Tutup Celah Korupsi Pupuk Subsidi dengan Memangkas Perizinan
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efisiensi anggaran. Salah satunya, ditempuh melalui pemangkasan perizinan dan jalur distribusi seperti telah diterapkan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pemangkasan perizinan dan jalur distribusi itu sekaligus penting untuk mencegah korupsi. Dalam acara panen raya nasional di 14 provinsi sentra produksi padi yang seremoninya digelar di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin (7/4) Mentan, Andi Amran Sulaiman melaporkan, semula jalur perizinan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani berbelit-belit. Butuh gebrakan untuk memangkas birokrasi yang rumit itu. Gebrakan itu muncul sejak dikeluarkannya (Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
”Sebelumnya ada 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, (pupuk bersubsidi) baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Perpres 6/2025, dari Mentan langsung ke pabrik, pabrik langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani) petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” kata Andi. Presiden menegaskan akan terus mendorong efisiensi anggaran, melalui pemotongan jalur distribusi yang panjang. Secara bersamaan, praktik korupsi juga berusaha ditekannya melalui pemangkasan jalur tersebut. Ihwal praktik korupsi, Presiden menentang keras. Lebih-lebih jika praktik-praktik itu malah menghambat layanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti pupuk bersubsidi. Pihaknya mendorong agar petani tidak takut melayangkan laporan penyelewengan jika menemukannya di lapangan. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023