Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah susun atau apartemen di bawah Rp 650 juta disambut positif warga. Kebijakan itu dinilai tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kaum kelas menengah. Warga Jakpus, Melisa (32) yang memiliki hunian apartemen di bawah batas nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 650 juta sangat senang mendengar kabar ini. Ia ak lagi terbebani pajak tahunan sehingga bisa lebih fokus dalam membangun masa depan yang lebih stabil. ”Dengan adanya pembebasan PBB, saya bisa menghemat pengeluaran bulanan hingga ratusan ribu rupiah per bulan yang biasanya saya sisihkan untuk membayar pajak tahunan. Ini sangat membantu keluarga kecil saya yang tinggal di apartemen dengan harga terjangkau,” ujarnya, Kamis (27/3).

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Keputusan Gubernur No 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Dalam keputusan tersebut, ada pembebasan pajak untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan apartemen di bawah Rp 650 juta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tersebut karena rata-rata NJOP rumah susun atau apartemen di Jakarta kurang dari Rp 650 juta. Dalam hal kepemilikan apartemen, apabila satu orang individu mempunyai lebih dari satu apartemen, hanya apartemen dengan NJOP terendah yang mendapat pembebasan PBB. Melisa berharap agar kebijakan pembebasan PBB untuk apartemen dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan bahkan diperluas di masa depan. (Yoga)

Intensifikasi dan inovasi dalam industri sawit jadi siasat perusahaan di tengah lesunya produksi sawit nasional. Tantangan meningkatkan produktivitas kian berat dengan berbagai tekanan kebijakan penataan kembali kawasan. Dalam dua tahun terakhir, produksi sawit nasional stagnan dan cenderung menurun. Menurut data BPS, luas lahan perkebunan sawit pada 2023 mencapai 15,93 juta hektar, bertambah dari 14,33 juta hektar pada 2018. Namun, pertumbuhan produksi tak sebanding dengan luas lahan akibat produktivitas rendah. Produksi kelapa sawit nasional pada 2024 mencapai 52 juta ton atau lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 54 juta ton. Ekspor pada 2024 turun menjadi 29 juta ton dari tahun 2023 yang mencapai 32 juta ton.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengungkap, penurunan produksi sawit karena peremajaan kelapa sawit lambat dan memengaruhi produksi. Hal itu jadi masalah klasik selama lima tahun terakhir. Menurut Eddy, perlu ada peremajaan sawit untuk kebun masyarakat agar produksi meningkat. Program peremajaan sawit rakyat dari perusahaan sudah dilakukan pada 4-5 hektar setiap tahun untuk setiap petani dampingan perusahaan. Namun, kata Eddy, dari catatan Gapki terdapat 3 juta hektar kebun sawit rakyat harus diremajakan atau replanting.

Peremajaan sawit merupakan bagian dari intensifikasi lahan tanpa ekspansi lebih luas. Seperti yang dilakukan PT Astra Agro Lestari Tbk yang melakukan peremajaan dengan bibit sawit yang dinilai unggul. Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary Astra Agro Lestari, Tingning Sukowignjo mengatakan, peningkatan produktivitas kebun perlu dilakukan di tengah industri sawit yang stagnan. Untuk itu, pihaknya berinovasi dengan teknologi dan berkolaborasi dengan para peneliti. Astra Agro dengan BRIN juga mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit berkualitas.  Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) produktivitas kelapa sawit dapat meningkat 20-25 % dari tanaman konvensional jika dikembangkan melalui kultur jaringan. (Yoga)

Lebaran jadi momen bagi para perantau pulang ke kampung halaman. Tapi, kondisi ekonomi terkadang membuat mereka mencari cara untuk menekan pengeluaran saat mudik. Salah satunya dengan mengikuti program mudik gratis dari berbagai pihak, termasuk politisi. Pasangan Yasino (38) dan Fitria (37) akhirnya bisa bernapas lega. Perantau dari Kebumen, Jateng, ini akhirnya berhasil menekan pengeluaran saat mudik karena mengikuti program Bantu Rakyat Mudik Gratis 2025 yang diadakan Partai Amanat Nasional (PAN) karena pasangan ini punya empat anak sehingga untuk mudik memerlukan enam tiket. Sementara, harga satu tiket untuk pulang ke Kebumen Rp 330.000. ”Kalau enam orang, bisa Rp 2 juta sekali jalan,” kata Yasino di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/3).

