OJK menyambut baik apabila terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion. Ini karena Indonesia memiliki potensi untuk pemanfaatan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bullion yang terintegrasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kegiatan usaha bullion salah satunya mencakup pembiayaan emas. Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion kepada OJK, evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Indonesia berada di posisi kedelapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar. "Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia dapat mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional  yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bullion," jelas Dian. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, intrusmen investasi emas menjadi salah satu pilihan masyarakat. Kegiatan usaha bullion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan moneitasasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas dalam negeri. Mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel. (yetede)

Angkutan moda transportasi kereta api masih memiliki potensi besar memecah kepadatan pemudik yang menggunakan angkutan pribadi kendaraan roda dua maupun roda empat. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang. Djoko Setijowarno mengatakan, utilitas penggunaan angkutan pribadi di moda perkeretapian masih bisa digenjot. "Utilitasnya masih besar, selama ini pemerintah fokusnya terlalu besar di moda angkutan jalan. Padahal, memanfaatkan moda lain dengan kapasitas yang besar itu bisa memindahkan sebagian besar itu bisa memindahkan sebagian besar pemudik berkendaraan, terutama di kereta api," ujarnya kepada Investor Daily.

Ia memisalkan kapasitas tampung untuk kereta cepat Whoosh saja masih berkisar di presentase 80% atau rata-rata mencapai 24 ribu penumpang per hari. Sedangkan kapasitas kursi yang tersedia bisa mencapai 31 ribu. "Ini lumayan, (Whoosh) memecah pemudik menuju ke Bandung tau sekitar Jawa Barat. Dan apa yang terjadi pada periode mudik lebaran 2025 itu konsep one way di jalan tol harusnya tidak perlu terjadi karena jumlah pengendara hanya meningkat tipis," pungkasnya. Periode mudik lebaran tahun ini Kereta Api Indonesia Group (KAI/Persero) mengangkut sebanyak 23 juta penumpang yang berlangsung sejak 21 Maret hingga 7 April 2025. Ini menunjukkan sektor kereta api masih menjadi tulang punggung transportasi massal memecah kepadatan pemudik. (Yetede)

Serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan tarif balasan atas tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Pasalnya, penerapan kebijakan tarif  resiprokal dikhawatirkan ada 50 ribu tenaga kerja mengalami PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI( Said Iqbal mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung ke kondisi industri di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran satgas PHK untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. "Dengan demikian satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK," kata Said. Said mengatakan, satgas akan diisi oleh seluruh perwakilan mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan dari DPR. Dengan adanya perwakilan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan terkait. "Satgas ini juga untuk mendeklinasi potensi kemogokan bila terjadi PHK yang mengakibatkan hak buruh tidak dibayar. Kami meminta kepada presiden bila terjadi PHK agar hal buruh dibayarkan sesaui peraturan. Satgas ini sangat berperan," kata Said. 

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.

Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.

Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.

Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.

Pada 8 April 2025, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) Indonesia mengalami penurunan signifikan, turun hingga 10% yang menyebabkan penghentian perdagangan saham untuk kedua kalinya setelah kejadian serupa pada 18 Maret 2025. Penurunan ini dipicu oleh dampak kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika, Donald Trump, yang diberlakukan terhadap beberapa negara termasuk Indonesia, menyebabkan panik di kalangan investor.

Menurut Warren Buffet, dalam situasi ini di mana banyak investor "takut" dan menjual saham, justru merupakan kesempatan untuk membeli, karena harga saham utama Indonesia saat ini sedang terdiskon dan relatif murah. Indikator P/E ratio dan PBV menunjukkan bahwa saham-saham utama Indonesia berada pada posisi yang menarik untuk dibeli, meskipun terjadi penurunan.

Faktor eksternal, terutama kebijakan protektif Amerika, memengaruhi iklim ekonomi global dan berimbas pada penurunan indeks saham, baik di Indonesia maupun Amerika. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, Indonesia diprediksi akan kembali bangkit seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong stabilitas ekonomi.

Secara keseluruhan, meski mengalami penurunan tajam, potensi kenaikan saham dalam jangka panjang tetap ada, terutama karena secara fundamental, saham-saham Indonesia masih menunjukkan kinerja yang bagus. Oleh karena itu, saat ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi para investor untuk membeli saham dengan harga yang relatif murah dan berpotensi memberikan keuntungan di masa depan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan pertama setelah libur Lebaran, Selasa (8/4), sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). IHSG sempat turun lebih dari 9% hingga menyebabkan trading halt, sebelum ditutup melemah 7,90% di level 5.996,14. Dana asing pun keluar dari pasar sebesar Rp 3,87 triliun.

Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan pendapatan yang meningkat 9,1% secara year on year (yoy), mencapai Rp 55,88 triliun, serta laba bersih yang tumbuh 11,41% menjadi Rp 5,27 triliun. Peningkatan pendapatan data sebesar 7,4% menjadi Rp 44,2 triliun menjadi pendorong utama meskipun terdapat tekanan akibat persaingan ketat, terutama terkait dengan SIM murah.

Kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam mengenakan tarif impor ke banyak negara menyebabkan pelemahan nilai tukar dolar AS, yang kemudian mendorong penguatan sejumlah mata uang utama dunia. Indeks dolar AS sempat naik ke 103,26 di awal pekan, namun secara mingguan tetap mengalami pelemahan.

Menjelang diberlakukannya tarif timbal balik sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 9 April, pemerintah Indonesia bergerak cepat menyusun strategi negosiasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat maraton dengan kementerian terkait dan asosiasi pelaku usaha untuk menyusun paket negosiasi yang terdiri dari tiga langkah utama: deregulasi kebijakan nontarif (seperti pelonggaran TKDN dan percepatan sertifikasi halal), peningkatan impor dan investasi dari AS, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor dari AS, termasuk migas dan pangan strategis, untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai US$18 miliar. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa impor ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri, karena difokuskan pada komoditas yang memang dibutuhkan.

Dari sisi diplomasi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik dan menjaga prinsip resiprokal dalam setiap negosiasi. Ia menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.

Untuk memperkuat posisi, tiga menteri akan dikirim ke AS: Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan difokuskan untuk meredam dampak tarif sekaligus mencari solusi jangka panjang.

Selain fokus pada AS, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA (Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlangsung sembilan tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian negosiasi ini pada semester pertama 2025.

Dalam konteks komoditas strategis, seperti CPO (minyak sawit mentah), Ketua Gapki Eddy Martono menegaskan pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ekonom Wijayanto Samirin pun mengingatkan bahwa Indonesia berisiko lebih besar dibanding Malaysia karena tarif AS terhadap produk CPO Indonesia jauh lebih tinggi.