Kebijakan tarif perdagangan resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 9 April 2025, telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi di berbagai negara. Lembaga CEIC memperkirakan bahwa Indonesia memiliki risiko resesi sebesar 5%, namun tetap harus waspada karena dampak kebijakan ini cukup besar, terutama terhadap sektor pangan dan pertanian yang menyumbang devisa penting melalui ekspor ke AS.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS cukup signifikan, mencakup komoditas seperti minyak sawit, karet, hasil laut, dan alas kaki. Penerapan tarif resiprokal dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan mengganggu industri serta lapangan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis dan diplomasi perdagangan menjadi sangat penting.

Menurut artikel ini, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha dan akademisi harus aktif melakukan diplomasi dagang dengan Pemerintah AS, terutama melalui kerangka kerja sama ASEAN-US TIFA yang bisa dimanfaatkan sebagai platform negosiasi yang inklusif. Pembicaraan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia sudah dilakukan untuk membentuk kesatuan posisi dalam menghadapi kebijakan Trump.

Diplomasi juga perlu diarahkan pada kebijakan non-tarif, misalnya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang sebelumnya pernah menjadi sorotan perusahaan besar seperti Apple, General Electric, dan Microsoft.

Di tingkat domestik, pemerintah juga perlu membenahi regulasi impor pangan yang masih tumpang tindih, seperti perbedaan syarat antara Permentan No. 5/2022 dan Permendag No. 8/2024. Efektivitas kebijakan pembatasan impor, termasuk mekanisme Neraca Komoditas (NK), perlu diperkuat agar melindungi industri dalam negeri sambil tetap menjamin kelancaran rantai pasok industri pangan.

Di tengah pelemahan rupiah yang berdampak negatif pada pasar saham, instrumen obligasi, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), masih menjadi pilihan relatif stabil, termasuk bagi investor asing. Namun, tekanan fiskal yang meningkat membuat risiko oversupply surat utang kian nyata, seiring dengan kebutuhan pembiayaan besar dari pemerintah dan swasta.

Chang-kun Shin, Presiden Direktur Kiwoom Sekuritas, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah memunculkan kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi Indonesia, termasuk risiko defisit fiskal yang melebar akibat beban program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kewajiban pembayaran surat utang jatuh tempo. Ia juga menyoroti bahwa Bank Indonesia tidak memiliki ruang cukup untuk menurunkan suku bunga demi menjaga daya tarik obligasi Indonesia.

Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income di Anugerah Sekuritas, menambahkan bahwa walaupun pasar obligasi ikut terdampak, efeknya tak sedalam saham karena obligasi bersifat investasi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Sementara itu, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menyoroti bahwa capital inflow tetap positif di SBN, dengan pembelian bersih mencapai Rp23,87 triliun. Ia memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun akan berada pada kisaran 6,75%–7,10% di 2025, dan menyarankan akumulasi bertahap karena pelemahan obligasi dinilai bersifat sementara.

Namun, tantangan besar tetap ada. Dengan utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun dan bunga sebesar Rp500 triliun, penerbitan obligasi baru tak terhindarkan untuk menutup defisit APBN. Jika permintaan rendah, suku bunga mungkin harus dinaikkan, yang bisa meningkatkan beban bunga negara di masa depan.