Kabar Baik Bagi PPSU Jakarta di Hari Kemenangan
Pasukan oranye di Jakarta mendapat
tiga kabar baik sekaligus saat momen Idul Fitri 2025. Kabar itu meliputi syarat
minimal menjadi petugas hanya cukup lulusan SD, masa evaluasi kinerja yang
sebelumnya dilakukan setiap tahun kini diperpanjang menjadi tiga tahun sekali,
dan rencana perpanjangan usia pensiun. Kabar itu disambut dengan wajah
berseri-seri oleh pasukan oranye, julukan petugas Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum (PPSU). Namun, pasukan serba bisa ini juga berharap mendapat
jaminan hari tua setelah pensiun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan
perubahan dalam syarat minimal perekrutan dan evaluasi kontrak PPSU saat masa
kampanye Pilkada Jakarta 2024, yang ditunaikannya dengan menandatangani Pergub.
Hal itu diumumkan saat acara
gelar griya open house di rumah dinas gubernur, Senin (31/3). Keputusan ini
dibuat karena PPSU adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka terlibat
menangani prasarana dan sarana jalan, saluran, taman, kebersihan, dan penerangan
jalan umum sejak 2015. Bahkan, saat pandemi Covid-19, mereka turut membantu
pemulasaraan jenazah. Kegembiraan menerima kabar itu diperlihatkan Prayoga (49),
anggota pasukan oranye, pada Selasa (1/4) di teras Kantor Kelurahan Petamburan,
Jakpus. ”Alhamdulillah jadi enggak mempersulit buat ke depannya. Kita-kita
sudah tua, tetapi tenaganya masih bisa dipakai,” ujar Prayoga menanggapi kado Lebaran
untuk pasukan oranye dari Pramono-Rano Karno. Prayoga sudah 10 tahun menjadi
personel PPSU. Setiap hari, ia bertugas membersihkan jalan protokol, memastikan
saluran air warga tidak tersumbat, hingga membuat mural.
Dalam kurun waktu tersebut, upah
mereka terus bertambah hingga sesuai upah minimum regional (UMR), kini mencapai
Rp 5,39 juta per bulan. Peralatan kerja juga semakin baik. Mereka mendapat seragam,
sepatu bot, topi, sapu, hingga kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda
motor roda tiga. Kebijakan Pramono-Rano terkait evaluasi setiap tiga tahun
mendapat apresiasi besar. Sebab, selama ini PPSU bersusah payah mengurus berkas
di sela-sela pekerjaan dan sering terkendala sistem daring. Total biaya yang
dikeluarkan bisa mencapai Rp 500.000. Biaya terbesar berasal dari tes urine dan
SKCK. Prayoga, dan rekan-rekan PPSU lainnya juga berharap adanya jaminan hari
tua untuk modal usaha setelah pensiun. Karena tak ingin bergantung sepenuhnya
pada anak atau bantuan sosial. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023