Kinerja emiten sektor tambang mineral dan batubara (minerba) Indonesia diprediksi akan tertekan sepanjang 2025 akibat kombinasi kebijakan domestik dan tekanan eksternal. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif royalti untuk komoditas seperti batubara, nikel, tembaga, emas, perak, dan timah, yang secara langsung akan menambah beban biaya produksi perusahaan tambang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Provina Visindo, menyoroti bahwa kebijakan ini akan menekan margin emiten, terutama yang tengah melakukan ekspansi lewat belanja modal (capex). Timothy Wijaya dari BRI Danareksa Sekuritas menambahkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Timah Tbk (TINS) akan terdampak paling besar, terutama karena kenaikan royalti nikel matte dan lemahnya harga nikel global.

Namun, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dinilai relatif aman karena sebagian besar produknya tidak terkena royalti akibat status izinnya dan kemitraan dengan pihak asing. Secara keseluruhan, margin keuntungan emiten yang tercakup dalam cakupan BRI Danareksa diperkirakan turun sekitar 10% sepanjang 2025.

Selain itu, sentimen global seperti kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, kekhawatiran resesi, dan pelemahan harga komoditas turut memperburuk prospek sektor. Harga nikel, aluminium, dan timah masing-masing turun lebih dari 7%–11% dalam sebulan terakhir.

Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan dari Indo Premier Sekuritas menambahkan bahwa ketidakpastian permintaan global dan inflasi berisiko memicu stagflasi atau deflasi. Indo Premier tetap bersikap hati-hati terhadap sektor ini, namun merekomendasikan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) karena kekuatan arus kas, dividen tinggi, dan keuangan solid. Sedangkan Edvisor juga menjagokan ANTM dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) karena masih mendapat dorongan dari harga emas yang menguat.

Pengetatan likuiditas di sektor perbankan Indonesia mulai terlihat jelas dari penurunan kepemilikan bank terhadap surat berharga negara (SBN) dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan data DJPPR, per 10 April 2025, kepemilikan bank pada SBN turun sekitar 13,5% secara tahunan, menjadi Rp 1.150,53 triliun. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat mengurangi porsinya secara signifikan.

Namun, tidak semua bank bersikap sama. Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan BCA justru meningkatkan kepemilikan surat berharganya. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menegaskan bahwa penempatan dana di surat berharga adalah strategi likuiditas yang disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi kredit. BCA sendiri masih mampu mencatatkan pertumbuhan kredit 14% secara tahunan per Februari 2025.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa fokus banknya tetap pada penyaluran kredit, meskipun penempatan dana di SBN dan SRBI tetap dilakukan secara selektif. CIMB mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,29% pada periode yang sama.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut bahwa banknya justru menaikkan kepemilikan surat berharga menjadi Rp 1,5 triliun pada Maret 2025, dengan sekitar 20% di antaranya dalam bentuk SRBI.

Secara umum, meski sebagian bank mengalihkan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit, tanda-tanda ketatnya kondisi likuiditas tetap terasa dari penurunan kepemilikan instrumen keuangan negara.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,5% di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi cermin dari ketidakmampuan kebijakan domestik dalam beradaptasi cepat terhadap guncangan eksternal. Proyeksi tersebut bahkan di bawah perkiraan Bank Dunia dan OECD yang masing-masing sebesar 5,1% dan 4,9%. Dari sisi perekonomian global, sikap Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif  balasan atau resiprokal dari AS  ke Indonesia menjadi penyebab koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski saat ini Trump telah memutuskan  untuk penundaan selama 90 hari, tetapi hal tersebut masih menyebabkan ketidakpastian  pada perekonomian dunia. "Proyeksi yang lebih jujur dan kritis menurut kami, menempatkan pertumbuhan Indonesia hanya di kisaran 4,2% hingga 4,5%. Bahkan, berpotensi lebih rendah apabila respons  kebijakannya tetap pasif," kelas pakar kabijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Nur Hidayat mengatakan kebijakan tarif Trump adalah pemicu, namun tidak serta-merta menjadi penyebab tunggal. (Yetede)

Presiden China Xi Jinping mengambil langkah konsolidasi dengan beberapa negara tetangga terdekatnya di Asean, seiring meningkatnya perang dagang dengan AS. Menurut laporan, Xi akan melawat ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja pada minggu depan. Kantor berita Xinhua menyebutkan bahwa Xi dijadwalkan mengunjungi Vietnam pada 14 hingga 15 April 2025. Kemudian mengunjungi Kamboja dan Malaysia mulai 15 hingga 18 April. Langkah ini diambil setelah dia berjanji bakal memperdalam kerja sama menyeluruh dengan negara-negara tetangga China itu. Perjalanan yang jarang terjadi ini merupakan upaya diplomatik pribadi yang terkenal oleh Xi, yang terakhir kali mengunjungi Kamboja dan Malaysia masing-masing sembilan dan 12 tahun yang lalu. Sedangkan kunjungan terakhir ke Vietnam belum terlalu lama, yakni pada bulan Desember 2023.  Dua pejabat Vietnam mengatakan, China dan Vietnam diperkirakan menandatangani sekitar 40 perjanjian pada Senin (14/4/2025), termasuk beberapa  di antaranya mengenai jalur kereta api. Demikian dikutip Reuters pada Jumat (11/04/2025). Vietnam telah melakukan pendekatan kepada China guna mendapatkan dana dan teknologi untuk mengembangkan jaringan kereta api. Intensitas jumlah kunjungan tingkat tinggi oleh para pejabat dari kedua negara yang sering terjadi, mencakup pembahasan kesepakatan seputar kerja sama bidang perkeretapian. (Yetede)

