Fauzan (38) pengemudi ojek daring di Jaksel, tidak percaya dirinya tak memperoleh bonus hari raya atau BHR. Dari 22 hingga 24 Maret 2025 atau periode platform transportasi daring menjanjikan distribusi BHR, dia berkali-kali cek saldo dompet elektroniknya, namun, hasilnya nihil. Tidak ada penambahan saldo yang khusus terkait BHR. Hanya ada pemasukan dari mengantar penumpang. Fauzan mengaku tidak tahu alasan yang menyebabkan dirinya tak mendapatkan BHR. Dia selalu rajin bekerja dan tidak pernah melanggar kode etik platform. ”Saya sangat berharap bisa memperoleh BHR. Saat Presiden Prabowo mengumumkan pengemudi mendapat BHR sampai Rp 1 juta, saya senang sekali,” ucapnya. Fauzan jadi lebih giat bekerja. Bahkan, dia bekerja dari pagi hingga sore, hampir setiap hari. Sejak 24 Maret 2025 sampai sekarang, ia banyak mendapat pesanan jasa kirim bingkisan Lebaran.

Sedang Ahmad (40) pengemudi ojek online (ojol) atau ojek daring asal Serpong, Tangsel, Banten, mendapat BHR senilai Rp 850.000. Dia mengetahui bahwa tidak semua mitra pengemudi ojek daring mendapatkan BHR. Dia meyakini, itu bagian dari jatah rezeki yang masih bisa ia terima. Ahmad mengklaim selalu menjaga performa sebagai mitra pengemudi dan mengikuti kode etik yang diharuskan platform. Selama setahun terakhir, Ahmad yang sudah memiliki dua anak ini selalu mulai bekerja pada pukul 10.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB. Setiap hari, Ahmad memperoleh penghasilan antara Rp 100.000 dan Rp 200.000. Pada Ramadhan 2025, dia merasakan sedikit peningkatan. Meski nominal penghasilan sehari-hari selama Ramadhan ditambah BHR tidak terlalu besar, dia tetap bersyukur.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan, pemberian BHR di Grab mengacu pada imbauan Presiden, 10 Maret 2025 di Istana Negara, Jakarta. Intinya, BHR diberikan atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab. ”Kami mempertimbangkan berbagai faktor. Selain keaktifan mitra pengemudi, kami mencermati pula kemampuan finansial perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025) malam. Untuk Mitra Jawara Teladan paling aktif sejauh ini, menurut dia, telah memperoleh nominal BHR tertinggi, yaitu Rp 1,6 juta untuk mitra pengemudi roda empat dan Rp 850.000 untuk mitra pengemudi roda dua. (Yoga)

Di tengah semakin maraknya perang dagang, AS kembali menggoyang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kedua, AS terindikasi menangguhkan pendanaan WTO. Reuters melaporkan, AS telah menunda sementara pembayaran pendanaan ke WTO pada 2024 dan 2025. Pada 2024, anggaran WTO sebesar 205 juta franc Swiss atau 232,06 juta USD. Kontribusi AS terhadap anggaran itu sebesar 11 %. Laporan tersebut berdasarkan tiga sumber Reuters pasca WTO menggelar rapat anggaran pada 4 Maret 2025, dimana delegasi AS menyampaikan penundaan pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS. Bila AS benar-benar menghentikan pendanaan tersebut, WTO bisa jadi mengerem atau mengefisiensi sebagian belanjanya.

Padahal, WTO tengah menangani berbagai aduan sengketa dagang, termasuk soal kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah produk dari Kanada dan China. Kondisi itu berpotensi semakin menumpulkan peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral dunia. Hal ini mengingat AS di era kepemimpinan periode pertamanya, Trump memblokir pengangkatan hakim Badan Banding (AB) WTO pada 2019. Kebijakan tersebut terus berlanjut di era Joe Biden. Hingga kini, AB WTO belum berfungsi sepenuhnya. Per Desember 2024, terdapat 31 kasus banding yang tertunda. Guna mengatasinya, WTO berupaya merampungkan sengketa dagang di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Sedangkan China, musuh bebuyutan AS dalam perang tarif panen ratusan investigasi perdagangan.

