Presiden AS Donald Trump mengenai tarif pada sejumlah negara yang dinilai merugikan AS. Hari saat pengumuman disampaikan, disebut  ”Hari Pembebasan” (Liberation Day). Indonesia tak luput dari kebijakan tarif itu. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada Rabu (2/4) atau Kamis (3/4) dini hari WIB, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 %. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, mendapat tekanan tarif cukup besar, 36 % dan 46 %. ”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump. Apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik ”memaksa” pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan AS berkurang. Dengan kata lain, AS menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk memengaruhi mitra dagang.

Apa yang dilakukan Trump pada ”Liberation Day” mirip upaya yang diterapkannya terhadap Eropa terkait pertahanan. AS menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Pemikiran bahwa AS ”terlalu banyak memberi” dipakai Trump dalam melihat perekonomian AS. Sudah terlalu besar defisit yang diderita AS selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasihatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerja sama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. (Yoga)

Pandemi Covid-19 menjadi berkah bagi pengembangan stemcell atau sel punca dan metabolitnya di Tanah Air. Harga sel punca komersial masih mahal antara  Rp 200 juta-Rp 250 juta per tindakan. Inovasi sel punca untuk pengobatan berbagai macam penyakit terus dikembangkan. Harga terapi sel punca yang mahal tak bisa dihindari karena proses produksinya berbiaya besar. Tingginya biaya produksi terlihat di fasilitas produksi sel punca dan metabolit PT Bifarma Adiluhung di Pulogadung, Jaktim. Bifarma merupakan anak perusahaan Kalbe Farma yang menjadi bagian Emiten Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Kondisi yang steril menjadi syarat wajib di pabrik Bifarma yang merupakan manufaktur pengolahan sel punca dan metabolit GMP (guanosin monofosfat) pertama di Indonesia yang dikembangkan sejak 1995. Di lab Bifarma, sel punca disimpan dan dikembangbiakkan di ruangan yang membutuhkan listrik nonstop 24 jam.

Sel punca harus disimpan beku di inkubator dengan suhu minus 196 derajat celsius. Ruangan penyimpanan sel punca wajib bertekanan tinggi agar terhindar dari kontaminasi. Kelembaban dijaga untuk mencegah kontaminasi bakteri. Suhu ruangan tak boleh terlalu dingin. Jika akan dipakai, butuh waktu lima jam untuk proses pencairan hingga pencucian agar sel punca hidup kembali. Sel punca memiliki batas waktu 24 jam sebelum dipakai. Setelah itu, sel-selnya mati. ”Produk stem cell Indonesia masih sangat mahal karena biaya produksinya memang sangat mahal, medianya semuanya impor, alatnya semuanya impor. Kita masih sangat tergantung pada produk-produk impor. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga di Indonesia itu lebih mahal dari tetangga kita, Malaysia, Singapura,” tutur Ketua Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel, Amin Soebandrio, Selasa (1/4).

Sel punca yang masih berbasis penelitian, harganya lebih murah karena diatur hanya untuk menggantikan ongkos produksi. Karena harga sel punca yang mahal, pasien akhirnya lebih banyak menggunakan hasil metabolik atau produk turunan sel punca berupa sekretom. Harga sekretom lebih murah, yaitu Rp 2 juta-Rp 2,5 juta untuk 1,5 cc sekretom. Sejak tahun 2024, pemerintah menetapkan standar layanan terapi sel punca untuk terapi di bidang ortopedi dan traumatologi. Saat ini, sel punca menjadi inovasi yang sangat menjanjikan bagi pengobatan regeneratif, yang dapat menyembuhkan jaringan yang rusak, memulihkan fungsi organ, dan mengobati penyakit kronis. Sel punca berpotensi digunakan untuk terapi untuk beragam penyakit, seperti peradangan sendi, jantung, gangguan saraf, stroke, dan kanker. Perkembangan sel punca menjadi harapan baru bagi kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik. (Yoga)

Emas menjadi salah satu pilihan investasi yang evergreen, dari dulu hingga sekarang. Apalagi belakangan ketika situasi perekonomian labil, nilai emas yang stabil naik semakin dilirik. Wajah Abdul Rosad (34) dan istrinya Yenni Kristayanti (29) tampak semringah setelah menyelesaikan transaksi pembelian emas di gerai PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jaksel, Rabu (2/4).  Pasangan muda itu jadi bagian warga yang antre untuk membeli emas. Keduanya mengantre hampir satu jam, tapi mereka puas karena akhirnya mendapatkan emas dan menilai baik pelayanan petugas. Kedatangan mereka ke PIM, awalnya hanya sekadar jalan-jalan dan mengisi waktu libur Lebaran. Saat turun dari lantai satu ke lantai GF, Abdul dan Yenni melihat antrean pengunjung. Tanpa pikir panjang, Abdul dan Yenni ikut mengantri.

