Indonesia dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, tak heran jika obyek wisata menjamur di mana-mana. Potensinya besar, dari turis domestik maupun mancanegara, serta beragam kalangan usia dan kelompok ekonomi. Pariwisata membawa efek pengganda yang dampaknya langsung dirasakan oleh akar rumput dan menggerakkan roda ekonomi daerah. ”Obyek wisata komersial di Indonesia didominasi oleh jenis daya tarik wisata buatan,” tulis laporan BPS bertajuk ”Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2023”.Titik wisata komersial sepanjang 2023 mampu mencetak pemasukan Rp 11,14 triliun. Bila dibagi dengan jumlah obyek yang tercatat, tiap usaha menghasilkan omzet Rp 2,87 miliar. Mayoritas pemasukan disumbang oleh hasil penjualan tiket masuk.

Dari 10 provinsi dengan jumlah pendapatan usaha obyek wisata terbesar, hanya empat yang berada di luar Jawa, yakni Bali, Riau, Sumut dan NTB. Jakarta merupakan provinsi dengan total pendapatan tertinggi hingga Rp 2,36 triliun dan menarik 33,1 juta pengunjung pada 2023. Keberadaan pariwisata tidak terlepas dari peran UMKM. Usaha yang dikelola masyarakat bisa hidup berkat wisatawan, khususnya wisnus. Meski belanja per orang rendah dari segi nominal, total belanjanya besar sampai melebihi wisman. ”Menurut saya, itu satu keberhasilan lain yang justru tak diangkat, bahwa pariwisata Nusantara itu mendukung UMKM. Coba saja pada level bawah, itu tak berarti jelek asal berdampak pada masyarakat langsung. Bukankah itu yang dibutuhkan Indonesia?” tutur pengamat pariwisata Myra Gunawan.

Bagi Indonesia, pariwisata semestinya dapat dipahami lebih dari sekadar industri yang berpedoman pada UU Kepariwisataan. Pariwisata bertugas menyejahterakan masyarakat, menguatkan identitas, termasuk memajukan budaya, bukan hanya memajukan ekonomi. Keberhasilan pariwisata tak lepas dari campur tangan UMKM yang notabene merupakan usaha masyarakat akar rumput. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, pariwisata diharapkan masih menggerakkan roda ekonomi dalam skala lokal. Iklim usaha itu perlu didukung semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, serta pemangku kepentingan lain. Pada akhirnya, pariwisata tidak hanya berbicara soal keindahan suatu destinasi, tetapi juga kesejahteraan, seperti masyarakat bali. (Yoga)

Pemerintah menyegel dan membongkar sejumlah lokasi wisata di Puncak, Bogor, Jabar, tak lama setelah banjir melanda Jabodetabek, awal 2025. Roda ekonomi tersendat, pekerja terdampak. Opini warga dan pelaku pariwisata beragam. “Sangat disayangkan ketika tempat wisata yang sebelumnya telah mendapat persetujuan justru disegel mendadak. Bagi warga lokal, ini bukan hanya kehilangan ruang hiburan, tetapi juga tumpuan ekonomi. Keputusan sepihak tanpa proses terbuka dan transparan menimbulkan tanda tanya dan kecewa. Sudah saatnya regulasi dan kebijakan ditegakkan dengan mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh,” ujar Faradilla Afra (26) Spesialis media sosial di Jakarta

“Saya prihatin, tindakan pemerintah terkesan agresif dan tiba-tiba membongkar sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak. Pemerintah perlu memberi alasan dan dasar yang kuat. Pemilik lokasi wisata dan orang sekitar berhak mendapat penjelasan. Solusi perlu ditawarkan karena kejadian itu mengurangi lapangan kerja orang-orang di sana. Solusi harus solutif, tidak hanya hitam di atas putih atau wacana saja,” kata Antonia Ayu (30) Psikolog di Tangsel. Menurut Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, ”Ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum bagi pengusaha. Kami setuju kalau memang tidak boleh dibangun. Kalau jelas aturannya salah, dipindah tak apa-apa. Namun, kalau pengusaha sudah dapat perizinan, salahnya di mana? Ini masalah kepastian hukum. Jika dugaan pemerintah tidak terbukti di pengadilan, akan mencoreng nama pemerintah sendiri.” (Yoga)