Separuh investigasi perdagangan itu disengketakan di WTO. Berdasar data Statista, total ekspor China pada 2024 mencapai 3,58 triliun USD, tumbuh 5,9 % secara tahunan. Surplus neraca dagang China dengan berbagai negara di dunia, mencapai rekor mendekati 1 triliun USD. Peneliti dan ekonom Universitas Peking, Lu Feng, menuturkan, sebanyak 198 investigasi perdagangan terhadap China sepanjang 2024 itu didominasi kasus dugaan dumping dan subsidi ilegal. Jumlah investigasi tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pada 2023. China mengandalkan lonjakan ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, juga untuk mengimbangi permintaan domestik yang melemah di tengah perlambatan sektor properti selama bertahun-tahun (Financial Times, 31/3/2025). (Yoga)

Pergerakan nilai tukar rupiah tengah menjadi sorotan publik. Rupiah yang sempat tembus Rp 16.600 per USD dikaitkan dengan situasi krisis moneter pada 1998. Meski dilihat dari berbagai aspek situasinya berbeda, depresiasi rupiah yang diperkirakan berlangsung dalam jangka waktu pendek patut diwaspadai. Sebab, nilai tukar yang tidak stabil, apalagi cenderung melemah, akan memengaruhi persepsi pasar serta berdampak pada sektor riil. Di tengah upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, seluruh kegiatan operasi moneter BI libur, seiring hari libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 2025. BI menyatakan, seluruh kegiatan operasional, termasuk operasi moneter rupiah dan valuta asing (valas) per 28 Maret-7 April 2025, ditiadakan. BI baru akan kembali beroperasi mulai Selasa (8/4). Berkaca dari pengalaman 2024, nilai tukar rupiah selama musim libur Lebaran tertekan.

Pada perdagangan terakhir per 5 April 2024, sehari sebelum BI libur, rupiah di level Rp 15.873 per USD, lebih rendah 2,81 % dibanding akhir 2023. Pada saat BI kembali ke pasar pada 16 April 2024, rupiah sudah terperosok hingga Rp 16.176 per USD atau melemah 4,77 % dibanding akhir 2023. Rupiah terdepresiasi 1,9 % hanya sepekan BI absen dari pasar keuangan. Di sisi lain, depresiasi rupiah kali ini terjadi seminggu setelah pasar saham terpuruk. Bukan kali pertama kondisi pelemahan nilai tukar berlangsung menjelang dan selama periode libur nasional. Oleh sebab itu, BI mengklaim telah mempersiapkan beberapa antisipasi dan mitigasi risiko ketika absen dari pasar. ”Setiap menghadapi libur panjang, BI sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dan mitigasi terkait kondisi moneter, termasuk nilai tukar rupiah,” kata Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Fitra Jusdiman, Kamis (27/3).

Selama libur panjang di Indonesia, pasar keuangan global tetap beroperasi dan bergerak normal. Berdasarkan data historis, pergerakan nilai tukar rupiah saat pasar kembali dibuka relatif sejalan dengan pergerakan pasar global. Artinya, apabila kurs USD secara global melemah, biasanya rupiah akan menguat. Demikian pula sebaliknya. Dalam lima tahun terakhir, nilai tukar rupiah tercatat dua kali menguat pada tahun 2020 dan 2023 saat pasar buka kembali setelah libur panjang Lebaran. Sebaliknya, rupiah dalam periode yang sama tercatat tiga kali melemah, yakni pada 2021, 2022, dan 2024. Kondisi rupiah yang bergejolak hingga menyentuh level Rp 16.600-an per USD belakangan disebabkan faktor eksternal dan domestik. Tekanan eksternal dibentuk oleh sentimen pasar keuangan merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump serta ketatnya kebijakan The Fed. Sementara dari sisi domestik, kebutuhan valas meningkat seiring dengan pembayaran dividen menjelang Lebaran. (Yoga)

Produksi beras awal tahun ini diperkirakan 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Setelah dua tahun terdampak El Nino, yang membuat luas panen menyusut dan memaksa pemerintah mengimpor lebih dari 3 juta ton beras pada 2023, lonjakan produksi kali ini terasa sebagai pencapaian besar. Pada awal 2025, pemerintah bahkan menyatakan tidak membuka keran impor tahun ini. Dengan suplai melimpah, harga beras turun. Masyarakat, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, merasakan langsung manfaatnya. Biaya pengeluaran untuk kebutuhan pokok jadi lebih ringan. Mereka punya ruang membelanjakan uang pada kebutuhan lain jelang Ramadhan dan Lebaran. BPS juga mencatat deflasi pada Februari 2025, kejadian langka menjelang hari raya Idul Fitri.