”Ini pertama kali kami membeli emas. Jadi, ini investasi emas pertama kami. Sebelumnya ada sih, tapi itu wujud kayak perhiasan kalung dan gelang, tetapi itu bukan dari emas Antam,” kata Yenni, yang menunjukkan enam keping emas yang masing-masing seberat satu gram. Alasan membeli emas Antam karena melihat nilainya terus naik. Dengan demikian, instrument itu akan menjadi investasi cerah dan menjanjikan untuk masa depan. Investasi emas, menurut keduanya, juga akan sangat berguna untuk membiayai keperluan mendesak di masa depan. Misalnya untuk keperluan persalinan dan biaya sekolah. Ronny (58), pengunjung lainnya, juga menilai emas menjadi investasi menjanjikan untuk masa depan. Ronny bersama istri dan anak perempuannya sengaja datang ke PIM 1 untuk membeli emas sembari menikmati masa libur Lebaran. (Yoga)

Dari tahun ke tahun, jumlah aduan dan laporan masyarakat di sektor properti meningkat. Pengembang kerap kali belum menuntaskan urusan perizinan. Sementara masyarakat masih mudah tergiur janji palsu dan promosi yang ditawarkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jumlah pengaduan terkait perumahan mencapai 404 laporan pada 2024, naik 28,6 % dari 314 laporan pada 2023. Data tersebut belum termasuk aduan yang diterima lembaga lain sepanjang 2024. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, menerima 61 surat aduan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 49 aduan, diikuti 35 aduan lain ke Kementerian PAN RB).

”Dari sisi isu, masalah perumahan di YLKI sering diadukan masyarakat. Jadi, masyarakat butuh kanal pengaduan. Sejauh ini, kehadiran dari regulator belum terakselerasi,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam acara peresmian kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu di Jakarta, Rabu (26/3) sore. Banyak masyarakat menjadi korban karena tergiur metode pemasaran pengembang. YLKI kerap mengingatkan agar publik lebih berhati-hati dan mengecek ulang, apalagi terhadap penjualan bangunan yang belum terbangun atau pre-project selling. ”Pre-project selling, regulasinya ada, tetapi ketika pengembang menjual gambar tanpa prasyarat tertentu, risikonya besar sekali bagi konsumen. Ironisnya, banyak konsumen yang tertarik dan membayar secara cash keras. Ini dua hal yang jadi titik lemah,” tutur Tulus.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, di sektor properti khususnya perumahan, ditemukan banyak penipuan, mulai dari gambar hingga iklan yang bermasalah. ”Soal legalitas juga. Sering kali sertifikat (properti) ini, kan, tumpang tindih. Banyak yang sudah menempati, sudah (mendapat) sertifikat, malah digugat seperti di Bekasi. Itu harus clear,” kata Mufti. Dalam konteks umum, pengaduan konsumen pada sektor perumahan didominasi sedikitnya lima hal. Pertama, permasalahan wanprestasi sertifikat yang belum jadi atau bangunan belum selesai, padahal pembayaran sudah lunas. Kedua, bangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, legalitas bangunan dan tanah masih belum jelas. Keempat, pengembalian dana (refund) rumit dan berbelit-belit. Kelima, adanya kerusakan fisik bangunan. (Yoga)

Kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Manado, Sulut, didorong bertambahnya penerbangan internasional secara langsung. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah harus mengkaji perbedaan pelaku perjalanan yang dating sebagai pekerja asing, alih-alih hanya sebagai wisatawan. Menurut BPS Provinsi Sulut, kedatangan wisman didominasi turis China. Hingga awal 2025, tingkat kedatangan turis secara umum berkisar 3.000 hingga 5.000 kunjungan per bulan, sebagian besar merupakan turis asal China yang mencapai 78 persen dari total kunjungan. Pada Senin (31/3) 137 turis asal Nanjing, China, mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Mereka berangkat dari Nanjing menggunakan pesawat terbang Trans Nusa, sekaligus menandai penerbangan langsung pertama maskapai penerbangan itu.