”Badai tarif” yang diembuskan Presiden AS, Donald Trump pada Rabu (2/4) petang waktu Washington DC atau Kamis (3/4) pagi waktu Jakarta diberlakukan bagi banyak negara yang menjadi mitra dagang AS, termasuk semua negara ASEAN. Oleh Trump, Kamboja diganjar tarif baru impor 49 5, Laos 48 %, Vietnam 46 %, Thailand 36 %, Indonesia 32 %, Malaysia dan Brunei masing-masing 24 %, Filipina 10 % dan Singapura 10 %. Nilai perdagangan AS-ASEAN memang cenderung ”menguntungkan” negara-negara anggota perhimpunan itu. Total nilai perdagangan AS-ASEAN pada tahun 2024 mencapai 476,9 miliar USD dengan rincian ekspor AS ke ASEAN sebesar 124,6 miliar USD dan impor AS dari ASEAN 352,3 miliar USD. ASEAN mengalami surplus dalam perdagangan dengan AS. Secara global, AS mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun USD dengan 92 negara (Kompas, Jumat, 4 April 2025). Meski AS mencatatkan surplus dengan 111 negara lainnya, Trump terlanjur merasa AS selama ini diperlakukan tidak adil.

Sejumlah pemimpin negara segera menghubungi Trump. Mereka menawarkan diri untuk bernegosiasi, salah satunya Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam. Vietnam, sebagaimana disampaikan To Lam, akan memangkas tarif impor produk-produk asal AS dengan kompensasi yang sama. Trump menyambut tawaran itu dengan hangat. Vietnam sangat terpengaruh oleh tarif itu. AS merupakan tujuan utama ekspor Vietnam. Pada tahun 2024, negeri itu mencatat surplus perdagangan 123 miliar USD terhadap AS. Tak heran, Hanoi perlu ”membujuk” Trump mengurangi tekanannya. Menurut peneliti pada The Habibie Center dan dosen Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad, praktik yang dilakukan Trump sejatinya ”berbahaya”. Trump secara sepihak memaksa negara-negara mitra dagangnya untuk menurut pada kehendak AS.

”Dampak besar kebijakan tarif itu adalah runtuhnya rejim perdagangan multilateral dan memberi tekanan pada ekonomi global,” kata Shofwan. Negosiasi menjadi langkah jangka pendek yang bisa ditempuh. Namun, untuk jangka panjang, perlu ada sikap lebih tegas dari negara-negara di dunia. Rongrongan seperti itu tak bisa dibiarkan lantaran bisa saja ditiru kekuatan utama dunia lainnya, yaitu China. Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, Indonesia perlu segera menuntaskan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa. Sepanjang tahun 2024, total nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa 27,6 miliar USD dengan surplus 4,4 miliar USD. Artinya, ada potensi atau alternatif pasar selain AS. Catatan itu memperlihatkan ada sejumlah alternatif yang dapat dioptimalkan Indonesia ataupun ASEAN dengan beragam platform yang tersedia. (Yoga)

Selain memukul sektor riil, pemberlakuan tarif resiprokal AS bisa mengguncang sektor keuangan di Tanah Air dan nilai tukar rupiah. Dibutuhkan intervensi pasar untuk meredam gejolak. Senior Economi PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berkata, rupiah berada di bawah tekanan dan diperdagangkan dalam rentang Rp 16.700-Rp 17.000 per USD. Dibutuhkan intervensi moneter agar rupiah stabil di kisaran Rp 16.400 per USD. Berdasar analisis impulse response function (IRF), setiap 1 miliar USD yang digunakan dari cadangan devisa diperkirakan bisa mengapresiasi rupiah sekitar 100 poin. Maka, untuk membawa apresiasi rupiah hingga 500 poin, dari Rp 16.900 ke Rp 16.400 per USD, dibutuhkan dana 5 miliar USD. ”Lebih baik (melakukan) intervensi karena efek rupiah bisa lebih psikologis ketimbang teknis. Asalkan BI melakukannya dengan kejutan karena efek shock atau impulse akan lebih efektif,” katanya, Minggu (6/4).