Harga beras, cabai, tomat, dan daging ayam turun signifikan, sekaligus menjadi faktor utama yang mendorong deflasi. Menurut laporan berjudul ”Dinamika Ekonomi Pangan dan Energi Menjelang Lebaran” oleh Center of Food, Energy, and Sustainable Develompent Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kondisi itu memperkuat daya beli masyarakat. Turunnya harga beras meningkatkan daya beli riil karena porsi pendapatan untuk membeli beras mengecil. Konsumsi bisa tetap terjaga meskipun harga-harga barang/jasa lain cenderung naik di periode ini. Akan tetapi, situasi yang menggembirakan bagi konsumen ini tidak berlaku bagi petani. Mereka justru yang paling terdampak.

Panen raya padi pada akhir Maret hingga awal April 2025, yang semestinya jadi momen panen keuntungan, berubah menjadi masa krisis. Harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah daerah jatuh di bawah Rp 6.000 per kg. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp 6.500 per kg. Guna melindungi petani, pemerintah mendorong Bulog aktif menyerap gabah dalam negeri dan membeli gabah tanpa syarat rafaksi. Artinya, tak boleh ada pengurangan harga meski kualitas gabah rendah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan petani mendapat harga minimal yang layak, terlepas dari kondisi gabah. Tapi, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan teknis dan struktural. Musim panen awal tahun ini berlangsung ditengah curah hujan yang masih tinggi.

Akibatnya, gabah yang dipanen cenderung basah, bahkan berkadar air di atas 30 %. Dalam kondisi itu, menjual gabah sesuai HPP nyaris mustahil. Penggilingan kecil, yang biasanya menjadi mitra utama petani, tak mampu mengolah gabah basah karena keterbatasan alat pengering. Bulog pun menghadapi kendala serupa. Hal ini memicu antrean panjang truk pengangkut gabah di depan gudang Bulog. Di beberapa daerah, keluhan petani sampai memicu pencopotan pimpinan wilayah Bulog. Hingga 21 Maret 2025, Bulog telah menyerap 473.000 ton setara beras. Uniknya, mayoritas penyerapan kali ini dalam bentuk gabah, bukan beras seperti biasanya, sebagai langkah darurat untuk menampung hasil panen petani. (Yoga)

Pasukan oranye di Jakarta mendapat tiga kabar baik sekaligus saat momen Idul Fitri 2025. Kabar itu meliputi syarat minimal menjadi petugas hanya cukup lulusan SD, masa evaluasi kinerja yang sebelumnya dilakukan setiap tahun kini diperpanjang menjadi tiga tahun sekali, dan rencana perpanjangan usia pensiun. Kabar itu disambut dengan wajah berseri-seri oleh pasukan oranye, julukan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Namun, pasukan serba bisa ini juga berharap mendapat jaminan hari tua setelah pensiun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan perubahan dalam syarat minimal perekrutan dan evaluasi kontrak PPSU saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, yang ditunaikannya dengan menandatangani Pergub.

Hal itu diumumkan saat acara gelar griya open house di rumah dinas gubernur, Senin (31/3). Keputusan ini dibuat karena PPSU adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka terlibat menangani prasarana dan sarana jalan, saluran, taman, kebersihan, dan penerangan jalan umum sejak 2015. Bahkan, saat pandemi Covid-19, mereka turut membantu pemulasaraan jenazah. Kegembiraan menerima kabar itu diperlihatkan Prayoga (49), anggota pasukan oranye, pada Selasa (1/4) di teras Kantor Kelurahan Petamburan, Jakpus. ”Alhamdulillah jadi enggak mempersulit buat ke depannya. Kita-kita sudah tua, tetapi tenaganya masih bisa dipakai,” ujar Prayoga menanggapi kado Lebaran untuk pasukan oranye dari Pramono-Rano Karno. Prayoga sudah 10 tahun menjadi personel PPSU. Setiap hari, ia bertugas membersihkan jalan protokol, memastikan saluran air warga tidak tersumbat, hingga membuat mural.

