Per 9 April nanti, Indonesia akan merasakan hantaman dampak tarif resiprokal 32 % yang diterapkan AS, di luar tarif dasar 10 % yang sudah berlaku 5 April lalu. Efek seketika akan dirasakan oleh produk industri kita, tanpa bisa berkelit, sementara upaya diplomasi dan negosiasi oleh pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dipastikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Menghadapi tarif AS, Indonesia tak menempuh jalur retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi, bilateral ataupun multilateral, termasuk bersama negara ASEAN lain, guna menghindari dampak merugikan lebih besar pada ekonomi dalam negeri. Berbagai kritik sebelumnya menyoroti respons pemerintah yang dinilai lamban dalam antisipasi dan mitigasi.

Kosongnya kursi Duta Besar Indonesia di AS juga memperlemah diplomasi ekonomi Indonesia, justru di saat paling dibutuhkan. Indonesia masuk daftar 57 worst offenders negara yang membukukan surplus besar perdagangan dengan AS. AS terutama menyoroti hambatan nontarif yang diberlakukan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif resiprokal 32 %. Tarif resiprokal ini akan kian memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS dan menyumbang besar pada ekspor dan lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Sejumlah pengamat mendesak pemerintah meminta penundaan tarif resiprokal dan menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) agar tetap bisa mengakses pasar AS.

Dengan perubahan peta dan lanskap perdagangan global pasca kenaikan tarif AS, Indonesia tak boleh bergantung pada pasar tradisional AS dan Uni Eropa. Diversifikasi ke pasar nontradisional menjadi mendesak. Keanggotaan di BRICS, aksesi ke OECD, percepatan dan upgrade sejumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan kawasan, seperti RCEP dengan ASEAN+, CP-TPP, IEU- CEPA, I-EAEU CEPA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Kita harus mewaspadai kemungkinan Indonesia jadi sasaran limpahan produk negara lain, terutama China, yang tak bisa masuk ke AS akibat kenaikan tarif AS. Melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri menjadi agenda yang tak kalah penting. (Yoga)

Rendahnya daya beli masyarakat hingga banjir produk impor murah menyebabkan Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 melambat meski ada momen Ramadhan. Di tengah situasi itu, pemerintah mesti melindungi industri manufaktur dalam negeri agar produk mereka tetap bisa terserap di pasar domestik. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 masih berada di level ekspansif atau di angka 52,4. Namun, angka PMI itu turun dibanding Februari 2025 di 53,6. PMI Indonesia yang tetap berada pada level ekspansif itu setidaknya terlihat dari data S&P Global. PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 mampu melampaui sejumlah negara, seperti China (51,2), Vietnam (50,5), Thailand (49,9).

Penurunan indeks PMI tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara ASEAN mengalami penurunan PMI pada Maret. Bahkan, PMI di beberapa negara mengalami kontraksi. Hal serupa terlihat dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2025 yang berada di angka 52,98 atau turun tipis 0,17 poin dibanding- kan Februari 2025 di 52,15. Dari laporan pelaku industri ke Kemenperin, penjualan produk manufaktur, terutama produk industri makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT), mengalami penurunan penjualan pada saat menjelang Lebaran. ”Penurunan penjualan disebabkan pelemahan daya beli masyarakat,” ujar Febri, Senin (7/4). Faktor lain yang menyebabkan permintaan tertahan dan PMI Manufaktur melambat adalah produk impor murah yang menjamur di pasar domestik.  (Yoga)

Pembongkaran sejumlah tempat wisata secara gegabah oleh pemerintah beberapa waktu terakhir ini dinilai memperburuk iklim investasi di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, PHK berisiko terjadi meski bukan menjadi keinginan pengusaha. Dalam Laporan Kinerja Kemenparekraf 2023, realisasi investasi pariwisata cenderung meningkat sejak 2019. Angkanya sempat menurun pada 2021 karena pandemi, tetapi berangsur membaik. Terakhir, realisasi investasi pariwisata tercatat Rp 45,35 triliun pada 2023. Kontribusinya 3,2 % dari total realisasi investasi nasional di Rp 1.418,9 triliun. Investasi yang mendominasi adalah bisnis hotel berbintang, restoran, dan desain grafis. Di balik pencapaian itu, pengusaha mempertanyakan kepastian hukum berbisnis di Indonesia.

Terlebih, setelah pemerintah menyegel sedikitnya 10 kawasan wisata di Puncak, Bogor, Jabar, karena destinasi wisata terkait dianggap menjadi penyebab banjir bandang yang menimpa kawasan Jabodetabek pada awal 2025. Menurut Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, pemerintah semestinya memberi kepastian hukum bagi iklim berusaha dan menciptakan daya saing yang sehat. ”Investor, butuh kepastian. Bagaimanapun, pasti akan ada duit yang ditanam di situ. Dalam membuat suatu daya tarik bagi investor untuk melakukan pembangunan, tentu mesti dibungkus dengan kepastian hukum,” tutur Maulana, Senin (7/4). Maulana menyayangkan penyegelan sejumlah tempat wisata dan penginapan yang langsung dibongkar, padahal ada beberapa mekanisme yang semestinya dilakukan sebelum sanksi dijatuhkan.