Intervensi valas dapat menjadi alat efektif mengelola volatilitas rupiah dalam jangka pendek hingga menengah. Ada dua tahap strategi yang disarankan, yakni intervensi pada periode April dan Mei 2025. Pada April 2025, intervensi BI sebesar 2 miliar USD-3 miliar USD dinilai akan menjadi sinyal kuat kepada pasar serta menjaga ekspektasi dan mengurangi tekanan spekulatif. Langkah intervensi berikutnya adalah pada Mei 2025 BI bisa menggelontorkan 2 miliar USD sembari melihat perkembangan pasar, indikator makroekonomi, dan perilaku arus modal. Namun, intervensi itu perlu diimbangi penguatan cadangan devisa, baik dengan mengamankan jalur swap bilateral maupun multilateral untuk memberi kepercayaan tambahan kepada pasar sekaligus menjaga kemampuan bank sentral merespons guncangan eksternal di masa depan. (Yoga)

Saat Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan Liberation Day alias Hari Pembebasan yang mengguncang perekonomian dunia, Kebijakan Hari Pembebasan Trump adalah penerapan bea masuk yang lebih agresif kepada hampir semua negara yang selama ini dianggap mengambil keuntungan ekonomi dari AS melalui kebijakan perdagangan. Trump menerapkan tarif dasar atas impor produk (universal tariffs) hampir semua negara sebesar 10 % mulai 5 April 2025. Selanjutnya, untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, ada tarif balasan (reciprocal tariffs) dengan level variatif hingga 49 % yang berlaku mulai 9 April 2025. Kebijakan itu memicu respons beragam dari negara terdampak. Muncul kekhawatiran akan terjadinya perang dagang dalam skala lebih masif, gangguan pada rantai pasok perdagangan dunia, dan perlambatan ekonomi global.

Kamboja, yang dikenai tarif impor tertinggi, memiliki surplus perdagangan dengan AS. Nilai produk yang diimpor Kamboja dari AS pada 2024 hanya 321,6 juta USD. Sementara produk Kamboja yang diekspor ke AS mencapai 12,7 miliar USD. Komoditas ekspor utama Kamboja adalah pakaian, alas kaki, dan barang perjalanan (travel goods).  ”Tanpa kenaikan tarif dari AS pun, ekonomi Kamboja sudah tidak sehat, apalagi ditambah tarif setinggi ini,” ucap Sao Phal Niseiy (32) Pemimpin Redaksi Cambodianess. Banyak pekerja, khususnya di sektor garmen, yang terancam kehilangan pekerjaan jika langkah Trump itu mendorong perusahaan berorientasi ekspor keluar dari Kamboja. Hashini Amandha Pathirana (25) reporter News First, media berbahasa Inggris asal Sri Lanka, mengatakan, negaranya bahkan masih berusaha melunasi utang mereka sebesar 1,34 miliar USD ke IMF.

Utang itu terpaksa diambil saat krisis ekonomi terberat dalam sejarah Sri Lanka terjadi pada 2022. Kini, Trump menambah beban ekonomi Sri Lanka dengan mengenakan tarif impor 44 %, tertinggi ketiga setelah Kamboja dan Vietnam. Sri Lanka juga memiliki surplus perdagangan dengan AS. Pada 2024, Sri Lanka mengimpor produk AS dengan nilai total 368,2 juta USD dan mengekspor produk dari Sri Lanka hingga 3 miliar USD ke AS, dengan komoditas utama, teh Ceylon dan garmen. Tarif Trump sekaligus memukul dua sektor utama Sri Lanka, yakni pertanian dan garmen. Berhubung keduanya menyerap tenaga kerja paling banyak di Sri Lanka, efek domino dari implementasi tarif Trump dipastikan bakal signifikan. ”Yang paling terdampak adalah para petani teh lokal. Saat ini pun mereka sudah menjadi komunitas paling marjinal di Sri Lanka. Tarif Trump hanya akan membuat mereka semakin tidak sejahtera,” katanya. (Yoga)