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kelonggaran bagi emiten untuk melakukan buyback saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dimanfaatkan oleh 21 emiten, dengan total anggaran mencapai Rp14,97 triliun. Langkah ini mencerminkan tingginya kepercayaan diri emiten terhadap fundamental bisnis mereka, namun dinilai belum cukup efektif meredakan tekanan pasar yang lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi volatilitas pasar dan menjaga kepercayaan investor. OJK juga berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk memperkuat investasi domestik, terutama dari institusi keuangan milik negara.

Namun, para analis seperti Felix Darmawan dari Panin Sekuritas dan Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas sepakat bahwa buyback hanyalah solusi jangka pendek, terutama jika dilakukan oleh emiten dengan kapitalisasi besar. Stabilitas pasar lebih bergantung pada faktor global seperti arah suku bunga The Fed, nilai tukar rupiah, dan tensi geopolitik. Buyback terbukti belum efektif, bahkan ketika dilakukan oleh bank-bank BUMN.

Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas juga menyoroti pentingnya konsistensi dan kemampuan emiten dalam melanjutkan aksi buyback di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, sejumlah emiten seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) milik Prajogo Pangestu dan PT Avia Avian Tbk. (AVIA) menilai buyback sebagai bentuk keyakinan terhadap prospek jangka panjang serta upaya menjaga kepercayaan publik dan investor.

Secara keseluruhan, buyback menjadi sinyal positif dari manajemen, tetapi masih membutuhkan dukungan sentimen eksternal dan kebijakan makro yang stabil untuk benar-benar mendorong pemulihan pasar.

Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 menurut OECD, dan juga oleh Goldman Sachs pada tahun 2050, dengan PDB mencapai US$8,89 triliun. Namun, untuk mewujudkan proyeksi tersebut, kunci utamanya terletak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.

Guru Manajemen Peter Drucker pernah mengatakan, “The best way to predict the future is to create it.” Sejalan dengan itu, Indonesia harus menciptakan masa depannya melalui investasi pada anak-anak usia dini, yang kelak akan menjadi pilar Indonesia Emas 2045.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Skor PISA 2022 menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih rendah, dengan peringkat ke-66 dari 81 negara. Selain itu, prevalensi stunting masih berada di angka 21,5% pada 2023. Padahal, berdasarkan riset Nobel Laureate James J. Heckman, investasi pada anak usia dini memiliki return tertinggi dalam pembangunan manusia.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen lewat Peraturan Presiden No. 60/2013 tentang PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI), serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis dan Wajib Belajar 13 Tahun. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal dan anggaran PAUD baru mencapai 0,8% dari total anggaran pendidikan, jauh dari standar internasional sebesar 10%.

Inisiatif seperti ECED Council yang digagas oleh Tanoto Foundation menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—untuk mendukung pengasuhan dan pendidikan anak usia dini.

Dengan strategi yang tepat, dukungan regulasi yang kuat, dan kolaborasi berbagai pihak, Indonesia berpeluang besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi raksasa ekonomi dunia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah merealisasikan pembayaran klaim sebesar Rp447,19 miliar hingga 26 Maret 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Pembayaran tersebut terdiri dari Rp282,83 miliar untuk asuransi perorangan (87.647 polis) dan Rp164,36 miliar untuk asuransi kumpulan (9.928 peserta).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa OJK terus memantau pelaksanaan RPK, termasuk skema pembayaran prorata proporsional kepada pemegang polis yang menyetujui penurunan nilai manfaat (PNM). Selain itu, OJK juga telah menyetujui pencairan dana jaminan sebesar Rp106 miliar, yang digunakan untuk mendukung pembayaran klaim tersebut.

Tak hanya fokus pada pembayaran klaim, OJK juga mengawasi langkah-langkah penyehatan internal AJB Bumiputera, seperti rasionalisasi 624 pegawai hingga 1 Maret 2025. OJK menegaskan akan terus mendorong semua pihak terkait—termasuk Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris—untuk melaksanakan RPK secara lebih efektif demi memulihkan kondisi keuangan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 10.016 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online, meningkat dari sebelumnya 8.618 rekening. Permintaan pemblokiran ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian NIK dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut (enhance due diligence).

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan akan menindak tegas pelaku maupun bandar judi online. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden memerintahkan seluruh jajaran untuk memerangi judi online hingga ke akarnya.

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memicu guncangan besar di pasar keuangan global. Ketidakpastian akibat perang dagang membuat investor global melakukan reposisi besar-besaran terhadap portofolio investasinya, yang ditandai dengan eksodus dari aset-aset berbasis dolar AS, saham, dan obligasi negara tersebut.

Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang baru, yang diberlakukan sejak Maret 2025, menghadapi tantangan berat dari kondisi global dan tekanan eksternal. Pemerintah Indonesia mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100% DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan muncul dari dua arah utama: penurunan harga komoditas dan respons negatif dari Amerika Serikat.