Mengeluarkan uang sebanyak itu sekali jalan memberatkan keluarga ini. Apalagi, Yasino sebagai pencari nafkah tunggal hanya berdagang kaki lima di Pasar Sumur Batu, Kebayoran, Jakpus. ”Kami juga tidak satu bus. Saya sama satu anak ikut (bus) ke Wonosari, sementara istri saya berempat dengan anak lainnya dari Cilacap. Yang ke Kebumen habis saat war ticket,” kata Yasino sambil tertawa. Setiba di tujuan masing-masing, mereka bakal menggunakan taksi daring ke kampung halamannya di Kebumen. Meskipun jauh dengan ongkos ratusan ribu, harga ini jauh lebih murah dibanding naik bus umum.

Baik Fitria maupun Yasino tidak keberatan ikut mudik gratis yang diadakan oleh partai politik meskipun mereka bukan simpatisan. Program dari PAN ini juga terbuka untuk masyarakat sehingga semua bisa memanfaatkannya. ”Nanti Lebaran ada kondangan dari saudara istri saya dan biasanya kami juga rutin pulang kampung setiap Lebaran. Jadi, kalau tiap tahun ada seperti ini (mudik gratis), kami menjadi sangat terbantu,” tutur Yasino. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo menyatakan, mudik gratis terlaksana dengan memberangkatkan hingga 1.500 pemudik dengan 30 bus dari berbagai tujuan di Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini bisa terlaksana karena urunan para politisi dari Fraksi PAN di parlemen serta pengurus partai.

”Sementara ini, urunan dari anggota fraksi, tentunya DPP (Dewan Pimpinan Pusat), termasuk Pak Ketua Umum dan saya juga menyumbang. Ini menjadi awal kembali kegiatan yang sama setelah terhenti saat pandemi,” kata Eko. Menurut Eko, mudik gratis ini bakal dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Apalagi, saat ini politisi yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPR mencapai 48 kursi. Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan yang turut melepas keberangkatan mudik gratis menuturkan, kegiatan ini menjadi bagian komitmen partainya untuk hadir dan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Program mudik dari politisi masih diminati, terlepas apa pun pilihan politik mereka yang memanfaatkan program ini. (Yoga)

Kelesuan konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri 2025 menjadi anomali yang makin mengonfirmasi ketidak beresan dalam perekonomian Indonesia. Hingga pekan ketiga bulan Puasa, tren ramai-ramai berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran belum tampak seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, turut andil terhadap deflasi hingga 0,12%. Gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran itu mulai tertangkap dari tren deflasi pada awal 2025. BPS mencatat, Februari 2025 mengalami deflasi baik secara tahunan (0,09%), bulanan (0,48%) maupun year to date (1,24%). Anehnya, Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, saat menjelang bulan Puasa, kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu menyumbang inflasi.

Sinyal terpangkasnya konsumsi rumah tangga tercermin dari hasil Survei Potensi Pergerakan Masyarakat angkutan Lebaran 2025, yang diprediksi mencapai 146,48 juta atau 52% penduduk Indonesia, turun 24% dari jumlah pemudik pada 2024 di 193,6 juta. Direktur Eksekutif Centerof Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, data-data tersebut, termasuk penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025, mengindikasikan penurunan daya beli atau pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga kelompok menengah kebawah. Alhasil, banyak rumah tangga mengurungkan niat mudik ke kampung halaman. Guna menyelesaikan semua persoalan itu, solusi atau stimulus sporadis jangka pendek dinilai tak lagi mencukupi.

Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural menyeluruh dan menyentuh ke akar masalah. Dibutuhkan strategi yang mencakup kebijakan industrialisasi yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja agar daya beli masyarakat pulih secara berkelanjutan. Kebijakan industrialisasi harusmenjadi strategi fundamental agar ekonomi tumbuh berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional," ujar Faisal dalam publikasi Core Insight bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025, Kamis (27/03/2025). (Yetede)

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank Himbara merombak total susunan pengurus baik komisaris maupun direksi. Di jajaran dewan komisaris, terdapat tiga pejabat aktif Bank Indonesia (BI) yang diangkat menduduki posisi komisaris, yaitu Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Edi Susianto yang menjadi Komisaris Independen BRI, sesuai RUPST 24 Maret 2025; Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat yang ditunjuk menjadi Komisaris BNI dalam RUPST 26 Maret 2025; Kepala Departemen SDM BI, Ida Nuryanti yang menjadi Komisaris Independen BTN pada RUPST 26 Maret 2025. Hal ini patut diwaspadai, lantaran ada bahaya serius dari rangkap jabatan ini, yakni penurunan independensi bank sentral. 

BI menyadari hal itu dan langsung memberhentikan ketiga pejabat tersebut efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST bank BUMN. Meski begitu, kontroversi belum berakhir. OJK sebagai penentu lulus atau tidaknya para komisaris itu. Seharusnya penunjukan tiga pejabat BI tersebut ditunda karena terdapat masa tunggu sebelum menjadi komisaris bank, berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 38 ayat 4 aturan itu berbunyi, mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat setahun sebelum menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan. (Yetede)

PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen, yang jumlahnya 40% dari laba bersih, yaitu sebesar Rp1,05 triliun yang akan dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, sebesar Rp1,58 triliun akan dibukukan sebagai saldo laba dan sisanya akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT. Selain itu, RUPST juga menyetujui pengunduran diri Lay Diza Larentie sebagai wakil dirut perseroan dan C. Guntur Triyudianto selaku direktur perseroan sejak ditutupnya RUPST.

Serta mengangkat Heriwan Gazali sebagai direktur perseroan. Pada tahun buku 2024, Bank Mega membukukan laba bersih sebesar Rp 2,63 triliun, susut dibanding Rp 3,51 triliun pada 2023. Adapun, total asset Bank Mega sebesar Rp 134,92 triliun atau tumbuh 2,17% (yoy). Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp 91,67 triliun dengan rasio dana murah 30,08% atau naik dari 28,83%. “Membaiknya komposisi CASA disebabkan peningkatan pada giro dan tabungan, masing-masing tumbuh 2,54% dan 9,74% menjadi Rp 10,38 triliun dan Rp 17,19 triliun," ungkap Manajemen Bank Mega, Kamis (27/3/2025). (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), salah satu agendanya adalah membagikan dividen kepada pemegang saham dari laba bersih 2024. Pemerintah telah melakukan pengalihan saham bank BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daye Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia melalui skema inbreng ke PT Biro Klasifikas iIndonesia (BKI). PT BKI merupakan holding operasional dibawah Danantara. Artinya, porsi dividen negara dari bank BUMN yang semula masuk APBN, kini masuk ke Danantara melalui BKI. Kuartet bank pelat merah dalam RUPST memutuskan untuk membagi dividen tunai dengan total Rp 109,95 triliun kepadia pemegang saham. Apabila dirinci, porsi Negara RI mencapai Rp 59,12 triliun dan porsi publik senilai Rp 50,83 triliun. Sehingga, Danantara akan memperoleh dividen senilai Rp 59,12 triliun yang akan ditransfer ke BKI.

Menanggapi jumbonya dividen yang diperoleh Danantara dari empat bank BUMN, Direktur Center of Economic dan Law Studies (Celins) Bhima Yudhistira mengatakan, yang menjadi concern selain pemanfaatan dividen tersebut adalah asset Himbara juga sudah berada dibawah Danantara, sehingga diperlukan mitigasi agar seluruh risiko sistemik terhadap sektor keuangan dapat terjaga. Terlebih, sebagai industri perbankan, Himbara menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan dana masyarakat. "Apabila terjadi gagal bayar utang dari Danantara merembet atau BUMN yang dikelola Danantara mengalami gagal bayarutang, kemudian merembet pada asetnya Himbara. Apakah mitigasi risiko sistemik keuangannya sudah dipikirkan. Itu penting banget, karena sudah jadi satu kelolaan," tutur Bhima, Karmis (27/3/2025). Kedua, terkait pengelolaan dividen BUMN, apakah dana jumbo tersebut akan digunakan ke proyek-proyek yang layak secara ekonomi atau tidak dan secara konsep berkelanjutan. (Yetede)