Lebaran 2025 terasa getir bagi Maya (31) warga Jakpus. Sejak terkena PHK pada Maret 2025, Maya harus memangkas sepertiga pengeluarannya. Tak ada lagi makan di luar, tak ada tabungan untuk liburan. Bahkan, kiriman rutin untuk sang ibu harus dikurangi. ”Yang terasa paling menderita sekarang adalah tidak bisa mengirim uang kepada ibu banyak-banyak. Padahal, kebutuhan di rumah sana juga banyak. Saya sedih,” ujar Maya, Minggu (6/4) di Jakarta. Dia juga memutus kartu kredit dan sepenuhnya hidup dari dana darurat sebesar 12 kali gaji yang cukup dipakai setahun asal dia menjalani gaya hidup yang lebih ketat, seperti, memotong biaya transportasi, perawatan kulit atau skincare hingga 70 %, tidak menonton bioskop, mengurangi layanan berbasis langganan dan memasak lebih irit.

Ketika bersilaturahmi dengan keluarga besar beberapa hari lalu, suasana yang dia rasakan pun tidak semeriah biasanya. Ada beberapa kerabatnya yang menghadapi ”ujian” yang sama, terkena PHK. Neneknya yang memiliki usaha pembuatan sarung bahkan kini kesulitan menggaji pegawai karena kas defisit selama setahun terakhir. Tekanan ekonomi menjalar ke berbagai sektor. Dampaknya paling terasa kentara pada masa Lebaran 2025, momen yang selama ini mampu meningkatkan gairah konsumsi nasional. Sinyal melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat jelang Lebaran tecermin pada data BPS Februari 2025. Dalam laporannya, BPS menyebut Indonesia mengalami inflasi minus atau deflasi 0,48 % dibanding bulan sebelumnya.

Dalam laporan yang diterbitkan Rabu (26/3) bertajuk ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025”, Center of Reform on Economics (CORE) menyebut munculnya deflasi sebagai sinyal bahwa momen bulan Ramadhan dan masa Idul Fitri 2025 gagal meningkatkan gairah konsumsi di masyarakat. Artinya, ada indikasi mengarah ke pelemahan daya beli. Diduga ada anomali daya beli masyarakat yang tertekan oleh karut-marut ekonomi domestik, mulai dari gelombang PHK sejak 2022, sulitnya mencari pekerjaan formal, hingga mandeknya pertumbuhan upah riil di berbagai sektor. Situasi seperti itu diyakini menjadi faktor penyebab jumlah pemudik pada H-10 hingga H+2 Lebaran 2025 menurun disbanding periode yang sama pada 2024. Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadhila Maulida, berpendapat, penurunan jumlah pemudik berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi, seperti pendapatan asli daerah (PAD).

Begitu pula produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional dan regional (PDRB), khususnya dari pariwisata dan pendapatan UMKM. Proyeksi tersebut terlihar dari tingkat okupansi hotel yang merosot dan lesunya bisnis persewaan mobil. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menyebut okupansi hotel saat libur Lebaran 2025 turun 20 % dibanding tahun 2024. Dalam sepekan, 30 Maret hingga 5 April 2025, tingkat okupansi hotel di Bogor tercatat 83 %. Namun, sepanjang Maret 2025 hanya di angka 28 %, jauh disbanding Maret 2024 yang mencapai 51 %. ”Hingga Lebaran 2025, ada ribuan pekerja rumahan di sektor hotel yang dirumahkan atau cuti tidak berbayar (unpaid leave),” ucap Yuno, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI. (Yoga)

