Menghadapi Tarif AS
Per 9 April nanti, Indonesia akan merasakan hantaman dampak tarif resiprokal 32 % yang diterapkan AS, di luar tarif dasar 10 % yang sudah berlaku 5 April lalu. Efek seketika akan dirasakan oleh produk industri kita, tanpa bisa berkelit, sementara upaya diplomasi dan negosiasi oleh pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dipastikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Menghadapi tarif AS, Indonesia tak menempuh jalur retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi, bilateral ataupun multilateral, termasuk bersama negara ASEAN lain, guna menghindari dampak merugikan lebih besar pada ekonomi dalam negeri. Berbagai kritik sebelumnya menyoroti respons pemerintah yang dinilai lamban dalam antisipasi dan mitigasi.
Kosongnya kursi Duta Besar Indonesia di AS juga memperlemah diplomasi ekonomi Indonesia, justru di saat paling dibutuhkan. Indonesia masuk daftar 57 worst offenders negara yang membukukan surplus besar perdagangan dengan AS. AS terutama menyoroti hambatan nontarif yang diberlakukan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif resiprokal 32 %. Tarif resiprokal ini akan kian memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS dan menyumbang besar pada ekspor dan lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Sejumlah pengamat mendesak pemerintah meminta penundaan tarif resiprokal dan menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) agar tetap bisa mengakses pasar AS.
Dengan perubahan peta dan lanskap perdagangan global pasca kenaikan tarif AS, Indonesia tak boleh bergantung pada pasar tradisional AS dan Uni Eropa. Diversifikasi ke pasar nontradisional menjadi mendesak. Keanggotaan di BRICS, aksesi ke OECD, percepatan dan upgrade sejumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan kawasan, seperti RCEP dengan ASEAN+, CP-TPP, IEU- CEPA, I-EAEU CEPA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Kita harus mewaspadai kemungkinan Indonesia jadi sasaran limpahan produk negara lain, terutama China, yang tak bisa masuk ke AS akibat kenaikan tarif AS. Melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri menjadi agenda yang tak kalah penting. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023