membuat risiko oversupply surat utang kian nyata, seiring dengan kebutuhan pembiayaan besar dari pemerintah dan swasta.
Chang-kun Shin, Presiden Direktur Kiwoom Sekuritas, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah memunculkan kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi Indonesia, termasuk risiko defisit fiskal yang melebar akibat beban program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kewajiban pembayaran surat utang jatuh tempo. Ia juga menyoroti bahwa Bank Indonesia tidak memiliki ruang cukup untuk menurunkan suku bunga demi menjaga daya tarik obligasi Indonesia.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income di Anugerah Sekuritas, menambahkan bahwa walaupun pasar obligasi ikut terdampak, efeknya tak sedalam saham karena obligasi bersifat investasi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Sementara itu, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menyoroti bahwa capital inflow tetap positif di SBN, dengan pembelian bersih mencapai Rp23,87 triliun. Ia memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun akan berada pada kisaran 6,75%–7,10% di 2025, dan menyarankan akumulasi bertahap karena pelemahan obligasi dinilai bersifat sementara.
Namun, tantangan besar tetap ada. Dengan utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun dan bunga sebesar Rp500 triliun, penerbitan obligasi baru tak terhindarkan untuk menutup defisit APBN. Jika permintaan rendah, suku bunga mungkin harus dinaikkan, yang bisa meningkatkan beban bunga negara di masa depan.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









