Grab, salah satu super App di Tanah Air meluncurkan inovasi pertama di Indonesia, yaitu fitur bayarin. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengelola beragam tagihan untuk kebutuhan harian dengan lebih praktis, cepat, dan efisien. Melalui fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengirimkan permintaan pembayaran maupun membayarkan tagihan untuk isi ulang pulsa, listrik (prabayar/token dan pascabayar / langganan), BPJS, internet dan TV kabel, serta PBB dan berbagai jenis tagihan lainnya. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui link atau tautan, tanpa perlu berbagi informasi rekening maupun berpindah aplikasi. Head, Marketing Platform, GE, Lending, Insurance, DG dan Kios, Grab Indonesia, Hadi Koe mengatakan, data internal menunjukkan bahwa satu dari dua transaksi bulanan pengguna di kanal produk digital dilakukan untuk pengguna lain.

“Hal ini lah yang mendorong kami melahirkan inovasi ini dengan harapan dapat semakin memudahkan pengguna melakukan pembayaran tagihan dengan cepat dan tidak ribet. Keberadaan fitur bayarin juga menjadikan kami yang pertama di antara layanan pembayaran digital lainnya yang memiliki inovasi ini," kata Hadi dalam keterangan persnya, Selasa (25/3/2025). Menurut Hadi, fitur bayarin juga dirancang sebagai solusi saat situasi mendesak, terutama bagi orang tua dan anak. Pengguna dapat mengirimkan permintaan pembayaran tagihan apapun kepada kerabat dekat mereka secara instan dengan klik “Minta Dibayarin” sebelum melanjutkan transaksi. Dengan mengirim tautan permintaan ke orang terdekat melalui whatsapp atau channel pilihan lain, permintaan  terbayar setelah transaksi selesai. (Yetede)

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) bertekad untuk memajukan industri dan ekosistem keuangan digital (financial technology/fintech) di Tanah Air, melalui kolaborasi lintas stakeholder, mendorong inovasi yang inklusif, serta memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Aftech periode 2025-2029, Pandu Sjahrir pada Rapat Umum Anggota Tahunan Aftech 2025 di Jakarta, pekan lalu. "Kami akan menjalankan tanggung jawab ini dengan serius dan berkomitmen membawa industri fintech Indonesia ke level yang lebih baik. Kolaborasi dengan sektor privat dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci utama," ujar Pandu dalam keterangan persnya, Selasa (25/3/2025). Aftech akan fokus pada penguatan Dewan Etik, Kode Etik dan Self Assessment. Aftech juga akan mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur keuangan digital untuk masyarakat.

"Kami akan berkolaborasi dengan banyak pihak menciptakan keseimbangan keleluasaan dan kontrol, demi layanan finansial yang lebih baik," imbuh Pandu. Pandu menyertakan CEO Privy, Marshall Pribadi, sebagai Wakil Ketua Umum dan CIO Privy, Krishna Chandra sebagai Anggota Dewan Etik. "Privy berkomitmen mendorong penggunaan tanda tangan digital dan identitas digital di seluruh lini aktivitas fintech Indonesia. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem fintech," ujar Marshall. Marshal juga menyoroti maraknya kasus fraud dan isu perlindungan konsumen sebagai tantangan utama. "Tugas kami adalah mengembalikan kepercayaan konsumen, regulator dan industri fintech. Kami berkomitmen menerapkan praktik tata kelola yang baik atau good governance, memperkuat Kode Etik, serta menegakkan standar etika di dalam asosiasi," tegasnya. (Yetede)

Kemenkeu telah melakukan penyaluran THR untuk ASN pemerintah pusat dan pensiunan sebesar Rp27,5 triliun per 24 Maret 2025, meliputi THR untuk ASN pemerintah pusat sebesar Rp 15,9 triliun dan untuk pensiunan sebesar Rp 11,6 triliun. “Sampai pukul 16.00 WVIB, penyaluran THR 2025 ASN pemerintah pusat sudah terealisasi sebesar Rp 15,9 triliun," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, Selasa (25/3/2025). Pembayaran THR ASN adalah pembayaran THR PNS Rp 8,3 triliun untuk 840.776 pegawai; pembayaran THR PPPK Rp 433,2 miliar untuk 113.857 pegawai; pembayaran THR anggota Polri Rp 3,36 triliun untuk 457.241 personil/pegawai; pembayaran THR prajurit TNI Rp 2,65 triliun untuk 488.818 personil/pegawai; dan pembayaran THR pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPN-PN) Rp 766,9 miliar untuk 210.562 pegawai.

“Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan THR sebanyak 8.852 satker (100%) dari 8.852 satker. Jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 97 K/L (100%) dari 97 K/L," kata dia. Untuk penyaluran pembayaran THR pensiunan telah dilakukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke bank penyalur pada 17 Maret 2025 dengan target sebesar Rp 11,786 triliun untuk 3.643.828 pensiunan, dan telah disalurkan ke rekening pensiunan sejumlah Rp 11,56 triliun untuk 3.589.340 pensiunan atau 98,5% dari target penyaluran. Penyaluran THR pensiunan melalui PT Taspen sebesar Rp 10,21triliun untuk 3.102.239 pensiunan (98,59%). Penyaluran THR pensiunan melalui PT Asabri sebesar Rp 1,3 triliun untuk 487.101 pensiunan (97,97%). Realisasi pembayaran THR pada 346 pemda dari 542 pemda (63,84%) dengan jumlah realisasi Rp 11,76 triliun untuk 2.305.419 pegawai.  (Yetede)

Masalah pengangguran di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menaker, Yassierli mengungkapkan bahwa dari total 7,5 juta pengangguran, 3 juta di antaranya merupakan lulusan SMA dan SMK. Data BPS itu menyoroti kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. "Kita lihat pengangguran sekarang 7,5 juta, tingkat pengangguran kita 4,91 persen. Sekitar 3 jutaan adalah lulusan SMA dan SMK. LulusanSMP ada 2,5 juta pengangguran," kata Yassierli di Jakarta, 25 Maret 2025. Lulusan SMA-SMK sulit dapat kerja karena pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Meskipun ada beberapa sekolah unggulan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, secara umum sistem pendidikan masih tertinggal. Perubahan industri yang cepat juga menjadi tantangan. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 hingga 5.0, serta konsep Green Economics dan Circular Economics, banyak pekerjaan yang membutuhkan keterampilan baru. Contohnya, mekanik atau teknisi mobil yang sebelumnya hanya memperbaiki mobil konvensional, kini dituntut untuk bisa menangani mobil listrik. Jika tak segera beradaptasi, lulusan SMA-SMK akan semakin sulit mendapat pekerjaan.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah merumuskan program School to Work Transition atau transisi dari sekolah ke dunia kerja. “Kami sedang mengkaji metode transisi dari sekolah ke dunia kerja. Salah satu pembekalannya adalah IP Digital, yang sangat penting agar mereka lebih siap menghadapi future jobs," jelas Yassierli. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pelatihan vokasi di balai-balai latihan kerja agar sesuai dengan tuntutan industri. Lalu, mendorong reskilling dan upskilling bagi lulusan SMA-SMK agar lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Juga, menjalin kerja sama dengan industri untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. (Yetede)

Kinerja bank KBMI 4 (BCA, BRI, Mandiri, dan BNI) menunjukkan perbaikan di dua bulan pertama tahun ini, dengan mayoritas mencatatkan pertumbuhan laba bersih tahunan yang positif. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan non-bunga yang kompak naik dua digit.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 16.652 per dolar AS berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama karena asumsi kurs dalam APBN dipatok di level Rp 16.100. Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menilai depresiasi rupiah ini akan berdampak besar pada belanja pemerintah, terutama subsidi energi seperti BBM, elpiji, dan listrik, serta beban bunga utang yang bisa membengkak. Hal ini dapat memperlebar defisit anggaran dari target 2,53% PDB, mengingat setiap pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan defisit hingga Rp 3,4 triliun.

Kinerja PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) diproyeksikan terus membaik di tahun 2025, didorong oleh pertumbuhan pesat di segmen layanan on-demand dan fintech, khususnya bisnis pinjaman digital. Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas menyoroti bahwa lini lending GOTO menunjukkan pertumbuhan pesat dengan rasio NPL yang rendah, menjadikannya pendorong utama profitabilitas jangka panjang.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan membagikan dividen sebesar Rp 43,5 triliun atau 78% dari laba bersih tahun 2024, dengan nilai Rp 466 per saham. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan memberikan dividend yield sebesar 9,83% berdasarkan harga saham Rp 4.740.