Produksi beras awal tahun ini diperkirakan 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Setelah dua tahun terdampak El Nino, yang membuat luas panen menyusut dan memaksa pemerintah mengimpor lebih dari 3 juta ton beras pada 2023, lonjakan produksi kali ini terasa sebagai pencapaian besar. Pada awal 2025, pemerintah bahkan menyatakan tidak membuka keran impor tahun ini. Dengan suplai melimpah, harga beras turun. Masyarakat, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, merasakan langsung manfaatnya. Biaya pengeluaran untuk kebutuhan pokok jadi lebih ringan. Mereka punya ruang membelanjakan uang pada kebutuhan lain jelang Ramadhan dan Lebaran. BPS juga mencatat deflasi pada Februari 2025, kejadian langka menjelang hari raya Idul Fitri.

Harga beras, cabai, tomat, dan daging ayam turun signifikan, sekaligus menjadi faktor utama yang mendorong deflasi. Menurut laporan berjudul ”Dinamika Ekonomi Pangan dan Energi Menjelang Lebaran” oleh Center of Food, Energy, and Sustainable Develompent Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kondisi itu memperkuat daya beli masyarakat. Turunnya harga beras meningkatkan daya beli riil karena porsi pendapatan untuk membeli beras mengecil. Konsumsi bisa tetap terjaga meskipun harga-harga barang/jasa lain cenderung naik di periode ini. Akan tetapi, situasi yang menggembirakan bagi konsumen ini tidak berlaku bagi petani. Mereka justru yang paling terdampak.

Panen raya padi pada akhir Maret hingga awal April 2025, yang semestinya jadi momen panen keuntungan, berubah menjadi masa krisis. Harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah daerah jatuh di bawah Rp 6.000 per kg. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp 6.500 per kg. Guna melindungi petani, pemerintah mendorong Bulog aktif menyerap gabah dalam negeri dan membeli gabah tanpa syarat rafaksi. Artinya, tak boleh ada pengurangan harga meski kualitas gabah rendah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan petani mendapat harga minimal yang layak, terlepas dari kondisi gabah. Tapi, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan teknis dan struktural. Musim panen awal tahun ini berlangsung ditengah curah hujan yang masih tinggi.

Akibatnya, gabah yang dipanen cenderung basah, bahkan berkadar air di atas 30 %. Dalam kondisi itu, menjual gabah sesuai HPP nyaris mustahil. Penggilingan kecil, yang biasanya menjadi mitra utama petani, tak mampu mengolah gabah basah karena keterbatasan alat pengering. Bulog pun menghadapi kendala serupa. Hal ini memicu antrean panjang truk pengangkut gabah di depan gudang Bulog. Di beberapa daerah, keluhan petani sampai memicu pencopotan pimpinan wilayah Bulog. Hingga 21 Maret 2025, Bulog telah menyerap 473.000 ton setara beras. Uniknya, mayoritas penyerapan kali ini dalam bentuk gabah, bukan beras seperti biasanya, sebagai langkah darurat untuk menampung hasil panen petani. (Yoga)

Pasukan oranye di Jakarta mendapat tiga kabar baik sekaligus saat momen Idul Fitri 2025. Kabar itu meliputi syarat minimal menjadi petugas hanya cukup lulusan SD, masa evaluasi kinerja yang sebelumnya dilakukan setiap tahun kini diperpanjang menjadi tiga tahun sekali, dan rencana perpanjangan usia pensiun. Kabar itu disambut dengan wajah berseri-seri oleh pasukan oranye, julukan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Namun, pasukan serba bisa ini juga berharap mendapat jaminan hari tua setelah pensiun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan perubahan dalam syarat minimal perekrutan dan evaluasi kontrak PPSU saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, yang ditunaikannya dengan menandatangani Pergub.

Hal itu diumumkan saat acara gelar griya open house di rumah dinas gubernur, Senin (31/3). Keputusan ini dibuat karena PPSU adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka terlibat menangani prasarana dan sarana jalan, saluran, taman, kebersihan, dan penerangan jalan umum sejak 2015. Bahkan, saat pandemi Covid-19, mereka turut membantu pemulasaraan jenazah. Kegembiraan menerima kabar itu diperlihatkan Prayoga (49), anggota pasukan oranye, pada Selasa (1/4) di teras Kantor Kelurahan Petamburan, Jakpus. ”Alhamdulillah jadi enggak mempersulit buat ke depannya. Kita-kita sudah tua, tetapi tenaganya masih bisa dipakai,” ujar Prayoga menanggapi kado Lebaran untuk pasukan oranye dari Pramono-Rano Karno. Prayoga sudah 10 tahun menjadi personel PPSU. Setiap hari, ia bertugas membersihkan jalan protokol, memastikan saluran air warga tidak tersumbat, hingga membuat mural.