Penerapan tarif resiprokal AS bakal menekan negara-negara mitra dagangnya. Pada komoditas olahan nikel, Indonesia terdampak tidak langsung, menyusul ketergantungan pada pasar China. Penguatan industri hilir nikel di Indonesia pun semakin krusial. Indonesia dikenai tarif resiprokal 32 %. Sementara tarif resiprokal pada China 34 %. Sebelumnya, awal 2025 setelah Trump dilantik, AS menetapkan bea masuk 20 % pada barang-barang impor dari China. Apabila ditambah tarif resiprokal 34 %, pengenaan tarif bagi China menjadi 54 %. Kebijakan Trump dikhawatirkan memengaruhi dinamika perdagangan global. Head of Center of Macroeconomics and Finance pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman, Jumat (4/4), mengatakan, kebijakan tarif Trump berpotensi mengganggu keseimbangan perdagangan global, termasuk ekspor olahan nikel yang selama ini didominasi China.

Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia bergantung pada permintaan China, terutama dalam sektor stainless steel (baja nirkarat) serta baterai kendaraan listrik (EV). ”Jika tarif AS melemahkan perekonomian China, permintaan nikel Indonesia akan turun sehingga mengancam industri hilir yang masih berkembang,” kata Rizal. Kondisi tersebut tak hanya memperbesar ketergantungan Indonesia pada kebijakan negara lain. Namun, juga berisiko menghambat pertumbuhan industri strategis dalam negeri. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebutkan, terkait ekspor olahan nikel, memang Indonesia tak terdampak langsung kebijakan tarif Trump.

Namun, karena China menjadi pasar utama olahan nikel Indonesia, kita bisa jadi terdampak. Menurut Ferdy, Indonesia perlu mengantisipasi dengan strategi yang matang serta langkah konkret. ”Pasar utama hilirisasi nikel Indonesia, ya, China. Pembangunan smelter yang masif di Indonesia juga didominasi China. Potensi dampak (kebijakan Trump) perlu diantisipasi dengan keputusan-keputusan yang teknokratis,” tutur Ferdy. Penguatan industri domestik, termasuk peningkatan nilai tambah produk olahan nikel, sudah semestinya dipercepat, baik pada baja nirkarat maupun produk-produk lain. Di samping itu, hambatan birokratis menuju industrialisasi mesti diatasi. (Yoga)

Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan  menghantam kinerja industri yang  banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi  pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.

Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.

Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah,  pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif  BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Industri perbankan di awal tahun ini membukukan laba bersih Rp19,36 triliun. Nilai ini menyusut 7,28% dibandingkan dengan laba bersih periode Januari 2024 yang sebesar Rp 20,88 triliun. Apabila ditelaah dari data OJK, pendapatan bunga perbankan nasional di awal tahun mencapai Rp101,92 triliun, naik 4,88% secara yoy per Januari 2025. Sedangkan, beban bunga tumbuh lebih tinggi 6,25% yoy menjadi Rp56,03 triliun. Alhasil, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) perbankan senilai Rp45,89% yoy. Susutnya laba bersih perbankan nasional disebabkan karena kelompok bank berdasarkan, modal inti (KBMI) 4 yang juga mengalami penurunan laba 15,33% dari 14,61 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp12,37 triliun per Januari 2025. Tingginya suku bunga  membuat beban bunga perbankan ikut melonjak, sehingga menekan margin bunga (net interest margin/NIM) menjadi 4,5% di Januari 2025. Jika ditelaah lagi berdasarkan kepemilikannya, bank pelat merah meraup laba bersih Rp7,74 triliun, anjlok 25,79% (yoy). Sehingga, pangsa pasar dari laba bank BUMN sebesar 39,98% dari total laba industri perbankan. Kemudian, bank umum swasta nasional (BUSN) mengantongi laba Rp9,34 triliun atau tumbuh 15,74% (yoy) per Januari 2025. Ini menjadikan pangsa pasar BUSN di sisi laba bersih membalap bank BUMN menjadi  48,24% dari total laba industri perbankan. (Yetede)