Menurut Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VIII, Ambar Suyoko, kedatangan mereka menggunakan pesawat Indonesia turut menjadi upaya untuk mempromosikan Manado. Daerah tersebut unggul dengan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner. ”Penerbangan langsung ini menjadi simbol kebangkitan pariwisata Indonesia, khususnya bagi Manado, yang kini semakin dikenal sebagai tujuan wisata kelas dunia,” kata Ambar, Kamis (3/4). Seiring meningkatnya minat wisatawan asing, konektivitas internasional ke Manado melalui Bandara Sam Ratulangi terus diperluas. Selain langsung dari China, wisatawan juga dapat menjangkau Manado lewat Singapura dengan maskapai Scoot. Ada pula dukungan maskapai Air Asia yang mengakomodasi penerbangan dari Kinabalu, Malaysia. (Yoga)

Indonesia terancam kehilangan pasar produk akuakultur ke UniEropa. Ekspor produk-produk pangan akuakultur berbasis hewan berpotensi dihentikan pada 3 September 2026. Komisi Eropa (EC) menerbitkan daftar negara yang memenuhi syarat regulasi produk antimikroba berdasarkan Peraturan 2019/6 tentang produk obat hewan. Regulasi keamanan pangan membatasi penggunaan produk antimikroba serta senyawa spesifik tertentu dalam produk pangan berbasis hewan, termasuk perikanan budidaya. Di sektor perikanan budidaya, hanya 49 negara yang terdaftar memberi jaminan memuaskan dan diizinkan mengekspor ke Uni Eropa setelah 3 September 2026. 13 negara lainnya, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Tunisia, dan India, akan kehilangan akses pasarnya, kecuali otoritas kompeten memastikan regulasi dan sistem pengawasan veteriner ditingkatkan sesuai persyaratan Uni Eropa.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa menempati urutan kelima negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas yang diekspor ke Uni Eropa meliputi tuna-cakalang (36,5 %), cumi-gurita-sotong (16,9 %), udang (12,5 %), dan rumput laut (8,1 %). Hingga kini, tercatat 176 perusahaan perikanan yang mengantongi nomor persetujuan untuk ekspor ke Uni Eropa. Di tingkat global, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduk 24-25 kg per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, ancaman terhentinya akses pasar produk akuakultur Indonesia ke Uni Eropa menjadi titik kritis bagi Indonesia.

”Pasar Uni Eropa, meskipun persentasenya kecil terhadap total ekspor Indonesia, merupakan kiblat dari pasar perikanan dunia. Kalau Indonesia tidak boleh ekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa, sangat membahayakan citra perikanan Indonesia di pasar global,” ujar Budhi, pekan lalu.Hal yang dipermasalahkan Uni Eropa atas produk perikanan budidaya Indonesia, antara lain, isu antimicrobial resistance (AMR) yang dipicu penyalahgunaan antibiotik sehingga memunculkan mikro organisme yang resisten. Selain itu, penerapan NRMP atau sistem monitor residu nasional perikanan budidaya.

"Sistem monitoring menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa kita sudah menerapkan sistem pengawasan itu,” lanjut Budhi. Langkah meyakinkan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan tanpa antibiotik, diinisiasi pelaku industri udang. Asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama asosiasi dan pemangku kepentingan industri udang mendeklarasikan industri udang berkelanjutan tanpa antibiotik pada 21 Maret 2025. Direktur Eksekutif SCI, Rully Setya Purnama mengemukakan, komitmen tanpa antibiotik merupakan upaya meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. (Yoga)

Bagus Gigih (30) memulai sifnya Rabu (2/4) pagi sebagai tenaga pengamanan bank di kawasan Thamrin, Jakpus, dengan perut keroncongan. Ia baru sampai dari kampung halamannya, Tegal, Jateng. Syukurlah ada lapak gado-gado milik Isa (54), hanya beberapa langkah dari kantor. Bagus pernah merasakan sulitnya mencari penjual makanan saat libur Lebaran, waktu bertugas di luar Jakarta, tidak mudah menemukan penjual makanan saat libur seperti sekarang. Mayoritas pedagang masih mudik sehingga dirinya mesti berburu hingga ke ujung jalan. Isa selalu berjualan makanan setiap libur Lebaran dari pagi hingga malam di kawasan Thamrin. Ia menjadi tumpuan harapan puluhan warga mulai dari penghuni kos, pekerja, hingga pelintas yang berburu makanan sejak pagi. Namun, warga harus siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, harga sepiring gado-gado dinaikkan karena bahan baku lebih mahal di masa Lebaran.