Dalam kurun waktu tersebut, upah mereka terus bertambah hingga sesuai upah minimum regional (UMR), kini mencapai Rp 5,39 juta per bulan. Peralatan kerja juga semakin baik. Mereka mendapat seragam, sepatu bot, topi, sapu, hingga kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor roda tiga. Kebijakan Pramono-Rano terkait evaluasi setiap tiga tahun mendapat apresiasi besar. Sebab, selama ini PPSU bersusah payah mengurus berkas di sela-sela pekerjaan dan sering terkendala sistem daring. Total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 500.000. Biaya terbesar berasal dari tes urine dan SKCK. Prayoga, dan rekan-rekan PPSU lainnya juga berharap adanya jaminan hari tua untuk modal usaha setelah pensiun. Karena tak ingin bergantung sepenuhnya pada anak atau bantuan sosial. (Yoga)

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), emiten BUMN yang bergerak di sektor konstruksi, berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp2,9 triliun pada Februari 2025, yang mencapai 10,21% dari target tahunan sebesar Rp28 triliun. Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP, mengungkapkan bahwa sebagian besar perolehan kontrak baru berasal dari proyek dengan sumber dana swasta (47,31%), diikuti oleh proyek pemerintah (38,58%) dan BUMN (14,11%). Sektor yang paling dominan dalam perolehan kontrak baru adalah jalan dan jembatan (46,70%), disusul oleh gedung (37,63%), dan bendungan (9,34%).

Beberapa proyek besar yang diperoleh PTPP selama Januari—Februari 2025 antara lain Proyek Bromo General Contractor Works Batam senilai Rp410,55 miliar, RSUD Krui & Anambas senilai Rp289,9 miliar, dan Bendungan Bagong Paket 3 senilai Rp271,8 miliar. Dengan hasil yang positif hingga Februari 2025, PTPP merasa optimis untuk mencapai target akhir tahun yang mencatatkan pertumbuhan 5% dibandingkan tahun 2024.

Selanjutnya, PTPP akan fokus pada penyelesaian proyek yang sedang berjalan serta menargetkan proyek-proyek konstruksi yang mendukung pembangunan nasional, seperti rumah sakit, lahan pertanian, sekolah, dan infrastruktur desa. Pada sisi keuangan, meskipun PTPP mencatatkan laba bersih sebesar Rp415,65 miliar pada 2024, yang turun 13,65% YoY, perusahaan tetap mencatatkan pendapatan sebesar Rp19,81 triliun, yang tumbuh 7,30% YoY.

Edang Suhendar menggeser kerucut lalu lintas untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way di Gerbang Tol Cikampek Utama, Kamis (27/3). Petugas Jasa Marga itu sudah berkompromi dengan pekerjaannya yang tak memungkinkan mudik setiap kali menuju Lebaran. ”Saya sampai lupa berapa kali tidak mudik. Pulangnya nanti setelah arus balik selesai. Yang penting semua selamat sampai kampung, saya kerja tidak papa,” kata bapak tiga anak asal Cirebon, Jabar, itu. Untuk melepas kerinduan dengan keluarga di kampung, dia menelepon anak-anaknya dari pinggir tol saat arus lalu lintas lancar. Untuk itu, dia berharap arus mudik selalu lancar agar memudahkan pekerjaannya.

Karsito (54) tetap tak bisa pulang ke Banyumas, Jateng. Perjalanannya belakangan hanya sampai di Stasiun Gambir. Bukan untuk pulang, melainkan mengantarkan penumpangnya menuju kampung halaman. Sopir taksi asal Banyumas itu sudah seminggu terakhir sering mengantarkan penumpang ke Stasiun Gambir. Ia kerap kali membantu menurunkan koper milik penumpangnya hingga ruang keberangkatan. ”Saya mengutamakan keluarga dulu. Walaupun rasanya nelongso (sedih) melihat penumpang yang saya antar pada pulang kampung, sementara saya tidak bisa pulang,” ujar Karsito yang sudah menjadi sopir taksi sejak tahun 2008 ini.