Apalagi, pengusaha sebenarnya telah mengantongi sebagian perizinan. Pemerintah terkesan mengabaikan perizinan yang sebelumnya sudah dikabulkan, dan sekadar menyalahkan investor. Pembongkaran tanpa kajian mendalam berisiko menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat. ”Bayangkan kalau nanti investor disuruh membayar (hak) PHK. Itu, kan, bukan PHK yang diinginkan pengusaha. Itu bukan karena bisnisnya gagal, tetapi karena tindakan semena-mena pemerintah. Mungkin tujuannya bagus, tetapi eksekusinya tidak tepat,” tutur Maulana. Menurut sosiolog Universitas Nasional, Sigit Rochadi, perlu ada langkah untuk menyelamatkan para pekerja wisata dari ancaman PHK di sektor pariwisata. Menurut dia, jika hal seperti itu terus berulang, para investor akan mundur, bahkan berpikir seribu kali untuk berinvestasi di Jabar. (Yoga)

Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Jumlah pemudik yang bergerak ke berbagai penjuru Tanah Air pada periode 21 Maret hingga 1 April 2025 atau H-10 hingga H+1 Lebaran tercatat 10.168.141 orang. Jumlah ini lebih rendah sekitar 563 ribu orang dibanding periode sama Lebaran 2024 yang tercatat sekitar 10,73 juta pemudik. Pelemahan daya beli masyarakat dinilai sebagai biang dari jumlah pemudik yang menurun itu. Angka itu mengacu pada data akumulasi penumpang angkutan umum dari Strategis Hub Sistem Informasi Transportasi Terintegrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penurunan jumlah pemudik tercatat terjadi di hampir semua moda transportasi, mulai dari jalan raya, sungai dan penyebrangan, laut, udara, hingga kereta api. Penurunan terbesar terlihat pada jumlah kendaraan yang melintasi jalan arteri. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol turun sekitar 11.800 unit, dan bus angkutan jalan pun mengalami penurunan sekitar 11.600 unit. Penurun jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum ini selaras dengan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang menyebut jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini turun 47,12 juta atau 24% dibandingkan jumlah pemudik periode Lebaran 2024 yang mencapai 193,6 juta pemudik. (Yetede)

BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global saat ini. Berkaitan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Farward/NDF). Sementara itu, nilai tukar rupiah dipenutupan perdagangan Senin (7/4/2025) di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01% menjadi Rp16.822 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.53 per dolar AS. Adapun kebijaan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintahan AS tanggal 2April 2025 dan respon kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tular rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) ditengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, intervensi BI di pasar off-shore (NDF) dilakukan secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. "BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan 8 April 2025, dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas dia. (Yetede)

OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan  rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.

Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh  secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur  mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih optimis bahwa penjualan ritel dapat tumbuh di tengah-tengah tantangan yang ada. Ketua Umum Aprindo Solihin menargetkan pertumbuhan penjualan ritel mencapai 8-10% di tahun ini. "Angka 8-10% itu ada kenaikan dibandingkan waktu yang sama tahun sebelumnya," jelas dia. Solihin optimistis bahwa penjualan ritel bisa tercapai di tengah-tengah tantangan yang ada, Hal ini tercermin dari adanya lonjakan penjualan ritel selama masa Ramadan. "Masa festive di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, ini masa-masa yang memang akan terjadinya lonjakan penjualan, ya hampir di semua lini," jelas dia. Solihin melihat sektor fast moving goods (FMCG) terjadi lonjakan dari biasanya. "Lonjakan-lonjakan memang memang sudah kita perkirakan akan terjadi, persiapan kita untuk menyediakan barang kebutuhan itu dengan segala upaya agar konsumen tidak sulit untuk mencari barang itu selalu tersedia. "Jadi kalau same store atau toko yang sama katakan dibandingkan memang ada kenaikan juga rata-rata nggak sampai dua digit," kata Solihin. Selama momen Ramadan atau Lebaran terjadinya pergeseran pola beli masyaralat terhadap produk-produk. Oleh karenanya, Aprindo melakukan beberapa strategi dalam menyesuaikan pergeseran tersebut di masa-masa sulit seperti ini. (Yetede)

PT Kerete Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat rekor tertinggi jumlah penumpang selama periode mudik lebaran sebanyak 23.500 penumpang. Angka ini mendekati prediksi PT KCIC yang memproyeksi jumlah penumpang tertinggi selama periode mudik Lebaran sekitar 24.000 penumpang atau meningkat 30%. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, sejak 3 April 2025 (H+3), penumpang dari Tegalluar Summarecon dan Padalarang menuju Halim mulai mendominasi penumpang harian Whoosh. bahkan pada Minggu (6/4), tercatat penumpang berasal dari daerah Bandung menuju Jakarta sebesar 65% dari total volume penumpang. "Jumlah penumpang Whoosh di masa libur Lebaran kembali mencapai puncaknya kemarin. Hal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan  transportasi cepat dan nyaman untuk kembali ke Jakarta sebelum kembali bekerja," ujar Eva. Sebagai informasi, rekor tertinggi penumpang Whoosh sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023 mencapai 24.350 penumpang per harinya. Adapun, sejak Senin (7/4) pagi lonjakan pembelian tiket Whoosh dari arah Bandung ke jakarta maupun sebaliknuya masih tetap tinggi dan sudah menembus angka 12.000 tiket. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan masih berlangsungnya pembelian tiket secara online dan offline hingga keberangkatan Senin malam. (Yetede)