Dalam kurun waktu tersebut, upah mereka terus bertambah hingga sesuai upah minimum regional (UMR), kini mencapai Rp 5,39 juta per bulan. Peralatan kerja juga semakin baik. Mereka mendapat seragam, sepatu bot, topi, sapu, hingga kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor roda tiga. Kebijakan Pramono-Rano terkait evaluasi setiap tiga tahun mendapat apresiasi besar. Sebab, selama ini PPSU bersusah payah mengurus berkas di sela-sela pekerjaan dan sering terkendala sistem daring. Total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 500.000. Biaya terbesar berasal dari tes urine dan SKCK. Prayoga, dan rekan-rekan PPSU lainnya juga berharap adanya jaminan hari tua untuk modal usaha setelah pensiun. Karena tak ingin bergantung sepenuhnya pada anak atau bantuan sosial. (Yoga)

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), emiten BUMN yang bergerak di sektor konstruksi, berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp2,9 triliun pada Februari 2025, yang mencapai 10,21% dari target tahunan sebesar Rp28 triliun. Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP, mengungkapkan bahwa sebagian besar perolehan kontrak baru berasal dari proyek dengan sumber dana swasta (47,31%), diikuti oleh proyek pemerintah (38,58%) dan BUMN (14,11%). Sektor yang paling dominan dalam perolehan kontrak baru adalah jalan dan jembatan (46,70%), disusul oleh gedung (37,63%), dan bendungan (9,34%).

Beberapa proyek besar yang diperoleh PTPP selama Januari—Februari 2025 antara lain Proyek Bromo General Contractor Works Batam senilai Rp410,55 miliar, RSUD Krui & Anambas senilai Rp289,9 miliar, dan Bendungan Bagong Paket 3 senilai Rp271,8 miliar. Dengan hasil yang positif hingga Februari 2025, PTPP merasa optimis untuk mencapai target akhir tahun yang mencatatkan pertumbuhan 5% dibandingkan tahun 2024.

Selanjutnya, PTPP akan fokus pada penyelesaian proyek yang sedang berjalan serta menargetkan proyek-proyek konstruksi yang mendukung pembangunan nasional, seperti rumah sakit, lahan pertanian, sekolah, dan infrastruktur desa. Pada sisi keuangan, meskipun PTPP mencatatkan laba bersih sebesar Rp415,65 miliar pada 2024, yang turun 13,65% YoY, perusahaan tetap mencatatkan pendapatan sebesar Rp19,81 triliun, yang tumbuh 7,30% YoY.

Edang Suhendar menggeser kerucut lalu lintas untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way di Gerbang Tol Cikampek Utama, Kamis (27/3). Petugas Jasa Marga itu sudah berkompromi dengan pekerjaannya yang tak memungkinkan mudik setiap kali menuju Lebaran. ”Saya sampai lupa berapa kali tidak mudik. Pulangnya nanti setelah arus balik selesai. Yang penting semua selamat sampai kampung, saya kerja tidak papa,” kata bapak tiga anak asal Cirebon, Jabar, itu. Untuk melepas kerinduan dengan keluarga di kampung, dia menelepon anak-anaknya dari pinggir tol saat arus lalu lintas lancar. Untuk itu, dia berharap arus mudik selalu lancar agar memudahkan pekerjaannya.

Karsito (54) tetap tak bisa pulang ke Banyumas, Jateng. Perjalanannya belakangan hanya sampai di Stasiun Gambir. Bukan untuk pulang, melainkan mengantarkan penumpangnya menuju kampung halaman. Sopir taksi asal Banyumas itu sudah seminggu terakhir sering mengantarkan penumpang ke Stasiun Gambir. Ia kerap kali membantu menurunkan koper milik penumpangnya hingga ruang keberangkatan. ”Saya mengutamakan keluarga dulu. Walaupun rasanya nelongso (sedih) melihat penumpang yang saya antar pada pulang kampung, sementara saya tidak bisa pulang,” ujar Karsito yang sudah menjadi sopir taksi sejak tahun 2008 ini.