Lebaran kali ini Karsito memutuskan tidak mudik karena tidak ada ongkos untuk membeli tiket. Dia lebih memilih mengirim sejumlah uang dari menarik taksi untuk keluarganya di Banyumas supaya istri, tiga anak, dan dua cucunya dapat merayakan Idul Fitri meskipun tanpa kehadirannya. Situasi serupa dirasakan Ramdani (37) kurir paket di Tangsel, Banten. Saat orang lain berbelanja kebutuhan Lebaran, dia justru mengantarkan paket-paket belanjaan kepada pelanggan. Bahkan, ketika mendekati Lebaran, jumlah paket terus meningkat dari 70 paket menjadi 120 paket sehari. Kesibukannya itu membuatnya belum sempat menyiapkan berbagai keperluan Lebaran yang akan datang tiga hari mendatang. Ramdani tidak ambil pusing. Menurut dia, yang paling penting semua tanggung jawabnya selesai. Dia masih bisa memperoleh penghasilan supaya kebutuhan keluarganya tercukupi. (Yoga)

Pergerakan pasar saham Indonesia beberapa waktu terakhir terbilang cukup dinamis. Ada semacam obat penenang yang membuat sentimen negatif terhadap pasar mereda. Pada perdagangan Kamis (27/3) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 6.510,62 atau menguat 0,59 % dibandingkan hari sebelumnya. Tiga hari beruntun IHSG mencatatkan tren positif, bahkan sudah berbalik ke titik sebelum perdagangan sesi I dihentikan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2025. Saat itu, IHSG menyentuh level terendahnya sejak pandemi Covid-19, yakni ke level 6.076 atau anjlok 6,1 %. Apa yang terjadi di pasar saham memang kerap kali mencerminkan ekspektasi sekaligus sentimen pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian.

Kini, sentimen berbalik positif seiring dengan beberapa agenda besar yang terjadi sejak awal pekan ini, seperti pengumuman kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Maret 2025. Ada pula rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank BUMN (Himbara) selama 24-26 Maret 2025. Agenda itu menghasilkan keputusan yang turut berpengaruh terhadap pasar, seperti penetapan direksi dan komisaris, pembelian kembali (buyback) saham, serta pembagian dividen. RUPST tersebut dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada 24 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 25 Maret 2025, dan ditutup PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN pada 26 Maret 2025.

Hasilnya, BRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau setara Rp 345 per lembar saham, Mandiri sebesar Rp 43,51 triliun atau Rp 466,18 per saham, BNI sebesar Rp 13,45 triliun atau Rp 374 per saham, serta BTN sebesar Rp 751,83 miliar atau Rp 53,57 per lembar saham. Keempat bank BUMN itu menyetorkan dividennya kepada negara Rp 59,12 triliun. Terdiri dari setoran BRI sebesar Rp 27,68 triliun, Mandiri Rp 22,62 triliun, BNI Rp 8,37 triliun, dan BTN Rp 454,73 miliar. Sejumlah bank BUMN juga menyetujui melakukan pembelian saham kembali pada 2025. BRI mengalokasikan dana Rp 3 triliun, Mandiri Rp 1,17 triliun, dan BNI Rp 1,5 triliun. Selain itu, terdapat pula perubahan pengurus perseroan dan pergantian pucuk kepemimpinan bank-bank BUMN.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono berpendapat, keputusan dalam RUPST Himbara memberikan sentimen positif terhadap industri perbankan dan pasar modal. Pengumuman jajaran direksi dan komisaris, pembagian dividen, serta keputusan pembelian kembali saham diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor. ”Aksi korporasi semacam itu akan menjadi sentimen positif pula bagi pasar saham. Figur yang terpilih menjadi direksi dan komisaris bank BUMN diharapkan dapat mengerek tingkat kepercayaan pasar di tengah gejolak pasar saham,” katanya. Momentum positif itu patut dijaga. (Yoga)

Perusahaan swasta yang membutuhkan modal tetap meminati penghimpunan dana di pasar obligasi di tengah lemahnya nilai tukar rupiah dan tekanan jual oleh investor di pasar saham. Prospek penurunan suku bunga dan intervensi pemerintah terhadap pasar modal diharapkan semakin menggairahkan investor untuk kembali ke pasar modal. Perusahaan penyedia jasa tambang PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk, Kamis (27/3) meresmikan penerbitan surat utang atau obligasi syariah, Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025, senilai Rp 2 triliun. Ini kali kedua BUMA melepas surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2023.

”Ini tonggak penting diversifikasi sumber pendanaan kami, melengkapi obligasi global, obligasi rupiah konvensional, pembiayaan bank konvensional, bank syariah, serta leasing,” kata Direktur BUMA International Group Iwan Fuad Salim di BEI. BUMA menerbitkan sukuk dalam tiga seri, dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk operasionalisasi BUMA di dalam negeri. Selama masa penawaran, Iwan mengatakan, sukuk tersebut sudah menarik minat beragam investor, termasuk bank, pengelola aset, reksa dana, dan dana pensiun. Lebih dari 50 % investasi tercatat masuk dalam seri dengan jangka 5 tahun.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang menyatakan, sukuk ini merupakan satu dari 59 emisi sukuk ijarah yang ada di BEI. Total sukuk yang masih tercatat di BEI hingga saat ini sebanyak 136 emisi dengan nilai Rp 59,84 triliun. ”Dapat kami sampaikan bahwa pasar sukuk korporasi selama periode Desember 2023 sampai Desember 2024 mengalami peningkatan 12 % dengan total nilai sukuk Rp 19,95 triliun. Sebanyak 28 emisi sukuk dicatatkan selama periode 2024,” katanya. Data Pefindo menunjukkan perusahaan swasta akan membutuhkan pendanaan ulang sebesar Rp 162 triliun tahun ini. Nilai penerbitan surat utang baru diperkirakan Rp 139,29 triliun sampai Rp 155,43 triliun. (Yoga)