Menjelang hari raya Idul Fitri, transaksi Pegadaian meningkat signifikan. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian, Riana Rifani dalam acara Buka Bersama PT Pegadaian di Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Dia mengatakan, transaksi pegadaian meningkat dari hari ke hari selama Ramadan."Ini menarik. Biasanya transaksi harian kita 64 miliar. Sementara selama Ramadan 2025 ini, transaksi hariannya di kisaran Rp 78 miliar per hari," jelas Fani. Dia mengatakan target gadai mencapai Rp78,8 triliun hingga akhir tahun 2025. "Jadi insya Allah peningkatan atau optimisme ini bisa mendongkrak sampai akhir tahun 2025 ditambah lagi dengan diversifikasi bisnis emas," kata Fani.

Perusahaan menargetkan peningkatan transaksi sebesar 1,1% atau Rp 55,79 triliun hingga 31 Maret 2025. Peningkatannya dibanding tahun lalu adalah1,1% atau Rp 54 triliun. Barang yang menjadi jaminan rata-rata masih didominasi emas, BPKB kendaraan, barang elektronik seperti HP, Tablet, dan Kamera Foto. "Itu semua masih banyak dijaminkan oleh masyarakat terkait kebutuhan Ramadan," jelas Fani. Faktor lain yang mendorong peningkatan transaksi gadai selama Ramadan yakni banyaknya masyarakat butuh tambahan modal. "Karena di Ramadan banyak masyarakat yang menjadi pengusaha yang butuh modal tambahan. Ini menjadi salah satu trigger peningkatan transaksi gadai kita di bulan Ramadan," jelas Fani. (Yetede)

Grab, platform transportasi online di Indonesia memberikan klarifikasi terkait nominal peyaluran Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi. Grab menyebut, penyaluran BHR sudah sesuai dengan imbauan Presiden Prabowo, saat pertemuan di Istana Negara, pada 10 Maret 2025. "Grab mengacu pada imbauan Presiden (pada 10 Maret 2025 di Istana Negara yang juga dihadiri Anthony Tan, Group CEO & Co-Founder Grab), dimana BHR diberi atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi," kata Chiefof Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy dalam keterangan persnya, Kamis (27/3/2025). Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, selain tingkat keaktifan juga sangat bergantung pada kemampuan finansial perusahaan.

Karena itu, mitra pengemudi yang belum menerima BHR, berarti tidak memenuhi kriteria sesuai skema yang berlaku, karena kurang aktif atau tidak mencapai tingkat keterlibatan yang ditentukan. Grab membagi penerima BHR menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama, sesuai arahan Presiden, yaitu berdasarkan keaktifan kerja atau mitra aktif yang berkinerja baik, diperuntukkan untuk mitra jawara dengan mempertimbangkan konsistensi selama 12 bulan terakhir. "Untuk mitra jawara teladan paling aktif mendapatkan nominal BHR tertinggi yaitu Rp1.600.000 untuk mitra roda 4 serta Rp 850.000 untuk mitra roda 2," jelas Tirza. Sedangkan, untuk tingkatan kedua (mitra Ksatria), ketiga (Mitra Pejuang) dan keempat (Anggota), disebut murni inisiatif Grab dalam semangat berbagi menyambut Hari Idulfitri." (Yetede)

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota di New Development Bank (NDB) diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS. Hal ini juga membuka peluang pendanaan baru untuk berbagai proyek pembangunan di Tanah Air. Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam NDB setelah Presiden NDB, Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025. BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China dan Afsel.

Menko Bidang Perekonomiana, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia sebagai anggota BRICS memiliki hak untuk bergabung dengan NDB dan telah diminta melakukan investasi sesuai formula yang telah ditetapkan. "New Development Bank itu sebagian dari perbankan di bawah BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Kemarin (Selasa, 25/3/2025) Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana dan ada formulanya, kita diminta untuk melakukan investasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Airlangga memastikan, pembayaran investasi tersebut dapat dilakukan dalam jangka tujuh tahun. (Yetede)