Sepiring gado-gado yang pada hari biasa dijual Rp 18.000 per porsi, saat Lebaran harus ditebus Rp 20.000 per porsi. Lain lagi, Miftahudin (23) pekerja jasa pembersih rumah di Serpong, Tangsel, Banten, harus berkeliling ke berbagai ujung jalan hingga 1 jam demi menemukan warung makan yang buka. Padahal, perutnya sudah kosong sejak bangun pagi karena belum sempat sarapan akibat menerima orderan di pagi hari. Ditengah masih sepinya aktivitas usaha makanan pada libur Lebaran, berkah justru datang bagi mereka yang memilih tetap berjualan. Rindu yang tertahan karena tak pulang terbayarkan dengan rezeki dari dagangan. Keberadaan para pedagang makanan saat libur Lebaran bagaikan ”pemadam kelaparan”. Mereka tak sekadar mencari rezeki di tengah peluang minimnya pedagang, tetapi juga penolong agar perut warga tak lagi keroncongan. (Yoga)

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Pendidikan digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), harus menjadi alat untuk inklusi di tengah keterbatasan sumber daya pendidikan di banyak tempat. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan akses yang adil, berinvestasi dalam pelatihan guru, dan mendukung inovasi yang didorong secara lokal. Kepala Bagian Teknologi dan Akal Imitasi dalam Pendidikan UNESCO Shafika Isaacs, Rabu (2/4) mengatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, pembelajaran digital dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif, terutama memastikan setiap pelajar, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang di era digital. ”Kita hanya dapat maju dengan bekerja sama, merangkul beragam cara untuk mengetahui, dan berdiri teguh dalam komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan pendidikan,” kata Isaacs.

Dalam lingkungan yang menantang, teknologi digital diyakini dapat mendukung pendidikan berkualitas dan memberdayakan pelajar. Namun, tantangannya kini, untuk membuat pembelajaran digital dapat diakses oleh semua orang. Tantangan lainnya adalah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan pendidik yang berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dan inklusif dalam sistem pendidikan. Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay saat peringatan Hari Internasional untuk Pembelajaran Digital pada 19 Maret mengatakan, teknologi digital semakin lazim di semua bidang kehidupan. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga cara belajar. ”Teknologi ini sangat menjanjikan, mulai dari kemajuan dalam konektivitas, portabilitas, sumber daya pendidikan terbuka, hingga kecerdasan buatan menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau pelajar yang terpinggirkan,” ucapnya.

Saat ini, 2,6 miliar orang atau 32 % populasi global masih kekurangan akses internet. Sebanyak 1,8 miliar orang di antaranya tinggal di daerah perdesaan. Di bidang pendidikan, 60 % dari SD, 50 % dari SMP dan 30 % dari SMA di seluruh dunia saat ini tidak terhubung dengan internet. Di Indonesia, minimnya akses pelatihan bagi guru didobrak lewat pelantar (platform) Merdeka Mengajar yang kemudian diubah menjadi Rumah Pendidikan pada tahun 2025. ”Transformasi digital merupakan keniscayaan, karena masyarakat sekarang hidup di era digital. Tidak mungkin kita hindari, tetapi juga era untuk kita sanggup adaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan yang bermanfaat,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, beberapa waktu lalu. (Yoga)

Penyaluran kredit ke sektor UMKM tumbuh melambat dalam beberapa tahun terakhir, tak lepas dari daya beli rata-rata masyarakat yang lemah. Dengan momentum Lebaran yang cenderung kurang menggeliat, perlambatan kredit UMKM diperkirakan masih akan berlanjut. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (2/4) mengatakan, penurunan daya beli masyarakat benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua sektor, terutama UMKM. Alhasil, penyaluran kredit ke sektor UMKM pun melambat. ”Penurunan daya beli juga dapat terlihat dari jumlah penduduk yang melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah pemudik turun dan tingkat hunian hotel saat libur panjang juga menurun. Sepertinya, (kredit UMKM) masih akan mengalami perlambatan,” katanya.

Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub menunjukkan, jumlah pemudik pada Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 % dari total penduduk Indonesia. Perkiraan ini turun 24 % disbanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Dengan demikian,turunnya daya beli masyarakat berpotensi semakin besar dan dapat terjadi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil tindakan agar kondisitersebut tidak bertambah parah. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan pemotongan anggaran. ”Perlu evaluasi kebijakan efisiensi dan alokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya. (Yoga)