Lebaran kali ini Karsito memutuskan tidak mudik karena tidak ada ongkos untuk membeli tiket. Dia lebih memilih mengirim sejumlah uang dari menarik taksi untuk keluarganya di Banyumas supaya istri, tiga anak, dan dua cucunya dapat merayakan Idul Fitri meskipun tanpa kehadirannya. Situasi serupa dirasakan Ramdani (37) kurir paket di Tangsel, Banten. Saat orang lain berbelanja kebutuhan Lebaran, dia justru mengantarkan paket-paket belanjaan kepada pelanggan. Bahkan, ketika mendekati Lebaran, jumlah paket terus meningkat dari 70 paket menjadi 120 paket sehari. Kesibukannya itu membuatnya belum sempat menyiapkan berbagai keperluan Lebaran yang akan datang tiga hari mendatang. Ramdani tidak ambil pusing. Menurut dia, yang paling penting semua tanggung jawabnya selesai. Dia masih bisa memperoleh penghasilan supaya kebutuhan keluarganya tercukupi. (Yoga)

Pergerakan pasar saham Indonesia beberapa waktu terakhir terbilang cukup dinamis. Ada semacam obat penenang yang membuat sentimen negatif terhadap pasar mereda. Pada perdagangan Kamis (27/3) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 6.510,62 atau menguat 0,59 % dibandingkan hari sebelumnya. Tiga hari beruntun IHSG mencatatkan tren positif, bahkan sudah berbalik ke titik sebelum perdagangan sesi I dihentikan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2025. Saat itu, IHSG menyentuh level terendahnya sejak pandemi Covid-19, yakni ke level 6.076 atau anjlok 6,1 %. Apa yang terjadi di pasar saham memang kerap kali mencerminkan ekspektasi sekaligus sentimen pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian.

Kini, sentimen berbalik positif seiring dengan beberapa agenda besar yang terjadi sejak awal pekan ini, seperti pengumuman kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Maret 2025. Ada pula rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank BUMN (Himbara) selama 24-26 Maret 2025. Agenda itu menghasilkan keputusan yang turut berpengaruh terhadap pasar, seperti penetapan direksi dan komisaris, pembelian kembali (buyback) saham, serta pembagian dividen. RUPST tersebut dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada 24 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 25 Maret 2025, dan ditutup PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN pada 26 Maret 2025.

Hasilnya, BRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau setara Rp 345 per lembar saham, Mandiri sebesar Rp 43,51 triliun atau Rp 466,18 per saham, BNI sebesar Rp 13,45 triliun atau Rp 374 per saham, serta BTN sebesar Rp 751,83 miliar atau Rp 53,57 per lembar saham. Keempat bank BUMN itu menyetorkan dividennya kepada negara Rp 59,12 triliun. Terdiri dari setoran BRI sebesar Rp 27,68 triliun, Mandiri Rp 22,62 triliun, BNI Rp 8,37 triliun, dan BTN Rp 454,73 miliar. Sejumlah bank BUMN juga menyetujui melakukan pembelian saham kembali pada 2025. BRI mengalokasikan dana Rp 3 triliun, Mandiri Rp 1,17 triliun, dan BNI Rp 1,5 triliun. Selain itu, terdapat pula perubahan pengurus perseroan dan pergantian pucuk kepemimpinan bank-bank BUMN.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono berpendapat, keputusan dalam RUPST Himbara memberikan sentimen positif terhadap industri perbankan dan pasar modal. Pengumuman jajaran direksi dan komisaris, pembagian dividen, serta keputusan pembelian kembali saham diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor. ”Aksi korporasi semacam itu akan menjadi sentimen positif pula bagi pasar saham. Figur yang terpilih menjadi direksi dan komisaris bank BUMN diharapkan dapat mengerek tingkat kepercayaan pasar di tengah gejolak pasar saham,” katanya. Momentum positif itu patut dijaga. (Yoga)