Indonesia tengah mengalami anomali konsumsi selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2025. Deflasi pada Februari 2025 jadi indikatornya. Kendati harga sebagian pangan pokok berhasil ditekan atau mengalami deflasi, konsumsi masyarakat tidak naik signifikan. Anomali itu mengindikasikan adanya ketidakberesan ekonomi domestik. BPS mencatat, pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi 0,48 % secara bulanan dan 0,09 % secara tahunan. Deflasi itu terutama dipicu penurunan harga sejumlah pangan pokok, seperti beras, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras; serta diskon tarif listrik sebesar 50 %.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, anomali konsumsi pada Ramadhan kali ini mengindikasikan ketidakberesan ekonomi domestik yang harus diwaspadai. ”Di saat konsumen berhemat, ekonomi tak lagi sehat,” demikian isi laporan ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025!” yang dirilis pada Kamis (27/3). Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menuturkan, tarif diskon listrik yang diberikan pemerintah turut berperan besar terhadap deflasi Februari 2025. Namun, janggalnya, deflasi Februari 2025 juga dialami kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil 0,12 % secara bulanan.

Padahal, menjelang Ramadhan, kelompok itu biasanya menyumbang inflasi. ”Ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah-bawah mengerem belanja,” katanya. Yusuf menilai, banyak faktor yang memicu penurunan daya beli, terutama maraknya PHK, sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal, dan terbatasnya pertumbuhan upah. ”Ini harus diwaspadai (Deflasi). Jika situasi semakin buruk, pertumbuhan ekonomi semester I-2025 bisa melemah, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang 50 % dari total produk domestik bruto,” katanya. (Yoga)

Aromanya langsung menguar saat bubuk jahe merah diseduh dalam cangkir. Suguhan jahe panas menghangatkan tubuh dalam balutan suhu dingin di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut itu pada Rabu (19/3) pagi. Di sana, di pedalaman Pulau Sumba, beroperasi usaha kecil pengolahan tepung jahe merah milik Soleman Mawo (40) di Desa Ombarade, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, 30 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kondisi jalan sebagian rusak berat. Pagi itu, ratusan bungkus jahe merah siap dikirim ke beberapa kota di Bali, Jatim dan Jakarta. Setiap bungkus berisi 250 gram. ”Semua dipesan secara online (daring). Kami posting produk di media sosial seperti Instagram dan juga di toko online seperti Shopee,” kata Soleman.

Berkat bantuan platform digital, tepung jahe merah dari Ombarade yang diproduksi sejak 2017 telah menembus pasar nasional. Mulai dari sedikit orderan, kini tiap bulan bisa terjual hingga 1.000 bungkus, bahkan lebih. Menurut Soleman, pertumbuhan usahanya itu positif dan menjanjikan. Banyak orang mengonsumsi jahe merah untuk menjaga imunitas tubuh, menambah stamina, dan memperlancar peredaran darah. ”Begitu kesan yang disampaikan konsumen,” ujarnya. Namun, pelaku UMKM itu mengeluhkan tingginya ongkos pengiriman. Untuk tujuan Jakarta, ongkos pengiriman Rp 75.000 per 1 kg. Ongkos kirim lebih mahal dibanding harga satu bungkus jahe. Jahe yang diolah Soleman diserap dari 20 petani lokal. Soleman membeli jahe mentah dengan harga Rp 12.000 per kg, di atas harga pasar setempat.

Sebelumnya, jahe petani diborong pengepul dengan harga sangat murah. Ketika musim panen, harga anjlok hingga Rp 5.000 per kg. Jahe dimaksud hasil budidaya pertanian organik. Agar bebas dari pupuk kimia, petani disarankan menggunakan pupuk hewan yang banyak ditemukan di sana. Untuk memastikan kualitas jahe, Soleman memantau mulai dari proses penyiapan lahan hingga pascapanen. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, UMKM, termasuk yang digeluti Soleman, akan diperkuat. Dari sisi permodalan, Bank NTT dan beberapa bank lain dapat membantu pendanaan, sedangkan untuk akses pasar bisa dibantu Dewan Kerajinan Nasional NTT. Platform digital menjadi andalan. (Yoga)