Ekonomi
( 40554 )Kriteria MBR untuk Rumah Bersubsidi Diubah
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan perubahan terhadap standar kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat dari program rumah bersubsidi. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perumahan dengan kondisi ekonomi terkini. Untuk sementara waktu, keputusan ini akan diberlakukan secara terbatas, yakni hanya untuk wilayah Jabodetabek, khusus untuk sektor perumahan. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sebelumnya kriteria MBR ditetapkan berdasarkan batas maksimal pendapatan bulanan sebesar Rp 7 juta bagi pekerja lajang. Sementara, bagi pekerja yang sudah menikah atau memiliki keluarga, batas pendapatannya sebesar Rp 8 juta per bulan.
Namun, setelah berkoordinasi dan menyepakati perhitungan dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, kriteria tersebut direvisi. Kini, pekerja lajang berpenghasilan hingga Rp 12 juta dan pekerja berkeluarga dengan penghasilan gabungan maksimal Rp 13 juta tetap masuk kategori MBR. Maruarar mengemukakan, untuk sementara, keputusan ini berlaku bagi pekerja di wilayah Jabodetabek. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena inflasi yang terus meningkat sekaligus memperbarui aturan Keputusan Menteri PUPR pada 2023. ”Standar dari (penghitungan) ini, menggunakan desil 8. Standar hidup tiap provinsi itu, berbeda-beda. Kami sudah bantu Kementerian PKP untuk hitung standar desil 8. Hal ini hanya berlaku terkait perumahan,” ujar Amalia di Jakarta, Selasa (8/4). Maruarar menargetkan dalam dua pecan aturan dapat dirilis. Setidaknya Senin (21/4) keputusan menteri telah tuntas. (Yoga)
Jasa Ojek Mengangkut Barang ke Daerah Terpencil
Sejumlah tukang ojek terlihat mengangkut barang melalui jalan tanah yang sempit dan jelek di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp 700.000 per orang dan barang rata-rata Rp 5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah (Yoga)
Pengusaha Meminta Pemerintah agar Jangan Kebablasan Merelaksasi TKDN
Selain meningkatkan impor bahan baku dari AS, Pemerintah RI juga tengah mengkaji relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk asal AS yang masuk ke Indonesia. Pelaku industri meminta agar relaksasi ini tidak diberlakukan untuk semua negara guna menghindari potensi banjir barang impor di pasar domestik. Aturan TKDN adalah salah satu isu nontarif yang disoroti AS dalam menerapkan tarif impor 32 % terhadap produk-produk asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN-nya terhadap sejumlah produk AS. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengatakan, untuk menjaga daya saing produk industri dalam negeri agar terserap optimal di pasar, pemerintah harus jeli dalam mengkaji rencana relaksasi TKDN.
TKDN merupakan instrumen penting untuk melindungi industri Tanah Air. Karena itu, relaksasi syarat TKDN sebaiknya hanya untuk produk AS demi kepentingan negosiasi dengan Donald Trump. TKDN tidak boleh direlaksasi untuk semua negara. ”(Aturan) Yang disederhanakan cukup yang AS minta saja. Kalau semua tata niaga (TKDN) dibuka, kita bisa banjir impor dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Jadi, cukup produk dari AS saja yang dilonggarkan, seperti TKDN produk alat kesehatan asal AS,” kata Gita, Selasa (8/4). Ia meyakini, dengan negosiasi peningkatan volume impor kapas dari AS sebanyak 20-50 % serta relaksasi TKDN khusus beberapa produk AS, Indonesia bisa mendapatkan potongan tarif impor dari Trump. Menurut dia, masih ada ruang untuk meningkatkan volume impor bahan baku dari AS untuk sektor tekstil dan produk tekstil dalam negeri. (Yoga)
Jurus Pemerintah Menghadapi Penerapan Tarif Resiprokal dari Ekspor Hingga Insentif
Saham Masih Atraktif, Saatnya untuk Cicil Beli
Kredit Menganggur di Bank Menumpuk
Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun, meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).
Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)
Pemberi Andil pada Inflasi
Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).
Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)
Chandra Asri Group Raksasa Energi dan Kimia Asia Tenggara
Presiden Ingin Berdialog dengan Tokoh yang Pesimistis Masa Depan RI
Optimisme Penjualan Industri Keramik
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.
Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity," ujar dia. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









