Pada Selasa (18/3) IHSG terjun 6,1 % ke level 6.076 pada penutupan sesi I, penurunan terdalam sejak masa Covid-19 tahun 2020. Koreksi ini diawali anjloknya saham-saham unggulan, terutama perbankan besar dan perusahaan teknologi raksasa milik konglomerat. Menilik kondisi perekonomian global dan domestik saat ini, seharusnya tak ada alasan bagi IHSG untuk ambles hanya dalam hitungan menit sampai-sampai BEI harus menghentikan perdagangan sesi I pada pukul 11.19. Ini langkah tepat untuk meredam kepanikan yang merebak di kalangan pelaku pasar saat itu. Pelemahan IHSG lebih dipicu faktor domestik. Artinya, sentimen negatif pada kondisi ekonomi dalam negeri menjadi pemicu utama, bukan tekanan eksternal. Anjloknya IHSG secara signifikan pada 18 Maret memunculkan pertanyaan : mengapa pasar bisa begitu panik, padahal secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup solid?

Meski ada tantangan berupa pelemahan daya beli kelas menengah bawah, secara keseluruhan aktivitas ekonomi tetap tumbuh, didukung konsumsi rumah tangga dan investasi yang relatif terjaga. Inflasi juga dalam level yang terkendali. Bahkan, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, di mana harga pangan biasanya melonjak, inflasi tetap moderat. Pasokan komoditas pangan bergejolak (volatile food) relatif aman selama bulan puasa. Cadangan devisa tercatat 154,5 miliar USD, memadai untuk membiayai 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan ketiga faktor ini, logikanya pasar tidak merespons secara berlebihan.

Artinya, penurunan IHSG bukan cerminan dari kerentanan ekonomi makro, melainkan lebih pada gejolak sentimen di pasar keuangan yang dipicu informasi yang kurang akurat, kepanikan yang menyebar cepat, atau ketiadaan kontrol psikologis pelaku pasar terhadap dinamika sesaat. Di sini pentingnya membangun ekosistem pasar modal yang lebih resilien. Peran regulator dalam memastikan komunikasi yang jernih, transparansi informasi, dan edukasi investor jadi kian krusial agar gejolak sementara tak berubah menjadi krisis kepercayaan. Dengan fondasi ekonomi kuat dan koordinasi kebijakan yang efektif, seharusnya kita mampu meredam efek domino sentimen negatif jangka pendek. Communication is policy. Sebagus apa pun kebijakan, jika tidak dikomunikasikan dengan baik, hasilnya bisa mengecewakan. Jika komunikasi terjalin dengan baik, tidak semestinya harga saham rontok. (Yoga)

Sehubungan dengan arus mudik dan balik Lebaran, pemerintah melarang mobilitas angkutan barang selama 16 hari, 24 Maret-8 April 2025. Sampai dengan Rabu (26/3) kebijakan ini telah berlangsung tiga hari. Pengusaha logistik melalui sejumlah cara sudah melancarkan protes. Salah satunya adalah dengan mogok mengangkut barang selama dua hari, mulai Kamis (20/3) sampai Jumat (21/3). Pemerintah bergeming. Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo mengatakan, belum ada lonjakan pergerakan masyarakat sejak pembatasan angkutan pada Senin (24/3). Padahal, durasi pembatasan yang makin lama dilakukan mengakomodasi masyarakat agar tidak terjadi kepadatan.

”Ini kami sangat sayangkan, kenapa tidak diberikan kesempatan dahulu bagi pelaku usaha distribusi barang. Kami bisa beri layanan (pengiriman) 1-2 hari itu sangat signifikan,” kata Agus, di Jakarta, Rabu. Potensi kerugian terganggunya jalur distribusi logistik, menurut Agus, dapat mencapai Rp 1 triliun-Rp 2 triliun per hari. Tidak hanya pada pelaku angkutan darat, tetapi juga menyentuh pergudangan, pabrikan, perkapalan, dan kegiatan ekspor-impor. Pembatasan angkutan barang yang mengganggu alur distribusi logistik, dapat memengaruhi tingkat kepercayaan mitra kerja asing.

”Banyak investor enggan berinvestasi di Indonesia karena regulasi tidak jelas, banyak dikuasai ormas. Pemerintah juga tidak anggap sektor usaha penting dilindungi,” katanya. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, kapal laut angkutan container antar benua tidak libur sehingga kontainer tetap diturunkan di pelabuhan. Jika container tidak ada yang mengangkut, penumpukan kontainer di pelabuhan akan terjadi. Pengusaha akan dikenai biaya penumpukan ketika melebihi batas waktu. Komoditas agrikultur yang paling terdampak pembatasan angkutan barang. Demikian pula barang makanan dan minuman. (Yoga)

Gangguan penerapan sistem perpajakan Coretax berimbas pada tertekannya penerimaan negara. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pengadaan dan implementasi Coretax. Kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak dipertaruhkan. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis terkait urusan penyetoran dan pelaporan pajak. Sayangnya, sejak hari pertama penerapan, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan mengakses (log in), kapasitas bandwidth yang terbatas hingga situs gagal dimuat, sampai ketidaksesuaian data pajak dalam sistem, yang memicu terjadinya kegagalan proses pembayaran.

Kondisi ini menyebabkan turunnya penerimaan negara pada Januari-Februari 2025 sebesar 30,2 % menjadi Rp 187,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terbaru, Coretax telah mengalami peningkatan kinerja sistem, khususnya pada proses log in, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembuatan bukti potong. ”Hal ini terlihat dari penurunan yang signifikan pada waktu tunggu (latensi) di area layanan Coretax DJP pada periode akhir Februari 2025,” ujar Dwi, di  Jakarta, Rabu (26/3). Untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Coretax, DJP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi dan asistensi yang dapat diakses dengan mudah.

Pemerintah juga menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak bagi pihak yang terdampak Coretax selama masa pajak Januari-Maret 2025. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, Coretax semestinya diterapkan secara bertahap demi mengurangi potensi gangguan dan dampaknya ke penerimaan negara. Di tengah proses perbaikan, ia berharap pemerintah meluncurkan ulang sistem, lalu bertahap menerapkannya mulai dari lingkup terkecil. Ia mengingatkan, perbaikan Coretax menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius atas sistem perpajakan tersebut, termasuk audit menyeluruh terhadap aspek pengadaan dan implementasinya. (Yoga)

Janur, bahan baku selongsong ketupat, yang hendak diangkut konsumen, terlihat disandarkan di parkiran sepeda motor tepi Jalan MA Salmun, Kota Bogor, Rabu (26/3/2025). Para pedagang musiman selongsong ketupat mulai bermunculan di kawasan ini menjelang hari raya Idul Fitri. Mereka menjual selongsong ketupat ini dengan harga Rp 20.000 per ikat, yang berisi 20 selongsong. Dan selongsong ketupat dagangan mereka laris manis diburu konsumen. (Yoga)

Menjelang libur Lebaran 2025, IHSG mencatatkan penguatan signifikan selama dua hari berturut-turut. Pada Selasa (25/3) IHSG naik 1,21% ke 6.235,62, lalu melonjak 3,8% ke 6.472,36 pada Rabu (26/3). Kenaikan ini didorong oleh arus masuk dana asing (net buy) sebesar Rp 2,58 triliun, terutama pada saham perbankan besar seperti BMRI, BBCA, dan BBRI. Saham-saham ini menarik minat karena pembagian dividen dengan yield tinggi, seperti dijelaskan oleh Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas.

Ancaman stagflasi global dalam 12 bulan ke depan kian nyata, berdasarkan survei Bank of America yang menunjukkan 71% fund manager memperkirakan terjadinya kombinasi inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi. Tokoh seperti Joe Brusuelas dari RSM menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump dan potensi pemangkasan suku bunga The Fed justru bisa memicu inflasi lebih lanjut, yang akan berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia.

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) diproyeksikan tetap mencatat pertumbuhan positif di tahun 2025, meskipun menghadapi tekanan margin akibat kenaikan beban operasional dan bunga. Analis Bahana Sekuritas, Arvin Lienardi, mencatat bahwa meski pendapatan dan laba bersih HEAL tumbuh masing-masing 16% dan 23% yoy di 2024, penurunan signifikan terjadi di kuartal IV akibat peningkatan beban pokok penjualan dan belanja operasional.

Bank-bank BUMN kompak menaikkan rasio pembayaran dividen dari laba tahun 2024, yang memicu penguatan harga saham mereka setelah sebelumnya tertekan. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat paling besar membagikan dividen, yakni 85% dari laba bersih, senilai Rp 51,74 triliun. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, menyatakan keputusan ini sudah memperhitungkan aspek permodalan dan likuiditas yang tetap kuat.